Mensesneg: Timnas Indonesia Luar Biasa, Potensial Menuju Piala Dunia Berikutnya

Jaakarta — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi tinggi atas perjuangan Timnas Indonesia dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski mimpi tampil di panggung dunia harus tertunda, Prasetyo menilai penampilan Jay Idzes dan rekan-rekan telah menunjukkan kemajuan signifikan yang patut dibanggakan.

“Kami menghargai seluruh perjuangan dan penampilan luar biasa yang ditunjukkan Timnas. Selama berlaga di Arab Saudi, baik saat menghadapi tuan rumah maupun Irak, Garuda telah memperlihatkan pola permainan yang matang, semangat pantang menyerah, dan mental bertanding yang kuat,” ujar Prasetyo Hadi di Jakarta, Senin (13/10).

Menurutnya, performa tersebut menjadi bukti bahwa sepakbola Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar. Dengan pembinaan berkelanjutan dan dukungan penuh dari masyarakat, peluang Timnas untuk bersaing di level dunia semakin terbuka lebar.

Prasetyo juga memberikan apresiasi khusus kepada Erick Thohir, yang dinilai berhasil mengorkestrasi Timnas hingga mampu menembus babak tertinggi dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia.

“Keberhasilan ini harus diteruskan dan ditingkatkan. Ini menandakan bahwa pola pembinaan prestasi menuju level dunia sudah berada di jalan yang tepat. Jika tidak tercapai di Piala Dunia 2030, maka target utama di Piala Dunia 2034 harus bisa diraih,” tegasnya. (*)

Dihadiri Bupati dan Wabup, ASN PPPK Setdakab Sijunjung Gelar Acara Syukuran.

SIJUNJUNG (Sumbarkini.com) - Dalam suasana penuh keakraban dan kebersamaan, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung menggelar acara syukuran yang dilaksanakan di Rooftof Lantai 4 Kantor Bupati Sijunjung pada Senin 13 Oktober 2025.

Acara sederhana namun penuh makna ini dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, S. STP, M. Si, Sutan Gumilang dan H. Iraddatillah, S. Pt, Ketua TP PKK, Ny. Nedia Fitri Benny Dwifa, Ketua GOW, Ny. Dona Iraddatillah, Sekda, Dr. Zefnihan, AP. M. Si, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Bagian dilingkup Sekretariat daerah beserta seluruh staf dan pegwai K3 Kantor Bupati setempat. 

Dalam sambutannya, Bupati Benny Dwifa mengucapkan selamat kepada Pegawai PPPK yang telah dilantik dan menjadi bagian dari pemerintah daerah. 

"ASN PPPK harus menunjukkan kinerja terbaik, menjadi aparatur yang dituntut tidak hanya bekerja keras namun juga bekerja cerdas penuh kreatifitas dan inovatif di era digitalisasi. ASN PPPK harus semangat menjalankan tanggung jawab terhadap jabatan yang di emban.  Dan mudah mudahan status ASN PPPK yang di emban menjadi tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, "ujar Bupati Benny Dwifa. 

Wakil Bupati Sijunjung, H. Iraddatillah dalam sambutannya juga mengucapkan selamat kepada pegawai PPPK yang telah dilantik dan menyampaikan apresiasi atas dedikasi para ASN PPPK yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Momen seperti ini penting untuk menjaga kekompakan dan semangat kerja tim. Kita tidak hanya bekerja bersama, tetapi juga bersyukur dan berbagi kebahagiaan bersama," ujarnya.

Sekretaris Daerah, Dr. Zefnihan menyebutkan bahwa pegawai PPPK di Lingkup Sekreriat Daerah termasuk yang terbanyak dilantik tahun ini, yaitu sebanyak 65 orang. 

"Dari 65 orang tersebut, ada yang mencapai 20 dan 18 tahun mengabdi di Sekretariat Daerah menjadi pegawai THL. Saat ini di Sekretariat Daerah juga masih ada yang belum dilantik sekitar 5 orang lagi, insyaallah kita akan berusaha agar ke lima orang rekan kita tersebut juga bisa diangkat nantinya," harap Sekda. 

Salah seorang ASN PPPK, Adri, S. Kom mewakili pegawai lainnya mengungkapkan rasa syukurnya kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan pejabat lainnya yang telah melantik, dan membantu kelancaran dalam proses pengangkatan. 

"Untuk itu kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan pejabat lainnya. Alhamdulillah saat ini kami bisa menjadi bagian dari keluarga besar Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung. Acara ini menjadi bentuk rasa syukur kami kepada Allah SWT dan juga bentuk rasa terima kasih kami atas kerja sama yang baik selama ini. Kedepannya, kami berjanji akan memberikan pelayanan dan  kontribusi yang baik bagi Kabupaten Sijunjung yang kita cintai ini, "ujar Adri.

Sebelum ditutup acara dengan sarapan pagi bersama, juga dilangsungkan perayaan ulang tahun Wakil Bupati Sijunjung, Bapak H. Iraddatillah, S. Pt. (Bagian Prokopim/Andri)

Pengamat: AFC Sarang Mafia, Wasit Jadi Boneka Timur Tengah!

Jeddah — Kekalahan Timnas Indonesia dari Irak dalam lanjutan  Kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan sekadar soal skor. Bagi pengamat sepakbola senior, Fritzs Simandjuntak, laga di Stadion King Abdullah Sports City, Sabtu (11/10), adalah potret kelam sepakbola Asia yang dikendalikan oleh tangan-tangan kotor.

“Sudah saatnya kita buka mata. AFC bukan lagi federasi, tapi sarang mafia sepakbola. Wasit-wasitnya bukan pengadil, tapi operator pesanan dari kekuasaan Timur Tengah,” tegas Fritzs di Jakarta, Minggu (12/10).

Target kritik utama Fritzs adalah wasit asal Cina, Ma Ning, yang memimpin laga Indonesia vs Irak. Keputusan-keputusannya dinilai absurd, penuh kejanggalan, dan merugikan Timnas Garuda.

Fritz merinci, di menit injury time, Zaid Tahseen menyikut Kevin Diks di kotak penalti. Kartu merah diberikan ke Tahseen, tapi penalti? Tidak. Ma Ning justru menyalahkan Diks karena dianggap memancing emosi lawan.

Sebelumnya, Tahseen juga lolos dari kartu merah saat melanggar Ole Romeny sebagai pemain terakhir. VAR? Tidak digunakan. Hanya kartu kuning.

Bahkan, protes keras dari manajer Timnas, Sumardji, berujung kartu merah. Tapi pertanyaan besarnya: kenapa VAR tak pernah menyala sepanjang laga yang penuh tensi?

 Fritzs menduga Ma Ning bertugas dengan “kompensasi khusus”. “Wasit ini tidak independen. Dia bertugas dengan agenda. Bahkan salah seorang tokoh wasit FIFA asal Jepang menyebut Ma Ning sudah menerima perintah sebelum laga dimulai. Tidak ada VAR digunakan dalam laga seketat itu? Itu bukan kelalaian, itu sabotase,” tegasnya.

Track record Ma Ning pun bukan tanpa noda. Di final Piala Asia 2023, ia memberi tiga penalti untuk Qatar saat melawan Yordania. Hasilnya? Qatar juara. “Itu bukan kebetulan. Itu pola,” kata Fritzs.

