98 Persen Siap, Fase VII Pasar Raya Padang Ditunggu Penuh Harap

Padang (sumbarkini.com) - Dengan lantai keramik sekelas hotel dan dilengkapi tangga eskalator, bangunan mewah pusat perbelanjaan yang berada di kompleks pasar raya Padang ini akan segera beroperasi. Diprediksi, pusat pembelanjaan modren Fase VII Pasar Raya Padang tersebut akan tuntas pada awal Oktober 2024 ini.


Fakta di lapangan, menunjukkan bahagian dalam gedung terlihat jaringan listrik serta lampu penerangan telah ready, tangga eskalator telah berfungsi. Kios-kios pun telah dilengkapi dengan rolling door, serta bahagian lantai telah dilapisi keramik. Sementara pada bahagian luar gedung, pekerjaan terkonsentrasi pada lapangan parkir.


Koordinasi secara intens yang dilakukan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat (BPPW Sumbar), selaku ujung tombak perpanjangan tangan dari pusat (Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR) telah menunjukkan hasil yang maksimal pada kegiatan tersebut. Bangunan baru fase VII ini terdiri dari tiga lantai.


Saat ini progres pelaksanaan pembangunan Pasar Raya Padang fase VII ini telah berada pada posisi di atas 98 %. Sebagaimana disampaikan oleh QHSE Manager PT. Adhi Persada Gedung (APG), Guruh Indarto. "Capaian progres pembangunan saat ini berada pada posisi 98,2%," ujar Guruh Indarto, bbeberapa Waktu lalu.


Guruh Indarto menjelaskan, terkait muatan gedung, bangunan Fase VII Pasar Raya Padang ini memiliki tiga lantai, dengan 304 ruang kios, 650 stan/lapak. Lahan parkir pada bangunan baru Fase VII Pasar Raya Padang ini mampu menampung 122 kendaraan roda empat dan 144 kendaraan roda dua (motor).


Sementara itu pedagang yang sebelumnya berjualan di Fase VII, saat ditemui di kawasan relokasi seperti tidak sabar ingin segera pindah ke gedung baru tersebut. "Semoga kami bisa pindah secepat mungkin," ungkap Rayda.

Dia berharap semoga fasilitas yang nyaman tersebut bisa membawa berkah bagi para pedagang. "Karena kenyamanan para pembeli akan berdampak pada omset kami para pedagang," sebutnya.


Sebagaimana diketahui, gedung baru pusat pembelanjaan ini memiliki luas  9.320 Meter persegi, yang diprediksi mampu menampung sekitar 1.243 pedagang. Dan dalam pelaksanaannya, pembangunan gedung ini tertuang dalam kontrak kerja tahun jamak (Multi Years Contract) APBN 2023 - 2024, yang dilaksanakan oleh PT Adhi Persada Gedung selaku kontraktor pelaksana, dan PT.Deta Decon selaku supervisi. (*)

Senator Asal Lampung, Puji Kinerja Ketua DPD RI Periode 2019-2014

JAKARTA (sumbarkini.com) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Lampung, Bustami Zainuddin menilai Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, sudah melakukan upaya yang seharusnya DPD lakukan untuk membela dan mengagregasikan kepentingan daerah dan masyarakat. Hal itu diungkapkannya, di Jakarta, Minggu 29 September 2024.

“Saya obyektif saja. Sekarang banyak muncul wacana dan gagasan bagaimana seharusnya DPD berperan. Lho bukannya lima tahun ini justru DPD sangat menonjol sebagai rumah besar masyarakat semua lapisan. Bahkan banyak persoalan terkait kepentingan daerah yang tersumbat, selesai dalam lima tahun ini,” ungkap Bustami.

Bustami menegaskan karakteristik LaNyalla yang bergerak cepat, terbuka dan tidak menunda pekerjaan, terbukti dapat menyelesaikan beberapa persoalan. Ketua DPD periode 2019-2024 tersebut juga menempuh beberapa terobosan dalam menyuarakan kepentingan daerah. Salah satunya adalah dengan melaporkan langsung kepada Presiden.

Dia mencontohkan, saat pembangunan Sirkuit Mandalika, ada beberapa kendala lintas sektor, tapi dapat diselesaikan dengan mempertemukan semua stakeholder yang difasilitasi Ketua DPD. Begitu pula kendala perubahan status sembilan kampus IAIN menjadi UIN, yang sudah berlangsung menahun, juga dapat diselesaikan dalam forum antar stakeholder yang tidak sampai satu jam pertemuan.

“Aduan petani sawit rakyat, tentang dana peremajaan sebesar 30 juta rupiah yang dinilai kurang, juga langsung ditindaklanjuti dengan mempertemukan BPD-PKS, kemenkeu dan asosiasi petani sawit rakyat. Alhamdulillah sekarang sudah jadi 60 juta rupiah sesuai permintaan petani,” ujarnya.

