Reses Ketua DPRD Sumbar, Komunitas Ojol Suarakan Aturan dan Pemberdayaan

Padang– Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar kegiatan reses bersama komunitas ojek online yang tergabung dalam Tim Rajawali Sutomo (TRS) dan URC DOOS, Sabtu (7/2/2026), bertempat di Aula Rumah Dinas Ketua DPRD Sumbar.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Sumbar menekankan pentingnya keseimbangan antara kesuksesan dunia dan akhirat. Menurutnya, keberhasilan tidak datang secara instan, melainkan melalui proses dan bimbingan yang tepat.

“Sukses dunia itu penting, tapi sukses akhirat itu wajib. Kalau ingin sukses, harus ada mentor atau pelatih yang membimbing,” ujarnya di hadapan para pengemudi ojek online.

Ia juga menjelaskan tiga fungsi utama DPRD, yakni membentuk produk hukum, menyusun dan menetapkan peraturan daerah (perda), membahas dan menyetujui anggaran APBD, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. 

“Membuat perda itu butuh waktu panjang, minimal enam bulan pembahasan,” katanya.

Lebih lanjut, Ketua DPRD Sumbar memaparkan mekanisme kebijakan anggaran daerah. Ia menjelaskan bahwa meskipun otoritas anggaran berada di tangan presiden, gubernur, wali kota, dan bupati, anggaran tersebut belum dapat dibelanjakan tanpa persetujuan DPR atau DPRD. 

“Untuk melahirkan APBD ada tahapan panjang. Dimulai dari RPJMD lima tahunan kepala daerah terpilih, kemudian RKPD yang disusun setiap awal tahun melalui musyawarah dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi dan pusat. Inilah awal masuknya proposal APBD,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Sumbar juga mengungkapkan bahwa telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk pelatihan UMKM yang direncanakan berlangsung pada April atau Mei 2026 mendatang.

“Anggarannya sudah ada. Tinggal jadwal dan data pesertanya. Saat pelatihan nanti, yang dirubah bukan hanya skill, tapi juga mindset agar bisa mendapatkan kemampuan terbaik,” ujarnya.

Menurutnya, pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan peserta agar benar-benar memberikan manfaat jangka panjang. Perubahan cara berpikir dinilai menjadi kunci agar masyarakat, termasuk pengemudi ojek online, dapat berkembang dan mandiri.

Dalam dialog bersama komunitas ojol, Ketua DPRD Sumbar menampung sejumlah aspirasi. Aspirasi pertama terkait aturan teknis agar pengemudi ojek online tidak dirugikan oleh kebijakan yang ada.

“Saya minta aturan-aturannya disusun lengkap. Aturan pusat bisa kita follow up di daerah, baik di provinsi melalui gubernur maupun di kota melalui wali kota. Kita ingin aturan yang adil, karena ojol bekerja siang malam, tapi penghasilannya belum sebanding,” tegasnya.

Aspirasi kedua berkaitan dengan pemberdayaan jangka panjang. Meski masih muda dan kuat, para pengemudi ojol berharap mendapat bekal keterampilan untuk menghadapi kehidupan ke depan.

“Silakan diskusi, skill apa yang dibutuhkan. Kita akan coba komunikasikan agar bisa ikut pelatihan sesuai kebutuhan. Dengan skill, peluang berkembang akan lebih besar,” katanya.

Menutup pertemuan, Ketua DPRD Sumbar berpesan agar komunitas ojek online tetap menjaga kekompakan, kesehatan, dan keselamatan dalam bekerja.

“Jangan ceroboh di jalan. Layani masyarakat dengan baik, karena dengan kepercayaan, insyaallah rezeki akan dimudahkan,” tutupnya.(*)

Sambut Bulan Suci Ramadhan 1447 H, IPHI Kabupaten Sijunjung Gelar Tabligh Akbar dan Silaturahmi

SIJUNJUNG (Sumbarkini.com) - Dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan 1447 H sekaligus mempererat silaturahmi diantara jemaah haji se Kabupaten Sijunjung, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Sijunjung menggelar acara tabligh akbar yang dilaksanakan di Masjid Agung Istiqlal Muaro Sijunjung pada Sabtu 7 Februari 2026.

Kegiaatan yang dirangkai dengan pelantikan pengurus IPHI Kecamatan Sijunjung ini dihadiri Wakil Bupati Sijunjung, H. Iraddatillah, S. Pt yang juga selaku Ketua IPHI Kabupaten Sijunjung, Sekretaris IPHI, H. Ermizaldi beserta pengurus IPHI Kabupaten dan pengurus Kecamatan se Kabupaten Sijunjung lainnya.