 Lebih jauh, Fritzs menyebut AFC telah menjadi alat kekuasaan Timur Tengah. “Wasit bisa disuap, diarahkan, dan dikendalikan. Ini bukan sekadar merusak pertandingan, tapi menghancurkan masa depan sepakbola Asia. Kita makin tertinggal dari Eropa, Amerika Latin, bahkan Afrika.”

Peduli Warga, Ketua DPRD Sumbar Muhidi Tinjau dan Bantu Korban Kebakaran Pamancungan

Padang(Sumbarkini.com) — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi menyerahkan bantuan uang tunai sebesar Rp25 juta kepada masyarakat korban kebakaran di Pamancungan, Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Minggu (12/10/25).

Dalam kunjungan tersebut, terungkap para pelajar yang terdampak masih membutuhkan seragam sekolah. Selain itu, warga juga berharap bantuan perbaikan hingga pembangunan kembali rumah yang terbakar dapat terealisasi dalam jangka waktu yang tidak lama.

“Saya berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak. Gunakanlah untuk kebutuhan penting dan mendesak, termasuk pakaian serta seragam sekolah bagi anak-anak,” ujar Muhidi.

Selain menyerahkan bantuan, Muhidi juga meninjau langsung lokasi kebakaran dan berdialog dengan warga. Ia menampung berbagai keluhan masyarakat serta berkomitmen menindaklanjuti kebutuhan mendesak tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurutnya, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang sedang tertimpa musibah sangat penting sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian kemanusiaan. Ungkap Muhidi sembari menyerahkan bantuan uang tunai sebesar Rp 25 juta kepada perwakilan masyarakat. 

Sementara itu, Ketua RT setempat Fajar Pratama mengungkapkan, seluruh pakaian korban kebakaran habis terbakar. Kebutuhan paling mendesak saat ini adalah seragam sekolah, karena terdapat 23 pelajar yang terdampak, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga SLTA. 

“Untuk tempat tinggal sementara, para korban sudah dibantu tenda dari Kementerian Sosial dan dapur umum. Kami berharap rumah warga yang terbakar bisa segera dibangun kembali,” ujarnya.

Fajar juga mengapresiasi kedatangan Ketua DPRD Sumbar yang telah memberikan perhatian dan bantuan langsung kepada warga. Ia mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap instalasi listrik yang sudah tidak layak pakai karena berpotensi menimbulkan kebakaran.

Ia menambahkan, korban luka-luka telah mendapat penanganan dari Dinas Kesehatan, termasuk dua orang ibu hamil. Berdasarkan pendataan bersama masyarakat, kebakaran tersebut menghanguskan 19 unit rumah dan mengakibatkan 36 Kepala Keluarga (KK) atau total 121 jiwa kehilangan tempat tinggal. Kerugian ditaksir mencapai sekitar Rp1 miliar.

Sementara itu, Lurah Pasa Gadang Sofyan mengatakan penanganan bagi korban telah dilakukan dengan memberikan bantuan tempat tinggal sementara, pakaian, dan makanan. Ia menjelaskan, mayoritas rumah warga terbuat dari material kayu yang mudah terbakar, sehingga api cepat merambat dan menghanguskan puluhan rumah.

“Masyarakat sangat berharap bantuan pembangunan rumah dapat segera direalisasikan, mengingat sebagian besar korban berasal dari keluarga ekonomi lemah,” ujar Sofyan.

Ia menambahkan, penyaluran bantuan dari para donatur sejauh ini berjalan lancar tanpa kendala. Seluruh bantuan dihimpun melalui satu pintu dengan dukungan dua posko logistik di lokasi kejadian. Dia menambahkan, beberapa rumah yang hangus juga toko UMKM masyarakat, untuk mencari nafkah, jumlahnya dua unit.(putra)

Monev KI Sumbar 2025 Penuh Euforia, Pimpinan Badan Publik Tunjukkan Komitmen Keterbukaan Informasi

Padang(Sumbarkini.com)- Hari ketiga tahapan presentasi monitoring dan evaluasi (Monev) Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat berlangsung meriah. Ketua Tim Monev KI Sumbar, Mona Sisca, mengaku terkejut dengan tingginya euforia dan antusiasme para pimpinan badan publik yang ikut serta.

Kegiatan Monev tahun 2025 sempat diragukan terlaksana karena adanya pemotongan anggaran akibat efisiensi. Namun, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kegiatan wajib ini tetap digelar secara offline di Kantor KI Sumbar, Jalan Sisingamangaraja, Padang. Pelaksanaan berlangsung sejak 7 hingga 16 Oktober 2025 dengan peserta mencapai 128 badan publik dari 11 kategori.

Presentasi Badan Publik ini di menghadirkan 4 Panelis, yakni Mona Sisca, Musfi Yendra, Idham Fadhli dari KI Sumbar dan Tokoh Keterbukaan Informasi Sumatera Barat HM. Nurnas.

Pada hari pertama, sebanyak 16 pimpinan badan publik kategori pemerintah kabupaten dan kota hadir langsung di kantor KI Sumbar. Tercatat sembilan kepala daerah turut mengikuti presentasi, seperti Wali Kota Padang, Wakil Bupati Tanah Datar, Wakil Wali Kota Bukittinggi, dan Wakil Bupati Solok Selatan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan presentasi kategori Nagari yang juga dihadiri para wali nagari.

Hari kedua diisi dengan presentasi kategori instansi vertikal. Pimpinan lembaga besar seperti Ketua dan Komisioner Bawaslu Sumbar, lima Komisioner KPU Sumbar, Kepala BPS Sumbar, Kepala LLDIKTI, dan Ketua Pengadilan Tinggi Sumbar turut hadir.

Pada hari ketiga, giliran kategori lembaga yudikatif tampil. Para ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Sumatera Barat hadir untuk menyampaikan pemaparan.

“Melihat euforia kehadiran pimpinan badan publik ini sungguh melebihi ekspektasi kami,” ujar Mona Sisca. Ia menilai tingginya partisipasi mencerminkan meningkatnya kepedulian dan komitmen badan publik terhadap keterbukaan informasi.

“Ini semua berkat kerja sama solid antara komisioner, tim Monev, dan dukungan mitra KI Sumbar yang terus membersamai proses hingga tahap anugerah nanti,” tutup Mona. (***)

Nanda Satria, Pemuda Harus Jadi Garda Terdepan Majukan Pertanian di Sumatera Barat

Padang — Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria, resmi dikukuhkan sebagai Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Tani Indonesia Sumatera Barat, dalam acara yang digelar di Hotel Pangeran Beach, Rabu (8/10/2025). Pengukuhan ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan generasi muda di sektor pertanian Sumatera Barat.

Selain Nanda, turut dikukuhkan Ade Putra sebagai Ketua dan S. Varel Oriano sebagai Sekretaris. Ketiganya bertekad untuk menggerakkan para pemuda dalam mendukung kemajuan pertanian, serta menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah unggulan di bidang pangan nasional.

Acara pengukuhan dihadiri oleh Sekjen DPP Pemuda Tani Indonesia, R.S. Suroyo JR, yang menegaskan bahwa Pemuda Tani Indonesia merupakan bagian dari Himpunan Keluarga Tani Indonesia (HKTI). Ia berharap, ke depan seluruh elemen pertanian dapat bersatu demi kemandirian pangan bangsa.

