Wagub Nasrul Abit dan Siswa Pencari Sinyal Internet di Pagadih

Agam (sumbarkini.com) - Wagub Sumbar Nasrul Abit mengaku prihatin masih ada siswa di Sumbar yang kesulitan mengikuti proses belajar mengajar secara daring, karena tidakada akses internet dan mereka terpaksa mencari titik spot yang dapat sinyal seluler.

"Kami telah meminta Kadis Kominfo Sumbar agar segera memproses kepada Kementrian Komunikasi dan Informatika. Karena saat bukan di nagari Pagadih Agam saja yang sulit sinyal tapi ada  404 titik daerah blangspot di Sumbar," ungkap Nasrul Abit disela-sela kunjungan ke Nagari Pagadih Kecamatan Palupuah Kabupaten Agam, Rabu (29/7/2020)

Wagub Nasrul Abit sangat tersentuh saat melihat secara langsung bagaimana siswa mencari titik spot yang dapat sinyal seluler agar bisa belajar secara daring.
Dan menyapa  salah seorang dari mereka yang berasal ada dari SMP, MTs dan SMA di Jorong Sungai Guntuang, Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam.

"Apa-apa yang didapat dari sekolah soal mengirim tugas ananda ?, " tanya Wagub.

"Dapat kiriman tugas sekolah lewat aplikasi whastapp. Kami jawab sambil cari sinyal di tempat ini, walau lambat tapi tugas kami terkirim juga pak," ujarnya pelan malu malu.

Wagub juga menanyakan bagaimana sinyal di rumah dan di lokasi sekolah, namun karena ini memang daerah yang berbukit-bukit, walaupun sudah ada juga tower jaringan dalam jarak yang cukup berjauhan.

Nasrul Abit mengatakan, daerah blank spot di wilayah Sumbar akan tetap menjadi perhatian pemerintah provinsi agar peningkatkan kesejahteraan masyarakat terwujud. (*)

TSR Pemprov Sumbar dan Masyarakat Manggopoh Heningkan Cipta Atas Gugur Dalam Tugas 53 Prajurit Terbaik Bangsa KRI Nanggala 402

Agam - Segenap Jemaah Masiid Nurul Iman Ujung Tanah Jorong Pandan Mardani Nagari Manggopoh Agam dan rombongan Tim Safari Ramadhan Provinsi Tim Wakil Gubernur Audy Joinaldy haru dan berdoa  mengeningkan cipta sejenak  atas gugur dalam tugas 53 Prajurit TNI  terbaik bangsa KRI Nanggala 402

"Pada malam hari ini izinkan kami mengajak kita semua menundukkan kepala setengah menit saja memberikan keikhlasan hati untuk besama-sama mendoakan prajurit terbaik angkatan laut putra bangsa Indonesia atas hilangnya kapal selam KRI Nanggala-402 bersama 53 kru di dalamnya.Dan dinyatakan gugur dalam bertugas, untuk itu mari kita bersama-sama mengucapkan doa, semoga arwahnya disisi Allah SWT," ujar Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) II Laksamana Pertama TNI Hargianto. S.E., M.M., M.Si dalam acara Kunjungan Tim Safari Ramadhan Provinsi Sumatera Barat di Masjid Nurul Iman Dusun Ujung Tanah, Jorong Padang Mardani, nagari mangopoh Kecamatan lubuah Basung Kabupaten Agam, Minggu malam (25/4/2021)

Hadir dalam kesempatan ini Danlammat Ii Padang, Asisten III Drs.Nasir Ahmad, MSi, Wakil Bupati Agam Irwan Fikri, Kadis Perikanan Kelautan Ir. Yosmeri, Kadis Pertanian Ir. Syafrizal Jejeng, Kadis Pariwisata dan Ekraf, Novrial, SE.Akt.MA,  Ka UPTD Samsat Lubuk Basung, Camat Lubuk Basung, Walinagari Mangopoh, Walijorong Padang Mardani dan tokoh masyarakat. 

Laksamana Pertama TNI Hargianto juga menyampaikan, penerimaan personel TNI AL TA 2021 dengab Pendaftaran Online dibuka pada tanggal 12 April s.d. 07 Mei 2021. Dan di masa pandemik Covid-19 penerimaan prajurit tetap harus dilaksanakan namun perlu suatu terobosan dengan melaksanakan rekrutmen berdasarkan prosedur protokol kesehatan Covid-19.

“Covid-19 bukan alasan untuk tidak bisa mencari generasi-generasi muda Indonesia yang berkualitas untuk bergabung menjadi anggota TNI AL melalui jalur penerimaan Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS TNI AL. Dan mengajak putra putri Sumbar untuk ikut serta dalam seleksi penerimaan TNI AL karena putra putri Sumbar juga telah banyak memberikan kontribusi dalam kepemimpinan di TNI Al selama ini," ujarnya. 

Dalam sambutan Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengajak masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan, mengingat saat pandemi Covid-19 agar khusyuk beribadah selama Ramadan 1442 Hijriah. 

"Dapat kita lihat bersama di India terhadap kasus Covid-19 sekarang ini dalam satu hari 300 ribu orang yang tertular wabah covid dan banyak mayat bergelimpangan," kata Wagub.

Sedangkan di Sumbar sendiri dikatakan Wagub Sumbar tiga hari lalu naik tingkat empat di Nasional, peringkat satu dialami oleh DKI, peringkat dua Jawa Barat, peringkat ketiga Jawa tengah dan yang ke empat Sumbar.

"Untuk DKI penduduknya 12 juta, Jabar 55 juta, Jawa tengah 40 juta, Sumbar 5,5 juta artinya persentasenya amat sangat besar. India terlena langsung terjadi ledakan 300 ribu. Fakta utamanya India tiba-tiba terjadi ledakan karena pemerintah gagal membatasi mobilitas pergerakan penduduk, tanpa disiplin prokes yang kuat," ujar Wagub.

Audy katakan, jadi jangan ditanya lagi kalau mudik di larang. Kita tidak ingin hal ini terjadi di Sumbar intinya patuhi protokol kesehatan, supaya aman dari wabah covid-19 selama pelaksanaan ibadah tarawih dan sholat Jumat maupun sholat lima waktu berjamaah di masjid.

Selanjutnya Wagub Sumbar menyebutkan apabila positif covid-19 naik , ekonomi pasti turun. Dua kurva ini pasti ada pembatasan gerakan ekonomi dan tentu sangat berpengaruh terhadap pembatasan masyarakat. 

"Dan yang kita inginkan kurva Covid-19 turun kurva ekonomi naik. Kalau itu terjadi kita berharap pembangunan jalan akan jalan lancar tentu bantuan terhadap masyarakat juga akan besar, karena banyak dana refocusing dialihkan untuk kesehatan," sebutnya.

Oleh karena itu, Audy himbau demi kelancaran pembangunan di Sumbar wagub mengajak seluruh baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota menahan beban akibat covid-19 ini dengan satu kata kunci yakni tertib terhadap prokes.

"Dari zona Orange saat ini , kita berharap bisa menjadikan bisa kembali menjadi zona kuning lagi sehingga kembali hijau," harapnya

Ketua Pengurus Masjid Nurul Iman Masri Sutan Mudo menyampaikan apirasi masyarakat nagari Manggopoh yang saat membutuhkan pembangunan jalan beraspal yang panjang sekitar 2 km menuju lokasi ini. 

Kemudian juga pembangunan jembatan yang ada sebagai saran kelancaran tranportasi dalam membawa hasil pertanian masyarakat.

"Jika jalan bagus, jembatan bagus dan pembangunan masjid Nurul Iman segera tuntas, tentunya jemaah akan ramai beribadah dalam memakmurkan masjid ini dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ungkap Masri berharap.

Dalam kesempatan tersebut ada menyerahkan bantuan Tim Safari Ramadha Provinsi Sumatera Barat bersama tim Wakil Gubernur Audy Joinaldy pembangunan Masjid  berjumlah 20 Juta dan 100 lembar kain sarung dan juga ada bantuan spontan Danlantamal II Padang berbentuk uang 200 dolar AS. (*)

BKMT IV Koto Agam Didorong Terus Beraktivitas

IV Koto Agam - Aktivitas Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan IV Koto mendapat dukungan penuh dari Anggota Komite III DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH. Tabligh akbar BKMT itu di Masjid Raya Subarang Balingka dihadiri Senator Sumbar yang telah dua periode menjadi Pimpinan DPRD Sumbar.

"Kegiatan BKMT yang seperti ini harus terus digiatkan. Silaturrahmi jalan, ilmu bertambah, banyak pula ladang ibadah. Jangan sampai vakum," ujar Leonardy, Kamis 14 Maret 2019.

Menurut Leonardy, jika ada anggota BKMT yang ragu tentang suatu persoalan keagamaan jangan tanya ke google saja, dicerna sendiri lalu membuat pemahaman sendiri. Lebih baik tanyakan ke guru dan ustad kita yang jelas belajarnya dimana, gurunya siapa dan bagaimana pemahaman dan pengamalan agamanya.

Dijelaskannya saat ini DPD RI tengah terjadi pembahasan tentang kesejahteraan lansia. BKMT kata Leonardy efektif pula untuk pemberdayaan bagi warga lanjut usia (lansia). Dengan adanya BKMT, lansia aktif berkegiatan.

Untuk menyemangati anggota BKMT dari tujuh nagari di IV Koto Agam itu, Leonardy memberikan sejumlah pertanyaan. Tiap jawaban yang benar diberi hadiah.

Pertanyaan seputar DPD RI dan sosialisasi pemilu. "Kita bantu pekerjaan KPU. Karena dalam kunjungan ke daerah pemilihan, masih banyak ditemui masyarakat yang tidak tahu warna kertas suara," ungkap Leonardy.

