Evi Yandri Serahkan 10 Bentor untuk Penguatan Bank Sampah di Padang

Padang— Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, kembali mendorong penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Senin (10/11/2025), ia menyerahkan 10 unit becak motor (bentor) kepada kelompok Bank Sampah dan Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) di Kota Padang. Penyerahan berlangsung di halaman Kantor Camat Kuranji, setelah pembukaan Sosialisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Tahun 2025.

Bantuan tersebut diberikan kepada kelompok yang dinilai sudah aktif dan konsisten dalam pengelolaan sampah. Hal ini menjadi upaya memperkuat rantai pengumpulan sampah dari sumbernya, sekaligus meningkatkan efektivitas Bank Sampah di tingkat kelurahan.

Pada kegiatan sosialisasi itu juga dibahas materi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang pengelolaan sampah, yang menjadi dasar hukum penguatan peran masyarakat dalam pengendalian lingkungan.

“Kita utamakan kelompok yang sudah memiliki Bank Sampah dan sudah berjalan dalam pengelolaan sampah,” ujar Sekretaris DLH Sumbar, Andi Irawan.

Ia menyebut, bantuan bentor diberikan secara bertahap karena keterbatasan anggaran. Pada tahun 2024, sebanyak 17 unit telah disalurkan kepada kelompok yang terverifikasi. Sementara untuk tahun 2025, kembali diserahkan 10 unit untuk memperluas jangkauan layanan pengelolaan sampah.

“Tahun ini 10 bentor karena keterbatasan anggaran, dan tahun lalu 17 yang sudah terverifikasi,” lanjut Andi.

Dengan dukungan ini, DPRD Sumbar berharap pengelolaan sampah berbasis masyarakat semakin efektif, sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi gerakan bersama.(putra)

Khidmad, Pemkab Sijunjung Gelar Upacara Bendera Memperingati Hari Pahlawan.

SIJUNJUNG (Sumbarkini.com) - Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung menggelar Upacara Bendera dalam rangka peringatan Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2025 bertempat di Lapangan Prof. M. Yamin, SH, Muaro Sijunjung, Senin 10 November.

Upacara yang berlangsung tertip dan hikmad ini bertindak selaku Inspektur Upacara adalah, Dandim 0310/SS, Letkol Czi Joko Stradona S.T dan Komandan Upacara, Lettu Czi, Akmal.

Upacara ini turut dihadiri Sekretaris Daerah, Dr. Zefnihan, AP, M. Si, Unsur Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Ketua TP PKK, Ny. Nedia Fitri Benny Dwifa beserta ketua organisasi wanita lainnya, perwira TNI/Polri dan undangan lainnya.

Sedangkan pengibar bendera adalah, Sertu Ardikal Yusri, Koptu Dalpas Joneper, dan Kopda Andre Utama Putra dari Kodim 0310/SS. Pembaca teks pembukaan UUD 1945, Aril Satiawan mahasiswa dari UNP, serta pembawa acara, Yelvi Rozalina S. Kep staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Dalam amanatnya, Dandim Joko Stradona membacakan sambutan tertulis dari Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf yang menekankan pentingnya meneladani semangat kepahlawanan.
Pahlawan bukan sekadar nama yang terukir di batu nisan, melainkan cahaya yang menerangi jalan bangsa.

"Kemerdekaan lahir dari kesabaran, keberanian, kejujuran, kebersamaan, dan keikhlasan," ujar Dandim saat membacakan sambutan Mensos.

Lebih lanjut, ia menjabarkan tiga hal utama yang dapat diteladani dari para pahlawan.

Pertama, pahlawan itu sabar menempuh ilmu, menyusun strategi, menunggu momentum, dan membangun kebersamaan di tengah segala keterbatasan.

Kedua, pahlawan itu lebih mengutamakan kepentingan bangsa. Para pahlawan tidak berebut jabatan atau menuntut balasan setelah kemerdekaan diraih, melainkan kembali ke rakyat, mengajar, membangun, dan melanjutkan pengabdian.

Ketiga, para pahlawan berjuang untuk generasi yang akan datang dan menjadikan perjuangan tersebut sebagai bagian dari ibadah, di mana menyerah berarti meninggalkan amanah kemanusiaan.

"Di masa kini, perjuangan tidak lagi dengan bambu runcing, melainkan dengan ilmu, empati, dan pengabdian. Namun, semangatnya tetap sama; membela yang lemah, memperjuangkan keadilan, dan memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari arus kemajuan," tegasnya.