“Meski beda partai, para pemuda bisa bersatu dalam memajukan pertanian Indonesia. Pemuda Tani harus menjadi pelopor dalam mendukung program Presiden Prabowo melalui Menteri Pertanian,” ujar Suroyo.

Ia juga menekankan pentingnya peran Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

“Pangan adalah hajat hidup orang banyak. Saya bersyukur Pemuda Tani hadir di Sumatera Barat,” tambahnya.

Ketua DPD Pemuda Tani Indonesia Sumbar, Ade Putra, menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan mempercepat pembentukan DPC di berbagai kabupaten/kota di Sumatera Barat agar program pertanian pemerintah pusat bisa segera tersosialisasi hingga ke tingkat daerah.

“Kami akan memperkuat kaderisasi dan percepatan pelantikan DPC yang belum terbentuk. Pemuda harus kembali ke lahan, karena bertani itu keren,” tegas Ade.

Sementara itu, Nanda Satria menyampaikan rasa bahagianya bisa menjadi bagian dari gerakan Pemuda Tani Indonesia. Ia menilai organisasi ini menjadi wadah penting dalam mendorong generasi muda untuk tidak hanya berbicara tentang pertanian, tetapi juga turun langsung membangun sektor pangan.

“Pertanian bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. Kami berharap program Presiden Prabowo di bidang pertanian bisa berjalan maksimal, dan anggaran yang dialokasikan benar-benar dirasakan oleh petani,” kata Nanda.

Politisi muda asal Sumatera Barat itu juga menegaskan komitmennya untuk menjadikan DPD Pemuda Tani Indonesia Sumbar sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan dan memperluas partisipasi pemuda di sektor agraria.

Dengan semangat baru yang diusung para pengurus, DPD Pemuda Tani Indonesia Sumatera Barat siap menjadi motor penggerak generasi muda dalam membangun masa depan pertanian yang mandiri, modern, dan berdaya saing.(*)

Pernah Dielu-elukan Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Dipecat Klub Korea

JAKARTA - Saat Timnas Indonesia masih berjuang di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, satu nama yang dulu dielu-elukan justru terpuruk di tanah kelahirannya. Shin Tae-yong kini menjadi sorotan usai dipecat Ulsan FC pada Kamis (9/10).

Menurut media Korea, pemecatan STY tak hanya disebabkan kalah telak 0-3 dari Gimcheon Sangmu pada Minggu (5/10) yang merupakan kekalahan ke-13 musim ini bagi sang juara bertahan K League 1. STY dibuang Ulsan FC karena gagal membina komunikasi yang baik dengan pemain. Masalah komunikasi itu juga pernah terjadi saat STY melatih Timnas sehingga ia dipecat. Ulsan terjerembab di posisi ke-10 klasemen—tiga terbawah. Ironis? Lebih dari itu. Ini adalah tamparan keras bagi mereka yang masih percaya pada "daya magic STY".

Di Indonesia, STY pernah dielu-elukan sebagai penyelamat sepak bola nasional.  Tapi kini, di Korea Selatan, ia tak mampu bersaing di liga domestik. Kompetisi yang seharusnya jadi ladang pembuktian, justru memperlihatkan bahwa STY bukan lagi pelatih yang ditakuti.

Pemecatan ini menjadi pertanda  STY hanya mampu bersinar di panggung yang lebih kecil. Bahwa ketika tekanan dan ekspektasi di tanah sendiri meningkat, ia justru kehilangan arah.

Sudah waktunya publik Indonesia berhenti memuja masa lalu. STY bukan lagi juru selamat. Ia kini hanya pelatih yang gagal bersaing di liga sendiri. (*)

Esensi Monev Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik

Musfi Yendra

Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat

Padang(Sumbarkini.com)- Keterbukaan informasi publik telah menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), hak masyarakat untuk memperoleh informasi dijamin, dan badan publik diwajibkan menyediakan, melayani, serta mengumumkan informasi yang relevan bagi publik. 

Namun, implementasi keterbukaan informasi tidak cukup hanya diatur dalam norma hukum; pelaksanaannya perlu dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan agar tidak berhenti pada tataran administratif. Di sinilah pentingnya Monitoring dan Evaluasi (Monev) keterbukaan informasi bagi badan publik.

Secara sederhana, Monev merupakan instrumen untuk memastikan sejauh mana badan publik melaksanakan amanat UU KIP. Ia berfungsi mengukur tingkat kepatuhan, efektivitas layanan informasi, serta konsistensi pelaksanaan standar layanan. Melalui Monev, publik dapat melihat badan publik mana yang benar-benar terbuka dan mana yang masih perlu pembenahan. Monev juga menjadi alat introspeksi bagi pemerintah dalam memperbaiki kualitas layanan informasi serta menumbuhkan budaya transparansi di seluruh lini birokrasi.

Landasan hukum pelaksanaan Monev keterbukaan informasi cukup kuat. UU KIP mengatur hak masyarakat atas informasi dan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana. Turunannya, Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menetapkan pedoman rinci mengenai jenis informasi, tata cara permohonan, batas waktu pelayanan, serta peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 

Sementara itu, Perki Nomor 1 Tahun 2022  secara khusus mengatur mekanisme Monitoring dan Evaluasi, termasuk indikator penilaian, pengelompokan badan publik, serta penggunaan sistem digital e-Monev untuk mempermudah pelaporan dan pengawasan.

Dalam Perki 1/2022, Monev didefinisikan sebagai kegiatan terstruktur untuk memantau dan menilai pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara periodik. Kegiatan ini mencakup pengumpulan data, verifikasi, hingga publikasi hasil penilaian. Tujuannya tidak semata untuk memberikan peringkat, melainkan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan informasi publik. Dengan kata lain, Monev bukan ajang lomba prestasi, melainkan cermin untuk melihat sejauh mana badan publik telah menegakkan prinsip transparansi.

Esensi Monev bagi badan publik sangat jelas. Pertama, Monev memastikan kepatuhan terhadap UU KIP dan Perki yang berlaku. Kedua, ia meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga publik dalam penggunaan anggaran dan pengambilan keputusan. Ketiga, hasil Monev menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki layanan PPID, baik dari aspek sumber daya manusia, teknologi, maupun tata kelola informasi. Keempat, Monev memperkuat kepercayaan publik. Kelima, Monev juga mengukur komitmen, inovasi dan strategi badan publik secara berkelanjutan menjalankan keterbukaan informasi publik.

Masyarakat yang mendapatkan akses informasi dengan mudah akan lebih percaya pada lembaga pemerintah. Dan yang tak kalah penting, hasil Monev menjadi dasar dalam pemberian penghargaan maupun rekomendasi perbaikan bagi badan publik.

Secara teknis, pelaksanaan Monev biasanya menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder, analisis dokumen, wawancara, serta inspeksi situs atau kanal informasi publik. Indikator penilaian mencakup beberapa aspek, seperti ketersediaan daftar informasi publik, keterkinian konten website PPID, mekanisme pelayanan permohonan informasi, penanganan sengketa, serta inovasi dalam penyampaian informasi publik. Semakin lengkap dan aktif badan publik menyediakan informasi, semakin tinggi tingkat kepatuhannya.

Komisi Informasi (KI) Sumbar telah menjalankan Monev secara rutin. Telah 10 tahun KI Sumbar menggelar kegiatan Monev. Tahun 2025 ini mengikutkan 430 badan publik, dibagai ke dalam berbagai kategori—mulai dari OPD pemerintah provinsi, kabupaten/kota, BUMD/BUMNag, lembaga vertikal, yudikatif, BPS, KPU, Bawaslu, sekolah, perguruan tinggi, hingga pemerintahan nagari. 

