Bupati Sijunjung Jemput Kode Desa Persiapan Nagari Padang Laweh Selatan ke Mendagri.

JAKARTA (Sumbarkini.com) - Dalam rangka percepatan pengembangan Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan, Kecamatan Koto VII menjadi Nagari Defenitif. Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir, S.STP.M.Si jemput Kode Desa ke Jakarta bersama Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, Bambang Surya Irwan dan Kepala DPMN, Khamsiardi, SSTP.M,Si

Kode Desa tersebut diserahakan langsung  Mentri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa, Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd di Jakarta pada Kamis 25 November 2021.

Adapun Proses pemekaran Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan dan persiapan pelaksanaan pemerintahan ini dengan kronologisnya sebelum Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah

1.Pemekaran Nagari Padang Laweh Selatan diawali dengan Adanya Proposal usulan Pemekaran Nagari dan Pengukuhan Jorong Sungai Gemuruh dan Ranah Sigading menjadi Nagari Definitif Padang Laweh Selatan PadaTanggal 18 Agustus 2020

2.Selanjutnya PadaTanggal 20 Januari 2011 Dibentuk Tim Kajian Pemekaran Nagari melalui SK Bupati Sijunjung Nomor;188.45/40KPTS-BPT-2011 tentang Pembentukan TimKajian Pemekaran dan Penggabungan Nagari Kabupaten Sijunjung Tahun 2011

3.Berdasarkan hasil kajian Tim, proses pemekaran Nagari dapat dilanjutkan dan memenuhi syarat sehingga PadaTanggal 5 Maret 2012 Ditetapkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan Kecamatan KotoVII

4.Selanjutnya dalam waktu berjalan Sebagaimana Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor5 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, Dalam pemekaran Nagari baru, Bupati dapat menetapkan nagari persiapan dengan ketentuan setelah adanya pembinaan paling lama 1 tahun dan memenuhi syarat-syarat ter bentuknya nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibentuk nagari defenitif, 

namun dikarenakan adanya Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor140/565/Pem-2012 perihal Moratorium Pemekaran Nagari, Desa dan Kelurahan pada tanggal 16 April 2012, proses dan tahapan pemekaran nagari Persiapan Padang Laweh Selatan ditunda sementara sampai dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang dimaksud.

Selanjutnya proses tindak lanjut pemekaran Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan setelah ditetapkan nya undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa

1) Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada tanggal 19 Januari 2015 Bupati Sijunjung meminta proses lanjut pemekaran dan penerbitan kode registrasi nagari persiapan padang laweh selatan melalui Suratkepada Gubernur Sumatera Barat Nomor:140/39 Adm.Pem-2015 perihal Pemekaran NagariPadangLawehSelatan.

2)Pada tanggal 26 Januari 2015 Gubernur Sumatera Barat menerbitkan kode Nagari Padang Laweh Selatan sesuai dengan Surat Nomor 120/071/Pem-2015 perihal Kode RegisterNagariPersiapan Padang Laweh Selatan dengan Kode registeryang diberikan adalah13.03.08.2007

3)Pada tanggal 26 April 2016 diterima surat dari Gubernur Sumatera BaratNomor: 120/307/Pem-2016 perihal Pemekaran Nagari, dimana pada surat tersebut menyatakan bahwa proses Nagari persiapan Padang Laweh Selatan Kecamatan Koto VII menjadide fenitif dapat dilanjutkan penyusunan Ranperda Pembentukan Nagari.

4)Padatanggal 23 Januari 2017 diundangkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa yang mengatur tentang persyaratan dan mekanisme pelaksanaan pembentukan desa.

5)Pada tanggal 6 April 2018 proses Penyusunan Ranperda tentang Pembentukan Nagari Padang Laweh Selatan Kecamatan Koto VII oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung bersama DPRD selesai dan selanjutnya Bupati Sijunjung meminta Evaluasi terhadap Peraturan Daerah tersebut kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Nomor:188.342/269/Huk-2018.

6)Pada tanggal 23 Mei 2018 melalui Surat Bupati Sijunjung kepada Gubernur Sumatera BaratNomor:188.342/399/Huk-2018,Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung menyampaikan penyempurnaan dan penyesuaian hasilkajian Ranperda dan penyesuaian terhadap persyaratan Pemekaran Nagari dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

7)Pada tanggal 26 September 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung menerima nomor register Ranperda tentang Pembentukan Nagari Padang Laweh Selatan Kecamatan Koto VII melalui surat Nomor:188.342/1950/Huk-2018dengannoreg: 5/96/2018.

8) Pada Tanggal 5 Oktober 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Nagari Kabupaten Sijunjung melaksanakan Koordinasi bersama Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat terkait kelengkapan administrasi untuk penetapan kode register Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan dengan hasilkoordinasi Agar melengkapi Peta Batas Wilayah Nagari Induk karena pada kelengkapan yang ada adalah Peraturan Bupati tentang Peta Batas Wilayah Nagari Persiapanbukan Nagari induk(akan dilengkapi)

9)Pada tanggal 2 Agustus 2019 dilaksanakan Audiensi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung yang dihadiri oleh Bupati Sijunjung, Wakil Ketua DPRD, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari beserta Anggota dan WaliNagari Persiapan Padang Laweh Selatan denganTim Pemekaran Desa Ditjen Bina Pemdes yang dihadiri oleh Direktur Penataan dan administrasi Pemerintahan Desa bapak Drs.Aferi Syamsidar Fudail,M.Si, Kasubdit Tata Wilayah Desa beserta anggotaTim Pemekaran Desa yang bertempat diruang rapat Dirjen Bina Pemdes Gedung CLt2 Pukul 14.00WIB sampai dengan Pukul 15.30WIB, 

Yang mana setelah disepakati bahwa berdasarkan kronologis pembentukan nagari Padang Laweh Selatan sampai dengan telah diselenggarakannya roda Pemerintahan Nagari Persiapan Padang Laweh Selatan ini untuk proses penetapan Nagari Padang Laweh Selatan menjadi Nagari Defenitif sudah disesuaikan dengan Permendagri Nomor1Tahun2017 tentang Penataan Desa, sehingga dapat dilanjutkan dengan syarat Pemerintah

Daerah Kabupaten Sijunjung melengkapi kekurangan kelengkapan administrasi yaitu Peta Batas Nagari Induk.

DirekturPenataandanadministrasiPemerintahan Desa beserta Tim Pemekaran Desa pada pelaksanaan audiensi menyampaikan akan menindaklanjuti Pemekaran Nagari Padang Laweh Selatan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Nagari Padang Laweh.

10)Pada bulan September 2019 telah selesai dilaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Padang Laweh sebagai Nagari Induk dan telah ditandatangani Berita Acara Kesepakatan masing-masing Nagari berbatasan sesuai

dengan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa selanjutnya Pada bulan Desember 2019 telah ditetapkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2019 tentang Batas Nagari Padang Laweh Kecamatan KotoV II.

11)Pada tanggal 31 Agustus 2020 Kemendagri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa dengan Nomor Surat 140/3813/BPD Perihal Usulan Penataan Nagari Padang Laweh Selatan menyampaikan bahwa:

a. Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah menyampaikan dokumen tambahan yang tertuang dalam catatan kekurangan hasil klarifikasi tim penataan desa tingkat pusat.

b. Berkenaan dengan adanya refocussing anggaran ditjen Bina Pemdes maka fasilitasi penataan desa kabupaten Sijunjung dilakukan penundaan sampai dengan awal tahun anggaran 2021 dan kondisi penundaan tidak berdampak dengan masa pelaksanaan Desa Persiapan.

12)Selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung melalui surat Nomor :140/292/DPMN-2021 Tanggal4 Maret 2021 memohon Percepatan fasilitasi penerbitan kode wilayah administrasi nagari persiapan Padang Laweh Selatan Kabupaten Sijunjung Provinsi SumateraBarat.

13)Pada tanggal 17 Maret dilaksanakan Rapat pembahasan teknis persiapan klarifikasi dokumen usulan penataan desa melalui zoom meeting dengan direktorat penataan desa yang menyampaikan bahwa klarifikasi dokumen untuk pemekaran nagari padang laweh akan dilaksanakan ulang oleh tim penataan pusat.

14)Pada tanggal 30 Maret 2021 dilaksanakan rapat klarifikasi dokumen usulan penataan desa yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat denganTim Klarifikasi adalah Tim Penataan Desa Pusat.

15)Selanjutnya berdasarkan dokumenyang telah disampaikan dan diklarifikasi serta hasilkoordinasi yang intens dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 10 November 2021 melalui Surat Menteri Dalam NegeriNomor 146.3/285/BPD tentang Pemberian Kode Desa Terhadap Nagari Padang Laweh Selatan di Kabupaten Sijunjung, yang menyatakan bahwap roses Penataan Nagari Persiapan

Padang Laweh Selatan di Kabupaten Sijunjung telah sesuai dengan ketentuan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri Nomor1 Tahun 2017 tentang PenataanDesa dengan kode Desa13.03.08.2007 maka Pemerintah Kabupaten Sijunjung dapat mengesahkan dan mengundangkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Nagari Padang Laweh Selatan Kecamatan KotoVII.

Persiapan Pelaksanaan Pemerintahan Nagari Padang Laweh Selatan

1.Bupati menetapkan dan mengundangkan Perda paling lama 3 hari setelah noomor

register dan kode Desa diterima.