Begitu juga problem puluhan tahun lainnya. Surat Ijo di Kota Surabaya juga sudah progress di kementerian ATR/BPN untuk solusinya. Begitu pula guru honorer di Jatim, sekitar 5000 guru berhasil diperjuangkan menjadi PPPK. “Sampai mereka menerbitkan buku tentang perjuangan Pak Ketua. Ini nyata dan konkret,” urai mantan Bupati Way Kanan, Lampung itu.

Bustami juga menyorot kinerja Nono Sampono selama menjadi Pimpinan DPD RI, yang aktif memfasilitasi penyelesaian berbagai konflik agraria dan antar pemerintah daerah. Termasuk menyelesaikan sengketa ganti rugi tanah pembangunan Blok Masela, Agustus 2022 lalu. Selain itu, Nono juga tercatat memfasilitasi penyelesaian sengketa pajak air permukaan antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Pemerintah Provinsi Papua.

“Bahkan RUU tentang Daerah Kepulauan, yang muaranya tentang keadilan fiskal, untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat kepulauan yang selama ini kurang perhatian, juga diinisiasi oleh Pak Nono. Itu semua sudah dilakukan. Kok sekarang baru menjadi wacana dan jargon kampanye. Obyektif saja lah,” ungkapnya.

Seperti diketahui, DPD RI akan menghelat sidang paripurna dengan agenda pemilihan paket pimpinan yang direncanakan pada 1 Oktober 2024 petang. (*)

Juallah Gagasan Itu Lagi

Oleh Miko Kamal
(Advokat dan Ketua DPC Peradi Padang)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat sudah selesai mengundi, Senin 23/9/2024. Pasangan Gubernur/Wakil Gubernur Mahyeldi - Vasco Ruseimy dapat nomor urut 1. Nomor 2 diberikan kepada pasangan Epyardi Asda - Ekos Albar.

Hari ini (Rabu, 25/9/2024), kampanye dimulai. Saatnya kedua pasangan calon mulai menjual mimpi. Tentu mimpi yang bisa diwujudkan, bukan sekadar mimpi penghias tidur saja.

Secara teknis, jualan mimpi diawali dengan merumuskan dan memberi tahu visi dan misi mereka. Selanjutnya didetailkan dalam bentuk rencana program kerja yang beberapa diantaranya ditetapkan sebagai program unggulan (Progul).

Progul tidak perlu banyak. Beberapa saja, tapi menarik hati para pemilih. Saya mencatat beberapa hal yang jadi perhatian itu, yaitu ragam masalah yang eksis di muka publik, baik fisik maupun non-fisik.

Terkait fisik, berikut adalah beberapa hal yang sering membetot perhatian publik: Stadion Utama (main stadium) Sumatera Barat yang belum juga selesai-selesai, Kawasan GOR H Agus Salim yang stagnan dan cenderung semraut, Jalan Pantai Padang menuju Bandara Internasional Minangkabau yang terbengkalai, Gedung Kebudayaan yang mangkrak, Jalan Lintas Payakumbuh - Lintau yang rusak parah, Jalan Tol Padang - Pekanbaru yang belum jelas kelanjutan penyelesaian tanahnya, macet di Pasar Koto Baru di hari pekan, Simpang Padang Lua yang jadi bottle neck dan Kelok 9 yang tidak terurus.

Masalah terkait non-fisik yang sering jadi isu-isu hangat di ruang publik adalah tentang maraknya tawuran antar-pelajar dan antar-pemuda, perilaku menyimpang LGBT, soal sebagian besar masyarakat yang tidak terbiasa hidup bersih, mahalnya kenyamanan (seperti parkir liar atau tukang palak di spot wisata) bagi wisatawan, maraknya tindakan amoral seperti pelecehan seksual dan pemerkosaan serta kekerasan terhadap perempuan dan anak lainnya.

Beberapa isu di atas bisa dipertimbangkan pasangan calon jadi Progul, di samping isu-isu strategis lainnya.

Menjual mimpi berbeda dengan menjual kecap. Yang satu (menjual mimpi) dapat diukur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sederhananya, menjual mimpi adalah berjanji kepada rakyat bahwa jika kelak terpilih semua isu-isu strategis dan penting itu akan diselesaikan dalam waktu yang dijanjikan.

Menjual kecap asal beroyak saja. Tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi diukur-ukur dengan ukuran kuantitatif dan kualitatif.

Dalam pandangan pragmatisme politik yang berlaku hari ini, jualan gagasan mungkin tidak terlalu menarik bagi sebagian besar orang. Jualan gagasan kalah saing dengan jualan sembako sembako dan jilbab gratis serta pemberian uang kontan.