Melalui sistem e-Monev, seluruh badan publik diwajibkan mengunggah data dan dokumen pendukung yang menunjukkan pelaksanaan keterbukaan informasi. Dari hasil penilaian, KI Sumbar memberikan predikat seperti Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif dan Tidak Informatif. Penganugerahan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menjadi pemicu bagi badan publik lain untuk berbenah.

Secara penilaian Monev yang dilaksanakan oleh KI Sumbar memiliki bobot yang detail: pendaftaran (10%), pengisian kuesioner (70%), presentasi (15%), dan visitasi (5%). Monev tahun 2025 ini telah memaskui tahap presentasi, diikuti sebanyak 128 badan publik yang lolos ke tahap ketiga ini.

Dari berbagai hasil Monev, ditemukan sejumlah persoalan yang perlu diperhatikan. Masih banyak badan publik yang belum memperbarui daftar informasi publik secara rutin. Beberapa PPID tidak memiliki SOP yang terdokumentasi dengan baik, dan ada pula yang belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal. 

Kelemahan lain terletak pada rendahnya pemahaman aparatur mengenai pentingnya keterbukaan informasi, yang berdampak pada keterlambatan pelayanan. Semua temuan tersebut menjadi catatan penting agar pemerintah daerah dan instansi terkait dapat melakukan pembenahan sistematis.

Agar pelaksanaan keterbukaan informasi berjalan lebih efektif, badan publik disarankan untuk memperkuat kapasitas PPID melalui pelatihan berkala, memperbarui konten informasi secara berkala, serta memastikan daftar informasi publik tersedia di website resmi. 

Penggunaan platform e-Monev juga harus dioptimalkan sebagai sarana dokumentasi dan pelaporan transparan. Selain itu, perlu dibangun mekanisme tindak lanjut atas hasil Monev setiap tahun agar perbaikan yang dilakukan bersifat berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.

Monev bukan sekadar kegiatan tahunan yang menilai siapa paling informatif, tetapi menjadi tolok ukur kematangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang terbuka. Keterbukaan informasi adalah hak publik yang harus dijaga, dan Monev adalah alat untuk memastikan hak tersebut benar-benar terpenuhi. 

Melalui komitmen bersama antara Komisi Informasi, badan publik, dan masyarakat sipil, keterbukaan informasi dapat menjadi budaya birokrasi yang sehat, membangun kepercayaan publik, serta memperkuat pondasi pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. (*)

TIM DOSEN UNHAN BERHASIL UNGKAP FENOMENA RIP CURRENT DENGAN TEKNOLOGI AI DI PANTAI DRINI YOGYAKARTA

Laporan: gentioharsono

Semarang(Sumbarkini.com)- Tim penelitian dosen Universitas Pertahanan RI yang dipimpin Kolonel Laut Dr. Gentio Harsono dari Fakultas Strategi Pertahanan berhasil mengidentifikasi anatomi permukaan Arus Balik atau sering dikenal dengan Rip Current di Pantai Drini Yogyakarta.

RIP Current di kawasan wisata Pantai Drini, Gunungkidul, Yogyakarta telah menyeret 13 pelajar SMP yang tengah laut saat bermain dan berenang di pantai Drini pada Selasa, 28/01/2025 lalu. Tiga pelajar ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dan satu korban lainnya ditemukan meninggal  sehari kemudian.

Kejadian wisatawan terseret akibat Rip Current sering terjadi di obyek wisata pantai di Selatan Jawa, terutama saat liburan sekolah tiba. Ini menegaskan pentingnya mitigasi risiko dan edukasi keselamatan bagi wisatawanakan bahaya  RIP current.

Langkah-langkah strategis seperti pemasangan rambu peringatan, peningkatan pengawasan petugas keselamatan pantai, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya arus laut ini harus menjadi prioritas guna meminimalkan korban jiwa di masa mendatang. 

Tim dosen yang anggotanya Dr. Martinus Dwi Nugroho dan Dr. Haposan Simatupang pada acara Pekan Ilmiah Tahunan Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (PIT ISOI) di Kampus Undip Tembalang Semarang Rabu, 08/10/2025, telah memaparkan keberhasiannya dalam identifikasi Rip Current menggunakan teknik Optical Flow untuk melihat pola arus yang menjauhi garis pantai dan teknik You Only Look Once (YOLO) Versi 8 untuk mendeteksi orang / pengunjung serta anatomi permukaan Rip Currentnya sendiri. 

Rip Current diidentifikasi berdasarkan pergerakan gelombang di pantai. yaitu memiliki ciri gelombang tenang di antara dua zona ombak pecah  Arus ini umumnya kuat dan terarah mengalir menjauhi pantai. Rip Current ditemukan  memanjang menegak dengan garis pantai, melewati zona selancar, dan melewati garis pecahnya ombak pantai. 

Guna melihat kemunculan fenomena Rip Current tersebut, dua buah kamera resolusi 2560x 1440 pixel dipasang pada tempat yang tinggi pada dua buah sisinya.   

Dari kedua teknik tersebut, hasilnya digabung dalam satu video yang dalam media sosial dikenal Face Recognition.  Validasi arus dilakukan dengan cara menghanyutkan pelampung merah dan berbendera merah yang dipantau menggunakan kamera yang telah dipasang. 

Penelitian dosen ini berhasil mengidentifikasi anatomi permukaan Rip Current di Pantai Drini yang terjadi setiap waktu dengan lebar dan panjang bentuk Rip Current berbeda beda dengan presisi hingga 95% (mAP: 0,95). Umumnya bentuk Rip Current akan melebar saat air pasang dan menyempit saat air surut. Kecepatan arus terpantau saat air surut tercatat 0,3-0,5 m/s terjadi pada poros utama Rip Current. 

Pada saat air laut surut umumnya terjadi antara Pukul 06.00 - 08.00 WIB, para wisatawan sering bermain dan mandi di pantai dengan  mencari tempat yang lebih dalam, yang berpotensi terseret ketengah akibat arus balik tersebut, seperti kejadian terseretnya 13 siswa tersebut. Meskipun larangan mandi telah di umumkan berulangkali oleh petugas Satlinmas Resque Istimewa Yogykarta.  

Diharapkan, hasil penelitian ini bisa menjadi alat peringatan dini bagi wisatawan akan datangnya bahaya Rip Current secara real time, guna mencegah adanya korban wisatawan hanyut. (**)

Penyandang Disabilitas pun Kini Bisa jadi Mitra Driver

Padang - Maxim, platform digital layanan transportasi online, menjadi pionir dalam menghadirkan program khusus bagi pengemudi disabilitas di Padang, Sumatera Barat dengan meluncurkan inisiatif bertajuk Drive For Inclusion. Program ini bertujuan untuk menarik dan mendukung penyandang
disabilitas agar dapat bergabung sebagai mitra pengemudi, sekaligus mendorong terciptanya peluang kerja yang lebih inklusif dan berdaya guna.