Lebih jauh dijelaskannya bahwa pendidikan politik terhadap masyarakat merupakan bagian dari tugas sebagai Anggota DPD RI. Kita tentu ingin mensukseskan pemilu 17 April 2019 ini.

Kepada Leonardy, Ketua Masjid Raya Subarang Balingka Muhammad Toha menyampaikan perihal masjid yang sudah berulangkali terkena dampak gempa. Keramiknya banyak yang pecah, dinding retak dan lainnya.

Dibutuhkan biaya Rp 60 juta. Setelah dua bulan berjalan, baru bisa dikumpulkan sebanyak Rp20 juta. Pihaknya membuka ladang amal kepada muslim dan muslimat.

Ketua BKMT Kecamatan IV Koto Muhammad Salim Akbar, SH, M. Hum mengungkapkan bahwa pengajian ini merupakan agenda rutin di Kecamatan IV Koto. Sekali sebulan diadakan Tabligh Akbar secara bergantian di tujuh nagari itu. Bulan depan, katanya, kegiatan dilaksanakan di Masjid Tapi Nurul Iman pada tanggal 11 April 2019.

Sekcam Alidar, SP menyatakan dukungannya terhadap kegiatan Tabligh Akbar yang dilaksanakan BKMT Kecamatan IV Koto. "Kegiatan majelis taklim secara rutin ini berarti kita telah mendukung program Nagari Madani yang dicanangkan oleh Bupati Agam," ujarnya. (*)

LKKS Sumbar Terus Perkuat Posdaya dalam Penanganan Kesejahteraan Sosial

Banuhampu - Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Sumbar terus berupaya melakukan perkuatan terhadap lembaga kesejahteraan sosial (LKS) pos pemberdayaan keluarga (Posdaya). Selasa 16 Juli 2019, di Aula Kantor Walinagari Padang Lua dilaksanakan bimbingan teknis 'Penguatan Peran LKS Posdaya dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial'.

Dalam kegiatan itu, Ketua Umum LKKS Sumbar Hj. Nevi Zuairina menegaskan optimismenya bahwa Posdaya memegang peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan penanganan masalah sosial di tengah-tengah masyarakat.

"Sejak lima tahun pertama memimpin LKKS Sumbar, peran LKS Posdaya terus menunjukkan pengembangan yang signifikan. Lewat Posdaya, LKKS memberikan bantuan terhadap keluarga-keluarga kurang mampu. Mereka yang peduli pun semakin banyak yang menyalurkan bantuannya lewat LKKS," ujar Nevi Zuairina.

Ditegaskannya, pada lima tahun pertama, bisa dilakukan bedah rumah sebanyak 500 rumah di Padang, 200 di Payakumbuh.

Pada lima tahun kedua, kepemimpinannya di LKKS Sumbar direalisasikan 1.000 jamban. Untuk tahun 2019 ini telah dibagikan oleh LKKS Sumbar sebanyak 5000 paket sarung dan 3000 paket sembako. Total dengan paket Ramadhan ada 10.000 paket.

Dengan adanya networking/jejaring yang berhasil dibangun bersama Pemprov Sumbar, PT Semen Padang, Baznas, Wardah, Bank Nagari, Elzatta dan lainnya, bisa dilaksanakan banyak hal. Terakhir sunatan massal bagi 300 anak di Pasaman.

"Peningkatan kepercayaan terhadap.LKKS tak

lepas dari peran pekerja sosial kemasyarakatan dan Posdaya di Sumbar dalam memberikan data hingga bantuan tepat sasaran. Kami berharap agar Posdaya di Agam ini tumbuh dan berkembang menjadi lembaga mandiri yang mampu berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan penanganan permasalahan sosial," harap perempuan yang jadi calon Anggota DPR RI terpilih pada pemilihan legislatif lalu.

Ditegaskan Hj. Nevi Zuairina agar para ibu bersemangat dalam menjalankan program dan kegiatannya. Susun program dan kegiatan yang konkrit untuk membantu keluarga yang kurang mampu, disabilitas, bermasalah secara sosial. 'Jangan tutup mata terhadap tetangga kita. Bantu, perhatikan dan sosialisasikan kepada mereka program Posdaya. Bukankah manusia terbaik itu adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya," ungkap Nevi seraya mengingatkan jangan sekali-kali merasa aman dan nyaman untuk tidak peduli dengan masyarakat di sekitar kita.

Senada dengan itu, Ketua LKKS Kabupaten Agam yang diwakili Ny. Chandra Trinda Farhan menyebutkan betapa Posdaya ikut berpartisipasi dalam mewujudkan Agam yang Madani.

"Kami berharap camat dan jajarannya dapat membantu. Begitu juga dengan walinagari bersama.petangkat diminta turut membantu memberikan bimbingan dan arahan dalam upaya penguatan LKS Posdaya ini," ujar Ny. Chandra Trinda Farhan.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan LKKS Sumbar dan LKKS Agam itu diperjelas pula makna kemiskinan dan permasalahan keluarga yang berdampak pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Materi tentang Kemiskinan dan Permasalahan Keluarga ini disampaikan oleh Kepala Seksi Kepahlawanan, Kepeloporan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial Dinas Sosial.Sumbar, Embun Dini, SH

"Kemiskinan dan masalah keluarga erat kaitannya dengan kesejahteraan sosial. Kemiskinan dan adanya permasalahan dalam keluarga sangat berpotensi memunculkan masalah-masalah kesejahteraan sosial," ungkapnya

Penanggulangan kemiskinan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah dengan memperkuat keluarga melalui posdaya. Bagaimana memperkuat peran posdaya ini disampaikan oleh Ketua Harian  LKKS Sumbar, Drs. H. Parlagutan Nasution, M.Si.

Parlagutan menyebutkan Posdaya diharapkan memainkan perannya dalam sustainable development goals (SDG's). Ada 17 program besar yang hendak diwujudkan oleh negara-negara anggota PBB. Dingatkannya bahwa pada tahun 2030, PBB menargetkan seluruh anggotanya menghapuskan kemiskinan.

"Keberlanjutan program SDG's dapat dicapai dengan mengefektifkan semua lembaga di akar rumput untuk selalu bersinergi memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial," ujar pria yang akrab dipanggil Parla.ini.

Artinya, Posdaya bisa bekerja sama dengan kader PKK, kader posyandu, kader PAUD, kader kesehatan, kader KB, kelompok usaha bersama (KUBE), wirausahawan untuk mencapai tujuan SDG's ini. Harus saling memperkuat, bukan saling menghilangkan.  (Mela)

Kualitas udara memburuk, PMI bagikan masker kepada masyarakat sekitaran Gunung Marapi.

AGAM (Sumbarkini.com)- Ditetapkan pada status siaga, Gunung Marapi Sumatera Barat hingga hari ini (12/1) terus menghembuskan abu vulkanik yang membuat kualitas udara disekitaran gunung kian memburuk. Masyarakat yang bermukim di kaki gunung mulai mengeluhkan gangguan kesehatan.

Merespon kondisi tersebut, PMI Kabupaten Agam turun membagikan masker kepada masyarakat di sekitaran wilayah posko 2 , Jorong Limo Kampuang, Nagari Sungai Pua. Sebanyak 8.000 pcs masker dibagikan kepada 799 orang warga. 

Termasuk siswa-siswi yang saat ini masih melaksanakan aktivitas belajar disekolah. “Selain warga sekitar, kita juga membagikan masker untuk siswa-siswi SD, SMP, dan SMA yang ada disekitaran Jorong Limo Kampuang dan Sungai Pua”, Ucap Ade Alfani, Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Agam.

Disamping membagikan masker, lanjut Ade, relawan juga mensoliasikan pentingnya penggunaan masker untuk kesehatan dalam menghadapi hujan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Marapi. “Kita jelaskan manfaat dan tatacara yang baik terutama untuk adik-adik sekolah dasar, agar mereka paham dan bersemangat untuk menjaga kesehatan ditengah situasi seperti ini,” tutur Ade.

Ade juga menyampaikan bahwa pelayanan posko siaga erupsi di beberapa titik dan giat pembagian masker untuk masyarakat ini merupakan hasil koordinasi dengan PMI Provinsi Sumatera Barat usai memperoleh informasi dari Badan Geologi - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) tentang kenaikan aktivitas Gunung Marapi dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga).

Ia mengatakan, sesuai arahan dari PMI Provinsi Sumatera Barat, PMI Kab/Kota yang berada disekitaran Gunung Marapi  untuk siaga dan membuka pelayanan kesiapsiagaan bencana di daerah masing-masing. “Saat ini yang kita lakukan ialah mengerahkan relawan untuk standby di beberapa posko yang telah didirikan, melakukan asesmen serta membuka pelayanan untuk masyarakat sekitar posko,” terang Ade.

Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat (PMI Sumbar), Aristo Munandar mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah dan BPBD Provinsi Sumatera Barat dalam hal kesiapsiagaan bencana erupsi Gunung Marapi. “Hasil dari rapat dengan pemerintah itulah yang kita sampaikan kepada PMI Kab/Kota, apa tindak lanjut yang akan kita lakukan kedepannya untuk masyarakat,” ucap Aristo

Dengan keterbatasan stock logistik yang dimiliki PMI Sumbar, sebagai langkah awal lanjut Aristo, PMI Sumbar mendistribusikan 4.000 pcs masker kepada masing-masing PMI Kab/Kota diwilayah terdampak diantaranya PMI Kabupaten Agam, PMI Kota Bukittinggi, PMI Kabupaten Tanah Datar dan PMI Kota Padang Panjang. Selain itu, PMI Sumbar juga membantu memobilisasi kendaraan operasional untuk PMI Kab/Kota yang membutuhkan dalam melakukan pelayanan.