2.Berdasarkan Perda yang ditetapkan Bupati mengangkat PNS sebagai Penjabat Wali

Nagari dan dilantik bersamaan dengan diresmikannya Nagari olehBupati.

Pemko Padang Permudah Akses Bagi Sektor Perdagangan

Padang (sumbarkini.com) – Pada masa transisi sekarang ini Pemko Padang melakukan kajian dan menetapkan sektor perdagangan harus diberi prioritas. Pasar, restoran, tempat hiburan  dan objek wisata dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan harus dilaksanakan dan mengacu pada Perwako Nomor 49 tahun 2020. Seluruh kegiatan yang dilakukan di Kota Padang harus menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, serta meningkatkan imunitas.

Di Pasar Raya pedagang dites swab. Ada sekitar 3.000 pedagang yang dites swab untuk menjamin pengunjung dan pedagang dari penyebaran virus Covid-19 tersebut.

“Kita buat komitmen dengan kepala daerah di Sumbar. Dilanjutkan dengan kerjasama Bussiness  to  Bussiness (B to B), kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk menggerakkan usaha perdagangan ini,” ujar Walikota Padang, H. Mahyeldi Ansharullah, SP kepada moderator acara Dinamika Publik Radio Padang FM, Jadwal Djalal dan operator Harry ‘Dhyo’ Febrianto, Selasa 30 Juni 2020.

Mahyeldi mengatakan pentingnya sekktor perdagangan ini digeliatkan lagi karena selain memenuhi kebutuhan orang di Kota Padang juga memenuhi kebutuhan orang-orang yang datang ke Kota Padang. Pada masa pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Pemko Padang memang lebih terfokus untuk pemenuhan kebutuhan warga kota lantaran sektor pariwisata tutup, kampus dan lembaga pendidikan meliburkan diri dan belajar secara virtual. Bahkan aktivitas masyarakat di luar ruang pun lebih terbatas.

“Makanya ketika pariwisata tidak ada, maka perdagangan turut terpengaruh. Sehingga tiga bulan ini, otomatis Padanglah yang paling besar terdampak oleh Covid-19. Kita hitung tak kurang 145.000 keluarga yang terdampak. Mereka bergerak di perdagangan, pariwisata. Umumnya mereka karyawan hotel, pedagang kecil di sekolah-sekolah,” ungkap pria yang akrab dipanggil Buya oleh warga kotanya.

Mahyeldi yang didampingi Kepala Dinas Perdagangan Andre Algamar, SSTP, M.Si dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padang, Dr. Rudy Rinaldi mengajak berhitung, jika satu keluarga ada empat orang. Maka hampir 600.000 orang di Padang merasakan dampak Covid-19. Artinya lebih separo warga Padang yang terdampak Covid-19.

Untuk mengatasi hal inilah, pemerintah memberikan bantuan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kota. Bantuan yang diberikan itu tak kurang dari Rp77 miliar yang sudah dialokasikan untuk Kota Padang. “Inilah yang sedikit menggerakkan perekonomian,” tegasnya.

Setelah PSBB, sektor perdagangan harus digeliatkan lagi. Padang ini kata Mahyeldi, struktur ekonomi masyarakatnya umumnya perdagangan, industri pariwisata, komunikasi dan informasi. Sektor komunikasi dan informasi masih bisa bergerak.

Untuk mempermudah akses distribusi bahan pangan ke Kota Padang, di bagian Timur Kota Padang tepatnya di Taman Hutan Raya Bung Hatta dan bagian selatan Kota Padang ditempatkan ekskavator. Dengan cara ini, ketika ada longsor maka penanganannya lebih cepat.

Pemko Padang juga menyiapkan opsi sesuai ketersediaan anggaran untuk mendukung pedagang. Bisa dengan memberikan bantuan permodalan atau dibentuknya pusat grosir. Namun tentu saja diharapkan dukungan dari BUMN BUMD dan lainnya. Pemko juga sudah membicarakan hal ini dengan  Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar dan pihak-pihak lainnya.

Dengan adanya pusat grosir milik pemerintah ini, diharapkan pedagang tidak memerlukan modal bagi usahanya. Barang kebutuhan bisa diambil pagi dan ketika sudah terjual , dibayar mereka pada sore harinya. Kerjasama juga dikembangkan dengan grosir yang ada di kota ini.

Untuk dukungan permodalan, Pemko mengklaim ada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KJKS tersebar di 104 keluarahan di Kota Padang. “Kita punya lembaga di tingkat kelurahan, yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Seluruh kelurahan ada. Sekarang total modalnya Rp45 miliar rupiah. Itu kita siapkan untuk dukungan permodalan bagi warga kelurahan itu. Bisa diberdayakan,” ujar  Mahyeldi.

Mahyeldi menyebutkan selain KJKS, ada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Padang yang bagus dan permodalannya lebih besar yang bisa dimanfaatkan. Tentu harus mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di koperasi tersebut.

KJKS dibuat untuk memudahkan akses bagi masyarakat. Tidak perlu biaya tinggi untuk mengaksesnya. Makanya koperasi itu berkantor di kantor lurah atau masjid-masjid di kelurahan itu.

KJKS ini diharuskan melayani usaha mikro di kelurahan. Bahkan usaha ultra mikro. Di segmen ini ada juga Permodalan Nasional Madani (PNM), salah satu badan usaha milik negara (BUMN).

Lewat Radio Padang FM, Mahyeldi juga mengungkapkan tentang rencana pendirian bank perkreditan rakyat (BPR) Syariah di Kota Padang ini. “Insya Allah dalam waktu dekat ini akan di-clear-kan dan bisa dioperasionalkan. Kita telah men-take over salah satu bank konvensional dan akan dioperasionalkan sebagai BPR Syariah dengan tujuan mendukung UMKM dan membantu urusan-urusan Pemko Padang,” ungkapnya.

Lebih jauh dikatakannya, gubernur dan bupati/walikota se-Sumatera Barat sudah menyetujui konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah. Hal ini kata Mahyeldi sesuai dengan harapan masyarakat Kota Padang khususnya dan masyarakat Sumbar pada umumnya.

“Sesuai pula dengan misi Radio Padang FM, Radio ABS-SBK. Makanya Walikota menjadwalkan dialog khusus bukan hanya sekali. Tapi beberapa kali. Mudah-mudahan upaya yang tinggal pembahasan di DPRD ini tidak ada kendala. Ini perlu terus didorong,” ujarnya sambil tertawa.


Opsi Pembelajaran
Untuk pendidikan, kata Mahyeldi sekaitan covidid-19 seluruh metoda pembelajaran bisa dipakai, apakah secara tatap muka langsung (klasikal), daring (virtual), kunjungan lapangan ke tempat-tempat sesuai tema pembelajaran serta praktek. Dinas pendidikan dituntut agar mampu mempertahankan prestasi belajar siswa di Kota Padang pada masa Covid-19.

“Ini sedang kita atur, kita kaji. Tatap muka langsung pun ada dua opsi sesuai protokoler covid-19 yaitu perkecil jumlah orang dalam satu lokal dan satu hari sekolah satu hari tidak,” ucapnya.

Diingatkannya, meski tidak ke sekolah siswa ini harus berpakaian sekolah saat belajar di rumah. Suasana belajar di sekolah itu harus mereka dapatkan di rumah. Bisa juga saat tidak ke sekolah, guru mengajak mereka belajar ke tempat yang sesuai dengan pembelajaran siswanya saat itu.
Pengalaman pesantren ramadhan tahun ini bisa diterapkan untuk kegiatan pembelajaran di masa transisi. Ini tantangan bagi kita manusia yang punya akal pikiran. (*)

Manufer Berharap Bola Tangan Digemari Pelajar di Kota Padang

Padang - Capaian positif yang telah diupayakan jajaran pengurus Pengkot ABTI (Asosiasi Bola Tangan Indonesia) Kota Padang kini dapat dibuktikan, dengan diselenggarakannya Turnamen Bola Tangan Antar Pelajar Se-Kota Padang.

Hal itu dikemukakan Ketua Pengkot ABTI Kota Padang, Manuver Putra Firdaus kepada media ini, Minggu 12 Desember 2021 di sela-sela acara pembukaan Turnamen Bola Tangan Antar Pelajar Se-Kota Padang.

Manufer Putra Firdaus, anggota DPRD Kota Padang ini mengapresiasi para pelatih yang telah mempersiapkan tim peserta dalam turnamen ini, yang diharapkan bisa memperluas lagi pemassalan olahraga ini ke sekolah-sekolah karena cabang olahraga bola tangan sudah dipertandingkan di Olimpiade.

"Kalau sekarang 16 tim sekolah yang ambil bagian pada tahun depan diperbanyak lagi. Untuk itu, coaching clinic pelatih terus diprogramkan ABTI Kota Padang kepada para guru-guru olahraga SMP dan SMA," ujar Manufer Putra Firdaus, yang sehari-harinya angggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang ini.

Manufer bangga bahwa pada PON XX Papua September lalu, 3 Orang Atlet ABTI Kota Padang memperkuat Tim Sumbar dengan menempati Peringkat 4 Nasinal. Ia juga berpesan kepada para atlet yang bertanding masih di tingkat SMP agar serius dan fokus di cabang bola tangan karena peluang berprestasi di tingkat Nasional ataupun internasinal terbuka lebar untuk berprestasi.