Ini untuk memberikan kesempatan memperoleh penghasilan bagi individu berkebutuhan khusus yang ingin tetap produktif. Melalui program ini, Maxim membuka kesempatan bagi siapa saja  yang ingin menambah penghasilan melalui layanan transportasi daring, sembari memberi kontribusi positif bagi masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen, Maxim memberikan keringanan berupa potongan komisi hanya 1% khusus bagi mitra pengemudi penyandang disabilitas. Juga tersedia dukungan harian yang mencakup bantuan registrasi, panduan navigasi, hingga penyelesaian kendala teknis. Maxim juga membentuk komunitas peer-support sebagai ruang berbagi pengalaman antar mitra pengemudi disabilitas.

Rachmat Ari Yarman selaku Kepala Subdivisi Maxim Padang, menegaskan  bahwa program ini menjadi langkah konkret dalam mendukung kemandirian penyandang disabilitas dan mendorong mereka untuk tetap berkontribusi dalam masyarakat.

“Sebagai aplikasi transportasi online on-demand, Maxim tak hanya menyediakan layanan praktis, tapi juga memberikan ruang bagi semua kalangan, termasuk teman-teman disabilitas, untuk menjadi bagian dari keluarga besar mitra pengemudi. Kami percaya bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk memberikan layanan yang aman dan berkualitas,” ujar Rachmat.

Salah satu mitra pengemudi disabilitas inspiratif yakni Rizqi Deza Perdana juga turut menyampaikan rasa terima kasihnya karena tetap bisa menjalani profesi pengemudi secara profesional meski memiliki
keterbatasan pada kakinya.

“Program ini sangat bermanfaat bagi kami. Saya tetap semangat bekerja, melayani pelanggan, serta mengikuti pelatihan dan edukasi yang disediakan. Dengan keahlian mengemudi dan dokumen berkendara yang lengkap, saya berkomitmen untuk melayani dengan aman dan tertib,” ungkap Rizqi.

Proses pendaftaran bagi calon mitra disabilitas mengikuti alur yang sama seperti pendaftar lainnya, namun diperlukan konfirmasi status disabilitas melalui kantor Maxim atau verifikasi foto di aplikasi. (*.elsi)

Dibuka Bunda PAUD, Ny. Nedia Fitri, Ratusan Guru PAUD Kabupaten Sijunjung Ikuti Bimtek.

SIJUNJUNG (Sumbarkini.com) - Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan Bimtek kiat jitu mendesain pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik bagi Pendidik PAUD se- Kabupaten Sijunjung. Kegiatan ini di laksanaakn di Gedung Pertemuan Pancasila Muaro Sijunjung selama 4 hari, yaitu pada Selasa sampai dengan Jum'at, 7  hingga 10 Oktober 2025.

Kegiatan ini dibuka langsung Bunda PAUD Kabupaten Sijunjung, Ny. Nedia Fitri Benny Dwifa pada Selasa, 7 Oktober yang diikuti 200 orang guru Paud se Kabupaten Sijunjung.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung, Puji Basuki, S.P, M.Ma  diwakili Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Delvianti Basri, SE, M.Pd menyebutkan, "Bimtek ini adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) guru paud dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik,"ujarnya.

Pemateri pada Bimtek ini adalah, dari BBPM Provinsi Sumbar, Iryasman, M,Pd, Kepala Sekolah TK Negeri 2 Sijunjung, Verawati, M.Pd, Kepala Sekolah PAUD Negeri Percontohan, Desfita Sari, M.Pd, Guru TK Pertiwi, Neldawati, M.Pd, dan Kepala Sekolah TK Negeri 1 Tanjung Gadang, Masdiyar.

Kegiatan ini juga dihadiri Kasi Kurikulum dan Penilaian serta Kasi Saranan dan Prasarana Bidang PAUD dan Pnf Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung dan Ketua PKG se Kabupaten Sijunjung. (Andri)

128 Badan Publik Sumbar Ikuti Tahapan Presentasi Monev Keterbukaan Informasi: Bukti Komitmen Transparansi Pemerintahan

Padang — Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) resmi memasuki tahapan presentasi dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025. Sebanyak 128 badan publik dijadwalkan mengikuti tahapan ini di Kantor Komisi Informasi Sumbar mulai Selasa, 7 Oktober hingga 16 Oktober 2025.

Ketua Monev KI Sumbar, Mona Sisca, menjelaskan bahwa tahap presentasi diikuti oleh badan publik yang berhasil masuk 10 besar di masing-masing kategori, atau yang meraih nilai di atas 70 poin pada penilaian sebelumnya. Setiap pimpinan badan publik melakukan presentasi langsung di hadapan para panelis yang terdiri dari Komisioner KI Sumbar — Musfi Yendra, Idham Fadhli, dan Mona Sisca — serta perwakilan eksternal, H.M. Nurnas.

“Hari ini presentasi untuk kategori pemerintah kabupaten dan kota yang dilakukan langsung oleh bupati serta wali kota. Terdapat 10 daerah yang lolos ke tahap ini, yaitu Kota Padang, Padangpanjang, Bukittinggi, Solok, Kabupaten Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Limapuluh Kota, Solok Selatan, dan Dharmasraya,” ungkap Mona Sisca.

Ia menambahkan, pada hari pertama pelaksanaan Monev, sembilan kepala daerah hadir langsung untuk memaparkan capaian keterbukaan informasi di daerahnya. Total terdapat 16 badan publik yang menjalani sesi presentasi hari itu.

“Panelis sangat mengapresiasi antusiasme pimpinan badan publik yang hadir. Kehadiran mereka menjadi bukti nyata komitmen terhadap keterbukaan informasi publik,” jelas Mona.

Selain kategori pemerintah daerah, Monev KI Sumbar juga melibatkan beragam kategori lain, seperti nagari, BUMD, instansi vertikal (Bawaslu, KPU, BPS, Kanwil Kemenag, Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan, Kanwil BPN, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Agama), serta kategori OPD Pemprov, rumah sakit, DPRD Sumbar, dan lembaga pendidikan baik perguruan tinggi maupun sekolah.

Hasil akhir Monev Keterbukaan Informasi Publik ini nantinya akan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.(*)

Ketua TP PKK Kabupaten Sijunjung Dukung Program Bangga Kencana Kementerian Kependudukkan dan Pembangunan Keluarga

Ketua TP PKK Kabupaten Sijunjung, Ny. Nedia Fitri Benny Dwifa saat menjadi Narasumber di Kegiatan Ketahanan Keluarga berbasis Poktan di Kecamatan Lubuk Tarok pada Senin 6 Oktober 2025. 

SIJUNJUNG (Sumbarkini.com) - Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sijunjung Ny. Nedia Fitri Benny Dwifa mendukung sepenuhnya program Bangga Kencana, hal ini disampaikan disaat menjadi nara sumber kegiatan Ketahanan Keluarga berbasis Poktan di Kecamatan Lubuk Tarok pada Senin 6 Oktober 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) menitik beratkan pada pentingnya Kesehatan Mental Remaja. Tema ini disampaikan untuk meng antisipasi terjadinya Pernikahan diusia anak tanpa perencanaan pernikahan yang matang. 

Acara ini dibuka Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diwakili Sekretaris Dinas Hendri Nurka,S.Sos,M.Si yang mengatakan Ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan (Poktan) adalah kegiatan yang dilakukan di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan masyarakat dalam membangun keluarga yang tangguh dan berkualitas, khususnya melalui berbagai kegiatan kelompok seperti BKB, BKR, BKL, dan UPPKA. 