Langkah selanjutnya, Aristo mengatakan bahwa ia akan melaksanakan rapat koordinasi internal bersama PMI Kab/Kota untuk mematangkan rencana operasi PMI. “Insyaallah, besok kita akan adakan rapat koordinasi membicarakan hal ini, mudah-mudahan PMI bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat sekitar Gunung Marapi,” tutupnya.

(Rilis/Humas PMI Sumbar)

Leonardy Diharapkan Dorong Pendampingan Hukum dan Peningkatan Kesejahteraan Walinagari

Sungai Tanang – Walinagari Sungai Tanang, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Ferry Nata Kesuma, S.Sos mengharapkan dukungan Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH agar para walinagari mendapatkan pendampingan hukum saat harus berhadapan dengan hukum terkait jabatannya. Hal itu diungkapkan Ferry saat Senator asal Sumbar itu berkunjung ke nagarinya, Rabu 20 Juli 2022.

“Ada empat walinagari di Agam yang yang tersandung masalah hukum, yaitu Pagadih Kecamatan Palupuh, Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang, Bukit Batabuah Kecamatan Canduang dan Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu,” ungkapnya.

Permasalahan yang menjerat walinagari itu berbeda-beda. Khusus untuk Sungai Tanang adalah persoalan dengan PDAM Bukittinggi. Bagi hasil PDAM itu tidak masuk ke Pendapatan Asli Nagari. 

Dijelaskan Ferry, bagi hasil tidak masuk ke Pendapatan Asli Nagari lantaran belum ada hal-hal yang mengatur tentang itu. Pernanya belum ada dan lainnya. Masalah ini menurut dia sudah berjalan satu tahun. Kepada Leonardy, Walinagari Sungai Tanang mengungkapkan harapannya agar walinagari ini diberi pendampingan hukum. Ia berharap, ada aturan yang mewajibkan Bagian Hukum di Pemerintah Kabupaten Agam mau memberikan konsultasi bahkan mendampingi walinagari yang bermasalah dengan hukum.

“Kami sangat apresiasi kepada Pak Leo yang datang ke Banuhampu, khususnya Sungai Tanang. Banyak harapan yang bisa kami sampaikan kepada Bapak salah satunya masalah pendampingan hukum tadi. Kepada para perangkat, ungkapkan saja harapan-harapan atau aspirasinya kepada bapak kita ini,” ujarnya.

Dijelaskannya, Dana Desa sejak 2015 telah dimanfaatkan untuk pembangunan fisik dan non fisik serta kegiatan lain yang mendukung di tiga jorong yang ada yaitu Jorong Sungai Tanang Ketek, Sungai Tanang Gadang dan Pandan Gadang seperti jalan usaha tani dan irigasi karena umumnya penduduknya bertani. Pada 2022 juga kembali digunakan mendukung penanganan covid-19 dan mendukung ketahanan pangan. 

Sungai Tanang sejak 2016, mendapatkan dana desa Rp615,886 juta. Mengalami peningkatan setiap tahun. “Tahun 2021, Alhamdulillah dana desa yang kami terima naik hingga Rp1.021,29. Namun pada tahun 2022 dana desa berkurang lagi menjadi Rp705,169 juta,” ungkapnya. 

Dana sebesar Rp705,169 juta ini, kata Ferry digunakan untuk BLT Dana Desa yang diberikan kepada 98 KPM dari 650 KK yang ada di Sungai Tanang. Untuk BLT saja menghabiskan dana Rp352.800.000 atau sekitar 50 persen dari dana desa yang diterima. 

Lalu untuk ketahanan pangan dan hewani, digunakan untuk pembukaan jalan usaha tani Pincuran Kalumpang menuju Lurah Tampak senilai Rp130.506.624. Juga dialokasikan untuk peningkatan produksi tanaman pangan senilai Rp12.400.000.

Sementara, penanganan covid-19 sebesar 8 persen dialokasikan untuk edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi covid-19. Penyediaan sarana dan prasarana sekretariat satgas penanganan covid-19, perawatan ruang isolasi nagari dan dukungan kelancaran pelaksanaan vaksin. 

“Menurut kami untuk tahun 2023, BLT Dana Desa lebih baik tidak dialokasikan lagi khususnya untuk Sungai Tanang. Karena penduduk sudah mulai bangkit ekonominya. Lebih baik diperbanyak program ketahanan pangan yang tahun 2022 hanya dianggarkan 20 persen saja. Kalau bisa, dana desa juga dapat digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan kantor. Selama ini kan tidak bisa. Kami pun berharap ada insentif dari provinsi bagi walinagari seperti dulu pak,” tegas Ferry.

Para perangkat nagari juga tak mau ketinggalan mengungkapkan harapan mereka. Sekretaris Nagari Wahyu Yuliardi mengatakan perangkat dari segi kompetensinya masih sangat kurang sementara tugas-tugas makin banyak karena hampir semua tugas dinas bermuara di nagari. Sehingga perlu penghasilan tetap perangkat dinaikkan. 

Juga ada harapan dari kasi dan kaur terkait kesuksesan tugas perangkat. Dikatakan mereka, perangkat perlu kendaraan dinas dan ditanggung BBM-nya. Mereka juga menyampaikan harapan dari lembaga nagari dimana sebelumnya ada alokasi dana untuk mendukung kegiatan lembaga nagari dari dana desa. Untuk tahun sekarang tidak bisa lagi dianggarkan sementara jika diharapkan dana dari kabupaten pun sangat kecil sehingga dana dukungan untuk lembaga banyak yang harus dihilangkan. 

Sedangkan Walijorong Pandan Gadang, M. Yahya menginformasikan beberapa waktu lalu Dinas PSDA sudah melakukan survey ke lokasi yang direncanakan untuk pembuatan embung. Sampai sekarang tidak ada kabar kelanjutannya. “Kami mohon bapak dapat memfasilitasinya. Karena ini mendorong program ketahanan pangan tadi pak,” ujar Yahya.

Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH menyebutkan kedatangannya ke Kantor Walinagari Sungai Tanang sekaitan tugas pengawasan terhadap Undang-undang, salah satunya Undang-undang No.6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2022 utamanya difokuskan kepada alokasi DAU. 

Dijelaskannya, DAU atau Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan. Dalam DAU itu ada Dana Transfer ke Daerah. Diantara dana yang ditransfer ke daerah itu ada Dana Desa. 

Foto bersama dengan Walinagari Sungai Tanang dan perangkatnya.

“Itu yang menjadi fokus kita Nyiak Wali. Disamping itu ingin mendengarkan aspirasi dari perangkat nagari,” ujar Leonardy.

Setelah aspirasi didengarkan, kata Leonardy maka diperjuangkan. Disampaikan ke pihak terkait. Misalnya kenaikan gaji walinagari dan perangkat, kebijakannya bisa saja dari pusat karena kebijakan ini berlaku umum untuk desa di seluruh Indonesia. Namun gaji itu terkait dengan APBD, tentu harus didengar pula aspirasi dari gubernur, bupati, camat untuk sinkronisasinya. 

Kesejahteraan perangkat telah didorong oleh DPD RI. Dalam rapat kerja, dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), DPD RI diminta untuk memperjuangkan Nomor Induk Perangkat Desa dan peningkatan kesejahteraan. Sementara DPD RI memandang perangkat ini perlu didorong menjadi PNS, minimal PPPK. 

“DPD mempertimbangkan perangkat ini sudah menandatangani pakta integritas untuk mengabdi sampai usia 60 tahun. Tapi statusnya tidak jelas. Dengan menjadikan statusnya PPPK maka nomor induk didapat dan peningkatan kesejahteraan akan mengikut. Semoga pembicaraan terkait perangkat desa, tenaga kesehatan dan guru dengan kementerian terkait bisa dilanjutkan segera,” urainya.

Usulan BLT Dana Desa di Sungai Tanang dijadikan Ketahanan Pangan, menurut Leonardy bagus juga. Dengan alasan penduduk sudah mulai pulih perekonomiannya, perlu di dorong program ketahanan pangan yang memang berkaitan dengan mata pencaharian masyarakatnya. 

Program BLT Dana Desa bisa juga diganti dengan memperbanyak pelaksanaan program padat karya tunai desa. Pembangunan fisik dapat dilaksanakan dan ada penjaminan peningkatan daya beli masyarakat sekitar pelaksanaan program tersebut. “Begitu juga usulan penggunaan dana desa diperluas penggunaannya dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing perlu kita dorong ke depannya,” tegas Ketua Badan Kehormatan DPD RI itu. 

Soal embung yang dikatakan oleh Walijorong Pandan Gadang, jika fungsinya untuk sumber air di musim kemarau dan menampung air di musim penghujan, maka perlu didorong untuk merealisasikannya. Walinagari disarankan Leoanrdy untuk membuat surat permohonan ke Dinas PSDA Sumbar. Berbekal permohonan itu kita dorong agar mereka turun ke lapangan. “Supaya lebih cepat, maka perlu dipikirkan pengembangannya. Value added (nilai tambah) -nya, bisa dengan menjadikan embung itu sebagai tempat wisata sehingga berkemungkinan bisa didukung Kemendes PDTT,” ujarnya.

