Dugaan Penyadapan Ilegal Mengusik Demokrasi, DePA-RI: Jangan Ada yang Kebal Hukum!
JAKARTA, SUMBARKINI.COM – Dugaan penyalahgunaan kewenangan penyadapan di lingkungan institusi negara kembali memunculkan pertanyaan serius tentang perlindungan privasi, akuntabilitas aparat, dan tegaknya supremasi hukum di Indonesia.
Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI), Dr. TM. Luthfi Yazid, SH, LL.M., meminta dugaan penyadapan ilegal yang menjadi sorotan publik diusut secara menyeluruh, independen, dan transparan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai perkara pidana individual, tetapi juga harus menjadi momentum mengevaluasi tata kelola kewenangan negara.
Luthfi menyampaikan keprihatinannya terhadap informasi mengenai dugaan penyadapan yang disebut-sebut berkaitan dengan sejumlah pejabat dan tokoh publik, termasuk kepala negara, pimpinan partai politik, anggota DPR, pengusaha, serta elemen masyarakat lainnya.
Ia menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, persoalannya dapat menyentuh aspek yang jauh lebih luas, mulai dari perlindungan hak privasi warga negara hingga integritas institusi penegak hukum.
"Bagaimana bisa terjadi sebuah organ negara menyadap organ negara lainnya? Masyarakat tentu berhak mempertanyakan apa tujuan penyadapan tersebut, siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, dan untuk kepentingan apa hasilnya digunakan," ungkap Luthfi, Rabu (4/11/2026).
Menurutnya, pertanyaan publik tersebut perlu dijawab melalui proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui spekulasi ataupun saling tuding antarlembaga.
Kewenangan Penyadapan Harus Memiliki Batas
Luthfi mengingatkan bahwa penyadapan merupakan tindakan yang bersinggungan langsung dengan hak privasi dan perlindungan konstitusional. Karena itu, kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, serta mekanisme pengawasan yang memadai.
Teknologi pengawasan, menurutnya, tidak boleh berubah menjadi instrumen untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, apalagi digunakan untuk intimidasi, tekanan politik, atau kepentingan di luar ketentuan hukum.
Ia juga menyoroti pentingnya mengungkap keseluruhan rantai tanggung jawab apabila dugaan pelanggaran benar-benar ditemukan. Pengusutan, kata dia, semestinya tidak berhenti pada pihak yang menjalankan tindakan teknis, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memberi perintah, mengendalikan, maupun menerima dan memanfaatkan hasil penyadapan.
"Seluruh fakta harus diungkap secara profesional dan akuntabel. Jangan sampai proses penegakan hukum hanya menyentuh pelaksana, sementara pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab lebih besar tidak diperiksa," tegasnya.
Empat Sikap DePA-RI
Dalam menyikapi persoalan tersebut, Luthfi menyampaikan empat prinsip yang menurutnya harus menjadi pegangan dalam proses penegakan hukum.
Pertama, supremasi hukum harus berlaku tanpa diskriminasi. Pejabat aktif, mantan pejabat, maupun siapa pun yang memiliki kekuasaan tidak boleh ditempatkan di atas hukum.
Kedua, setiap tindakan penyadapan wajib memiliki dasar hukum dan kewenangan yang sah. Tidak boleh ada penggunaan teknologi pengawasan untuk kepentingan pribadi, kelompok, intimidasi, ataupun tekanan terhadap pihak lain.
Ketiga, pengusutan harus berlangsung independen dan transparan. Seluruh pihak yang diduga terlibat perlu diperiksa berdasarkan bukti dan prosedur hukum, termasuk kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan maupun memanfaatkan hasil penyadapan.
Keempat, asas praduga tidak bersalah harus tetap dihormati. Namun, apabila pelanggaran terbukti melalui proses hukum yang sah, pihak yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Selain penegakan hukum, Luthfi mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan penyadapan di Indonesia. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan kewenangan khusus yang dimiliki negara tidak berkembang menjadi ruang penyalahgunaan kekuasaan.
Momentum Memperkuat Kepercayaan Publik
Luthfi juga menilai persoalan ini menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pembenahan tata kelola pemerintahan dan penguatan integritas aparat di berbagai lini.
Ia mendorong langkah pembenahan yang terukur serta dukungan terhadap proses penegakan hukum oleh jajaran kepolisian. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara hanya dapat dipelihara apabila setiap dugaan penyimpangan ditangani secara terbuka dan bertanggung jawab.
Luthfi menegaskan, sikap yang disampaikannya bukan untuk membela ataupun menyalahkan pihak tertentu. Ia menyatakan berdiri pada prinsip kebenaran, keadilan, supremasi hukum, serta perlindungan hak konstitusional setiap warga negara.
"Negara hukum tidak boleh dibangun di atas ketakutan serta intimidasi, melainkan di atas kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas. Hukum harus mengendalikan kekuasaan, bukan sebaliknya," ujarnya.
Ia berharap pembenahan yang dilakukan tidak berhenti pada penyelesaian satu perkara, tetapi menghasilkan sistem pengawasan yang lebih kuat dan mencegah terulangnya dugaan penyalahgunaan kewenangan pada masa mendatang.
Sebab, dalam negara demokrasi, kekuatan institusi bukan diukur dari seberapa besar kewenangan yang dimiliki, melainkan dari seberapa bertanggung jawab kewenangan itu digunakan dan seberapa kuat hukum mampu mengawasinya. (Megy)