Sebelum pertandingan bola tangan dimulai, pada kesempatan itu Ketua DPRD Kota Padang, Ketua KONI Kota Padang, Yusra Syarif, Kadispora Kota Padang, Mursalim, Pembina Pengkot ABTI Kota Padang dan Ketua Pengkot ABTI Kota Padang, Manufer Putra Firdaus disuguhkan dengan pelemparan bola ke gawang secara bergantian menandai dimulainya pertandingan 16 tim peserta.

Pertandingan akan berlangsung dari Minggu hingga Selasa (12-14/12), adapun tim peserta putra turnamen ini adalah SMP N 14 Padang, SMP Darul ’Marif, SMP N 25 Padang, SMP Pertiwi 1 Padang, SMPN 32 Padang, SMP Kartika 1 -7 dan SMP N 27 dan 24 Padang.

Untuk tim peserta putra adalah  SMP N 41 dan 24 24 Padang, SMP N 14 Padang, SMP Darul Ma'arif, SMP IT Budi Mulia dan SMP N 32 Padang. (Agusmardi)

Leonardy Apresiasi Semangat Awal Didirikannya PKDP Dihadirkan Kembali

Padang – Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) periode 2023-2028 telah dikukuhkan dan melaksanakan rapat kerja nasional yang kegiatannya di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman pada 17-18 Juni 2023 lalu. 

Walikota Pariaman, Prof. Dr. H. Genius Umar S.Sos, M.Si, mengucapkan selamat atas pengukuhan pengurus DPP PKDP. Genius meminta orang Pariaman berani berkata saya bangga menjadi Orang Piaman. “I am proud to be a Piaman,” tegasnya.

Dan kebanggaan itu katanya tak lepas dari peran Bupati Anas Malik dulunya. Selama dua periode memimpin Padang Pariaman, H. Anas Malik berhasil merubah perilaku masyarakat. Salah satunya perilaku yang ketika itu menyebabkan Padang Pariaman mendapat julukan wc terpanjang di dunia mulai dari Pantai Ulakan hingga Batang Gasan. Upayanya dapat merubah Padang Pariaman lebih baik. 

Anas Malik pun berupaya mengubah jati diri (etos kerja) orang Piaman. “Saya masih ingat, Pak Anas Malik sering mengatakan untuk bakarajo kareh, baraja kareh. Itu yang terasa sekali bagi saya dan hendaknya menjadi jati diri orang Piaman dan yakinlah 10 dan 20 tahun yang akan datang seperti apa kemajuan Pariaman dan Padang Pariaman ini nantinya,” tegas Genius. 

Bupati Padang Pariaman H. Suhatri Bur, SE, MM mengucapkan selamat atas pengukuhan kepengurusan PKDP dan berterima kasih atas pelaksanaan kegiatan di Kota Pariaman dan Padang Pariaman. Bupati menyatakan penghormatan kepada para tokoh Padang Pariaman yang telah mendirikan PKDP. “Alhamdulillah penghargaan telah diserahkan kepada keluarga H. Anas Malik sebagai pendiri PKDP yang diwakili oleh keponakan beliau H. Faisal Arifin,” ujarnya. 

Suhatri Bur juga mengatakan Bupati Anas Malik yang kata Walikota Pariaman mampu mengangkat Piaman yang sudah sama-sama kita rasakan hasilnya saat ini. Juga perlu kita tiru semangat membangun Padang Pariaman dengan cara gotong royong. 

“Saat ini Kabupaten Padang Pariaman bersama Kota Pariaman menggunakan semangat gotong royong ini dalam membangun daerah sehingga di masa pandemi bisa juga dilakukan pembuatan jalan baru, memperlebar jalan atau mamparancak jalan,” tegasnya.

Bahkan dengan semangat gotong royong itu, kata Bupati Padang Pariaman, dari pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah di awal kepemimpinannya berhasil mencapai 6,87 persen pada tahun 2022. Melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (4,73 persen) dan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia (5,31 persen). “Semoga dengan semangat gotong royong pula diharapkan Padang Pariaman Berjaya,” ulasnya.

Sementara Gubernur Sumbar, H. Mahyeldi Ansyarullah SP juga memuji kekompakan PKDP. Dia menyebutkan organisasi kemasyarakatan di rantau bisa membantu pemerintah daerah pada berbagai bidang. PKDP sebagai wadahnya masyarakat rantau di berbagai daerah hendaknya semakin memberikan kontribusi bagi kampungnya.

Penganugerahan Penghargaan kepada Kol. (Purn) H. Anas Malik 

Ketua Umum DPP PKDP Periode 2023-2028, H. John Kenedy Azis, SH, MH memberikan penghargaan kepada Kol. (Purn) H. Anas Malik, sebagai pendiri Organisasi PKDP. Dia mengatakan PKDP berdiri tak lepas dari peran H. Anas Malik yang waktu itu menjadi Bupati Padang Pariaman. Bersama-sama dengan sejumlah tokoh Piaman melahirkan PKDP. 

“Saya ketika itu masih kuliah di Bandung, diajak mamak untuk ikut musyawarah pembentukan PKDP di rumah Basyaruddin Akbar di Jakarta. Dari musyawarah yang diikuti 40 orang dan dikomandoi oleh Pak Anas Malik itu lahirlah PKDP. Seluruh organisasi orang Piaman di rantau diminta berada pada satu organisasi yakni PKDP,” ujar Anggota DPR RI itu.

Dia pun mengungkapkan, pelaksanaan pengukuhan kepengurusan DPP PKDP periode 2023-2028 dan Rakernas dilaksanakan di Kota Pariaman dan Padang Pariaman adalah karena banyaknya masukan dari berbagai pihak. Dan dengan kebersamaan DPP PKDP sekarang mengusung tagline Bijak di Rantau Paguno di Kampuang. Tagline yang diharapkan menjadi semangat segenap pengurus dan kita semua dalam memajukan Piaman.

Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH mengapresiasi penghargaan terhadap Kol. (Purn) H. Anas Malik yang tak lain adalah mertuanya. Leonardy juga memberikan apresiasi atas pelaksanaan pengukuhan dan Rakernas PKDP di Kota Pariaman dan Padang Pariaman karena telah mengembalikan semangat awal didirikannya PKDP. 

“Semangat awal didirikannya PKDP oleh Pak Anas Malik adalah menghimpun segenap potensi yang ada di rantau untuk membangun kampung halaman. Kegiatan DPP PKDP harus dilaksanakan di Piaman dan difasilitasi oleh Bupati dan Walikota,” ujar pria yang kini dipercaya sebagai Ketua Badan Kehormatan DPD RI itu, Jumat 23 Juni 2023.

Kegiatan DPP PKDP ini, kata Leonardy akan memberikan multiplier effect terhadap Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Pengurus DPP yang dikukuhkan, pengurus DPD PKDP dari provinsi lain dan kabupaten/kota di Sumatera Barat pasti banyak yang hadir dan mereka tentu membelanjakan uangnya. Belum lagi semangat bakampuang yang terbina kuat di kalangan warga Piaman Laweh yang seperti mewajibkan mereka hadir setiap ada iven besar yang dilakukan di kampung halaman.

Perlu kita dukung semangat I am proud to be Piaman yang disampaikan Walikota Pariaman Prof. Dr. H. Genius Umar, S.Sos., M.Si. Dimana masyarakat daerah Padang Pariaman, Kota Pariaman dan Kota Padang yang dulunya masuk ke dalam wilayah Padang Pariaman dibangkitkan kebanggaannya sebagai orang Piaman.

Tegas dikatakannya, semangat kebanggaan menjadi orang Piaman yang dirasakan Genius saat ini merupakan hasil kemajuan baik di Kota Pariaman maupun di Kab. Padang Pariaman yang berawal dari perubahan besar yang dilakukan Bupati Anas Malik terhadap perilaku dan etos kerja (bakarajo kareh) masyarakatnya.  

Juga perlu dihargai pernyataan Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, SE., MM yang menyampaikan pentingnya semangat gotong royong yang ditanamkan Bupati Anas Malik. 

Pria yang akrab dipanggil Bang Leo itu mengucapkan terima kasih atas testimoni yang disampaikan Ketua Umum DPP PKDP terhadap mertuanya yang menjabat Bupati Padang Pariaman periode 1980-1990 itu. Sebagai saksi hidup atas perjuangan Bupati Anas Malik dalam mendirikan PKDP dan perkembangan awal PKDP. “Semoga dengan tagline Bijak di Rantau Paguno di Kampuang yang diusung adinda Jhon Kenedy Azis beserta jajaran pengurus DPP PKDP dapat memacu pengembangan daerah di segala bidang pembangunan,” pungkasnya.

Disambut Baik Keluarga

Penghargaan yang diberikan oleh Ketua Umum DPP PKDP kepada Kol (Purn) H. Anas Malik disambut gembira oleh pihak keluarga. Hj. Ilya Rosa Anas Malik mengatakan, “Ini berkah setelah 28 tahun kepergian papa. Piagam ini akan dipajang di rumah mama di Jakarta biar bisa disaksikan anak, cucu dan cicit beliau yang umumnya berada di sana.”

