Buka SSC Ceria III, Ketua SOIna, Ny. Nedia Fitri Berharap Kegiatan Ini Menjadi Ajang Silaturahmi Untuk Kemajuan Renang di Sijunjung.

SIJUNJUNG (Sumbarkini.com) - Ketua TP PKK yang juga Ketua Special Olympics Indonesia (SOIna) Kabupaten Sijunjung, Ny. Nedia Fitri Benny Dwifa membuka secara resmi Kejuaraan Renang Sijunjung Swimming Club (SSC) Ceria III yang digelar di Kolam Renang Sungai Karang, Pasar Inpres Muaro Sijunjung pada Minggu 14 September 2025.

Kejuaraan yang digagas oleh Sijunjung Swimming Club (SSC) beserta stakeholder terkait lainnya ini bertujuan sebagai ajang silaturahmi diantara club renang yang melaksanakan latihan di Kolam Renang Sungai Karang tersebut.

Dalam sambutannya, Ny. Nedia Fitri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia, para pelatih, orang tua serta para peserta yang turut serta meramaikan kegiatan tersebut sehingga kolam renang yang biasanya sepi, sekarang mulai ramai dikunjungi masyarakat.

"Olah raga renang selain bagus untuk kesehatan, tetapi juga banyak diminati anak anak saat ini. Olahraga renang salah satu olahraga yang dusukai Nabi Muhammad SAW selain panahan dan berkuda. Oleh karena itu melalui kegiatan ini, marilah kita ramaikan bersama dan jadikanlah kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi diantara peserta bahkan orang tua,"ujarnya.

Kepada peserta Ny. Nedia Fitri berpesan agar selalu semangat dalam menjalankan latihan.

"Menang dan kalah itu biasa, yang terpenting adalah kebersamaan diantara peserta. Untuk lebih semangat lagi, nanti Ibu kasih hadiah kepada semua peserta berupa D'besto (Nasi kotak + ayam dan teh botol kotak),"kata Nedia Fitri dalam memberikan semangat.

Sementara itu, Ketua pelaksana Muliadi S.Pd menyampaikan bahwa kegiatan lomba renang SSC Ceria III ini merupakan iven tahunan yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi diantara club yang ikut latihan di Kolam Renang Sungai Karang tersebut.

"Kegiatan ini adalah yang ke III kita laksanakan dengan diikuti sebanyak 94 orang peserta. Kesemua peserta tersebut berasal dari tiga (3) Club, diantaranya Sijunjung Swimming Club sebanyak 63 orang, Bhayangkara Swiming Club 21 orang dan Lansek Manih 10 orang,"ujar Muliadi.

Ajang silaturahmi yang digelar tiap tahun ini lanjut Muliadi, terlaksana berkat kerjasama dari semua stakeholder dimulai dari orang tua dan peserta dengan memberikan iuran agar kegiatan tersebut terlaksana dengan lancar.  (Peri)

Ketua Forum Wartawan Parlemen Sumatra Barat, Novrianto Desak Pemerintah Terapkan Jam Malam Pelajar untuk Atasi Tawuran di Sumbar

Padang(Sumbarkini.com) – Fenomena tawuran pelajar di Sumatera Barat kian meresahkan masyarakat. Dalam beberapa pekan terakhir, bentrokan antarkelompok remaja kembali memakan korban jiwa, bahkan dua pelajar dilaporkan tewas. Kondisi ini membuat Ketua Forum Wartawan Parlemen Sumbar (FWP-SB), Novrianto, angkat bicara dan mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas.

Menurut Novrianto yang akrab disapa Ucok, tawuran pelajar kini sudah menjadi ancaman serius bagi ketertiban umum. Ia menilai kepala daerah di semua tingkatan harus segera berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) untuk menerapkan kebijakan jam malam khusus bagi pelajar.

“Pengambil kebijakan harus berani. Jika ada pelanggaran, bukan hanya pelaku yang diberi sanksi, tapi juga orang tuanya agar pengawasan keluarga semakin ketat,” ujar Novrianto, Sabtu (13/9/2025).

Novrianto menekankan, kebijakan jam malam harus melibatkan dukungan organisasi kemasyarakatan, baik adat, agama, maupun sosial. Aparat keamanan juga diharapkan memberi instruksi agar masyarakat menjaga lingkungannya dengan tidak memberi ruang bagi aktivitas remaja yang berpotensi memicu tawuran.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa sekolah wajib memberikan sanksi bagi siswa yang terlibat tawuran. “Jika seorang siswa melanggar, sekolah harus memberi sanksi. Jika ia sudah tidak bersekolah, maka sanksinya harus lebih keras, sebab tawuran bukan lagi kenakalan melainkan kejahatan,” tegasnya.

Novrianto menyebut keresahan masyarakat sudah mencapai titik mengkhawatirkan. Banyak pedagang kecil takut beraktivitas pada dini hari karena harus melewati jalur rawan tawuran. “Tindakan tegas harus segera diambil tanpa keraguan karena dampaknya langsung dirasakan warga,” ucapnya.

