Menakar Khidmat HPN dalam Semangat Kolaborasi

Hari Pers Nasional (HPN) yang kita peringati setiap tanggal 9 Februari bukan sekadar lembaran kalender yang berulang. Bagi kita di Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI), momen ini adalah alarm kesadaran. Di tengah lanskap media yang semakin bising dan terfragmentasi, HPN menjadi titik temu untuk mempertegas kembali, ke mana arah kompas jurnalisme kita?

Dahulu, pers mungkin bergerak sendiri-sendiri dalam semangat kompetisi yang kaku. Namun, KJI lahir dari sebuah keyakinan bahwa era "superman" sudah berakhir, sekarang adalah era "superteam".

Makna HPN bagi KJI bukan tentang siapa yang tercepat mengunggah berita, melainkan bagaimana kita bisa saling menguatkan kapasitas untuk menjaga marwah profesi. Kolaborasi adalah kunci untuk menghadapi gempuran kecerdasan buatan (AI) dan algoritma media sosial yang seringkali menomorduakan akurasi.


Sebagai organisasi yang mewadahi para pegiat informasi, KJI memaknai HPN melalui tiga aksi nyata: Pertama, Penguatan Integritas (The Guardian of Truth) dimana saat banjir hoaks, insan pers dalam naungan KJI harus menjadi penjernih. HPN adalah momentum untuk melakukan audit internal atas etika jurnalisme kita. Kita tidak boleh terjebak pada jurnalisme clickbait yang menggadaikan kebenaran demi angka kunjungan.
Kedua, solidaritas tanpa batas, KJI memandang HPN sebagai ruang untuk mempererat persaudaraan antar jurnalis. Kita harus saling melindungi, terutama bagi rekan-rekan yang menghadapi intimidasi atau kekerasan saat bertugas di lapangan. Kedaulatan pers adalah tanggung jawab kolektif. Ketiga, adaptasi teknis dan Inovasi, karena dunia berubah, dan cara bercerita (storytelling) pun harus berevolusi. UNtuk  itu, KJI mendorong setiap anggotanya untuk tidak gagap teknologi, namun tetap menjaga "ruh" jurnalisme yang humanis dan berpihak pada keadilan.

Bagi Kolaborasi Jurnalis Indonesia, Hari Pers Nasional 2026 adalah perayaan atas ketangguhan. Kita tetap ada karena publik masih membutuhkan kebenaran yang terverifikasi. Mari kita jadikan catatan tahun ini sebagai janji untuk terus bergerak bersama, berkolaborasi, dan tetap menjadi suluh di tengah kegelapan informasi.

KJI hadir bukan untuk menambah deretan nama organisasi tanpa makna. Kita hadir untuk memastikan bahwa jurnalis di pelosok daerah hingga pusat memiliki hak yang sama atas perlindungan hukum, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan yang layak. HPN adalah momentum untuk menyatukan barisan tersebut.

Resolusi KJI untuk Pers Indonesia: 1). Jurnalis KJI harus berperan aktif mengedukasi masyarakat agar mampu memilah informasi. 2). Teknologi harus diikuyi tapi nurani dan kode etik adalah kemudi utama. 3). Membangun ekosistem media yang sehat secara bisnis namun tetap tajam secara kritik.



Selamat Hari Pers Nasional.
Jayalah Pers Indonesia, Jayalah Kolaborasi Jurnalis Indonesia!


Padang, 10 Februari 2026
Oleh: Dewan Pengurus Pusat Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI)

Suryopratomo Meriahkan HPN 2026 dengan Peluncuran dan bedah Buku Panggil Saya Tommy

SERANG, BANTEN - Saat merayakan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, jurnalis senior sekaligus mantan Duta Besar RI untuk Singapura, Suryopratomo, secara resmi meluncurkan buku terbarunya yang berjudul "Panggil Saya Tommy" di Serang, Banten, pada Minggu (8/2).