Ilya Rosa sangat berterima kasih atas penghargaan yang diberikan DPP PKDP terhadap almarhum papanya. Menurut Ilya Rosa, penghargaan itu makin melengkapi penghargaan lain yang telah diterima sebelumnya seperti dibuatkan nama salah satu ruas jalan di Kota Pariaman dan nama taman di Pantai Gandoriah.

“Alhamdulillah, saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum DPP PKDP dan segenap jajarannya. Semoga menjadi amal ibadah,” ujarnya. (*)

Dinas Pendidikan Laksanakan Program Belajar di Pro 2 RRI Padang

Padang (sumbarkini.com) -- Untuk memaksimalkan Proses Belajar Mengajar (PBM) yang dipindahkan dari sekolah ke rumah sesuai dengan Surat Edaran (SE) Wali Kota Padang untuk mencegah penyebaran Covid-19, Dinas Pendidikan Kota Padang melaksanakan program Belajar di Pro 2 RRI Padang.

Program belajar Pro 2 RRI Padang tersebut adalah siswa-siswi dan guru-guru yang berada di rumah bisa mendengarkan pembelajaran melalui saluran radio sehingga bisa memantapkan PBM di rumah masing-masing.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Habibul Fuadi kepada Padang Ekspres, Kamis (2/4) mengatakan, program belajar melalui sambungan radio Pro 2 RRI Padang merupakan langkah tindak lanjut dari instruksi Wali Kota Padang tentang penanganan dampak virus Covid-19 di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang.

Ia menambahkan, sebelumnya pemindahan PBM dari sekolah ke rumah diperpanjang oleh Pemko Padang sampai tanggal 15 April karena status Kota Padang saat ini ditetapkan pada Kondisi Luar Biasa (KLB) pasca ditemukannya kasus pasien positif Covid-19.

"Jadi agar PBM di rumah bisa dimaksimalkan sehingga siswa-siswi bisa belajar penuh, kami dari Disdik Kota Padang membuat program belajar di Pro 2 RRI Padang," jelasnya.

Habibul menjelaskan, untuk program belajar melalui saluran radio Pro 2 RRI Padang, siswa jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) belajar melalui RRI Pro 2 Padang dengan jadwal untuk SMP dari pukul 07.30 sampai 09.00 WIB.

"Kemudian untuk jadwal siswa SD jadwalnya dimulai dari 15.00 sampai dengan 16.00 WIB melalui beberapa wadah seperti radio frekuensi FM 90,8 Mhz, live streaming rri.co.id, aplikasi RRI Playgo, dan YouTube Pro 2 RRI Padang," ungkapnya.

Lebih lanjut Habibul menyampaikan, kepada guru-guru kelas untuk jenjang SD dan guru bidang studi untuk SMP, akan memberikan materi pembelajaran dan sekaligus penugasan melalui sambungan radio Pro 2 RRI Padang tersebut.

"Pembelajaran melalui saluran radio tersebut sudah dimulai sejak tanggal 2 April sampai tanggal 15 April 2020 mendatang," ungkapnya.

Program belajar melalui sambungan radio Pro 2 RRI Padang merupakan salah satu alternatif belajar yang bisa digunakan dan dilaksanakan oleh siswa agar PBM lebih bervariasi dan tidak membosankan.

"Jadi ini tidak sebuah kewajiban, tapi hanya alternatif lain dalam belajar. Karena kan kalau belajar sendiri di rumah agak membosankan dan siswa bisa memanfaatkan program ini," jelasnya.

Habibul mengatakan, di program belajar Pro 2 RRI Padang akan dipelajari pelajaran masing-masing bidang studi. Selain itu, akan ditambah dengan pengetahuan dan edukasi mengenai virus Covid-19.

"Saat ini kan kita sedang melawan pandemi virus Covid-19. Untuk itu, siswa diberikan pengetahuan tentang hal tersebut agar bisa membiasakan diri untuk hidup bersih dan terhindar dari virus Covid-19," tuturnya. (elsi)

PJKIP Kota Padang Bhakti untuk Negeri, Yuliadi Chandra : Kita Siapkan Ratusan Paket Sekolah Anak Korban Banjir Bandang

Padang - Aksi kemanusiaan berdatangan setelah bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang Sumatera Barat dalam sepekan terakhir. 

Lewat rapat di room WhatsApp Group Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang,

Selasa, 2 Desember 2025.

Disepakati Bhakti untuk Negeri bergerak untuk aksi kemanusiaan ke daerah terparah terdampak bencana.

"Kita sengaja mengetuk hati para donator untuk membantu anak sekolah terdampak yang ditimbulkan mendatangkan gelombang solidaritas, maka PJKIP Kota Padang mengambil peran aksi kemanusiaan dengan menggalang donasi bersama mitra. Bentuknya, berupa bantuan paket sekolah untuk pelajar di daerah bencana," ujar Ketua PJKIP Kota Padang Yuliadi Chandra didampingi Penasihat PJKIP Novrianto Ucok.

Aksi kemanusiaan untuk pelajar, PJKIP menyiapkan bantuan perlengkapan sekolah seperti buku tulis, pensil, pena, kotak pensil, buku gambar lengkap dengan tasnya. 

"Untuk tahap awal PJKIP Kota Padang menggalang bantuan 250 paket peralatan sekolah," ujar Chandra akrab disapa

Menurut Chandra, siapa pun orang di dunia ini tak akan pernah mengharapkan bencana atau musibah terjadi. 

"Musibah itu adalah kuasanya Allah SWT, tugas kita yang jauh dari daerah musibah adalah peduli dan membangun solidaritas membantu saudara-saudara kita ," ujar Chandra

Kepada siapa saja yang peduli terutama mitra PJKIP Kota Padang selama ini, Chandra mengajak ikut peduli membantu pelajar di daerah bencana. Semua nama dan jumlah paket bantuan akan diumumkan secara terbuka dan transparan di media yang tergabung di PJKIP Kota Padang. 

"Kami akan menghubungi para mitra dan berharap ikut peduli dalam aksi Bhakti PJKIP Kota untuk pelajar di Kota Padang, Sumatera Barat umumnya," ujar Chandra

Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik Kota Padang, sebuah organisasi yang bertujuan untuk mendorong transparansi informasi publik di kota tersebut. Organisasi ini dibentuk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi, membangun kolaborasi antara jurnalis, LSM, dan pemerintah, serta memastikan informasi publik mudah diakses oleh masyarakat. 

Dewan Pembina Walikota Padang, Pimpinan DPRD Kota

Padang, Kapolresta Padang, Dandim 0312/Padang, Kejari Padang, Kadis Kominfo Kota Padang dan Dewan Penasehat Ketua 1. Syamsu Rizal, SE

Anggota, Saribulih, Zamri Yahya, SH.I, Pebrius Dwinus, Rommi Delfiano, S.Pt, MP

Berikut nomer rekening 

Nomor rekening  10080210128376

Atas Nama PJKIP KOTA PADANG

Konfirmasi +62 853-5532-9188 (Yuliadi Chandra, S. Pd/Ketua PJKIP Kota Padang)

+623130645744 (Arif Budiman Effendi/Sekretaris PJKIP Kota Padang)

+62 822-8507-4079 (Sri Taufik/Bendahara PJKIP Kota Padang)

(Relis)

Hendri Septa Sukses Turunkan Angka Stunting di Kota Padang, Ini kata Pegiat Sosial Kemasyarakatan Kota Padang

Padang (sumbarkini.com) - Hendri Septa dalam masa jabatannya sebagai Walikota Padang (2021-2024), harus berhadapan dengan Pandemi Covid-19. Namun dia berhasil melakukan berbagai terobosan untuk mengatasi kesulitan masyarakat, termasuk dalam hal layanan kesehatan dan gizi.

Berkat upaya yang dilaksanakan pemerintahan kota yang dipimpin oleh Hendri Septa tersebut mampu mengatasi masalah stunting di kota bingkuang ini. Prestasi ini membawa Padang meraih penghargaan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat.

"Keberhasilan ini tidak hanya membuktikan komitmen Hendri Septa terhadap kesehatan masyarakat. ini pun jadi bukti Kota Padang sebagai contoh terbaik dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting di antara 19 kabupaten/kota di Sumbar," ujar Rivendi Utama pegiat sosial kemasyarakatan Kota Padang.

Disebutkan oleh Rivendi, selama masa kepemimpinannya, Hendri Septa fokus pada percepatan penurunan angka stunting. Hal ini  terlihat dari penurunan signifikan jumlah keluarga berisiko stunting di Padang. Dari 34 ribu pada tahun 2023 menjadi 24 ribu keluarga. "Prestasi ini didukung oleh alokasi Dana Khusus (DAK) sebesar Rp7,3 miliar dari BKKBN Sumatera Barat, yang dimanfaatkan secara efektif untuk program-program kesehatan ibu dan anak. OPD yang ada di bawahnya pun berkinerja positif. Ini kuncuinya," kata Rivendi.

Menyilau ke belakang, Hendri Septa pernah menyampaikan bahwa pada tahun 2019, angka stunting di Kota Padang berada di angka 20,92 persen dan turun menjadi 18,09 persen pada 2020. Meski mengalami sedikit peningkatan menjadi 19,5 persen pada 2022 akibat pandemi Covid-19. Optimisme Hendri Septa tetap dan jajarannya berhasil menurunkan angka ini hingga 17,5 persen di tahun berikutnya, melebihi target awal yang diharapkan.