Tujuannya adalah memperkuat fungsi keluarga, meningkatkan kesejahteraan, dan mewujudkan generasi yang tangguh melalui pembinaan dan penyebarluasan informasi yang tepat sasaran.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Camat Lubuk Tarok Julharya Adrika, S.STP dan  Ketua TP PKK Kecamatan Ny. Yossa Julharya serta perwakilan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk tarok dipandu Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Pembangunan Keluarga Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nuswita, S.Keb, MM.(HN)

Fadly Amran Tegaskan Komitmen Jadikan Padang Kota Informatif, Dorong Kritik Publik untuk Pemerintahan Transparan

Padang – Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan komitmennya untuk menjadikan Kota Padang sebagai kota informatif secara nasional. Hal ini disampaikan dalam acara pelantikan pengurus Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang yang digelar di Gedung Youth Center Bagindo Aziz Chan, Senin (6/10/2025).

Acara pelantikan ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, di antaranya Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Ketua PJKIP Sumbar Almudazir, Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Musfi Yendra, serta Ketua Penasehat PJKIP Padang Syamsurizal, yang juga mantan Ketua KI Sumbar. Dalam pelantikan tersebut, Yuliadi Chandra resmi ditetapkan sebagai Ketua PJKIP Padang, didampingi Arif Budiman Effendi sebagai Sekretaris dan Sri Taufik sebagai Bendahara.

Dalam sambutannya sebagai keynote speaker, Fadly Amran menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kunci dari pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia menyebut, Pemko Padang bersama seluruh perangkat daerah berkomitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

“Saya bersama seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah berkomitmen menjadikan Kota Padang sebagai kota informatif. Komitmen ini sejalan dengan semangat transparansi publik yang menjadi misi utama pemerintahan kami,” ujar Fadly Amran.

Ia menambahkan, upaya mewujudkan Padang sebagai kota informatif tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi aktif antara pemerintah, jurnalis, komunitas, dan masyarakat luas, termasuk organisasi seperti PJKIP.

“Tanpa keterlibatan publik dan rekan-rekan jurnalis, program yang disusun pemerintah tidak akan berjalan maksimal,” jelas Fadly.

Lebih lanjut, Fadly Amran menegaskan bahwa kritik publik merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan terbuka. Ia mendorong masyarakat untuk berani memberikan masukan terhadap setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah.

“Kita ingin setiap langkah yang dilakukan pemerintah mendapat penilaian langsung dari masyarakat. Kritik yang konstruktif menjadi bahan bakar bagi kami untuk terus memperbaiki diri menuju pemerintahan yang transparan,” tegasnya.

Acara pelantikan dan diskusi publik yang digelar PJKIP Kota Padang ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan insan pers. Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat keterbukaan informasi publik semakin tumbuh di Kota Padang.

Dengan dukungan dari jurnalis dan organisasi yang fokus pada keterbukaan informasi, Padang diharapkan dapat menjadi contoh daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel di Indonesia.(**)

Padang Informatif dan Komisi Informasi Kota Padang; Apakah Bisa?

Musfi Yendra

Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat

Padang- Judul tulisan ini saya ambil dari tema diskusi dalam rangka pelantikan Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang yang dilaksanakan pada Senin, 6 Oktober 2025. Bagi saya tema ini menarik dan menantang. Sehingga saya tindaklanjuti dalam bentuk gagasan.

Keterbukaan informasi publik merupakan pilar penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Prinsip ini menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh badan publik. 

Dalam konteks tersebut, Kota Padang memiliki potensi besar untuk menjadi _role model_ keterbukaan informasi di Sumatera Barat. Sebagai ibu kota provinsi, Padang memiliki sumber daya manusia, infrastruktur, dan tingkat literasi masyarakat yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain. 

Namun, hingga kini, kota ini belum memiliki Komisi Informasi (KI) di tingkat kota yang secara khusus menangani sengketa informasi publik. Pertanyaannya, mungkinkah Padang menjadi kota informatif sekaligus memiliki Komisi Informasi sendiri?

Keterbukaan informasi publik di Indonesia diatur secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini menjadi dasar bagi setiap badan publik untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, kecuali informasi yang bersifat rahasia sesuai ketentuan hukum. Dalam pelaksanaannya, dibentuklah Komisi Informasi di tingkat nasional dan provinsi untuk menyelesaikan sengketa informasi. 

Namun, dalam semangat otonomi daerah, pembentukan lembaga serupa di tingkat kota juga dimungkinkan sesuai kebutuhan lokal dan karakteristik wilayah. Selain UU KIP, terdapat Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Perki No. 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik. 

Dua regulasi ini menjadi acuan penting untuk mengukur sejauh mana badan publik, termasuk pemerintah daerah, telah melaksanakan kewajibannya dalam menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Di tingkat daerah, Sumatera Barat termasuk provinsi yang progresif dalam hal kebijakan keterbukaan informasi. Pemerintah daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Perda ini menjadi payung hukum pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tata kelola keterbukaan informasi publik di tingkat daerah. 

Dengan regulasi ini, setiap kabupaten dan kota, termasuk Padang, diharapkan memperkuat kebijakan lokalnya melalui Peraturan Wali Kota/Kabupaten atau Rencana Aksi Daerah (RAD) Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam beberapa tahun terakhir, Komisi Informasi Sumatera Barat secara rutin melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap badan publik di provinsi ini. Dari hasil Monev tersebut, Kota Padang berhasil masuk dalam kategori “Menuju Informatif” pada tahun 2023 dan 2024. Capaian ini merupakan langkah positif yang menunjukkan adanya komitmen pemerintah kota terhadap keterbukaan informasi publik. 

Predikat Informatif sendiri bukan sekadar penghargaan, tetapi mencerminkan sejauh mana badan publik mampu menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan informasinya.

Beberapa indikator utama dalam penilaian Monev meliputi ketersediaan regulasi dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), kelengkapan informasi publik yang tersedia, inovasi pelayanan informasi, digitalisasi sistem informasi publik, serta kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat. 

Jika kelima aspek ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, bukan tidak mungkin Kota Padang segera mencapai predikat sebagai kota informatif dan menjadi panutan bagi daerah lain di Sumatera Barat.

Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan satu langkah kelembagaan penting, yakni pembentukan Komisi Informasi Kota Padang. Kehadiran lembaga ini akan memberikan banyak manfaat strategis. _Pertama,_ penyelesaian sengketa informasi publik di tingkat kota akan menjadi lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan konteks lokal. 

_Kedua,_ lembaga ini dapat memperkuat implementasi UU KIP di seluruh badan publik kota, mulai dari dinas, BUMD, rumah sakit, hingga kelurahan. 

_Ketiga,_ KI Kota Padang akan memperluas ruang partisipasi masyarakat dan memperkuat budaya transparansi di lingkungan pemerintahan daerah.

Secara hukum, pembentukan KI Kota Padang dimungkinkan melalui prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU KIP. Komisi Informasi provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. 

Pemerintah kabupaten/kota memiliki ruang untuk membentuk Komisi Informasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pembentukan KI Kota Padang dapat dilakukan melalui Peraturan Wali Kota atau bahkan Peraturan Daerah jika diperlukan dasar hukum yang lebih kuat.

Untuk mewujudkan Padang sebagai kota informatif, perlu strategi yang terarah dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang bisa diterapkan adalah Dukungan, Inovasi, Integrasi, dan Transformasi. Dukungan berarti komitmen politik dari wali kota dan DPRD untuk memastikan adanya anggaran dan sumberdaya manusia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang memadai. 

