Ketua DPRD Sumbar Muhidi Ajak Masyarakat Ajukan Usulan Program Prioritas

Padang - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, mengajak masyarakat untuk mengajukan usulan program yang menjadi kebutuhan di tengah masyarakat. Selama memenuhi persyaratan, usulan tersebut akan ditindaklanjuti dalam program pembangunan daerah.

Hal ini disampaikan Muhidi saat melaksanakan kegiatan reses perseorangan masa persidangan kedua tahun 2024/2025 di daerah pemilihannya, Kota Padang. Acara ini berlangsung di Masjid Al Muhajirin, Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah, pada Minggu (16/2/25) malam.

"Silakan ajukan usulan, kalau syaratnya terpenuhi, akan ditindaklanjuti," kata Muhidi di hadapan masyarakat yang hadir. Dalam kesempatan tersebut, ia menerima berbagai aspirasi, mulai dari program pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pembangunan tonggak listrik, hingga pembangunan gedung sekolah.

Muhidi menjelaskan bahwa usulan yang diajukan masyarakat akan diprogramkan untuk tahun 2026, mengingat program tahun 2025 sudah ditetapkan dan siap direalisasikan.

Tanpa memberikan janji berlebihan, Muhidi menegaskan bahwa ia telah mengalokasikan dana pokok-pokok pikiran (pokir) untuk kompleks RW setempat, yang tinggal menunggu pelaksanaan.

Beberapa program yang akan direalisasikan pada tahun 2025 antara lain, Pembangunan jalan kompleks dengan betonisasi,Perbaikan saluran drainase, Rehabilitasi gedung.

"Pagu anggaran dana pokir yang dialokasikan untuk program tersebut lebih dari Rp 1 miliar," ungkapnya.

Selain menyerap aspirasi, Muhidi juga menyampaikan program pemerintah terkait Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini ditujukan bagi siswa, ibu hamil, dan balita guna mendukung persiapan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Kegiatan reses ini turut dihadiri oleh Ketua LPM, Ketua RW dan RT, tokoh masyarakat, alim ulama, serta pemuda setempat. Kehadiran berbagai elemen masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi dalam menyampaikan aspirasi untuk kemajuan daerah mereka.

Melalui kegiatan reses ini, Ketua DPRD Sumbar Muhidi berharap masyarakat semakin aktif dalam menyampaikan kebutuhan prioritas mereka.

Dengan demikian, program pembangunan yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Sumatera Barat.(hpr)

Irsyad Safar Serap Aspirasi Masyarakat dalam Reses di Dapil V Sumbar

Payakumbuh(Sumbarkini.com)– Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Irsyad Safar, melaksanakan reses masa sidang ke II Tahun 2025 di Daerah Pemilihan (Dapil) V yang mencakup Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota. 

Kegiatan yang berlangsung, Minggu(16/2/25) di Masjid Mutiara Hati Islamic School, Kelurahan Subarang Batuang, ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mempererat komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya.

Reses tersebut dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk pendidik, majelis ta'lim, Yayasan Kesejahteraan Madani (YAKESMA), ninik mamak, bundo kanduang, tokoh masyarakat, pemuda, kelompok tani, pembina rumah baca, pelaku UMKM, serta masyarakat umum lainnya. Kehadiran mereka mencerminkan tingginya antusiasme dalam menyampaikan aspirasi kepada legislatif.

Isu Strategis dalam Reses

Dalam sambutannya, Irsyad Safar menekankan bahwa reses merupakan momen strategis bagi masyarakat untuk mengemukakan permasalahan dan kebutuhan di berbagai sektor, seperti pendidikan, ekonomi, pertanian, serta pembangunan infrastruktur.

“Saya berharap pertemuan ini menjadi wadah komunikasi dua arah antara kita semua. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan saya bawa dan perjuangkan dalam sidang di DPRD Provinsi Sumatera Barat nantinya,” ujar Irsyad Safar.

Beberapa isu utama yang menjadi perhatian dalam sesi diskusi antara lain, Peningkatan kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota. Pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah.

Penguatan peran majelis ta'lim dalam pembinaan keagamaan.Peningkatan infrastruktur jalan usaha tani untuk menunjang sektor pertanian. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) generasi muda melalui pelatihan keagamaan dan keterampilan.

Dukungan dan Harapan Masyarakat

Para peserta reses menyambut baik kesempatan ini dan berharap agar aspirasi yang telah disampaikan dapat segera mendapat tindak lanjut dari pemerintah daerah dan pihak terkait.

“Kami sangat mengapresiasi Pak Irsyad yang selalu hadir dan mendengar keluhan kami. Semoga ada solusi nyata bagi permasalahan yang kami hadapi,” ujar salah satu peserta reses.

Dengan adanya reses ini, diharapkan kebijakan yang dihasilkan nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota.

"Kita berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam setiap pembahasan di DPRD Provinsi Sumatera Barat," tutup Irsyad Safar.

Optimalisasi Peran DPRD dalam Mewujudkan Aspirasi Masyarakat Melalui reses ini, Irsyad Safar berupaya memastikan bahwa setiap masukan dari masyarakat akan menjadi bagian dari kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Upaya ini juga sejalan dengan komitmen DPRD Sumatera Barat dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh daerah pemilihan.(*)

Kunjungan Kerja Badan Anggaran DPRD Kab. Agam ke Banggar DPRD Sumbar

Padang- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Agam melakukan kunjungan kerja ke Banggar DPRD Provinsi Sumatera Barat. Rombongan DPRD Kabupaten Agam dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Agam, Ilham, beserta dua wakilnya, Hendrizal dan Enderia Sp. MM.