"Pada tahun 2023, kami berhasil menurunkan angka stunting lebih dari dua persen dari 19,5 persen menjadi 17,5 persen, dan tahun ini kami menargetkan agar angka prevalensi anak stunting di Padang bisa di bawah 14 persen," ujar Rivendi mengulang pernyataan Hendri kala itu.

Satu hal yang patut diacungi jempol, Pemerintah Kota Padang di bawah komando Hendri Septa percaya bahwa penanganan stunting harus dimulai dari hulu. Semunya melibatkan lintas sektor dan seluruh elemen masyarakat. 

Terlihat dari bagaimana Pemerintah Kota Padang membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang tersebar di 11 kecamatan dan 104 kelurahan. Didukung oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 489 orang serta 1.467 kader, TPPS fokus pada penyuluhan, pemberian bantuan sosial, serta surveilans kepada keluarga berisiko stunting.

"Penanganannya harus dilakukan dari hulu dengan melibatkan seluruh komponen dan mencakup semua aspek dan elemen. Masalah stunting adalah masalah kita bersama," tegasnya.

 

Program Unggulan
Salah satu program unggulan Hendri adalah "Gerakan 1.000 Telur untuk Anak Stunting dan Ibu Hamil" yang diluncurkan pada Februari 2023. Program ini memberikan edukasi tentang gizi kepada keluarga dan ibu hamil yang berisiko mengalami stunting, dengan menyediakan sumber protein penting bagi anak-anak.

Selain itu, Hendri mendorong peluncuran program "Bapak Asuh Anak Stunting" (BAAS) bersama Baznas Kota Padang. Pada awal 2023, program BAAS sudah menyalurkan bantuan kepada 50 anak stunting dari 8 kecamatan dan 16 kelurahan. Setiap anak menerima bantuan sebesar Rp15 ribu per hari selama enam bulan dengan total dana sebesar Rp138 juta.

Untuk memastikan efektivitas penurunan angka stunting, Hendri mengoptimalkan peran dari 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat langsung, termasuk Disdukcapil, Dinas Sosial, Dinas Perikanan dan Pangan, serta Dinas Kesehatan. Kolaborasi ini diperkuat dengan keterlibatan Puskesmas, Posyandu, Tim Penggerak PKK, dan berbagai pihak non-pemerintah lainnya. Di sinilah letak komitmen Pemerintah Kota Padang terhadap upaya percepatan penurunan angka stunting, sesuai dengan amanat Perpres Nomor 72 Tahun 2021.

Langkah Konkrit yang Membawa Perubahan
Hendri Septa telah meluncurkan 13 program kerja yang komprehensif untuk menurunkan angka stunting di Padang, termasuk penyediaan makanan bergizi, fasilitasi bantuan sosial, pengembangan kawasan pemukiman, hingga pelatihan bagi tenaga pendidik PAUD. Setiap program dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak di Padang tumbuh dengan sehat dan memiliki akses terhadap kebutuhan gizi yang memadai.

Dengan berbagai langkah strategis dan kolaborasi yang solid, Hendri Septa telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang tanggap dan inovatif dalam mengatasi masalah gizi buruk di Kota Padang. 

"Prestasi ini tentunya menjadi modal kuat Hendri Septa untuk menarik perhatian pemilih pada Pilkada Kota Padang 2024, menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang siap membawa perubahan nyata bagi masyarakat Padang. Menjadi Padang Hebat dalam segala lini, terbukti Hendri Septa mempunyai fakta kerja nyata mewujudkan Padang Hebat," tegasnya. (elsi)

Di Masa New Normal, Jadikan Pariwisata Andalan Padang

Padang (sumbarkini.com) - Tidak dapat dipungkiri, sektor yang paling terdampak oleh Covid-19 ini adalah pariwisata. Hampir semua lini merasakan dampaknya. Hotel, restoran, rumah makan, cafe, usaha kuliner, biro perjalanan, spa, karaoke dan pelaku usaha lainnya di sekitar objek wisata. Begitu juga dengan pramuwisatanya.
Hal ini diungkapkan Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, SP yang diwaliki Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang Arfian, sejak diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seluruh tempat wisata ditutup. Makanya sektor pariwisata disebut-sebut paling terdampak.

“Alhamdulillah dengan dimulainya pola hidup baru yang dicanangkan Pemerintah Kota Padang yang diatur oleh Perwako Nomor 49 Tahun 2020 sedikit demi sedikit sektor ini mulai menggeliat. Kini sudah boleh dibuka lagi semua usaha di sektor pariwisata,” ujar Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, Arfian kepada Moderator Dialog Khusus Radio Padang FM Jadwal Djalal dan operator Harry ‘Dhyo’ Febrianto, Selasa 14 Juli 2020.

Dia menyatakan sektor ini dibuka lagi karena pariwisata merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang. Dari data di dinas pariwisata, PAD dari sektor ini pada 2019 akhir berjumlah Rp105 miliar. Jumlah itu didapat dari pajak hotel, restoran dan tempat hiburan serta usaha-usaha pada sektor pariwisata.

Arfian menyebutkan beberapa minggu terakhir terutama saat penerapan pola hidup baru (new normal) sudah melandai penyebaran Covid-19 ini. Malah ada beberapa hari yang tanpa kasus positif. Baru pada tanggal 12 Juli 2020 ada dua kasus positif lagi. “Kita berharap wabah Covid-19 cepat berlalu dan pariwisata jadi andalan Padang,” Arfian.

Bahkan kata Arfian, saat destinasi pariwisata boleh dibuka. Sangat banyak orang yang memanfaatkan momen ini untuk menikmati suasana new normal di objek wisata. Peningkatannya cukup signifikan. Bahkan Arfian menyebutkan kondisinya seperti membalaskan sakit hati yang terkungkung selama beberapa bulan ini.

Tapi pihaknya tetap mengingatkan pelaku usaha di sektor pariwisata untuk menerapkan aturan sesuai Perwako 49. Pengunjung pun diharapkan untuk mematuhi untuk memakai masker, jaga jarak dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Diingatkan Arfian, Padang punya banyak potensi objek wisata andalan. Namun yang dikembangkan atau digarap serius oleh Pemko Padang selama lima tahun terakhir seperti Pantai Air Manis, Kawasan Siti Nurbaya, Pantai Padang mulai dari Berok Nipah hingga Muaro Lasak. Lalu di Ujung Batu Muaro Penjalinan dan Pantai Pasir Jambak.

Lalu potensi wisata Alam seperti Sikayan Balumuik, Lubuk Minturun, serta wisata pegunungan seperti Bukit Nobita di Lubuk Begalung. Bukit Nobita beberapa waktu lalu viral di masyarakat. Begitu juga dengan seni tradisinya.

“Kita saat ini juga punya destinasi baru yang dikembangkan dengan subjek utamanya masyarakat di sekitar lokasi. Contohnya Bukit Karang dan Bukit Khailas di Rawang Mata Air, Kecamatan Padang Selatan,” ungkapnya.

Di Bungus ada Lubuk Hitam, tepatnya di Sungai Pisang. Semua daerah yang disebutkan itu dikembangkan sesuai arah pembangunan Walikota Padang ke bagian timur Kota Padang. Destinasi wisata yang dibangun kea rah Timur ini umumnya memanfaatkan view dan suasana pegunungan/perbukitan.

Di lokasi wisata alam bakal dibangun wahana-wahana yang diyakini mampu membuat ramai destinasi itu. “Kita bakal mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk menanamkan investasinya dalam pembangunan wahana-wahana di destinasi yang sudah ada,” ungkapnya.

Sesuai visi dan misi Pemerintah Kota Padang yang dipimpin Walikota Padang Mahyeldi, SP dan Wakil Walikota Padang Hendri Septa, B.Bus (Acc), M.IB, mulai 2019 hingga habis masa kepemimpinan mereka, bakal dilakukan penataan-penataan terhadap potensi-potensi yang ada secara bertahap.

Penataan juga diarahkan ke hotel-hotel, rumah makan, restoran dan usaha-usaha yang beririsan saling mendukung dengan pariwisata.

Melalui telepon selulernya, Walikota Padang Mahyeldi, memberi penegasan pariwisata salah satu visi Walikota Wakil Walikota Padang periode 2019-2024. Peningkatan pendapatan pariwisata sampai 600 persen dari periode 2014-2019 lalu. Terbukti di lapangan, di objek-objek wisata yang dipunyai Kota Padang. Hal ini harus terus dilanjutkan. 

Mahyeldi member contoh betapa masyarakat di sekitar Air Manis banyak yang membangun rumah permanen. Membangun toko, membangun warung-warung makanan. Banyak mobil yang membawa kelapa muda hilir mudik untuk mendrop kebutuhan masyarakat guna melayani pengunjung yang datang ke sana. “Ini peningkatan, ini kegairahan pelaku usaha pariwisata setelah kita membangun akses ke destinasi wisata. Lebih mudah mencapai Pantai Air Manis saat ini. Ekonomi masyarakat pun makin bergerak,” tegas Mahyeldi.