Sementara, Tabligh akbar dalam acara tersebut bertindak selaku pencerahan adalah, Buya, H. Herman Antoni.

Dalam sambutannya, Wabup Iraddatillah menyampaikan selamat kepada pengurus IPHI Kecamatan Sijunjung yang baru saja dilantik.

"Semoga IPHI Kecamatan Sijunjung bisa menjadi contoh dan tauladan yang baik ditengah masyarakat serta dapat memotivasi masyarakat untuk melaksanakan ibadah Haji dan Umrah, " harap Wabup.
(Andri)

Hadiri Muspimwil Muhammadiyah se Sumbar, Wabup Iraddatillah Berjumpa Gurunya Waktu Sekolah, Yaitu Buya Nasri

SIJUNJUNG (Sumbarkini.com) - Hadiri pembukaan Musyawarah Pimpinan Wilayah (Muspimwil) Muhammadiyah se-Sumatera Barat yang digelar di Balairung Lansek Manih, Muaro Sijunjung pada Sabtu 7 Februari 2026. Wakil Bupati Sijunjung, H. Irraddatillah, tampak haru sekaligus bangga dapat berjumpa kembali dengan guru yang pernah mendidiknya, yaitu Buya Nasri yang merupakan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pariaman.

Pertemuan penuh kehangatan itu terjadi di sela-sela pembukaan Muspimwil Muhammadiyah Sumbar. Keduanya saling bersalaman dan berpelukan, menjadi momen yang menyentuh hati para peserta yang hadir.

Buya Nasri mengungkapkan rasa bahagianya dapat menyaksikan langsung keberhasilan muridnya yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Sijunjung dua periode plus memberi sambutan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

“Kebahagiaan seorang guru adalah melihat muridnya berhasil. Bila mengajar dilakukan dengan ikhlas serta menjadi contoh bagi muridnya, insyaallah akan berhasil. Pahala mengajarkan ilmu yang bermanfaat itu tidak akan pernah putus,” ujar Buya Nasri dengan penuh haru.

Buya Nasri mengenang masa lalu ketika dirinya mengajar di MAN Palangki pada tahun 1989 hingga 1993, di dalam masa rentang waktu tersebut ia menjadi guru bagi Wabup Irraddatillah.

“Dalam rentang waktu itulah saya mengajar Ananda Irraddatillah,” kenangnya.

Sementara itu, Wabup Sijunjung Irraddatillah menyampaikan rasa hormat dan terima kasihnya kepada sang guru yang telah memberikan ilmu, keteladanan, dan nilai-nilai kehidupan yang hingga kini menjadi pegangan dalam pengabdiannya sebagai pemimpin daerah.

Momen pertemuan guru dan murid ini menjadi simbol kuat tentang pentingnya peran pendidikan, keikhlasan guru, serta keberkahan ilmu yang terus mengalir dan melahirkan generasi pemimpin di masa depan.

"Saya terasa kecil kembali, bila berjumpa dengan Buya Buya Muhammadiyah berpakaian seragam seperti sekarang ini," ucap Wabup dalam sambutannya. (Herman) 

Pembangunan Sisi Darat Pelabuhan Teluk Tapang Dimulai, Rp83,75 Miliar Siap Dongkrak Ekonomi Pasaman Barat

Pasaman Barat - Setelah penantian panjang, pembangunan infrastruktur penunjang di sisi darat **Pelabuhan Teluk Tapang**, Pasaman Barat, resmi dimulai Kamis (5/2/2026). Proyek strategis bernilai kontrak Rp83,75 miliar ini digadang-gadang sebagai kunci pembuka isolasi dan mesin pendorong utama pertumbuhan ekonomi kawasan utara Sumatera.

Infrastruktur yang dibangun mencakup fasilitas darat vital, menjadikannya simpul logistik yang bukan hanya melayani Pasaman Barat, tetapi juga kawasan utara Sumatera Barat hingga menembus perbatasan Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Kepala Kantor KSOP Kelas II Teluk Bayur, Chairul Awaluddin, menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar urusan beton dan baja. Ada janji yang harus ditepati. Pembangunan ini harus berdampak langsung pada nadi kehidupan masyarakat Air Bangis.