Meski begitu, pemimpin serupa calon gubernur/wakil gubernur tidak boleh menyerah. Apapun rintangannya, jualan gagasan harus dilakukan. Itu tanggung jawab hukum kedua pasangan Gubernur/Wakil Gubernur dalam mencerdaskan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Yang bertanggung jawab menjual gagasan tidak hanya pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur saja. Semua orang yang terlibat dalam tim pemenangan kedua pasangan juga menanggung beban itu.

Tim pemenangan mesti memastikan bahwa mereka bukanlah sekadar penjual isu-isu remeh yang tidak mencerdaskan rakyat. Misal, menjual ketidakhadiran para isteri pasangan calon dalam sesi pencabutan nomor urut sebagai bahan agar rakyat berpandangan negatif terhadap pasangan dimaksud.

Ayo, juallah gagasan itu lagi, agar rakyat tidak terbeli kucing dalam karung pada tanggal 27 November nanti.  (*)

Hendri Hidayat Bakal Permudah Akses Modal dan Dukung Pelaku Usaha Perempuan

Padang (sumbarkini.com) - Pelaku usaha kecil dan menengah pasti sangat mengharapkan akses permodalan dan pemasaran untuk menopang keberlanjutan usaha mereka. Apalagi pinjaman tersebut tanpa bunga pula. Makanya, Program Simamak Hebat dan WRSE yang diapungkan oleh Calon Wakil Walikota Padang Hidayat, SS., MH, menjadi harapan mereka.   

Harapan ini diungkapkan Uci mewakili puluhan ibu-ibu yang ikut kampanye tatap muka dan dialogis dengan Hidayat, di Kelurahan Banuaran Lubuk Begalung, Sabtu, 28 September 2024. Di Hari yang sama, pasangan ini berkabar pula tentang program prioritas Hendri-hidayat berupa bantuan peralatan berusaha bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) di kawasan Aur Duri.

"Kami yo sabana harok Apak Hendri Hidayat tapiliah Pilkada Padangko supayo Simamak Hebat dan WRSE bisa kami dapek an (Kami benar benar berharap Bapak Hendri-Hidayat terpilih pada Pilkada ini agar program Simamak Hebat dan WRSE bisa kami dapatkan, red)," kata Uci menanggapi penjelasan Hidayat terkait program unggulan pasangan tersebut.

Apa yang disampaikan Uci mewakili rekan-rekannya, para pelaku usaha. Betapa kini mereka kesulitan mendapatkan akses modal. Ada bantuan KUR yang bunganya rendah dan tanpa agunan. Tapi mereka sulit meraihnya karena tidak mampu menyediakan jaminan yang tetap diminta oleh bank pelaksana KUR. Akibatnya mereka meminjam kepada perorangan atau kelompok yang bunganya tinggi, asalkan mereka bisa berusaha.

“Bantuan modal usaha tanpa bunga dan bantuan WRSE ini benar benar kami butuhkan untuk meningkatkan ekonomi keluarga kami,” ungkapnya.


Program Padang Hebat
Hidayat mengatakan bahwa Program Simamak Hebat dan WRSE merupakan program hasil terbaik cepat ini rencananya bisa dimulai proses pelaksanaanya pada tahun pertama kepemimpinan Hendri-Hidayat jika terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Padang periode 2024-2029. Program ini merupakan implementasi dari misi ke tiga pasangan Padang Hebat yakni "Mewujudkan Padang sebagai kota jasa terkemuka berbasiskan pendidikan, perdagangan, industri kreatif dan pariwisata melalui peningkatan pembangunan ekonomi yang merata, berkualitas dan berkelanjutan".

Hidayat menjelaskan, program Simamak Hebat merupakan singkatan dari Solusi Mengatasi Masalah Keuangan. Simamak merupakan program bantuan modal usaha tanpa bunga dan tanpa agunan yang diberikan kepada pelaku usaha ultra mikro.

“Penyalurannya melalui mekanisme bankable oleh bank yang ditunjuk Pemko guna membantu pelaku usaha melakukan analisis usaha termasuk manajemen keuangannya agar pinjaman modal usaha ini benar benar berdasarkan kebutuhan,” jelas Hidayat.

Ditegaskan Hidayat, Pemko dalam hal ini bertindak selaku pemberi subsidi atas bunga pinjaman juga pendampingan manajemen keuangan bagi pelaku usaha ultra mikro. "Harapan kita pelaku usaha kecil ini untuk selanjutnya mampu memiliki modal usaha secara mandiri sehingga tidak perlu berhutang ke lembaga atau perorangan yang menetapkan bunga tinggi untuk menjalankan usahanya,” ujarnya.