Untuk persoalan, dukungan terhadap walinagari yang tersangkut persoalan hukum, harus kita pelajari dulu persoalannya. “Gak masuk akal juga bila Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Agam tidak mau memfasilitasi walinagarinya. Minimal memberikan ruang konsultasi hukum, memberikan advis hukum. Bukan membicarakan soal pembelaan terhadap walinagari, soal salah benarnya. Kita cari informasi yang lebih valid terkait hal ini,” tegasnya. (*)

Lomba Gerakan PKK Tingkat Sumbar, Nagari Kamang Raih Harapan III Kawasan Aku Hatinya PKK Kategori Kabupaten

Ketua TP PKK, Ny. Riri Benny Dwifa dan Ketua GOW, Ny. Dona Iraddatillah bersama Kontingen PKK Sijunjung saat menghadiri Pembukaan Jambore Kader PKK Berprestasi Tingkat Sumbar di Kabupaten Agam

SIJUNJUNG (Sumbarkini.com) - Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung raih Harapan III Kawasan Aku Hatinya PKK Kategori Kabupaten pada lomba  Gerakan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2022

Ketua TP PKK Kabupaten Sijunjung,  Ny. Riri Benny Dwifa menyebutkan, penilaian Lomba Gerakan PKK Tingkat Sumbar di Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru ini dilakukan pada Jum'at 27 Mei 2022 yang lalu.

Atas raihan tersebut, Nagari Kamang berhasil mendapatkan Tropi, Piagam Penghargaan dan uang Rp. 1 juta rupiah yang diserahkan Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Barat, Ny. Hj. Harneli Mahyeldi dan diterima Ketua TP PKK Kabupaten Sijunjung, Ny. Riri Benny Dwifa setelah acara pembukaan Jambore Kader PKK Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat ke XIX di Gor Rang Agam, Kabupaten Agam pada Selasa 19 Juli 2022

"Kami ucapkan selamat kepada PKK Nagari Kamang  atas prestasi ini. Penghargaan ini merupakan hasil dari jerih payah kita selama ini, semoga penghargaan yang kita terima hari ini dapat menjadi pemicu semangat juang kita untuk lebih baik lagi kedepannya," ujar Ketua TP PKK Kabupaten Sijunjung, Ny. Riri Benny Dwifa yang didampingi Ketua GOW Kabupaten Sijunjung, Ny. Dona Iraddatillah

Ketua GOW, Ny Dona Iraddatillah bersama Pengurus PKK Kabupaten Sijunjung, Ny. Emi Ronaldi memgang Tropi dan Piagam Lomba Gerakan PKK Tingkat Sumbar

"Semoga penghargaan ini dapat memotivasi kader PKK baik di tingkat nagari, kecamatan dan juga Kabupaten Sijunjung untuk bekerja lebih giat lagi dalam rangka mensukseskan 10 program pokok PKK,"harap Ny. Riri Benny Dwifa.(Andri)

Aksi Bersih PMI Akan Terus Berlanjut, Targetkan Sebelum Ramadhan Rumah Warga Terdampak Sudah Bersih

PADANG (Sumbarkini.com) -Menyambut Ramadhan 1447 Hijriyah pada tahun ini, Palang Merah Indonesia (PMI) terus lakukan aksi bersih rumah dan lingkungan warga yang terdampak bencana Banjir dan Tanah Longsor di Sumatera Barat. 

Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat, Aristo Munandar, mengatakan sebagaimana arahan Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla, PMI telah berkomitmen akan terus berasa disisi masyarakat yang terdampak bencana. Pada masa pemulihan ini, jelas Aristo, giat PMI berfokus pada Aksi Bersih.

"Kita fokus pada pembersihan Masjid dan rumah warga yang rusak ringan yang masih bisa dihuni. Agar warga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan nyaman dirumah masing-masing." Tambah Aristo.

Seperti halnya giat PMI hari ini (21/1) di Jorong Kayu Pasak, Nagari Salareh Aie, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Sebanyak 8 orang personil PMI Kabupaten Agam membersihkan dua unit rumah dari sisa lumpur dan material banjir bandang.

Heru, Kepala Divisi PB PMI Kabupaten Agam yang ikut bertugas, mengatakan aksi bersih ini juga dibantu warga setempat dan relawan kemanusiaan disekitar Jorong Kayu Pasak. "Kita usahakan dua rumah ini dapat dibersihkan secara keseluruhan, jadi besok kita bisa lanjut giat di rumah lain." Ucap Heru. 

Ia juga mengatakan masih banyak warga yang mengeluhkan kondisi rumah yang masih dipenuhi lumpur dan sangat sulit dibersihkan sendiri. "Apalagi sekarang cuaca sudah mulai panas, sisa lumpur mulai mengering dan keras." Terang Heru. 

Heru berharap aksi bersih lingkungan ini dapat meringankan beban warga terdampak serta mempercepat proses pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana. "Kita siap membantu warga untuk kembali pulih." Tutupnya

(Humas PMI Sumbar) 

Bertemu Masyarakat Malalak Barat, Leonardy Dukung Peningkatan Jalan Malalak Pariaman jadi Jalan Provinsi

Malalak - Ruas jalan Malalak - Pariaman baru 1,7 kilometer yang diaspal hotmix. Sisanya masih jelek dan lebar jalannya pun kecil.

Peningkatan jalan tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat Malalak Barat. Sebab ruas jalan itu memperpendek jarak ke Kota Pariaman.

"Jalan ini alternatif bagi masyarakat yang hendak ke Pariaman. Saat ini jalan itu sudah diperlebar dan diaspal baru oleh pemerintah Kabupaten Agam, namun untuk Malalak Barat baru 1,7 kilometer," ungkap Walinagari Malalak Barat, Pujianto kepada Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa yang berkunjung ke nagarinya, Senin 20 Desember 2021.

Dia berharap agar Leonardy memfasilitasi agar jalan dari Simpang Tower ke Ulu Banda sepanjang 20 kilometer segera ditingkatkan seperti yang sudah diselesaikan sepanjang 1,7 kilometer tersebut.

Dikatakan Pujiantodi daerahnya beberapa objek wisata yang cukup potensial di Malalak Barat. Diantaranya Air Terjun Burai-burai Indah, Ulu Banda dan Langkuik Tinggi. Wisata Air di Ulu Banda pernah dikunjungi. Namun karena akses jalan dan pengembangan yang minim, makanya potensi wisata tersebut kurang berkembang.

"Kami berharap pada Pak Leonardy bisa mencarikan jalan keluar agar potensi wisata ini tergarap lebih baik. Akses jalan dan pengembangan objek wisata akan mendatangkan pemasukan bagi nagari dan meningkatkan perekonomian masyarakat," ujarnya.

Menurut Pujianto, masyarakatnya juga mengeluhkan tentang sinyal telpon dan internet di daerahnya. Anak-anak sekolah susah dalam belajar online. Mereka harus jalan ke arah Malalak Utara atau ke arah Pariaman demi mendapatkan sinyal internet.

Sekretaris Nagari Malalak Barat Zamri pun mengeluhkan kesulitan dia dan perangkat dalam membuat pelaporan penggunaan Dana Desa. Semua harus dilakukan secara online. "Kami pakai penguat sinyal dari penyedia layanan, namun biayanya relatif mahal. Kami mohon fasilitasi bapak agar tower perusahaan selular hadir di nagari kami," ungkapnya.

Lebih jauh dia mengatakan bahwa saat ini ada pengerjaan kabel telpon di jalan Sicincin-Malalak, besar harapan dia agar melalui fasilitasi dari Senator Sumbar kabel telpon itu ditarik juga ke arah Malalak Barat. "Ini harapan besar dari masyarakat kami pak," ungkapnya lugas.

Fotob bersama dengan Kasi Trantib Kecamatan Malalak walinagari,
perangkat dan staf Nagari Malalak Barat

Ketua Bamus Nagari Malalak Barat, Barizal juga mengharapkan agar  Leonardy mau membantu nagari mereka merealisasikan harapan-harapan yang diungkapkan oleh walinagari dan perangkatnya tadi.

Anggota DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh walinagari beserta perangkatnya dan Ketua Bamus. Peningkatan jalan sangat bermanfaat untuk melancarkan akses transportasi. Dengan lancarnya transportasi, maka ekonomi masyarakat di Malalak Barat akan makin meningkat.

Bahkan potensi wisata seperti wisata air Ulu Banda, air terjun Langkuik dan air terjun Burai-burai Indah di daerah itu akan terangkat pula.  Masyarakat akan merasakan dampak positif dari pengembangan wisata tersebut nantinya.

Ditegaskan Leonardy, peningkatan jalan dengan APBD Agam sebagaimana yang dikatakan walinagari baru bisa terlaksana 1,7 kilometer. Jika demikian, untuk mengaspal jalan sepanjang 20 kilometer menghabiskan dua periode bupati, dua pula walinagari.

"Lebih baik jalan Pariaman - Malalak ditingkatkan menjadi jalan provinsi. Karena dibiayai APBN, penyelesaian lebih cepat, kualitas jalan dan pemeliharaannya juga lebih bagus," ujarnya.

Dikatakan Ketua Badan Kehormatan DPD RI, mari bersama-sama mendorong peningkatan jalan ini. Sebutkan jalan dari Apar, Padang Alai, Malalak melewati tiga daerah yaitu Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman dan Agam. Kalau perlu sebut jalur itu Apar - Bukittinggi sehingga makin kuat menjadikannya sebagai jalan provinsi.

Terkait pengembangan daerah wisata, Leonardy menyarankan agar potensi wisata air disertai dengan desainnya. Dari desain tergambar jelas apa yang akan dilakukan dan berapa rupiah yang diperlukan. "Dengan desain ini makin mudah kita mengusulkannya ke pihak-pihak terkait," tegasnya.