Makanya sektor ini perlu terus ditata dan dikelola secara profesional namun tidak meninggalkan kearifan lokal di sekitar objek wisata. Karena wisatawan inginkan kenyamanan, keramahan masyarakat sekitar dan keberadaan fasilitas penunjang di lokasi wisata. Keunikan tempat wisata juga harus diupayakan masyarakat pelaku usaha di sana. Kreatifitas sangat diperlukan untuk membuat keunikan ini. (*)

Di HUT ke-187, Nasrul Abit Puji Kekompakan Pembangunan Padang Pariaman

Paritmalintang - Kemajuan pembangunan

daerah tidak bisa lepas dari keharmonisan hubungan antar lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan, tak terkecuali hubungan harmonis antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah yang sering terjadi dibanyak tempat.

Dan untuk Kabupaten Padang Pariaman atas nama Pemprov Sumbar amat mengapresiasi terhadap hubungan Bupati Ali Mukni dengan Wabup Suhatri Bur yang kompak dan harmonis dan ini juga dengan legislatif dalam mewujudkan pembangunan daerah Padang Pariaman.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada acara peringatan HUT Kab. Padang Pariaman ke -187, di Halaman IKK Kantor Bupati Padang Pariaman, Sabtu (11/1/2020).

Hadirin dalam kesempatan tersebut, Letjend TNI (purn) Azwar Anas,  Asman Abnur, SE, M.Si (DPR RI), Nevi Irwan Prayitno (DPR RI), Leonardy Harmainy (DPD RI), Mayjend TNI (purn) Syamsu Jalal, Prof. Dr. Harry Azhar Aziz, MA (BPK RI), Bupati, Wakil Bupati. Forkopimda Kab. Padang Pariaman, Forkopimda Prov Sumbar, Bup/Wako se-Sumbar, Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, PKDP dari Provinsi lain. Niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai dan bundo kanduang

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit katakan, di saat ini usia Kab. Pdg Pariaman sudah 187 tahun, tentu banyak hal yang telah diraih baik pembangunan, infrastruktur dan prestasi lainnya

"Melalui HUT ini merupakan ajang evaluasi dan mencari solusi pemikiran baru terhadap penyelenggara apakah roda pemerintahan sudah berjalan baik atau masih butuh pembenahan guna mendorong Padang Pariaman lebih baik lagi ke depannya", ujar Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga ungkapkan,  untuk evaluasi roda pemerintahan tersebut ada tiga hal penting yang menjadi perhatian, pertama, Tata Kelola Pemerintahan.

"Apakah pelayanan publik di Padang Pariaman sudah berjalan baik dan tidak berbelit belit, urusan wajib pemerintahan sudah terlaksanakan atau belum dengan baik. Urusan wajib itu lebih dikaitkan pada pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat," ujarnya

Wagub juga katakan,  kedua pembangunan Ekonomi, bagaimana dengan kondisi saat ini PDRB di Padang Pariaman sebesar 49,9jt rupiah yang merupakan nomor 2 di Sumatera Barat.

"Kita bangga dan senang PDRB Padang Pariaman merupakan nomor 2 terbaik di Sumbar. Namun kami berharap juga masih melihat saat ini data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov Sumbar tercatat masih ada 134 nagari/desa dengan status tertinggal, meskipun Padang Pariaman sudah lepas dari status daerah tertinggal tentu untuk nagari yang ada di Padang Pariaman dengan status tertinggal harus bisa ditingkatkan statusnya", ajak Wagub.

Nasrul Abit juga tambahkan,  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkait UMKM karena ini merupakan 95% penggerak ekonomi di Sumbar, tentu diharapkan pemkab dan stakeholder lainnya mampu mendorong dan mengajak kaum millenial untuk bisa aktif dalam hal pengembangan UMKM ini.

"Kita ketahui masyarakat Padang Pariman merupakan masyarakat yang memiliki bakat dan talenta entrepreneurship, bidang UKM, dan pengusaha besar. Oleh karena itu potensi ini mesti mampu didorong lebih agar kekuatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Padang Pariaman akan lebih baik lagi kedepannya," ungkapnya.

Wagub katakan perhatian besar kita hal yang ketiga, Sosial Budaya, dimana dengan sosial budaya ini kita harus bisa membawa masyarakat ke arah ABS SBK, dan juga bisa membebaskan kaum muda dari penyakit atau kenakalan remaja seperti narkoba, seks bebas dan lainnya.

"Peran Ninik Mamak, Alim Ulama,  Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan elemen masyarakat lain Padang Pariaman mesti memberikan andil besar dalam mengayomi daerah dan menjaga generasi muda Padang Pariaman agar tidak terlibat hal-hal negatif yang merusak masa depan mereka nantinya. Generasi sekarang merupakan masa depannya daerah ini," seru Nasrul Abit.

Nasrul Abit juga memberikan apresiasi pemkab Padang Pariaman merupakan daerah yang selalu produktif dalam membangun kemajuan daerah dan masyarakatnya.

"Tahun ini akan dilaksanakan event nasional yang mendatangkan banyak org di Padang Pariaman yakni PENAS Tani dan MTQ Nasional. Ada proyek -proyek strategis yang dibangun di Padang Pariaman, diantaranya ada Main Stadium, Tarok City dan Jalan Tol. Semoga semua ini mendapat dukungan dan semangat keikutsertaan masyarakat Padang Pariaman untuk menyukseskan alek besar ini," harap Nasrul Abit. (*/elsi)

Visitasi Badan Publik, Ketua KI Sumbar: Lompatan Kota Padang Jauh Tinggi

Padang - Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat mendatangi badan publik yang masuk dalam tiga besar penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2025. Kedatangan ini dalam rangka visitasi badan publik yang meraih nilai tertinggi dalam penilaian tahun ini. 

Pemerintah Kota Padang termasuk badan publik yang dikunjungi. Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra beserta jajaran mendatangi ruang PPID di Balai Kota Padang, Jumat (7/11/2025). 

Kedatangan KI Sumbar disambut Wali Kota Padang Fadly Amran beserta Kepala Dinas Kominfo, Boby Firman dan jajaran. Saat berbincang hangat, Musfi Yendra menyampaikan progres kinerja badan publik secara keseluruhan. 

"Kalau untuk Kota Padang, lompatannya jauh tinggi," ungkap Musfi Yendra.  

Kota Padang sempat berada di peringkat kedelapan saat penilaian keterbukaan informasi publik tahun lalu. Ketika itu Kota Padang masih berada di level menuju informatif. Sedangkan tahun sebelumnya, Kota Padang justru jauh terlempar dari sepuluh besar. 

"Kota Padang kemudian memaksimalkannya di tahun ini, sejak awal tahun 2025 terus aktif mengelola PPID dan melakukan konsultasi ke tempat kami (KI)," jelas Musfi. 

Musfi berpesan kepada PPID utama yang ada di seluruh Sumbar untuk terus aktif. Merekapitulasi Daftar Informasi Publik (DIP) secara baik. 

Wali Kota Padang Fadly Amran saat menerima KI Sumbar mengucap terimakasih atas kedatangan. Menurutnya, kedatangan KI ke Pemko Padang menjadi sebuah tindakan nyata untuk lebih baik ke depannya. 

"Komitmen kami di Padang bagaimana agar program Padang Amanah berjalan baik," jelas Fadly Amran. 

Menurut wali kota, keterbukaan informasi baginya bukanlah jargon atau slogan belaka. Tetapi menjadi aksi nyata dan akan dikupas hingga ke internal Pemko Padang. 

"Tentunya agar lebih baik ke depannya, kita butuh masukan dari Komisi Informasi," kata wali kota. 

Kunjungan KI Sumbar tidak saja melihat ruang pelayanan PPID di Lantai II Balai Kota. Akan tetapi juga melihat langsung dashboard Padang Command Center (PCC) di Balai Kota. Di sini, Tim KI Sumbar banyak mendapat informasi tentang aplikasi "Lapor Padang", "Padang Mobile" dan lainnya. Semua itu merupakan layanan pengaduan bagi warga kepada Pemko Padang.

Diketahui, saat ini tiga daerah masuk ke dalam tiga besar penilaian keterbukaan informasi tahun 2025. Ketiga daerah itu yakni Padang, Pesisir Selatan dan Solok Selatan. (***)

Walikota Mahyeldi: Terima Kasih Letkol Czi Rielman Yudha

 PADANG (sumbarkini.com) - Pemerintah Kota Padang memberikan apresiasi kepada Komandan Kodim (Dandim) 0312/Padang, Letnan Kolonel Czi Rielman Yudha yang telah banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan Kota Padang. Kini, ia pun menempati tugas baru sebagai Pabandya-3/Fasmatzi Spaban IV/Faskon Slogan di Mabes AD.

"Atas nama Pemko Padang dan masyarakat Kota Padang, kami mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan yang bapak Letnan Kolonel Czi Rielman Yudha berikan selama ini bagi Kota Padang. kita tentu mendoakan semoga bapak lebih sukses lagi dengan jabatan dan wilayah kerja yang baru," ungkap Wali Kota Padang Mahyeldi saat pisah sambut di gedung Convention UPI Padang, Kamis 22 Agustus 2019.

Mahyeldi menyatakan selama mengemban tugas Letnan Kolonel Czi Rielman Yudha telah banyak membawa perubahan serta melahirkan berbagai inovasi baru untuk Kota Padang. Antara lain membangun kerjasama dengan pengusaha angkot Kota Padang sebagai mitra kebencanaan.

