Header Ads

ad728
  • Breaking News

    Walinagari Jangan Takut Menggunakan Dana Desa

    Ampek Angkek - Meningkatnya intensitas pengawasan terhadap dana desa, diharapkan jangan sampai membuat walinagari dan perangkatnya takut menggunakannya. 

    Takut menggunakan berakibat pada sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Silpa ini berdampak pada pengurangan dana desa tahun berikutnya.

    "Kini Silpa bukan lagi luncuran, melainkan pengurangan dana desa tahun berikutnya. Sayang dana yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membangun nagari tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya," ujar Anggota Komite IV DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa di hadapan Muspika, walinagari, Bamus, KAN di Kantor Camat Ampek Angkek.

    Diakui Leonardy, dana desa kini diawasi oleh banyak pihak. Bukan hanya aparat penegak hukum. Pada puncak  HPN 2018 di Danau Cimpago Pantai Padang telah ditandatangani kesepakatan antara DPD, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan PWI guna optimalisasi dana desa. 

    Hal ini seharusnya memotivasi para walinagari dan perangkatnya untuk lebih hati-hati mengelola dana desa. Laksanakan pembangunan dengan benar dan buat laporan keuangannya secara transparan dan akuntabel.

    "Saya bertemu inyiak walinagari ini lebih kepada upaya mengumpulkan informasi, pengalaman dan usulan sekaitan pemanfaatan dana desa selama ini. Jika ada yang perlu diperbaiki, kita usulkan dalam Sidang Paripurna DPD RI nantinya," urai Leonardy.

    Soal pencairan dana desa, diminta Senator Sumbar itu disikapi secara arif. Jangan sampai pencairan dana yang kadang terlambat malah menghambat pekerjaan. Apalagi sampai membatalkan kegiatan pembangunan. Bina hubungan baik dengan agen/penyalur/pedagang terkait.

    "Saya akan perjuangkan ini di sidang paripurna. DPD RI khan representasi daerah tentu harus banyak mendengar dan memperjuangkan, lalu mengawal aspirasi masyarakat," ujarnya.

    Adapun pemekaran nagari, diingatkan Leonardy agar datang dari kesepakatan warga di nagari itu. Penting diingat, nagari bisa saja dimekarkan namun KAN tetap satu sebagai salah satu solusi dari kekhawatiran hubungan kekerabatan, waris dan lainnya terganggu akibat pemekaran. (8)

    Tidak ada komentar

    Masukan dan informasinya sangat penting bagi pengembangan situs kita ini...

    Post Top Ad

    ad728

    Post Bottom Ad

    ad728