Usai pelaksanaan upacara bendera, Dandim 0310/SS Joko Stradona bersama Sekdakab, unsur Forkopimda dan Ketua PKK dan Organisasi Wanita lainnya melanjutkan kegiatan dengan melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Puspa Bangsa, Nagari Pematang Panjang.

Rombongan melakukan penaburan bunga dan memanjatkan doa, sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengorbanan para pejuang bangsa.
(Andri)

Anjungan Sumbar di TMII Harus Jadi Etalase Ranah Minang, Ketua DPRD Sumbar Muhidi Tekankan Peningkatan Fasilitas dan Pelayanan

Jakarta- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi mendorong Anjungan Sumatera Barat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menjadi pusat promosi budaya yang mampu menarik lebih banyak wisatawan dan memperkuat perekonomian masyarakat.

Menurut Muhidi, anjungan tersebut harus tampil sebagai etalase kebanggaan Ranah Minang yang menampilkan kekayaan budaya, adat, dan tradisi Minangkabau kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Peningkatan sarana, prasarana, dan promosi daerah harus diprioritaskan agar budaya Minangkabau semakin dikenal luas secara nasional dan internasional,” ujar Muhidi saat meninjau langsung Anjungan Sumatera Barat di TMII, Jakarta, Sabtu (8/11/25).

Dalam kunjungannya, Muhidi juga menegaskan pentingnya peran aktif pengelola anjungan dalam memberikan pelayanan profesional. Ia menjelaskan bahwa kualitas pelayanan menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan minat kunjungan.

Selain itu, ia mengimbau Badan Penghubung Sumatera Barat untuk memastikan seluruh karyawan Anjungan Sumbar berperan sebagai duta budaya yang siap melayani dengan ramah, informatif, dan cepat.

“Setiap petugas harus bisa menjadi duta budaya Minangkabau yang memberikan kesan positif bagi wisatawan. Sikap ramah dan informasi yang lengkap adalah bentuk promosi terbaik,” tegasnya.

Muhidi juga meminta Badan Penghubung Sumbar terus meningkatkan fasilitas di Anjungan Sumatera Barat agar kenyamanan wisatawan semakin optimal.

Kepala Seksi Promosi Daerah, Sari Anggraini, menuturkan bahwa masih ada fasilitas yang perlu ditingkatkan, seperti pengadaan mobil dan motor listrik serta pembangunan toilet tambahan untuk pengunjung.

Ia menyampaikan bahwa Anjungan Sumatera Barat termasuk lima anjungan teramai di TMII, dikunjungi wisatawan lokal hingga mancanegara.(*)

Kunjungan Banmus DPRD Sumbar ke Jawa Barat, Fokus pada Efisiensi dan Peningkatan Akuntabilitas Dewan

Bandung-  Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Sumatera Barat memperoleh sejumlah pembelajaran strategis terkait paradigma baru dalam penyusunan dan pembahasan anggaran, peningkatan akuntabilitas, serta efisiensi pelaksanaan kegiatan DPRD saat studi banding ke DPRD Provinsi Jawa Barat, baru-baru ini. 

Hasil pertemuan tersebut akan menjadi referensi bagi DPRD Sumatera Barat dalam memperkuat pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan agar lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Kunjungan kerja Banmus DPRD Sumbar tersebut diterima langsung oleh jajaran Sekretariat DPRD Jawa Barat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung (8/11/2025).

Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, yang turut mendampingi rombongan, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut untuk memperkaya wawasan dan memperkuat kapasitas lembaga agar lebih adaptif terhadap dinamika pembangunan dan perubahan kebijakan fiskal nasional.

 “Melalui kegiatan ini, kita ingin memperkuat cara kerja DPRD agar lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Banyak hal positif dari DPRD Jawa Barat yang bisa kita pelajari, terutama dalam hal efisiensi kegiatan dan peningkatan akuntabilitas publik,” ujar Muhidi.

Dalam kesempatan itu,  sekretaris DPRD Jawa Barat Dodi Sukmayana memaparkan bahwa seluruh daerah, termasuk Jawa Barat, tengah menghadapi tantangan berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kondisi ini berdampak pada kemampuan daerah dalam merancang program prioritas, sehingga diperlukan inovasi dan efisiensi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

DPRD Jawa Barat menjelaskan bahwa dalam penyusunan APBD, mereka berpedoman pada empat prinsip utama, yaitu

Tolak ukur kinerja yang berfokus pada peningkatan kepuasan masyarakat dan penguatan kepercayaan publik terhadap DPRD.

Perubahan budaya kerja, di mana pembahasan anggaran tidak hanya menitikberatkan pada angka, tetapi diarahkan untuk memperkuat fungsi kelembagaan DPRD secara menyeluruh.