Adapun sinyal telepon dan internet, kata Leonardy sepertinya perlu diusulkan pembangunan tower di daerah ini. Sama dengan objek wisata tadi, kebutuhan tower disertai dengan data seputar jumlah pengguna telpon dan internet di Malalak Barat. Data ini perlu bagi penyedia layanan dalam berinvestasi untuk tower dan fasilitas pendukungnya.

Atau manfaatkan kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Nagari harus menyediakan lahan seluas 300 meter persegi. Kemendes PDTT yang akan membangun tower dan fasilitas pendukung sementara Kominfo yang bertanggungjawab atas penyediaan sinyalnya.

"Apapun yang jadi pilihan Nagari Malalak Barat, yang penting adalah kemauan menyediakan lahan untuk tower sesuai lokasi yang dibutuhkan agar sinyalnya kuat. Bedanya kalau penyedia layanan sistem sewa lahan untuk tower sementara dengan Kemendes PDTT dan Kominfo tanahnya harus milik nagari," tegasnya. (*)

Dua Kabupaten Terima Bantuan UEP KUBE

PADANG (sumbarkini.com) - Pemerintah Provinsi Sumbar pada 2018 telah menyalurkan bantuan untuk penanganan fakir miskin. Pemberdayaan melalui Dinas Sosial (Dinsos) Sumbar dilakukan dengan cara mengembangkan usaha ekonomi produktif (UEP) Kelompok Usaha Bersama (KUBE). UEP KUBE ini diberikan untuk dua kabupaten.

"Pemerintah melalui Dinas Sosial provinsi berupaya mengangkat perekonomian warga miskin yang punya kelompok usaha. Salah satu tujuannya menimalisir angka kemiskinan di Ranah Minang ini," ujar Kepala Dinsos Sumbar, H. Abdul Gafar, SE,MM, Jumat 18 Mei 2018.

Dikatakan Abdul Gafar, program UEP KUBE yang dianggarkan pada APBD Sumbar pertama kali diterapkan di Sumbar. Abdul Gafar yang didampingi Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos, Heni Yunida, SE, menyebutkan, pada 2018 Sumbar menganggarkan untuk penanganan fakir miskin di wilayah pesisir pantai dan kepulauan di dua kabupaten untuk program UEP KUBE bagi 8 kelompok. 

Dua kabupaten yang menerima UEP KUBE itu Kabupaten Padang Pariaman dan Agam. Masing-masingnya mendapatkan bantuan untuk 4 kelompok usaha. tiap kelompok dikucurkan bantuan berupa barang yang jika dirupiahkan, satu kelompok mendapatkan Rp20 juta. Total anggaran yang dikucurkan untuk 8 kelompok Rp160 juta.

Menurutnya, program UEP KUBE merupakan program baru di Sumbar untuk mengentaskan kemiskinan di daerah pesisir dan kepulauan. "Program ini juga salah satu program RPJMD (--Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah-- red), kepala daerah untuk menurunkan angka kemiskinan di Sumbar," tambahnya.

Menurut Abdul Gaffar, UEP KUBE suatu program yang sangat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah provinsi dan pusat berkomitmen bersama-sama untuk menimalisir angka kemiskinan. "Ini usaha bersama, pemprov menginginkan pengentasan kemiskinan melalui berbagai program yang dapat menyentuh langsung seluruh lapisan masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Sumbar, Heni Yunida, SE menambahkan, penerima bantuan UEP KUBE merupakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka bergabung untuk membentuk kelompok usaha. “Biasanya untuk satu kelompok usaha memiliki anggota 10 orang, usia 18 sampai 58 tahun dan berada di lokasi bantuan dan memiliki embrio usaha," ujarnya.

Dikatakan Henny, penerima bantuan telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) pada 7 - 8 Mei lalu. Mereka yang menerima program itu, khusus di Padang Pariaman dibantu berupa peralatan tangkap ikan. Sedangkan di Agam, Tiku, kelompok bergerak di bidang membuat kerupuk ikan, randang lokan dan rakik maco, serta lainnya.

Kepala Dinas Sosial Agam, Kurniawan Syahputra, S.Sos, M.Ap, mengucapkan terima kasih kepada Pemprov dan Dinsos Sumbar telah bersedia menyalurkan bantuan ke daerah tersebut. (zul)

Komite I DPD RI Awasi Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Covid-19

Padang (sumbarkini.com) - Dana Desa bisa digunakan untuk penanganan Covid-19. Sebanyak 25-35 persen Dana Desa dapat diarahkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada keluarga miskin di desa. Dana desa juga bisa digunakan untuk membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19.

"Walinagari dapat melakukan realokasi anggaran untuk BLT-Dana Desa ini. Namun realokasi ini tentu butuh petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk melaksanakan realokasi tersebut," ujar Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, S.IP., MH,  usai Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komite I DPD RI, Senin 20 April 2020.

Menurut Leonardy, dalam Pasal 8A ayat (2) Permendes PDTT No. 6 tahun 2020 ditegaskan bahwa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dikategorikan bencana non alam. Covid-19 merupakan kejadian luar biasa yang mengancam dan/atau menimpa masyarakat secara luas.

Di dalam ayat (2) ditegaskan pula penanganan dampak Pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa bagi keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan Dana Desa sebesar 25-35 persen itu tentu didapat dengan melakukan realokasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) 2020. Namun realokasi anggaran mungkin hal baru bagi walinagari. Makanya Juknis dan Juklak berupa peraturan bupati  hendaknya sesegera mungkin dikeluarkan.

Jika tidak, Walinagari tentu ragu bahkan takut untuk menggunakan Dana Desa untuk BLT bagi warga miskin yang terdampak Pandemi Covid-19. Walinagari pasti takut dampak hukum penggunaan dana desa yang tak sesuai peraturan yang berlaku.

Apalagi dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 pasal 8A ayat (3) menyebutkan penerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan dan belum terdata menerima program keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dan kartu prakerja. Syarat lainnya, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Penyalurannya dilakukan non tunai, selama tiga bulan dan terhutung sejak April 2020. Besaran BLT-Dana Desa per bulannya adalah Rp600.000. Penyaluran akan dimonitor dan dievaluasi oleh Badan permusyawaratan desa, camat dan inspektorat kabupaten/kota.

"Hal ini perlu jadi perhatian bersama. Bupati hendaknya berupaya menjadikan BLT-Dana Desa benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan," ujar Ketua BK DPD RI Periode 2019-2024 itu mengingatkan.

Sedapat mungkin, Bupati segera menyelesaikan Juklak dan Juknis untuk BLT-Dana Desa. Upayakan juga pembentukan tim untuk validasi data agar tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan nantinya. Atau bantuan diterima oleh yang tidak berhak. Bahkan yang terburuk, Walinagari sebagai penanggung jawab BLT-Dana Desa bisa terjerat hukum jika menggunakan dana desa untuk penanganan Covid-19 tanpa payung hukum yang jelas.

Catatan data penting dari tiap pertemuan harus selalu ada.

Ditambahkan Leonardy, metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT-Dana Desa mengikuti rumus, untuk desa (nagari di Sumbar) penerima dana desa kurang dari Rp800 juta mengalokasikan dana desanya maksimal 25 persen dari jumlah  Dana Desa. Untuk desa penerima dana desa antara Rp800 juta hingga Rp1,2 miliar mengalokasikan maksimal 30 persen dari jumlah dana desa. Sementara yang menerima dana desa di atas Rp1,2 miliar mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35 persen dari jumlah dana desa.

Bahkan untuk desa.yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan, dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan pemerintah kabupaten/kota. "Jadi jelas, persetujuan bupati/walikota sangat penting," pungkasnya.

Perihal belum adanya Juklak dan Juknis ini pun diungkapkan oleh Walinagari Koto Gadang M. Budi Zulfikar. "Walinagari di 82 Nagari di Agam sedang menanti juklak dan juknis berupa peraturan bupati terkait penggunaan dana desa untuk penanganan Pandemi Covid-19 ini," ujarnya.

Bahkan dia telah utarakan hal ini kepada Sekda dan Kepala Dinas DPMN Agam saat rapat teleconference bersama Walinagari se Agam yang difasilitasi camat masing-masing. Pertemuan dilakukan di Kantor Camat.

Dalam rapat peraturan bupati akan segera diterbitkan. Nyatanya hingga kini belum ada. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Perubahan yang telah disampaikan ke dinas terkait, belum dikembalikan ke kantor Walinagari. Dari dana desa (Dana Nagari Koto Gadang) yang sebesar Rp999 juta, bisa direvisi dan maksimal dana yang bisa dialokasikan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp300 juta.

Ada saja suasana ceria dalam tiap rapat dengar pendapat.

"Hingga kini, penanganan Covid-19 ini dilakukan secara swadaya dan ditalangi dulu. Namanya ditalangi, tentu harus dibayar lagi setelah dana cair. Dana desa yang dialokasikan untuk Covid-19 ini belum bisa digunakan," ungkapnya.

Dia berharap hal-hal teknis saat membuat aturan, dipikirkan oleh pemerintah. Penyemprotan, pembatasan orang masuk ke nagari, pembuatan spanduk, pengadaan masker dan hand sanitizer harusnya turut dipikirkan darimana Walinagari memperolehnya. Darimana Walinagari mengupayakan operasional tenaga untuk penanganan dampak Covid-19.

Begitu juga persoalan pengaturan pemberian bantuan jangan seolah-olah jadi beban Walinagari. Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dibuat 2014, tentu banyak perubahan datanya. Belum persoalan lain yang menyertai seperti adanya rencana bantuan Rp200.000 dari pemerintah provinsi pun telah ditanyakan masyarakat ke para Walinagari.

Dia mencontohkan, dana penerima yang diusulkan untuk Nagari Koto Gadang berjumlah 531 KK. Tapi yang disetujui kabupaten cuma 145 KK. Penerima BLT dan BNPT 96 KK dari yang seharusnya 104 KK.