Kunjungan ini diterima dengan hangat oleh Kasubag Humas Protokol dan Perpustakaan DPRD Sumbar, Dahrul Idris, bersama rekannya Rio yang keduanya berasal dari Kabupaten Agam, Rabu(12/2/25) di Ruang Khusus I DPRD Sumbar.

Ketua DPRD Kabupaten Agam, Ilham, menyampaikan keluhan mengenai anggaran yang semakin terbatas di daerahnya, sehingga menyulitkan mereka dalam melakukan penilaian terkait dana pokok pikiran (pokir).

"Karena proyek pokir tidak berjalan akibat keterbatasan dana, kami merasa kesulitan untuk mengetahui kemana dana tersebut dialokasikan," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Dahrul Idris menyatakan bahwa masalah berkurangnya APBD bukan hanya terjadi di Kabupaten Agam, melainkan juga di banyak daerah lain di Indonesia, termasuk di DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Agam, Enderia, juga menambahkan bahwa pihaknya berencana untuk kembali mengunjungi DPRD Sumbar, namun kali ini dalam bentuk audiensi dengan Banggar DPRD Sumbar.

Rio dari DPRD Sumbar menyampaikan , segera ajukan permohonan surat audiensi tersebut agar dapat dilaksanakan sebelum rapat Badan Musyawarah (Bamus).

Kunjungan kerja tersebut berlangsung dalam suasana yang akrab, diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai bentuk kebersamaan antara kedua lembaga legislatif.

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah penting dalam mempererat koordinasi antara DPRD Kabupaten Agam dan DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam menyelesaikan permasalahan anggaran dan pembangunan daerah.(putra)

Pengelolaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Sumbar: Sekretaris DPRD Mendorong Keterbukaan Informasi

Pesisir Selatan- Sekretaris DPRD Sumatera Barat, yang diwakili oleh Kabag Persidangan Zardi Syahrir, menggarisbawahi pentingnya pengelolaan dan penyelenggaraan informasi publik dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap badan publik. 

Hal ini disampaikan dalam acara pengukuhan Duta Keterbukaan Informasi Publik (KIP) MAN 2 Pesisir Selatan pada Senin, 6 Mei 2024.

Zardi Syahrir menekankan bahwa informasi publik adalah hak asasi manusia yang harus dijamin. Namun, penting juga untuk mengelola informasi tersebut dengan benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang membedakan informasi yang dapat dikecualikan. Dia juga menyoroti peran Komisi Informasi dalam menangani sengketa informasi publik.

"DPRD Sumbar telah menjadi OPD terinformasi dan terus berkembang dalam kegiatan KIP, bukan hanya menciptakan output tetapi juga dampak positif dalam meningkatkan partisipasi publik, kecerdasan, kepercayaan, dan semangat persatuan dalam NKRI," ujarnya.

Dia juga menyebutkan bahwa DPRD Sumbar bukan hanya sebagai lembaga pengawas dan aspirasi masyarakat, tetapi juga sebagai tempat pembelajaran bagi pelajar, siswa, mahasiswa, dan masyarakat umum. 

Inovasi-inovasi seperti penerimaan tamu digital, perpustakaan digital, dan penyebaran informasi melalui media sosial telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Sumbar.

Selain itu, Zardi Syahrir menyampaikan kebanggaannya atas peran duta-duta KIP di MAN 2 Pessel dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat dan menjaga keutuhan NKRI.

Dia berharap prestasi MAN 2 Pessel dapat menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain di Sumatera Barat.

Acara pengukuhan Duta KIP MAN 2 Pessel dihadiri oleh Komisioner KI Sumbar, Kemenag Pessel, Diskominfo Pessel, utusan MAN 1 dan MTS 1 Pessel, kepala sekolah, majelis guru, dan 160 siswa Duta KIP MAN Pessel.(putra)

Ketua DPRD Sumbar: Keterlambatan Pembangunan Jalan Tol Ancam Pertumbuhan Ekonomi Sumbar

Payakumbuh - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Supardi, menyoroti keterlambatan pembangunan jaringan tol di Sumbar yang dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Sumbar semakin tertinggal. Dalam pertemuan Filantropi Angkatan II Kota Payakumbuh di Bukittinggi pada 30 Maret hingga 2 Mei lalu, Supardi menyampaikan pandangannya.

Menurut Supardi, Sumbar berisiko tertinggal dari daerah lain seperti Lampung, Riau, Medan, dan provinsi lainnya yang sudah terhubung dengan jaringan tol. 

"Pertumbuhan ekonomi Sumbar, termasuk Payakumbuh, sangat bergantung pada perdagangan yang membutuhkan kemudahan transportasi dan distribusi. Kehadiran jaringan tol akan sangat mempermudah hal ini," ujarnya.

Supardi juga mengungkapkan bahwa meskipun terjadi peningkatan, pertumbuhan ekonomi Sumbar masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai lima persen. Saat ini, Sumbar berada di urutan kelima dari 10 provinsi di Sumatera.

 "Sumbar masih di bawah target RPJMD yang seharusnya mencapai 4,8 atau 4,9. Ini adalah sebuah tantangan yang harus segera diatasi," tambahnya.

Selain itu, data pemerintah pusat juga menunjukkan bahwa penggunaan narkoba di area pedesaan Sumbar termasuk yang tertinggi di Payakumbuh. Hal ini menjadi perhatian serius yang perlu segera ditangani oleh pihak terkait.(hpr)