Inovasi mencakup pengembangan sistem digital informasi publik berbasis _open data_ agar masyarakat dapat mengakses data dengan mudah. Integrasi menekankan sinergi antar-OPD agar informasi publik tersaji secara utuh dan tidak terfragmentasi. 

Sementara Transformasi adalah puncak dari upaya ini, yakni pembentukan Komisi Informasi Kota Padang sebagai lembaga independen yang memastikan keterbukaan informasi berjalan secara berkelanjutan.

Jalan membentuk KI Kota Padang tidak dapat dilepaskan dari dukungan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah kota berperan menyiapkan kebijakan dan dukungan anggaran, media lokal menjadi mitra strategis dalam publikasi dan kontrol sosial, masyarakat sipil serta LSM melakukan advokasi dan edukasi publik, sementara akademisi berkontribusi melalui riset dan kajian ilmiah. Di sisi lain, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dapat memberikan asistensi teknis dan supervisi dalam proses pembentukan KI Kota Padang.

Menjadi Padang Informatif bukan hanya soal meraih predikat, melainkan membangun budaya pemerintahan terbuka yang berpihak kepada masyarakat. Keterbukaan informasi merupakan pondasi untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat demokrasi lokal. 

Oleh karena itu, pembentukan Komisi Informasi Kota Padang bukanlah wacana semata, tetapi langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan. Dengan kolaborasi semua pihak—pemerintah, media, masyarakat sipil, dan akademisi—Padang dapat mewujudkan cita-cita sebagai kota yang informatif, inklusif, dan inovatif. (**)

Berhasil Meraih Juara Umum III di Porsenijar Limapuluh Kota, 2 Orang Kontingen PGRI Kabupaten Sijunjung Wakili Sumbar di Tingkat Nasional..

LIMAPULUH KOTA (Sumbarkini.com) - Kontingen PGRI Kabupaten Sijunjung berhasil meraih juara Umum III pada Pekan Olahraga, Seni dan Pembelajaran (Porsenijar) Tingkat Sumatera Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Limapuluh Kota pada Jum'at hingga Minggu, 3 - 5 Oktober 2025.

Ketua Kontingen PGRI Kabupaten Sijunjung, Carly Marlinton, S. Pd didampingi Ketua PGRI Kabupaten Sijunjung, Saiful Husen saat setelah penutupan acara tersebut mengucapkan puji dan syukur atas prestasi yang telah diraih olah Kontingen PGRI Kabupaten Sijunjung.

"Alhamdulillah, Dengan moto "Pergi Gembira, Pulang Bahagia" Kontingen PGRI Kabupaten Sijunjung berhasil meraih Juara Umum III pada Porsenijar tahun 2025 di Kabupaten Limapuluh Kota. Ini semua berkat dukungan dan doa dari semua pihak, "ujar Carly pada Minggu 5 Oktober 2025 malam.

Hasil juara Umum III ini lanjutnya, melalui perolehan 2 medali emas dari cabang tenis meja tunggal putra yang diraih oleh Irmen  Kusnedi (Guru SMKN 8 Sijunjung) dan menyanyi solo putra diraih oleh Farid Andika (guru SLB Aisyiyah), 1 medali perak dari cabor tenis meja tunggal putri yang diraih oleh Metri (Guru SLB Aisyiyah) dan 1 medali perunggu dari cabor bola volly putri dengan pelatih Rahma Novita (Guru SDN 29 Muaro).

"Dengan hasil tersebut, 2 orang kontingen dari PGRI Kabupaten Sijunjung yang berhasil meraih medali emas atas nama Farid Andika dan Irmen Kusnedi juga akan mewakili Sumatera Barat ke Porsenijar Tingkat Nasional di Provinsi Jawa Barat bulan November mendatang,"ujar Charly Marlinton.

Sementara meraih juara Umum 1 Pada Porsenijar tersebut tambah Carly adalah kontingen tuan rumah Kabupaten Lima Puluh Kota yang meraih 4 medali emas, 1 perak dan 2 perunggu, disusul oleh Kontingen dari Kota Bukittinggi dengan meraih 2 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu, serta Kabupaten Sijunjung dengan perolehan 2 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu.

Keberhasilan ini, kata Saiful Husen, menjadi bukti bahwa semangat dan dedikasi para guru di Sijunjung tidak hanya tercermin di ruang kelas, tetapi juga di arena olahraga dan seni. “Kami bangga dengan perjuangan seluruh peserta. Prestasi ini akan menjadi penyemangat bagi PGRI Sijunjung untuk terus berkarya dan berprestasi di ajang-ajang berikutnya,” tegasnya.

Ajang Porsenijar sendiri menjadi wadah bagi tenaga pendidik dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat untuk menyalurkan bakat di bidang olahraga, seni, dan pembelajaran. Selain memperkuat solidaritas antaranggota PGRI, kegiatan ini juga menjadi momentum menumbuhkan semangat sportivitas serta meningkatkan kualitas dan kreativitas guru di Sumatera Barat.(Andri)

In sya Allah Pelantikan Pengurus PJKIP Padang 2025 - 2027 dihadiri Wako Fadly Amran, Ini Kata Sekretaris PJKIP Sumbar

Padang(Sumbarkini.com) - Kepengurusan Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang Masa Bakti 2025- 2027 bakal diumumkan di gedung Bagindo Azis Chan Youth Center, Senin, 6 Oktober 2025

Zontra Volta Sekretaris PJKIP Sumbar bakal membacakan SK Sususan Pengurus PJKIP Kota Padang Masa Bakti 2025- 2027.

"Saya tidak dapat berkomentar banyak, teman - teman sampai ketemu diacara ya," ujar Zontra Volta sembari tersenyum, di ruang kerjanya, di Padang, Sabtu, 4 Oktober 2025.

Selain agenda pelantikan pengurus PJKIP Kota Padang, bakal ada agenda seru dan menarik.

PJKIP Kota Padang menggelar Diskusi Publik dengan tema "Padang Informatif dan Komisi Informasi Kota Padang, Apakah Bisa?

Diskusi bakal hangat dan menarik, karena menghadirkan Wali Kota Padang Fadly Amran, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Ketua KI Sumatera Barat Musfi Yendra, Ketua PJKIP Sumbar Almudazir , Syamsu Rizal Ketua Penasehat PJKIP Kota Padang, dengan moderator sangat berpengalaman di dunia keterbukaan Informasi Publik Novrianto (Ketua FWP Sumbar).

Untuk diketahui Ketua PJKIP Kota Padang Yuliadi Chandra, Sekretaris Arif Budiman Effendi dan Bendahara Sri dengan dipenuhi skuad kepengurusan bakal diisi tokoh- tokoh pers luar biasa di Kota Padang. (Relis)

Melon Hidroponik, Solusi Pertamina Patra Niaga Sumbagut di Teluk Kabung

Padang – Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) melalui Integrated Terminal Teluk Kabung kembali menegaskan komitmennya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Ring 1-nya. Bersama Kelompok Tani Muda TeKaTe Farm, Pertamina melaksanakan panen perdana melon hidroponik di Koto Teluk Kabung Tengah pada Jumat, 3 Oktober 2025.