"Mungkin ini inovasi pertama kalinya di Indonesia yang dilakukan, alhamdulillah masyarakat Kota Padang sangat menyambut baik. Semoga, capaian tersebut dapat dipertahankan dan dikembangkan lagi di tempat bertugas," sebutnya.

Sementara itu, Letnan Kolonel Czi Rielman Yudha mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Pemerintah Kota Padang yang telah mendukung pelaksanaan tugasnya selama menjabat Dandim 0312/Padang selama lebih kurang satu tahun. 

"Alhamdulillah sejak dilantik sebagai Dandim 0312/Padang tepat 19 September 2018 lalu, selama melaksanakan tugas saya mendapat dukungan dan tanggapan positif masyarakat Kota Padang. Maka itu saya sangat bersyukur sekali," sebutnya.

Di tempat yang sama, Dandim 0312/Padang yang baru, Letkol Arh Nova Mahanes Yudha mengatakan, sebelum diangkat sebagai Dandim 0312/Padang ia menjabat sebagai Papandya-2/SDAB Spaban III/Wanwil Sterad Mabes AD. Pria asal Surabaya itu, dikaruniai tiga orang anak laki-laki dari sang istri kelahiran Medan, Sumatera Utara.

“Ini baru pertama kali saya ke Kota Padang, dan alhamdulillah langsung disambut dengan kuliner khas Padang (rendang) yang kelezatanya sudah terkenal kemana-mana,” ungkapnya gembira. (*Ben)

HUT PMI Ke-80, 3 orang Relawan Donor Darah PMI Terima Hadiah Umroh dari Pemerintah Kota Padang.

PADANG (Sumbarkini.com) - Berbeda dari tahun sebelumnya, momen perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Palang Merah Indonesia yang ke-80 tahun ini diwarnai dengan acara Gathering Para Penggerak Donor Darah dan Penyerahan Hadiah Ibadah Umroh kepada 3 orang Relawan Donor Darah PMI Kota Padang di Ballroom Universitas Baiturrahmah, hari ini (17/9). 

Kegiatan ini diinisiasi oleh Unit Donor Darah PMI Kota Padang sebagai tanda terimakasih kepada pemerintah, instansi dan masyarakat yang setia mendukung layanan kemanusiaan yang dijalankan PMI selama ini.

Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat, Aristo Munandar Dt. Bagindo Kayo, menyampaikan bahwa pada HUT PMI ke-80 kali ini, PMI mengangkat tema Terbarkan Kebaikan. Dimana Palang Merah Indonesia mengajak masyarakat untuk terus melakukan kebaikan sekecil apapun itu. “Karena kita percaya bahwa satu langkah kecil, akan memicu kebaikan lainnya. Seperti kebaikan yang dilakukan Relawan dan Penggerak Donor Darah yang hadir pada saat ini” ucapnya.

Kebaikan yang dilakukan oleh masyarakat yang menjadai pendonor dan instansi yang menjadi penggerak, tambah Aristo, telah menyelematkan hidup masyarakat khususnya di Kota Padang. “Tanpa semangat dan ketulusan hati Bapak/Ibu semua, tentu PMI tidak akan berhasil menegakkan kemanusiaan di wilayah Sumatera Barat hingga saat ini. Oleh karena itu sudah saatnya Bapak/Ibu menerima apreasiasi dari kami sebagai ucapan terimakasih”, tutur Aristo.

Apresiasi tinggi juga diberikan oleh Pemerintah Kota Padang kepada masyarakat yang menjadi Relawan Donor Darah PMI Kota Padang. Dimana 3 orang warga Kota Padang hari ini menerima hadiah Ibadah Umroh dari Pemerintah Kota Padang. 

Ketiga relawan tersebut ialah Rafli Thoriq dengan jumlah donasi darah sebanyak 157 kali, Idham 156 kali dan Yurnaldi sebanyak 155 kali melakukan donor darah di Unit Donor Darah PMI Kota Padang.

Hadiah Umroh tersebut diberikan langsung oleh Walikota Padang, Fadly Amran. "Sebagaimana janji kami kepada masyarakat Kota Padang yang mau berdonor darah secara sukarela yaitu umroh untuk pendonor sebanyak 150 kali, hari ini sudah kami tepati", ucap Fadly

Fadly menghimbau kepada seluruh warganya untuk menjadikan hal ini sebagai motivasi untuk saling tolong menolong antar sesama, salah satunya dengan melakukan donor darah. “Insya Allah, tahun depan kita coba realisasikan kembali untuk semua lintas agama”, jelasnya.

Ia juga mengatakan Pemerintah Kota Padang mendukung penuh misi kemanusiaan yang dilakukan PMI. Karena ia mengakui PMI selalu menjadi garda terdepan untuk masyarakat. "Contohnya disituasi bencana, pasti yang lebih dulu datang membantu masyarakat itu adalah PMI dan Satgana. Mereka punya relawan yang tersebar hingga ke Kecamatan" terang Fadly.

Sebagai Pelindung PMI Kota Padang, Fadly Amran berharap PMI terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Padang.

Selain penyerahan hadiah Umroh untuk relawan PMI, pada perhelatan HUT PMI ke-80 ini Fadly Amran juga menerima anugerah Lencana Jasa Pratama Palang Merah Indonesia. Anugerah ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan dukungan atas kemajuan PMI Kota Padang.

Lencana Jasa Pratama PMI disematkan langsung oleh Ketua PMI Kota Padang, Zulhardi Z Latif didampingi Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat, Aristo Munandar Dt. Bagindo Kayo dan Kepala UDD PMI Kota Padang, dr. Widyarman.

Tidak hanya itu, PMI Kota Padang tambah Zulhardi, juga memberikan penghargaan kepada 17 Instansi yang menjadi penggerak giat donor darah di Kota Padang.

SALAM KEMANUSIAAN

Humas PMI Sumbar.

Sekda Imbau ASN dan Masyarakat Meriahkan HUT Kota Padang ke-350 dan HUT RI ke-74

PADANG (sumbarkini.com) – Sekretaris Daerah Kota Padang Amasrul mengimbau seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Padang untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Padang ke-350 yang jatuh pada esok hari 7 Agustus 2019 dan HUT RI ke-74 pada 17 Agustus 2019. Imbauan tersebut juga ditujukan kepada seluruh warga Kota Padang.

“Besok adalah HUT Kota Padang ke-350, saya mengimbau bapak ibu ASN Pemko Padang dan seluruh warga Kota Padang untuk memeriahkannya”, kata Amasrul dalam kesempatan apel pagi gabungan di Halaman Balaikota Padang Aie Pacah, Selasa (6/8/2019).

“Nanti malam akan digelar Pawai Telong-Telong di kawasan Pantai Padang, yang diikuti oleh peserta dari 11 kecamatan yang ada di Kota Padang. Jangan lupa untuk ramai-ramai menonton karnaval yang menjadi ciri khas di setiap peringatan HUT Kota Padang ini, sedangkan acara puncak akan digelar besok di Gedung DPRD Kota Padang ”, ujarnya.

Pada kesempatan itu, Sekda Amasrul juga mengingatkan agar ASN Pemko Padang dapat menjadi contoh dalam menerapkan imbauan Pemko Padang untuk mengibarkan bendera merah putih di halaman kantor dan rumah masing-masing mulai tanggal 1 s.d 31 Agustus 2019.

“Agustus adalah bulan bersejarah, tidak hanya hari jadi Kota Padang yang jatuh di bulan ini, namun juga hari jadi bangsa ini. Kalau dulu para pejuang bertaruh nyawa bagaimana merah putih dapat berkibar, sekarang saatnya kita menghargai perjuangan mereka, salah satunya dengan bangga mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah dan kantor masing-masing sepanjang bulan Agustus ini”, tutur Sekda.

Hadir pada apel gabungan tersebut para asisten, staf ahli, kepala OPD Pemko Padang dan seluruh ASN yang bertugas di Balaikota Padang Aie Pacah. (rel)

Hendri Septa Jabat Ketua Umum MES Kota Padang

PADANG (sumbarkini.com) – Berdasarkan surat keputusan Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) nomor 014/SK/MES-PST/VI/2019 tentang Penetapan Pengurus Daerah MES Kota Padang periode 1440H-1443H, Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa dilatik sebagai Ketua MES Kota Padang oleh Ketua Umum MES Sumatera Barat Mahyeldi di Aula Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang, Air Pacah, Kamis 8 Agustus 2019.

Hadir di kesempatan itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Wahyu Purnama, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat, Darwisman, dan Sekretaris MUI Kota Padang, Mulyadi Muslim.

Usai dilantik bersama pengurus lainnya, Hendri mengatakan akan langsung bekerja maksimal untuk mengapai kehidupan warga Kota Padang yang berkah dengan menerapkan ekonomi syariah. “Karena tidak diterapkan, sistem ekonomi syariah ini sudah menjadi asing bagi masyarakat. Inilah tugas awal kita seluruh pengurus MES Kota Padang, untuk mengubah mindset masyarakat dalam memandang ekonomi syariah”, terang Hendri.

Ia juga mengatakan, penerapan ekonomi syariah tidah hanya sebatas tentang pengetahuan dan penerapan sistem perbankan atau jasa keuangan syariah saja tapi juga menyangkut tata kelola perekonomian secara keseluruhan dengan berdasarkan syariah.