Hidayat menjelaskan setelah berdiskusi dengan Hendri Septa, mereka bersepakat dan memiliki komitmen bersama. Bila warga Kota Padang memberikan amanah kepada Hendri-Hidayat, maka mereka akan meluncurkan program bantuan usaha kepada pelaku usaha ultra mikro di Kota Padang yang didapatkan secara murah, mudah, tanpa bunga dan tanpa agunan dengan besaran nilai pembiayaan maksimal Rp10 juta. Skemanya dalam bentuk tabungan, bisa melalui BPR Syariah Pemko Padang atau Bank Nagari.

Sementara WRSE didasarkan kepada realita di lapangan. Terdapat kecenderungan kaum wanita yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Apakah disebabkan suaminya meninggal, suaminya sakit-sakitan atau cerai dengan suaminya. Ada juga yang disebabkan penghasilan suami yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka.

“Banyak perempuan luar biasa yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga dalam menghidupi dan menyekolahkan anak-anaknya. Pemerintah perlu hadir untuk membantu mereka,” kata Hidayat

Melalui WRSE, kaum perempuan akan diberikan bantuan berupa peralatan berusaha. Hal ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kuantitas produksi maupun omset penjualan dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.

Misalnya, ketika seorang ibu itu berjualan gorengan namun masih menggunakan kompor biasa atau kuali kecil maka diberikan bantuan kompor gas maupun kuali penggorengan yang memadai.

"Program ini boleh dan bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tentu, semua mekanisme pelaksanaannya nanti berdasarkan aturan dan ketentuan berlaku," tegasnya. (*)

Muhammadiyah Kota Padang Tegaskan Dukung Hendri Septa-Hidayat di Pilkada 2024

PADANG (sumbarkini.com) - Pasangan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota Padang nomor urut 3, Hendri Septa - Hidayat, mendapat dukungan penuh dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Padang dalam Pilkada 2024 yang akan berlangsung November ini. Hal ini diungkapkan Ketua PDM Kota Padang, M. Fikar Dt. Rajo Magek dalam kunjungan silaturahmi Hendri Septa dan Hidayat ke Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumbar Kamis 26 September 2024.

"Alhamdulillah, hasil rapat koordinasi ini telah kita pleno di tingkat daerah dan disampaikan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumbar," ujarnya.

Fikar saat menyambut kunjungan silaturahmi Hendri Septa dan Hidayat ke Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumbar, Kamis (26/9/2024).

M. Fikar mengungkapkan dukungan itu telah ditegaskanya dalam rapat koordinasi yang digelar PDM Kota Padang pada 21 September 2023. Rakor dilaksanakan di SMK 1 Muhammadiyah Kota Padang. "Jadi keputusan mendukung pasangan Hendri Septa-Hidayat merupakan hasil pleno PDM yang ke-50," tegasnya.

M. Fikar juga menjelaskan bahwa Hendri Septa yang dikenal sebagai politisi PAN itu, memiliki hubungan yang baik dengan Muhammadiyah. "Setiap kali Muhammadiyah mengadakan kegiatan, Hendri Septa selalu mendukung dan membantu. Beliau selalu menepati janjinya meskipun sering sibuk," katanya.

Selain itu, Hendri Septa juga merupakan kader Muhammadiyah. Ia pernah menjabat sebagai Bendahara Pemuda Muhammadiyah dan dua kali menjadi penasehat PDM Padang. Bahkan, ibu Hendri Septa saat ini merupakan Ketua Aisyiyah yang menunjukkan hubungan kuat keluarganya dengan Muhammadiyah.

Komitmen Berkolaborasi
Mendapat dukungan seperti itu, Hendri Septa mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Muhammadiyah atas sambutan yang hangat. Menurutnya, Muhammadiyah adalah "rumah gadang" yang sarat dengan nilai-nilai positif dalam hidupnya.

"Kami berkomitmen, jika terpilih, akan terus berkolaborasi dengan Muhammadiyah dalam memajukan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang," katanya.

Sementara itu, Hidayat yang juga merupakan wartawan senior dan anggota DPRD Sumbar 2 periode, juga turut mengapresiasi silaturahmi ini. Dia menyebutnya sebagai kesempatan baik untuk berdialog dan merumuskan berbagai program kolaboratif ke depan. "Kami berharap, sinergi dengan Muhammadiyah akan semakin memperkuat pembangunan di Kota Padang," ungkapnya.

Disutkannya, acara ini menjadi momen penting bagi kedua pihak untuk memperkuat komunikasi dan menjalin hubungan yang lebih erat. Ditutup dengan doa bersama, silaturahmi ini diharapkan membawa keberkahan dan kelancaran proses Pilkada Padang 2024. (elsi/rel)