Ia juga mengkritik pihak-pihak yang menolak kebijakan keras dengan dalih hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, mereka sering mengabaikan rasa takut masyarakat. “Ada lembaga yang mencari panggung dengan dalih HAM, padahal penderitaan warga akibat tawuran tidak pernah mereka pikirkan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Novrianto mengungkapkan sebagian masyarakat bahkan meminta polisi menindak pelaku tawuran layaknya penjahat. “Ada warga yang meminta polisi menindak tegas pelaku, bahkan tembak di tempat jika melawan, agar masyarakat merasa aman,” ungkapnya.

Menutup pernyataannya, Ketua FWP-SB itu mengimbau semua elemen masyarakat mendukung kebijakan pemberlakuan jam malam serta langkah aparat dalam menindak pelaku tawuran. “Saya berharap semua pihak memberi dukungan moral agar tawuran bisa ditekan bahkan dihapuskan,” tutup Novrianto.(*/Putra)

Keterbukaan Informasi Terganjal: KJI Desak Pemimpin di Sumbar Terbuka pada Jurnalis

PADANG - Di kota Padang, suara-suara keresahan mulai bergema, diembuskan oleh para juru warta yang merasa terhalang. Mereka adalah mata dan telinga rakyat, penjaga mercusuar informasi yang mencoba menembus kabut misteri.

Sebuah laporan yang mengalir ke markas Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) di Padang mengungkap fenomena yang meresahkan, sebagian pemimpin daerah, entah mengapa, tampaknya 'alergi' terhadap kehadiran pers. Mereka seolah-olah membangun benteng tak kasat mata, menolak untuk memberikan klarifikasi, enggan berbagi informasi yang sesungguhnya adalah hak publik. Ini bukan sekadar penolakan, melainkan sebuah pengkhianatan terhadap amanah.

Andarizal Ketua Umum KJI

Padahal, dalam pasal-pasal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Pers, terukir jelas bahwa hak masyarakat untuk mengetahui adalah sebuah keharusan. Seorang wartawan bukanlah pengganggu, melainkan jembatan yang menghubungkan rakyat dengan pemegang kekuasaan. Mereka adalah pemegang obor yang menerangi sudut-sudut gelap pemerintahan, memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan diambil demi kepentingan bersama.

Andarizal, Ketua Umum KJI, menyuarakan amarah yang membara. “Seorang pemimpin yang tak siap dikonfirmasi, yang alergi terhadap para awak media, tak layak menyandang gelar kepala daerah,” ujarnya, suaranya mengandung gema kekecewaan.

Ia mengingatkan bahwa para pemimpin ini bukanlah raja atau bos yang duduk di singgasana. Mereka adalah pelayan yang digaji dari keringat rakyat, dari setiap rupiah pajak yang dibayarkan.

Maka, ketika pintu-pintu kantor pemerintahan tertutup, ketika telepon-telepon dibiarkan berdering tanpa jawaban, ketika para pemimpin memilih untuk bersembunyi dalam kebisuan, yang sesungguhnya terluka adalah demokrasi. Kebebasan pers bukanlah anugerah, melainkan fondasi kokoh sebuah negara yang sehat. Membungkam pers sama artinya dengan memadamkan cahaya yang menuntun langkah bersama menuju transparansi dan keadilan.

Setiap kata yang tak terucap, setiap informasi yang ditahan, adalah kerikil yang menghambat aliran sungai kepercayaan antara rakyat dan pemimpinnya. Maka, sudah saatnya pintu-pintu itu dibuka, bukan hanya untuk wartawan, melainkan untuk kebenaran itu sendiri. (**)

Wong Cilik, Film Kecil dengan Suara Besar dari Banjarnegara

Oleh : Putri Indah Lestari, S.Sn, 

(Akademisi dan Praktisi Film)

 

Saya pertama kali mengenal film “Wong Cilik” setelah mendengar kabar bahwa karya produksi SMK Panca Bhakti Banjarnegara ini meraih Penghargaan Khusus Dewan Juri di Festival Film Purbalingga 2025. Rasa penasaran membuat saya menontonnya, dan sejak itu saya sadar ada potensi besar di balik film sederhana ini. Bagi saya, inilah titik awal yang kemudian mendorong lahirnya sebuah ruang diskusi baru bernama “Literasi Sinema.” 

Film “Wong Cilik” disutradarai oleh Danis Adinata Putra dan diproduksi tahun 2025 dengan jumlah kru hanya tujuh orang;  dua di antaranya guru pembimbing. Meski dengan keterbatasan tenaga dan peralatan, mereka mampu melahirkan sebuah drama keluarga yang kuat. Film ini telah diputar di Banjarnegara Movie (26 Juli 2025) dan Festival Film Purbalingga (29 Juli–2 Agustus 2025). Tidak berhenti di sana, pada 10 September 2025 Wong Cilik juga mendapat penghargaan dan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Banjarnegara. 