 "Kami berharap, ada tim khusus dari stakeholder terkait untuk verifikasi data penerima BLT-Dana Desa. Jangan sampai kami para Walinagari bermasalah pula dengan hukum nantinya," ujarnya bermohon. (*)

Wabup Iraddatillah Lepas Keberangkatan Kontingen PKK Kabupaten Sijunjung Mengikuti Jambore PKK di Kabupaten Agam

SIJUNJUNG (Sumbarkini.com) - Sebanyak 21 Orang Kontingen PKK Kabupaten Sijunjung dilepas keberangkatannya oleh Wakil Bupati Sijunjung, H. Iraddatillah, S.Pt dihalaman Rumah Dinas Wakil Bupati Tersebut pada Minggu 17 Juli 2022

Keberangkatan Kontingen PKK Kabupaten Sijunjung ini dalam rangka mengikuti Jambore Kader PKK Berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat ke XIX tahun 2022 pada tanggal 18 sampai 20 Juli 2022 di Gor Rang Agam Lubuk Basung Kabupaten Agam.

Pemberangkatan Tim PKK ini dihadiri Ketua TP PKK, Ny. Riri Benny Dwifa, Ketua GOW, Ny. Dona Iraddatillah, dan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Joni Antonius, S.Hut

Dalam laporannya, Sekretaris DPMN, Joni Antonius mengatakan, kontingen PKK Kabupaten Sijunjung berjumlah 21 orang yang terdiri dari PKK  Kabupaten, PKK  Kecamatan, dan PKK Nagari

"Kontingen PKK Kabupaten Sijunjung ini nantinya akan mengikuti 5 kategori lomba diantaranya, Lomba defile yel2 (semua kontingen), Lomba yel2 dan mars dasawisma (Bidang Sekretaris), Lomba bermain peran (Bidang Pokja 1), Lomba stand UP2K (Bidang Pokja 2), Lomba merancang busana kembaran PKK (Bidang Pokja 3), Lomba Vlog Nagari sehat tanggap dan tangguh bencana (Bidang pokja 4), serta mengikuti Lomba Outbound dan Lomba Karaoke,"ujar Joni.

Sementara itu Wakil Bupati Iraddatillah dalam arahannya mengucapkan selamat kepada kontingen PKK yang telah terpilih mewakili Kabupaten Sijunjung untuk mengikuti Jambore Kader PKK Tingkat Sumbar tahun 2022.

"Jadikanlah ini sebagai wadah untuk bertukar pengalaman dan menambah wawasan sesama kader khusunya terkait dengan kegiatan PKK. Laksanakanlah amanah dan tanggung jawab ini dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab serta jalin kerjasama yang baik dan tetap bangun jiwa sportifitas sebagai landasan dalam melaksanakan even yang diikuti,"ujar Wabup

"Jadilah duta Kabupaten Sijunjung,promosikan dan perkenalkan kabupaten kita kedunia luar seperti pariwisata, produk produk UMKM dan lain sebagainya, selalu jaga nama baik Kabupaten Sijunjung tidak hanya di arena perlombaan, tetapi juga dalam pergaulan selama peserta jambore,"pesannya

"Selamat mengikuti jambore kader PKK, tetaplah percaya diri dan tampilkan yang terbaik untuk memperoleh hasil yang maksimal serta disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan,"tambah Wabup Iraddatillah. (Andri)

Ketemu Senator, Penyandang Disabilitas Sampaikan Harapan

Padang – Penyandang Disabilitas merupakan saudara kita yang memiliki kekurangan, seperti tidak dapat mendengar, tidak dapat berbicara, keterbelakangan mental, terbatas gerakan fisiknya dan lain sebagainya. Keterbatasan itu membuat mereka minder, rendah diri dalam pergaulan. Untuk itu, mereka yang normal hendaknya berperan aktif memanusiakan mereka.
Peran aktif itu dilaksanakan Senator Asal Sumbar, H. Leonardy Harmainy, Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH. Leonardy bersilaturahmi dengan pengurus Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (DPD PPDI) Provinsi Sumatera Barat sebagai wujud dukungannya itu.

“Boleh kita berkekurangan, tapi yakinlah pasti ada kelebihannya. Ketua PPDI Sumbar Yunalzi yang akrab dipanggil Ucok saja, pendek badannya tapi punya impian tinggi. Dia pun memikirkan banyak anggotanya. Saya tertarik menolong Ucok agar anggotanya juga terbantu,” ungkapnya di hadapan pengurus DPD PPDI Sumbar, di Balatkop Sumbar, Jumat 6 September 2019.

Leonardy mengungkapkan bahwa Ketua PPDI periode sebelumnya, Joni Aulia ternyata bisa menjadi Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang. Ditegaskannya, keterbatasan fisik tidak menjadi hambatan untuk menjabat Ketua Bawaslu, begitu juga lainnya.

Bertekad memajukan PPDI Sumbar.

Maka Senator yang akrab dipanggil Bang Leo ini menghimbau anggota PPDI Sumbar harus optimis. Mereka bisa mendapatkan pekerjaan atau jabatan seperti orang non disabilitas.

“Terima kasih Ucok atas kesempatan pertemuan ini. Lewat pertemuan ini kita berharap dapat menggugah banyak kalangan untuk lebih peduli dengan penyandang disabilitas,” ujarnya.

Menurut Leonardy memanusiakan penyandang disabilitas merupakan amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sekaitan dengan tugas pengawasan undang-undang itu, kita perlu memperhatikan aspirasi mereka. Kita fikirkan pelatihan apa saja yang mereka perlukan agar bisa mandiri memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah dilatih dipikirkan pula bagaimana perkuatan permodalan bagi mereka. Lalu pemasaran produk yang mereka hasilkan.

Ketua PPDI Sumbar, Yunalzi tentu saja menyambut baik silaturahmi dengan Anggota DPD RI itu. Dia mengungkapkan benar sekali apa yang disampaikan oleh Senator Leonardy. Anggotanya butuh perhatian, butuh sentuhan pelatihan dan permodalan.
Dijelaskannya organisasi yang dipimpinnya berada dalam naungan Dinas Sosial Sumatera Barat. Organisasi itu ada dari tingkat pusat hingga daerah. Di Sumbar baru terbentuk 11 kepengurusan DPC PPDI.

Ke-11 DPC PPDI itu adalah : DPC PPDI Kota Padang, DPC PPDI Kota Pariaman, DPC PPDI Kabupaten Agam, DPC PPDI Kabupaten Pesisir Selatan, DPC PPDI Kota Bukittinggi, DPC PPDI Kota Payakumbuh, DPC PPDI Kabupaten Limapuluh Kota, DPC PPDI Kabupaten Dharmasraya, DPC PPDI Kota Padang Panjang, DPC PPDI Kabupaten Pasaman, DPC PPDI Kabupaten Tanah Datar. Berarti ada 8 kota dan kabupaten yang belum terbentuk kepengurusan DPC-nya.

Menyampaikan aspirasi kepada Senator mereka.

“Perlu kami laporkan, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan DPD PPDI Provinsi Sumatera Barat. Pada 28 September 2016 telah diserahkan 250 kaki palsu dan tangan palsu kepada penyandang disabilitas di Sumbar. Pada 25-26 Juli 2019 diserahkan 118 buah kaki palsu dan tangan palsu,” ujar Ucok.

Jumlah penerima kaki palsu pada tahun  2016 itu adalah Padang (40 buah), Kota Solok (6 buah), Pasaman  (19 buah), Kota Pariaman (6 buah), Tanah Datar (8 buah), Payakumbuh (7buah), Solok Selatan  (14 buah), Agam (5 buah), Limapuluh Kota (26 buah), Pesisir Selatan (26 buah), Dharmasraya 3 buah dan Padang Panjang (1 buah). Sementara, penerima bantuan kaki palsu dan tangan palsu pada Juli 2019 lalu Kota Padang (17 buah), Padang Pariaman (3 buah), Kota Padang Panjang (1 buah), Kota Pariaman (2 buah), Agam (4 buah), Tanah Datar (16 buah), Sawahlunto (3 buah), Sijunjung (3 buah), Payakumbuh (6 buah), Limapuluh Kota (14 buah), Pesisir Selatan (16 buah).

Dikatakan Ucok bantuan ini berkat kerjasama DPD PPDI  Provinsi Sumbatera Barat dengan Yayasan Peduli Tuna Daksa (YPTD). YPTD bekerjasama da mendapatkan bantuan dari para donator luar negeri. “Alhamdulillah orang luar memperhatikan kita para disabilitas. Jangan sampai orang kita sendiri tidak peduli kepada saudaranya yang disabilitas ini,” ujar ucok yang disambut gelak tawa hadirin.

Bahkan pada 2020 nanti, bersama YPTD, sedang diupayakan mendapat bantuan 100 buah kursi roda aktif, kursi roda khusus untuk para disabilitas. Ukuran sandaran, tingginya, jarak kaki, dan lainnya disesuaikan dengan calon penerima kursi tersebut. “Mudah-mudahan kita dapatkan bantuan ini. Mohon doa kita bersama,” harapnya.

Inginkan Pelatihan dan Modal
Desy Helda, disabilitas yang aktif mengajarkan Bahasa Inggris kepada rekannya menyebutkan, kaumnya menumpangkan harapan kepada Leonardy untuk memberikan perhatian terhadap pendidikan penyandang disabilitas. Dia memandang saat ini kesempatan buat disabilitas terbuka lebar. Sayang, selain keterampilan faktor pendidikan juga menentukan.