Program pertanian modern ini dirancang untuk memberikan peluang usaha baru yang bernilai ekonomis sekaligus memperkenalkan praktik pertanian ramah lingkungan kepada masyarakat. Melalui metode hidroponik, masyarakat dapat menanam melon berkualitas premium tanpa bergantung pada lahan yang luas. Hasil panen yang memiliki nilai jual tinggi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani sekaligus membuka akses pasar baru.

Wakil Wali Kota Padang, Bapak H. Maigus Nasir, M.Pd., turut hadir dan memberikan apresiasi dalam kegiatan panen ini. Beliau menyampaikan, “Luar biasa ada kegiatan agrowisata melon berkualitas premium yang dikelola secara higienis dan bersih oleh Kelompok Tani Muda TeKaTe Farm. Hal ini menjadi inovasi baru dan kreativitas baru untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Terima kasih kepada Pertamina yang telah berkontribusi dalam pembinaan dan pembiayaan kepada usaha melon hidroponik. Semoga usaha binaan Pertamina ini semakin sukses dan bermanfaat bagi masyarakat.”

Deden Suhermat selaku Integrated Terminal Manager Teluk Kabung juga menegaskan, “Kami percaya bahwa program melon hidroponik ini bukan hanya sekadar budidaya pertanian, tetapi sebuah terobosan yang mampu meningkatkan nilai ekonomi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Kami berharap masyarakat Teluk Kabung Tengah dapat merasakan manfaat langsung dari inovasi ini.”

Fahrougi Andriani Sumampouw selaku Communication, Relations & CSR Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menambahkan, “Melalui program ini kami ingin memastikan bahwa keberadaan Pertamina di wilayah operasional juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Hidroponik menjadi simbol transformasi masyarakat menuju pertanian modern yang ramah lingkungan dan bernilai tambah. Kami berharap model ini dapat direplikasi di daerah lain sehingga manfaatnya semakin luas.”

Respon positif juga datang dari Kelompok Tani Muda TeKaTe Farm yang diwakili oleh Zaky. Ia menyampaikan, “Melalui pelatihan hidroponik yang diberikan, kami mendapatkan ilmu baru yang praktis sekaligus modern. Kini kami tidak hanya sekadar menanam, tetapi juga mengelola usaha dengan lebih profesional. Saya merasa lebih percaya diri untuk mandiri sekaligus mengembangkan usaha pertanian ini, bahkan mulai membuka peluang pasar baru.”

Program ini juga selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, Tujuan 2 Tanpa Kelaparan, dan Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Ke depannya, diharapkan melalui program melon hidroponik ini dapat tercipta model pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian modern yang dapat direplikasi di wilayah lain, sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan oleh masyarakat. (Y)

Bupati Sijunjung Sambut Kunjungan Kapolda Sumatera Barat di Mapolres Sijunjung.

SIJUNJUNG ( Sumbarkini.com) - Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si Sutan Gumilang menghadiri acara prosesi penyambutan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA beserta istri dan rombongan di mapolres Sijunjung pada Kamis 2 Oktober 2025.

Dalam penyambutan tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, Rengga Wana Putra, SM, Kajari Sijunjung, Rina Idawani , SH.CN.MM. Dandim 0310/SS, Letkol Czi. Joko Stradona, S.T., Ketua Pengadilan Negeri Muaro, Yudith Wirawan, S.H.,M.H. dan Kapolres Sijunjung, AKBP Willian Harbensyah, S.I.K., M.H., beserta jajaran.

Setelah prosesi penyambutan Kapolda beserta istri dan rombongan, Bupati Sijunjung bersama unsur forkopimda melanjutkan acara temu ramah bersama Kapolda di Aula Mapolres tersebut.

Dikesempatan itu, Bupati Sijunjung menyampaikan rasa hangat dan hormat atas kedatangan Kapolda Sumbar di Kabupaten Sijunjung ranah lansek manih negeriku tercinta. Ia berharap kunjungan ini dapat memberikan kesan positif serta membawa dampak baik bagi kemajuan daerah.

“Selamat datang Bapak Kapolda Sumbar, Irjen Pol Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA beserta istri dan rombongan di Kabupaten Sijunjung, Semoga nyaman dan bisa menikmati keindahan alam di sini ” ujar Bupati  Benny. (Prokopim)

Bupati Benny Dwifa Lepas Keberangkatan Kontingen PGRI Kabupaten Sijunjung Menuju Porsenijar Tingkat Sumbar di Limapuluh Kota.

SIJUNJUNG (Sumbarkini.com) - Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, S.STP, M.Si Sutan Gumilang didampingi Ketua TP PKK sekaligus Bunda Guru Kabupaten Sijunjung, Ny. Nedia Fitri Benny Dwifa melepas secara resmi keberangkatan Kontingen PGRI Kabupaten Sijunjung menuju Pekan Olahraga, Seni dan Pembelajaran (Porsenijar) Tingkat Sumatera Barat.

Keberangkatan kontingen PGRI yang dilepas oleh Bupati Benny Dwifa di Rumah Dinas bupati tersebut pada Kamis 2 Oktober 2025 ini akan mengikuti Porsenijar Tingkat Sumbar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota selama 3 hari, yaitu dari hari Jum'at sampai dengan Minggu, 3 - 5 Oktober 2025.

Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir

Dalam sambutannya Bupati Benny Dwifa mengatakan, "Dalam mengikuti Porsenijar ini, Bapak dan Ibu kontingen PGRI akan mewakili Kabupaten Sijunjung dikancah tingkat Sumbar, oleh karena itu jaga nama baik Kabupaten Sijunjung. Semoga nantinya kita diberi keberkahan hendaknya,"ujar Benny.

Bupati juga berpesan agar Kontingen PGRI selalu menggali potensi yang ada dan memberikan penampilkan yang terbaik buat Kabupaten Sijunjung.

"Selamat bertanding, dan jangan lupa jaga kesehatan dan kekompakan. Kami doakan semoga selamat pergi dan pulang kembali kerumah masing masing dengan membawa prestasi ,"pesan Bupati Benny.

Ketua Kontingen PGRI Kabupaten Sijunjung, Carly Marlinton, S.Pd.

Sementara itu, Ketua Kontingen PGRI Kabupaten Sijunjung, Carly Marlinton. S.Pd didampingi Ketua PGRI Kabupaten Sijunjung, Saiful Husen mengatakan, dalam mengikuti Porsenijar tahun 2025 ini, PGRI Kabupaten Sijunjung membawa kontingen sebanyak 88 orang yang terdiri dari 70 orang atlit dan 18 orang pendamping, pelatih dan ofisial.

"Alhamdulillah pada Posenijar tahun ini, dari 9 cabang lomba yang akan digelar, kita akan  mengikuti semuanya,"ujar Carly yang akarab disapa Kak Anton tersebut.

Ke 9 cabang lomba tersebut lanjut Kak Anton, diantaranya pada Cabang Olah Raga akan mengikuti lomba Bulu Tangkis, Bolla Volly, Tenis Meja dan Catur. Sementara dari Seni akan mengikuti lomba paduan suara, solo song, dan tari tunggal. Dan pada pembelajaran akan mengikuti lomba video pembelajaran dan konten kreator.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah, Bunda Guru, PDAM, Bank Nagari dan donatur lainnya atas bantuan, suport dan dukungannya kepada Kontingen PGRI Kabupaten Sijunjung. Dengan suport dan dukungan ini semua, mudah mudahan sesuai dengan target kita yaitu, Pergi Gembira dan Pulang Bahagia,"harap Kak Anton. (Andri)