Komitmen itu ditunjukkan dengan pelibatan tenaga kerja lokal. “Kami berkomitmen bersama pelaksana dan tokoh masyarakat Air Bangis untuk memberdayakan tenaga kerja lokal. Sekitar 10 hingga 20 persen pekerja akan direkrut dari masyarakat setempat,” ujar Chairul Awaluddin.

Bahkan, peluang kerja ini diprioritaskan bagi warga yang sempat terdampak bencana alam dan kehilangan mata pencaharian. Sebuah langkah yang sangat manusiawi. “Kami memberikan ruang seluas-luasnya bagi warga yang membutuhkan pekerjaan selama pembangunan berlangsung,” tambahnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang dari Kementerian Perhubungan Laut, Hakim, merincikan bahwa proyek sisi darat ini dilaksanakan oleh PT Sumber Bangun Sentosa. Total dana Rp83,75 miliar dipatok untuk masa kerja 330 hari, dengan target penyelesaian pada 15 Oktober 2026. "Pemasangan patok batas lahan yang telah dinyatakan aman untuk pembangunan dilakukan bersama KSOP dan dinas terkait. Kami berharap dukungan seluruh pihak agar proyek ini berjalan lancar,” jelas Hakim.

Menyambut komitmen pemberdayaan warga, Penanggung jawab kegiatan dari PT Sumber Bangun Sentosa, Sadar, menyatakan pihaknya siap melaksanakan kesepakatan tersebut. Pada tahap awal, perusahaan akan mempekerjakan sekitar 40 hingga 50 pekerja sesuai kebutuhan dan keahlian yang ada.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyambut inisiasi ini sebagai langkah strategis jangka panjang. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sumatera Barat, Ahdiyarsyah, yang juga merupakan tokoh masyarakat Air Bangis, tak dapat menahan rasa harunya. Kehadiran pelabuhan ini adalah penantian yang sudah berbilang tahun.

“Sebagai anak nagari Air Bangis, kami sangat menyambut baik pembangunan ini. Pelabuhan Teluk Tapang diharapkan menjadi kebangkitan ekonomi daerah,” tutup Ahdiyarsyah, optimis bahwa geliat baru infrastruktur Pasaman Barat akan segera terasa, menjadikan daerah ini sebagai simpul logistik Sumatera Barat yang disegani. (Jimi)

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria Dorong Bantuan UMKM Naik Dua Kali Lipat, Targetkan Rp4 Juta per Pelaku Usaha

Padang- Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria, berkomitmen memperjuangkan kenaikan bantuan modal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari Rp2 juta menjadi Rp4 juta per pelaku usaha. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

Hal itu disampaikannya usai melaksanakan kegiatan reses di Pasa Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Kamis (5/2/26). Dalam pertemuan tersebut, bantuan modal UMKM menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, bantuan permodalan melalui program Dinas Koperasi dan UKM selama ini masih berada di angka Rp2 juta per pelaku usaha. Nilai tersebut dinilai belum mampu menopang kebutuhan operasional usaha.

“Bantuan yang diterima relatif kecil, sehingga belum menutup kebutuhan operasional. Akibatnya, banyak pelaku UMKM masih bergantung pada pinjaman berbunga dari bank maupun lembaga pembiayaan,” ujar Nanda Satria.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius DPRD Sumbar. Ia memastikan akan mengawal peningkatan bantuan permodalan UMKM minimal menjadi Rp4 juta per pelaku usaha.

“Kami akan perjuangkan melalui Dinas Koperasi dan mendorong penerbitan Peraturan Gubernur terkait kenaikan bantuan UMKM pada tahun ini,” tegasnya.

Selain itu, Nanda juga mengajak masyarakat membentuk koperasi sejalan dengan program nasional penguatan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menjelaskan, peluang bantuan permodalan untuk koperasi cukup besar. Nilainya bahkan dapat mencapai lebih dari Rp100 juta dalam bentuk aset pendukung produksi, tergantung jenis usaha yang dijalankan.

“Kita dorong masyarakat membentuk koperasi agar terjadi pemerataan ekonomi dan tercipta ruang bersama untuk memperoleh penghasilan,” tuturnya.

Reses tersebut dihadiri lurah, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta pemuda setempat. Selain persoalan modal UMKM, warga juga menyampaikan aspirasi terkait sektor pertanian, pendidikan, ekonomi, dan keagamaan.

Nanda menegaskan seluruh aspirasi telah dicatat dan akan diperjuangkan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sementara yang menjadi kewenangan pemerintah kota akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Padang.(*)