“Kami mengharapkan kepada bapak untuk membantu rekan-rekan kami yang ingin sekolah atau kuliah. Mereka harus tamat pendidikan paket pak agar bisa diterima bekerja. Apalagi jika mereka bisa kuliah,” ungkapnya.

Mendengar hal itu, Fajar yang gemar mendalami komputer dan berkreasi dengan you tube, mengutarakan niat besarnya untuk kuliah di Universitas Ekasakti. Dia berharap pada semester genap nanti bisa masuk kuliah, jika ijazah ujian paketnya selesai. Dia pun ingin agar Leonardy menyuarakan disabilitas diberi ruang seluas-luasnya oleh keluarga dan masyarakat sekitarnya dalam berkreativitas.

Silfia, penyandang disabilitas yang telah mempunyai keterampilan merajut bersedia pula berbagi keterampilan yang dia punyai kepada disabilitas lainnya. Hanya saja dia mengalami keterbatasan dalam mengalokasikan dana buat membeli bahan-bahan untuk pelatihan rajut.

Ucok dan kawan-kawannya di PPDI Sumbar mengharapkan para disabilitas di Sumatera Barat mendapatkan pelatihan dan perkuatan permodalan. Pelatihan siap pakai untuk dunia usaha sekaligus modal usaha.

“Kami harapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat mengalokasikan pelatihan dan perkuatan permodalan bagi disabilitas. Melalui Senator Sumbar diharapkan dapat menyuarakan aksesibilitas yang lebih luas bagi penyandang disabilitas,” ungkap mereka. (*)

Peringati Hari Lingkungan Sedunia, Pertamina Mendapatkan Penghargaan Dari Gubernur Sumatera Barat

Padang(sumbarkini.com)-Sebagai bagian dari upaya terus-menerus dalam mendukung pelestarian lingkungan, PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Teluk Kabung menerima penghargaan bergengsi dari Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah, S.P., dalam Peringati Hari Lingkungan Sedunia tahun 2024 Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang digelar hari, Rabu (12/6-2024) di Mesjid Sirah, Muaro Mati Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Penghargaan ini juga sebagai apresiasi untuk komitmen Pertamina meningkatkan kualitas lingkungan dari operasional perusahaan.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Bupati Agam Dr. H. Andri Warman, S.Sos., M.M, sekaligus menjadi Tuan Rumah acara tersebut ungkapkan apresiasinya.

 "Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Teluk Kabung atas dedikasinya dalam menjaga lingkungan melalui langkah konkret yang diambil oleh Pertamina dalam mengurangi jejak karbon dan melindungi ekosistem kami adalah contoh yang harus diikuti oleh perusahaan lain." Ujar Bupati Agam.

Pada kesempatan tersebut dilaksanakan pula penanaman pohon mangrove dan cemara laut sebanyak 500 buah di wilayah sekitar pantai Muaro Mati Tanjung Mutiara

Area manager Comm, Rel, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, menegaskan komitmen Pertamina  menjaga kelestarian lingkungan hidup. 

"Penghargaan ini mendorong kami untuk terus meningkatkan kinerja lingkungan kami dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Sumatera Barat." PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Teluk Kabung telah melaksanakan berbagai inisiatif lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan penanaman ribuan pohon di sekitar wilayah operasionalnya." Ungkap Susanto

 Langkah-langkah ini sejalan dengan komitmen global perusahaan untuk berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim.

 Kegiatan ini masuk kedalam Sustainable Development Goals    (SDGs) 13, 14,15, yaitu penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, dan menjaga ekosistem darat. Dampak perubahan iklim telah terasa. Oleh karenanya diperlukan aksi untuk meminimalisir resiko pemanasan global dimasa akan mendatang dengan berlandaskan prinsip keadilan. 

Penghargaan yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Barat menjadi momentum penting bagi PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Teluk Kabung untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak demi mencapai tujuan bersama dalam pelestarian lingkungan hidup. (**)

Kadin Bukittinggi Diminta Leonardy Proaktif Kawal Cakada Bervisi Ekonomi

Bukittinggi (sumbarkini.com) - Pertumbuhan ekonomi Bukittinggi harus menjadi prioritas bakal calon kepala daerah di Bukittinggi. Kadin diminta untuk proaktif mengawal calon kepala daerah (Cakada) yang punya berkualitas dan visi ekonomi.

Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan Kadin Kota Bukittinggi di Istana Bung Hatta, Selasa 10 Maret 2020. "Jika ingin ekonomi Bukittinggi tumbuh dan berkembang, harus mengawalinya saat pilkada ini. Teliti dan pilih calon yang dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kadin hendaknya proaktif mengawalnya," harap Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, S.IP.,MH.

Leonardy perlu menyampaikan ini karena Kadin Bukittinggi merupakan wadah bagi para pelaku ekonomi di kota wisata itu. Mereka pasti punya pemikiran dan konsep bagaimana membangun perekonomian. Dengan konsep itu mereka bisa menilai calon punya visi ekonomi bagi Bukittinggi atau tidak.

Kadin juga diharapkan untuk memainkan perannya dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan memilih calon yang punya visi ekonomi tadi.

Selain itu, Leonardy yang tengah melakukan tugas pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berharap pula ada masukan bagi revisi undang-undang tersebut agar pelaksanaan pilkada serentak lebih baik ke depannya. Juga memberikan keadilan dalam berdemokrasi bagi seluruh anak bangsa.

Juga diingatkannya soal netralitas bagi yang punya keluarga ASN, anggota TNI/Polri dan penyelenggara pemilu. Mohon diingatkan perihal sanksi terhadap yang melanggar netralitas. Ancamannya hingga pemberhentian dari jabatan bahkan pekerjaannya. Jangankan itu, jika tidak terkena sanksi oleh Bawaslu, bisa saja mengalami sanksi dari kepala daerah pemenang pilkada.

Disadari Sekretaris Kadin, Kumar Z. Chan, menyatakan ASN, TNI, Polri sebaiknya bisa cuti mulai dari saat mencalonkan diri. Kumar melihat bagaimana kader partai tidak nampak ke permukaan karena tingginya cost politik dan syarat yang berat untuk maju. Mereka harus mundur jika mencalonkan diri. Harusnya jika calon masih berstatus ASN, atau menjadi anggota TNI atau Polri yang sedang aktif maupun anggota legislatif boleh mencalonkan diri dengan catatan hanya perlu cuti sebagaimana petahana.

Foto bersama usai pertemuan dengan Kadin Bukittinggi.

"Kita berharap agar calon yang muncul benar-benar berkualitas. Bukan hanya petahana yang punya fasilitas untuk meningkatkan elektabilitasnya.  Atau calon yang punya kemampuan finansial," ulasnya.

Padahal kita yakin banyak calon berkualitas yang terimbas oleh kewajiban mundur dari jabatan atau pekerjaannya. Diyakini pula banyak calon bermunculan jika tidak harus mundur dari pekerjaannya.

Anggota Kadin lainnya, Young Happy menegaskan perlunya sanksi hukum jika larangan-larangan di UU Nomor 10 Tahun 2016 dilanggar oleh calon petahana.

Dalam pertemuan itu, anggota Kadin yang berdagang di Pasar Aur Kuning dan Pasar Atas berupaya menyampaikan aspirasinya terkait permasalahan kepemilikan kios di Pasar Atas dan Pasar Aur Kuning serta kenaikan retribusi yang mencapai 600 persen.

H. Acin, Ketua Pedagang Pasar Aur Kuning menyampaikan bahwa saat ini kartu kuning yang menjadi bukti kepemilikan kios di Pasar tidak bisa seperti dulu lagi. Tidak bisa digunakan untuk agunan pinjaman ke bank. Kios tidak bisa pula dipindahtangankan karena tidak bakal mendapat rekomendasi dari Walikota.

"Dengan kondisi saat ini sulit bagi kami membayar retribusi yang naik 600 persen itu. Saya dengan kios 3x4 meter biasanya bayar retribusi Rp125.000 kini harus bayar retribusi Rp728.000. Fasilitasnya pun minim," ungkap Acin.

Sejak 1992, kartu kuning berlaku sebagai bukti kepemilikan. Bisa diagunkan dan bisa dijual atau dibaliknamakan. Sekarang tidak bisa lagi seperti itu. "Kami harapkan kartu kuning ini bisa diagunkan lagi dan retribusi ini mohon diterapkan yang wajar," tegasnya.

Ketua Perhimpunan Pemilik Toko Korban Kebakaran Pasar Atas Bukittinggi, Yulius Rustam, menyatakan pihaknya adalah perwakilan pedagang pemilik toko di Pasar Atas untuk bernegosiasi dengan pihak terkait.

Awalnya pedagang gembira belakangan pemko bertindak otoriter dan memaksakan kehendak kepada pedagang. Awalnya adalah kesewenangan dalam menetapkan titik penampungan sementara bagi pedagang korban kebakaran.

Korban kebakaran 30 Oktober 2017 kini dinyatakan pula harus menyewa. Padahal Pasar Atas ini punya status istimewa. Sejak awal pendiriannya bukan dibangun pemerintah. Pasca kebakaran 1972, karena kebersamaan diperintahkanlah oleh pemerintah agar BNI membangun pasar. Dan pedagang membeli dengan cara mencicilnya hingga sepuluh tahun, tergantung kemampuan pedagang.

Pedagang baru dikenakan retribusi pada.1989. Pedagang punya kartu kuning yang bisa diagunkan ke bank dengan persetujuan Pemko. Pada kebakaran 1995 dan 1997 dibantu APBN dan pedagang dapat kunci tanpa membayar. "Artinya kios milik pedagang. Itulah makanya ada riak usai pengumuman pemko pada 11 Oktober 2019, karena kami sangat kecewa sekali," tegasnya sembari menyampaikan harapan indahnya terhadap penyelesaian Pasar Atas dan bagaimana mengupayakan Pasar Atas berdampak positif bagi semua pedagang di lantai manapun dia berada.