“Baik itu tentang perdagangan atau jual-beli, simpan pinjam, industri, pariwisata, zakat, infaq, sedekah dan yang lainnya”, ulasnya lagi.

“Dan juga, kita akan bersinergi dengan pihak-pihak terkait untuk mensukseskan penerapan sistem ekonomi syariah ini di Kota Padang dalam mewujudkan masyarakat madani”, tambah Hendri.

Sementara itu, Ketua Umum MES Sumbar yang juga Wali Kota Padang, Mahyeldi mengatakan, penerapan ekonomi syariah harus diawali dengan menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah itu sendiri.

“Dari sisi jasa keuangan, Kota Padang telah menghadirkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di seluruh kelurahan di Kota Padang. Ini menjadi starting point dalam mesosialisasikan ekonomi syariah di masyarakat” ujar Mahyeldi saat mempresentasikan KJKS sebagai pilar ekonomi masyarakat di acara tersebut, yang juga diikuti mashasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Kota Padang.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat, Darwisman, mengatakan, roadmap pengembangan keuangan syariah Indonesia 2017-2019, memiliki visi mewujudkan industri jasa keuangan syariah yang tumbuh dan berkelanjutan, berkeadilan, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan menuju terwujudnya Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia.

Sedangkan, misinya menurut Darwisman, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketersediaan produk industri keuangan syariah yang lebih kompetitif dan efisien, memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan inklusi produk keuangan syariah dan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memperbesar pangsa pasar keuangan syariah.

Di kesempatan tersebut, MES Kota Padang langsung menandatangani MOU dengan MUI Kota Padang tentang sosialisasi dan implementasi ekonomi syariah di Kota Padang dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan praktek terhadap konsep dan sistem ekonomi syariah bagi masyarakat Kota Padang. (*/Ulil/Adhy/Rama/Humas Padang)

Padang Pariaman Harus Jadi Etalase Sumatera Barat

Paritmalintang - Perkembangan Kabupaten Padang Pariaman di masa

kepemimpinan Drs.H. Ali Mukhni dan H. Suhatri Bur sangat pesat. Pertumbuhan ekonomi bagus di atas rata-rata nasional dan Sumatera Barat.

Proyek dan kegiatan nasional banyak pula dilaksanakan di daerah ini. Hal itu diungkapkan Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH usai  menghadiri Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Padang Pariaman ke-186 di Hall Ibukota Padang Pariaman, Jumat 11 Januari 2019.

"Perkembangan Padang Pariaman sangat bagus. Ini disebabkan salah satunya oleh kekompakan Bupati dan Wakil Bupatinya. Mereka.seiring sejalan.dan saling memperkuat sehingga bisa pula membangun hubungan harmonis dan bersinergi dengan DPRD Padang Pariaman," ungkap Leonardy.

Tanpa kekompakan keduanya, dan tanpa dukungan penuh jajaran, masyarakat dan mitra legislatif, mustahil Padang Pariaman bisa membawa berbagai program dan kegiatan nasional ke daerahnya. Pasti banyak daerah yang berupaya mendapatkannya dan ternyata tanagn dingin Bupati berhasil mendapatkannya.

Leonardy mencontohkan, Main Stadion yang termegah di Asia Tenggara, Asrama Haji yang termegah di Sumatera, Balai Pendidikan Pelayaran Indonesia Barat (BPPIB), Politeknik Pelayaran, gerbang tol Sumbar-Riau dibangun di Padang Pariaman. Asrama haji yang nyaris dihentikan, bisa dilanjutkan berkat kepiawaian Bupati Ali Mukhni. Untuk BPPIB saja sampai siap nanti nilainya Rp2 triliun dan  kini telah mengalirkan dana ke daerah Rp800 miliar.

Bahkan, sejumlah lembaga pendidikan milik lembaga negara dan perguruan tinggi bakal memilih Padang Pariaman sebagai pusat kegiatan mereka. Tarok City seluas 700 hektar yang sedang giat-giatnya dikembangkan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman itulah yang menjadi pusat pertumbuhan baru di daerah yang belum lama memindahkan ibukotanya ke Parit Malintang.

Paling fundamental adalah pembangunan Masjid Raya di depan Kantor Bupati Padang Pariaman. Rencananya jadi masjid termegah di Sumatera. Ini menandakan pemerintah kabupaten memperhatikan sekali kehidupan beragama dan fasilitas keagamaan bagi aparatur di lingkungannya.

Masjid Agung Syekh Burhanuddin Ulakan pun terus dilaksanakan. Begitu juga dengan kawasan makam Syekh Burhanuddin, ulama besar yang tiap tahun diziarahi ribuan orang setiap tahunnya. Artinya pemerintah kabupaten peduli dengan pariwisata daerahnya. "Jembatan saja bisa jadi destinasi wisata. Dengan kekompakan semua komponen diharapkan Padang Pariaman menjadi etalase Sumbar kr depannya," ujar pria yang akrab dipanggil Bang Leo itu.

Gubernur Sumbar Prof. Dr. H Irwan Prayitno, juga mengapresiasi perkembangan Padang Pariaman. Lewat rangkaian pantunnya Gubernur menyatakan kekompakan Bupati dan Wakil Bupati mendorong kemajuan daerah itu. Begitu pula dengan besarnya dukungan legislatif, OPD dan masyarakat Piaman baik di ranah maupun rantau.

Sementara itu, Ketua DPRD Padang Pariaman H. Faisal Arifin, S.IP saat membuka rapat paripurna menyatakan, "Ini peringatan Hari Jadi Kabupaten Padang Pariaman yang kita rayakan setelah terbitnya Perda Nomor 16 Tahun 2014."

Dia mengajak hadirin untuk menjadikan Hari Jadi Kabupaten sebagai momentum untuk berkarya nyata untuk kesuksesan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.

Bupati Drs. H. Ali Mukhni menyebutkan semua program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Padang Pariaman adalah tanda pemerintah memerhatikan warganya. Semua upaya meraih proyek nasional ke Padang Pariaman adalah demi masyarakat Padang Pariaman.

"Saatnya rakyat menikmati semua pembangunan yang kita laksanakan di daerah ini," tegasnya. (*)

Wawako Hendri Ajak Warga Padang Komit Menuju Kota Cerdas Bencana

PADANG (sumbarkini.com) - Tepat Sepuluh tahun Padang dilanda gempa besar
berkekuatan 7,9 skala richter. Gempa itu meluluhlantahkan bangunan dan merenggut korban jiwa warga Kota Padang sebanyak 383 orang.

Kini, peristiwa kelam yang terjadi pada 30 September 2009 itu kembali diperingati oleh Pemerintah Kota Padang bersama warga kota bertempat di Tugu Gempa, Jalan Diponegoro, Senin (30/9/2019). Dalam peringatan itu, Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa menjelaskan, kegiatan ini bukan bermaksud untuk membuka torehan luka lama kembali. Tetapi ingin menunjukan bahwa peristiwa yang telah terjadi untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi diri untuk siap menghadapi kemungkinan bencana yang akan terjadi.

“Kita tentu tidak menginginkan sesuatu yang buruk terjadi untuk Kota Padang, tapi semua itu tergantung kehendak yang maha kuasa. Oleh sebab itu, mari kita jadikan momentum satu dekade pasca gempa bumi ini untuk bangkit, berkomitmen menjadikan kota ini sebagai kota cerdas bencana,” terangnnya.

Ditambahkan Wawako Hendri, usaha yang lain yang dilakukan Pemko Padang untuk menjadikan Kota Padang, kota cerdas bencana adalah dengan memperkuat perizinan gedung baru agar memenuhi syarat aman gempa.

“Kita ingin kedepan, bangunan-bangunan yang dibangun di Kota Padang ini dapat meniru bangunan yang ada di negara lain seperti Jepang yang ramah terhadap gempa. Kita juga akan menjalin kerjasama dengan negara tersebut supaya bangunan yang ada bisa ramah terhadap gempa sehingga pembangunan di Kota Padang akan lebih baik,” paparnya mengakhiri.

Sementara Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang Edy Hasymi dalam laporannya menjelaskan, saat Kota Padang telah melakukan berbagai program mitigasi bencana diantaranya, Kota Padang cerdas bencana dengan melakukan sosialisasi penanggulangan bencana kepada keluarga sebanyak 34.500 rumah dari target lebih kurang 250.000 rumah di Kota Padang.

Selanjutnya, juga dilakukan pemasangan tsunami Safe Zone pada 22 titik dijalan-jalan utama sebagai penanda batas landasan tsunami, pemasangan rambu-rambu evakuasi, dimana telah dipasang sebanyak lebih kurang 400 unit rambu yang tersebar di zona merah tsunami dan pemasangan papan informasi public terkait kebencanaan yang telah dipasang lebih kurang 70 unit.

Diungkapkannya, sebagaimana tema yang diangkat dalam peringatan tersebut ialah ‘Mengambil Hikmah Gempa 30 September 2009 (G30S) dan Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Kota Padang'. Upacara pengambilan hikmah gempa 2009 itu dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa. Juga hadir dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Padang periode 2004-2014 Fauzi Bahar, Ketua Himpunan Bersatu Teguh Adreas Sofandi, serta sejumlah kepala OPD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemko Padang. (Tim Humas)