Acara yang dikemas dalam bentuk peluncuran dan bedah buku ini dihadiri oleh tokoh-tokoh pers nasional, jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) serta sejumlah pejabat daerah.


Buku "Panggil Saya Tommy" merangkum perjalanan hidup dan refleksi pemikiran Suryopratomo, terutama selama masa tugasnya sebagai diplomat di Singapura (2020-2025). Judul buku ini diambil dari sapaan akrabnya yang mencerminkan gaya kepemimpinan yang egaliter dan terbuka, baik saat masih berkarier di dunia jurnalistik maupun saat menjalankan misi diplomasi.


Dalam pemaparannya, pria yang akrab disapa Mas Tommy ini menekankan pentingnya tradisi menulis bagi insan pers. "Menulis adalah cara kita mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Bagi seorang wartawan, menulis bukan sekadar profesi, melainkan cara berpikir sistematis untuk memberi dampak bagi masyarakat," ujarnya kepada hadirin di aula Hotel Aston Banten. 


Peluncuran ini bagian dari program literasi HPN 2026. Porgram ini bertujuan untuk menghidupkan kembali tradisi intelektual di kalangan wartawan. Dan, melalui buku ini, Tommy berbagi strategi diplomasi Indonesia di tengah tantangan global, termasuk saat menghadapi krisis pandemi COVID-19 di mancanegara.


Akhmad Munir Ketua Umum PWI Pusat dalam sambutannya mengapresiasi karya Suryopraomo sebagai referensi berharga bagi generasi muda. Khususnya dalam memahami irisan antara dunia media dan kebijakan luar negeri. (Tim KJI) 

Pemkab Sijunjung Hadiri Penyerahan LHP Tahun 2025 dan Entry Meeting dari BPK RI Perwakilan Sumbar.

PADANG (Sumbarkini.com) - Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumatera Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan terhadap Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

Laporan ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFrA kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sijunjung, H. Iraddatillah, S. Pt dan Wakil Ketua DPRD, Syahril Syamra di Lantai IV, Aula Kantor BPK Perwakilan Sumbar, pada Selasa 10 Februari 2026.

Penyerahan LHP ini dilaksanakan bersamaan dengan entry meeting pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025.

Dikesempatan itu, Kabupaten Sijunjung menerima LHP bersama dengan 4 Kabupaten lain diantaranya, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Plt Bupati Sijunjung, H. Iraddatillah menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pemeriksaan interim LKPD Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025 yang akan berlangsung selama 33 hari ke depan. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk kooperatif, menyiapkan data yang dibutuhkan, serta menindaklanjuti setiap temuan secara cepat dan tepat.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra menyampaikan bahwa pemeriksaan interim atas LKPD Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025 ini akan dimulai pada 11 Februari hingga 14 Maret 2026 mendatang.

“Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kualitas laporan keuangan serta mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Kami mohon dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk kelancaran proses pemeriksaan,” harapnya.

Hadir mendampingi Plt. Bupati Sijunjung diantarnya Pj. Sekretaris Daerah, Jaheri, S. Sos, M. Si, Inspektur Daerah, Wandri Fahrizal, SH, serta Kepala BKAD Kabupaten Sijunjung, Defri Antoni, SE. M. Si. (Andri)

Inflasi Mengancam, Sekda Pasaman Barat 'Blusukan' ke Pasar: Pastikan Harga Pangan Stabil

Pasaman Barat - Pagi itu, hiruk pikuk Pasar Simpang Empat, Kecamatan Pasaman, mendadak lebih ramai. Bukan hanya karena transaksi jual beli, tapi kehadiran rombongan pejabat tinggi yang tak biasa. Sekretaris Daerah (Sekda) Pasaman Barat, Doddy San Ismail, memimpin langsung Tim Satgas Saber Pangan. Mereka datang bukan untuk berbelanja, melainkan memastikan denyut harga komoditas utama, yang menjadi penentu hidup matinya upaya **pengendalian inflasi daerah**.