Salah satu kekuatan Wong Cilik terletak pada keberaniannya. Film ini mengangkat isu korupsi di tingkat desa, yaitu praktik pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang seringkali menekan masyarakat kecil. Setelah banyak perbincangan, saya mengetahui bahwa kisah ini ternyata diangkat dari peristiwa nyata yang saya sebut sebuah langkah berani bagi sineas pemula.

Meski sederhana, cerita film ini mengalir jelas, dekat dengan kehidupan sehari-hari dan tidak bertele-tele. Dari sisi teknis, karya ini juga cukup rapi: angle kamera efektif, artistic dan pencahayaan mendukung suasana, serta editing yang halus. Hasil akhirnya mampu menyampaikan pesan sosial yang  kuat.

 

Ada dua hal yang membuat film ini istimewa. Pertama, penggunaan bahasa Jawa yang menegaskan kedekatan dengan realitas lokal dan memperkuat rasa otentik dalam ceritanya. Kedua, kesadaran sinematik dari sang sutradara. Dalam salah satu adegan, ia menggunakan top angle shot untuk memperlihatkan posisi tokoh sebagai “orang kecil.” Saat saya tanyakan alasannya, jawabannya sederhana: “Untuk memperlihatkan bahwa mereka adalah orang kecil.” Sebagai orang film, saya terkesan dengan pernyataan itu. Di balik praktik teknis, tersimpan pemahaman teoritis dan semiotik yang jarang ditemukan di tingkat pelajar. Inilah yang membuat “Wong Cilik” bukan sekadar karya pelajar, tetapi juga sebuah film yang patut diapresiasi dalam kerangka akademis maupun artistik.

Ada juga hal menarik yang patut dicermati: ending film berakhir pada perdebatan antara Sri dan Yatman, sepasang suami istri yang tidak berdaya menghadapi pemotongan BLT di desanya. Pilihan ini membuat film terasa lebih “menggantung.” Konflik rumah tangga memang tergambar, tetapi bobot sosial, terutama dampak terhadap anak menjadi kurang tegas. Film pun kehilangan “pukulan terakhir” yang sebenarnya bisa memperkuat pesan sosialnya. Meski demikian, keputusan ini tetap membuka ruang interpretasi. Jika tujuannya ingin meninggalkan penonton dengan kegelisahan dan pertanyaan, maka ending tersebut menurut saya berhasil.

Ketertarikan saya pada film ini membuat saya membuka percakapan dengan Alfiyan Baharudin, S.Kom, salah seorang tenaga pengajar di SMK Panca Bhakti sekaligus pembimbing produksi film “Wong Cilik” ini. Setelah melalui beberapa diskusi, kami pun sepakat membuka sebuah forum daring bernama “Literasi Sinema,” yang resmi dimulai pada 19 Agustus 2025. Harapannya, forum ini bisa berjalan mingguan sebagai wadah dialog, belajar bersama, dan mengasah bakat para calon sineas dari Banjarnegara.

“Wong Cilik” adalah bukti bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti berkarya. Justru dari ruang-ruang kecil seperti sekolah menengah kejuruan, kita bisa menemukan keberanian, ketulusan, dan kreativitas yang layak diapresiasi. Dari Banjarnegara, kita disadarkan: generasi muda mampu melahirkan karya yang menggugah, asal diberi ruang untuk tumbuh.

Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis, Wujud Dukungan untuk Indonesia Cerdas 2045

Kabupaten Lima Puluh Kota(Sumbarkini.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digencarkan pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) melalui kegiatan sosialisasi di berbagai daerah. Kali ini, sosialisasi MBG bersama mitra kerja bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Rabu, (10/9/25).

Kegiatan sosialisasi program MBG ini menghadirkan para narasumber di antaranya Ade Rezki Pratama, Teguh Suparngadi, serta dimoderatori oleh Widya Astuti. Sosialisasi ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan asupan gizi dan mengurangi stunting.

Dalam sambutannya, Ade Rezki Pratama menegaskan bahwa program MBG merupakan salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Lebih dari sekadar pembangunan infrastruktur, Presiden menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi masyarakat.

“Program ini adalah langkah nyata untuk mewujudkan Indonesia Cerdas 2045. Pembangunan bangsa tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga membangun anak-anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi,” ujar Ade.

Sementara itu, Teguh Suparngadi menjelaskan bahwa sasaran utama MBG adalah anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dengan pemenuhan gizi sejak dini, program ini diharapkan mampu menekan angka stunting sekaligus mencetak generasi emas bangsa.

Lebih lanjut, Teguh menekankan bahwa dapur MBG atau SPPG (Sentra Penyediaan Pangan Gizi) tidak hanya berfungsi sebagai tempat memasak, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelaku UMKM lokal dilibatkan secara aktif mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi makanan.

“MBG bukan hanya tentang gizi, tetapi juga tentang kesejahteraan. Program ini membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga diajak untuk berpartisipasi sebagai mitra BGN melalui portal resmi www.mitra.bgn.go.id. Pendaftaran sepenuhnya gratis, tanpa pungutan biaya apa pun, sehingga masyarakat diminta berhati-hati terhadap pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memahami dan mendukung implementasi program MBG demi tercapainya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju visi Indonesia Emas 2045.(**)