Dia pun mengungkapkan panjang lebar tentang dasar penetapan retribusi yang dinilainya sarat masalah.

Hal unik lainnya terkait Pasar Atas  diungkap Sekretaris Pasar Serikat 40  Nagari di  Luak Agam, Asraferi Sabri. Dia memberikan informasi rinci bagaimana status Pasar Atas. Dia ceritakan bagaimana pasar itu diawali pada tahun 1785 dan dikelola Pasar Serikat Agam Tuo Pasar dibangun di Bukit Kubangan Kabau yang belakangan diubah menjadi Bukik Nan Tinggi dan disingkat lagi menjadi Bukittinggi.

Belanda setelah Perang Paderi mengelola pasar dengan meminta izin pengelolaan dari Komite Pasar yang merupakan wakil Serikat 40 Nagari di Agam Tuo. Belanda membagi hasilnya dengan Serikat 40 nagari.

Tapi anehnya, ada Januari 2018 tanah pasar atas yang tidak pernah tercatat sebagai tanah negara, bisa diubah seorang pejabat di Pemko Bukittinggi menjadi tanah negara. Tanah seluas 18.700 itu kini jadi milik negara.

"Kita telah bersikap, mengajukan surat ke BPN untuk tidak melayani pihak-pihak yang ingin mensertifikatkan tanah Pasar Atas. Karena sertifikat terbit juga kami akan menempuh jalur hukum," ujar Feri.

Akhir dari pertemuan itu, para pihak perlu memperjuangkan hak atas tanah pasar atas ini terlebih dahulu. Leonardy pun bakal terus mengikuti perkembangannya termasuk berkoordinasi dengan pihak terkait. Terutama yang jadi mitra Komite I DPD RI. (*)

Kadin Bukittinggi Diminta Leonardy Proaktif Kawal Cakada Bervisi Ekonomi

Bukittinggi - Pertumbuhan ekonomi Bukittinggi harus menjadi prioritas bakal calon kepala daerah di Bukittinggi. Kadin diminta untuk proaktif mengawal calon kepala daerah (Cakada) yang punya berkualitas dan visi ekonomi. 

Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan Kadin Kota Bukittinggi di Istana Bung Hatta, Selasa 10 Maret 2020. "Jika ingin ekonomi Bukittinggi tumbuh dan berkembang, harus mengawalinya saat pilkada ini. Teliti dan pilih calon yang dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kadin hendaknya proaktif mengawalnya," harap Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, S.IP.,MH.

Leonardy perlu menyampaikan ini karena Kadin Bukittinggi merupakan wadah bagi para pelaku ekonomi di kota wisata itu. Mereka pasti punya pemikiran dan konsep bagaimana membangun perekonomian. Dengan konsep itu mereka bisa menilai calon punya visi ekonomi bagi Bukittinggi atau tidak.

Kadin juga diharapkan untuk memainkan perannya dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan memilih calon yang punya visi ekonomi tadi.

Selain itu, Leonardy yang tengah melakukan tugas pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berharap pula ada masukan bagi revisi undang-undang tersebut agar pelaksanaan pilkada serentak lebih baik ke depannya. Juga memberikan keadilan dalam berdemokrasi bagi seluruh anak bangsa. 

Juga diingatkannya soal netralitas bagi yang punya keluarga ASN, anggota TNI/Polri dan penyelenggara pemilu. Mohon diingatkan perihal sanksi terhadap yang melanggar netralitas. Ancamannya hingga pemberhentian dari jabatan bahkan pekerjaannya. Jangankan itu, jika tidak terkena sanksi oleh Bawaslu, bisa saja mengalami sanksi dari kepala daerah pemenang pilkada.

Disadari Sekretaris Kadin, Kumar Z. Chan, menyatakan ASN, TNI, Polri sebaiknya bisa cuti mulai dari saat mencalonkan diri. Kumar melihat bagaimana kader partai tidak nampak ke permukaan karena tingginya cost politik dan syarat yang berat untuk maju. Mereka harus mundur jika mencalonkan diri. Harusnya jika calon masih berstatus ASN, atau menjadi anggota TNI atau Polri yang sedang aktif maupun anggota legislatif boleh mencalonkan diri dengan catatan hanya perlu cuti sebagaimana petahana.

"Kita berharap agar calon yang muncul benar-benar berkualitas. Bukan hanya petahana yang punya fasilitas untuk meningkatkan elektabilitasnya. Atau calon yang punya kemampuan finansial," ulasnya.

Padahal kita yakin banyak calon berkualitas yang terimbas oleh kewajiban mundur dari jabatan atau pekerjaannya. Diyakini pula banyak calon bermunculan jika tidak harus mundur dari pekerjaannya.

Anggota Kadin lainnya, Young Happy menegaskan perlunya sanksi hukum jika larangan-larangan di UU Nomor 10 Tahun 2016 dilanggar oleh calon petahana.

Dalam pertemuan itu, anggota Kadin yang berdagang di Pasar Aur Kuning dan Pasar Atas berupaya menyampaikan aspirasinya terkait permasalahan kepemilikan kios di Pasar Atas dan Pasar Aur Kuning serta kenaikan retribusi yang mencapai 600 persen.

H. Acin, Ketua Pedagang Pasar Aur Kuning menyampaikan bahwa saat ini kartu kuning yang menjadi bukti kepemilikan kios di Pasar tidak bisa seperti dulu lagi. Tidak bisa digunakan untuk agunan pinjaman ke bank. Kios tidak bisa pula dipindahtangankan karena tidak bakal mendapat rekomendasi dari Walikota.

"Dengan kondisi saat ini sulit bagi kami membayar retribusi yang naik 600 persen itu. Saya dengan kios 3x4 meter biasanya bayar retribusi Rp125.000 kini harus bayar retribusi Rp728.000. Fasilitasnya pun minim," ungkap Acin.

Sejak 1992, kartu kuning berlaku sebagai bukti kepemilikan. Bisa diagunkan dan bisa dijual atau dibaliknamakan. Sekarang tidak bisa lagi seperti itu. "Kami harapkan kartu kuning ini bisa diagunkan lagi dan retribusi ini mohon diterapkan yang wajar," tegasnya.

Ketua Perhimpunan Pemilik Toko Korban Kebakaran Pasar Atas Bukittinggi, Yulius Rustam, menyatakan pihaknya adalah perwakilan pedagang pemilik toko di Pasar Atas untuk bernegosiasi dengan pihak terkait.

Awalnya pedagang gembira belakangan pemko bertindak otoriter dan memaksakan kehendak kepada pedagang. Awalnya adalah kesewenangan dalam menetapkan titik penampungan sementara bagi pedagang korban kebakaran.

Korban kebakaran 30 Oktober 2017 kini dinyatakan pula harus menyewa. Padahal Pasar Atas ini punya status istimewa. Sejak awal pendiriannya bukan dibangun pemerintah. Pasca kebakaran 1972, karena kebersamaan diperintahkanlah oleh pemerintah agar BNI membangun pasar. Dan pedagang membeli dengan cara mencicilnya hingga sepuluh tahun, tergantung kemampuan pedagang.

Pedagang baru dikenakan retribusi pada.1989. Pedagang punya kartu kuning yang bisa diagunkan ke bank dengan persetujuan Pemko. Pada kebakaran 1995 dan 1997 dibantu APBN dan pedagang dapat kunci tanpa membayar. "Artinya kios milik pedagang. Itulah makanya ada riak usai pengumuman pemko pada 11 Oktober 2019, karena kami sangat kecewa sekali," tegasnya sembari menyampaikan harapan indahnya terhadap penyelesaian Pasar Atas dan bagaimana mengupayakan Pasar Atas berdampak positif bagi semua pedagang di lantai manapun dia berada.

Dia pun mengungkapkan panjang lebar tentang dasar penetapan retribusi yang dinilainya sarat masalah.

Hal unik lainnya terkait Pasar Atas  diungkap Sekretaris Pasar Serikat 40  Nagari di  Luak Agam, Asraferi Sabri. Dia memberikan informasi rinci bagaimana status Pasar Atas. Dia ceritakan bagaimana pasar itu diawali pada tahun 1785 dan dikelola Pasar Serikat Agam Tuo Pasar dibangun di Bukit Kubangan Kabau yang belakangan diubah menjadi Bukik Nan Tinggi dan disingkat lagi menjadi Bukittinggi.

Belanda setelah Perang Paderi mengelola pasar dengan meminta izin pengelolaan dari Komite Pasar yang merupakan wakil Serikat 40 Nagari di Agam Tuo. Belanda membagi hasilnya dengan Serikat 40 nagari.

Tapi anehnya, ada Januari 2018 tanah pasar atas yang tidak pernah tercatat sebagai tanah negara, bisa diubah seorang pejabat di Pemko Bukittinggi menjadi tanah negara. Tanah seluas 18.700 itu kini jadi milik negara.

"Kita telah bersikap, mengajukan surat ke BPN untuk tidak melayani pihak-pihak yang ingin mensertifikatkan tanah Pasar Atas. Karena sertifikat terbit juga kami akan menempuh jalur hukum," ujar Feri.

Akhir dari pertemuan itu, para pihak perlu memperjuangkan hak atas tanah pasar atas ini terlebih dahulu. Leonardy pun bakal terus mengikuti perkembangannya termasuk berkoordinasi dengan pihak terkait. Terutama yang jadi mitra Komite I DPD RI. (*)