Langkah agresif Pemkab Pasaman Barat ini diambil Minggu (8/2) sebagai respons cepat terhadap potensi gejolak harga yang selalu menghantui pasar tradisional. Inflasi adalah hantu nyata. Kehadiran tim gabungan multi-instansi ini menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin hanya duduk manis di balik meja.

Tim Satgas yang terlibat sungguh tak main-main, melibatkan unsur kunci seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Koperasi dan UKM, hingga Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Sebelum bergerak ke lokasi, seluruh tim terlebih dahulu mengikuti koordinasi intensif di Kantor Bupati.

Di Pasar Simpang Empat, Sekda Doddy San Ismail terlihat berdialog akrab dengan sejumlah pedagang. Ia menanyakan langsung perkembangan harga dan ketersediaan stok komoditas strategis yang paling sering menyumbang lonjakan harga, seperti beras, cabai, bawang, dan minyak goreng. Mereka ingin bukti, bukan janji.

Menurut Doddy, stabilitas harga pangan stabil di pasar rakyat adalah prasyarat mutlak dalam menjaga perekonomian lokal. “Pengendalian inflasi tidak bisa hanya dilakukan melalui rapat. Pemerintah daerah harus hadir langsung di lapangan untuk memastikan harga dan pasokan pangan tetap stabil, terutama di pasar rakyat,” tegasnya.

Kehadiran Satgas Pangan Pasaman Barat ini diharapkan mengirim sinyal kuat kepada para spekulan. Tim gabungan tersebut bertugas memantau agar tidak terjadi praktik penimbunan atau penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, tindakan tegas siap diambil.

“Stabilitas harga pangan merupakan kunci pengendalian inflasi daerah. Jika ada indikasi pelanggaran, Satgas Pangan akan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambah Sekda, memastikan bahwa hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu.

Pengawasan harga ini dijadwalkan secara berkelanjutan. Setelah tuntas di Simpang Empat, Tim Satgas Pangan Pasaman Barat dijadwalkan melanjutkan pemantauan ke Pasar Padang Tujuh pada Senin (9/2) dan Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Luhak Nan Duo, pada Jumat (13/2). Ini adalah maraton menjaga perut rakyat. (Jimi)

HPN 2026 Soroti Peran AI Dalam Transformasi Digital

SERANG, BANTEN – Menyongsong puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, insan pers dari seluruh penjuru tanah air berkumpul di Kota Serang untuk membahas masa depan jurnalisme di era kecerdasan buatan. Melalui Konvensi Nasional Media Massa yang digelar di Aston Serang Hotel, Minggu (8/2), transformasi digital menjadi fokus utama diskusi.

Acara yang berlangsung pada sore hari ini mengangkat tema strategis: "Pers, AI, dan Transformasi Digital. Membangun Ekosistem Informasi Untuk Kepentingan Publik". Panel diskusi ini menghadirkan sejumlah tokoh media dan pakar teknologi untuk membedah bagaimana teknologi Artificial Intelligence (AI) dapat diintegrasikan ke dalam ruang redaksi tanpa mengesampingkan kode etik jurnalistik.

Dalam sesi tersebut, para pembicara menekankan bahwa tahun 2026 menjadi titik krusial bagi media massa untuk beradaptasi. Penggunaan AI tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan alat untuk meningkatkan efisiensi produksi berita dan analisis data yang lebih mendalam bagi publik.

Beberapa poin utama yang menjadi sorotan dalam konvensi ini antara lain: keberlanjutan media, integritas informasi, kepentingan publik.

Pemilihan lokasi di Kota Serang, Banten, juga memberikan warna tersendiri bagi perhelatan HPN tahun ini. Lokasi konvensi yang terletak di Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantani menjadi saksi lahirnya gagasan-gagasan baru yang akan dibawa ke tingkat nasional. (Tim KJI)