Perubahan pandangan masyarakat, yang kini lebih pragmatis dibandingkan ketokohan, sehingga menuntut DPRD lebih aktif dan hadir dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Konsistensi terhadap Rencana Kerja (Renja) DPRD, dengan indikator kinerja yang terukur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Selain itu, DPRD Jawa Barat menegaskan pentingnya pelaksanaan fungsi representasi politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana kegiatan DPRD dibiayai dalam bentuk kegiatan langsung agar anggota dewan lebih dekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan di lapangan.

Untuk memperkuat peran serta akuntabilitas, DPRD Jawa Barat juga melaksanakan sejumlah program inovatif seperti Citra Bakti, yakni pemberian bantuan sosial senilai Rp150 juta per anggota DPRD untuk penanganan bencana secara insidental, serta Sosialisasi Perda (Sosper) yang menjadi tanggung jawab Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Dalam proses pembahasan anggaran, DPRD Jawa Barat berpegang pada tiga prinsip utama, yaitu kebenaran administrasi, kebenaran aturan, dan kebenaran materi, guna menghindari potensi temuan serta menjaga transparansi pertanggungjawaban.

Dari sisi kelembagaan, DPRD Jawa Barat menyusun Analisis Standar Biaya (ASB) dan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD sebagai bentuk penguatan akuntabilitas publik. Setiap anggota DPRD juga difasilitasi dua tenaga administrasi melalui sistem outsourcing dan menggunakan dokumen Arah Kebijakan Umum Anggaran (AKUA) yang disusun bersama antara pimpinan DPRD dan Sekretaris Dewan.

Menariknya, pembahasan anggaran dilakukan secara detail hingga digit ketiga, sehingga setiap anggota DPRD memahami alokasi dan substansi kegiatan. Mulai tahun 2026, pola reses akan diubah dengan sistem langsung turun ke daerah pemilihan tanpa mengumpulkan massa besar, serta mengganti kegiatan studi banding dengan bentuk pengawasan substantif yang lebih berdampak bagi masyarakat.

Banmus DPRD Sumbar menilai pendekatan yang diterapkan DPRD Jawa Barat dapat menjadi acuan dalam membangun sistem kerja DPRD yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kegiatan studi banding ini diharapkan tidak hanya memperkuat sinergi antarlembaga legislatif daerah, tetapi juga menjadi momentum bagi DPRD Sumatera Barat untuk beradaptasi dengan tantangan fiskal dan politik yang semakin kompleks.(*)

Visitasi Badan Publik, Ketua KI Sumbar: Lompatan Kota Padang Jauh Tinggi

Padang - Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat mendatangi badan publik yang masuk dalam tiga besar penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2025. Kedatangan ini dalam rangka visitasi badan publik yang meraih nilai tertinggi dalam penilaian tahun ini. 

Pemerintah Kota Padang termasuk badan publik yang dikunjungi. Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra beserta jajaran mendatangi ruang PPID di Balai Kota Padang, Jumat (7/11/2025). 

Kedatangan KI Sumbar disambut Wali Kota Padang Fadly Amran beserta Kepala Dinas Kominfo, Boby Firman dan jajaran. Saat berbincang hangat, Musfi Yendra menyampaikan progres kinerja badan publik secara keseluruhan. 

"Kalau untuk Kota Padang, lompatannya jauh tinggi," ungkap Musfi Yendra.  

Kota Padang sempat berada di peringkat kedelapan saat penilaian keterbukaan informasi publik tahun lalu. Ketika itu Kota Padang masih berada di level menuju informatif. Sedangkan tahun sebelumnya, Kota Padang justru jauh terlempar dari sepuluh besar. 

"Kota Padang kemudian memaksimalkannya di tahun ini, sejak awal tahun 2025 terus aktif mengelola PPID dan melakukan konsultasi ke tempat kami (KI)," jelas Musfi. 

Musfi berpesan kepada PPID utama yang ada di seluruh Sumbar untuk terus aktif. Merekapitulasi Daftar Informasi Publik (DIP) secara baik. 

Wali Kota Padang Fadly Amran saat menerima KI Sumbar mengucap terimakasih atas kedatangan. Menurutnya, kedatangan KI ke Pemko Padang menjadi sebuah tindakan nyata untuk lebih baik ke depannya. 

"Komitmen kami di Padang bagaimana agar program Padang Amanah berjalan baik," jelas Fadly Amran. 

Menurut wali kota, keterbukaan informasi baginya bukanlah jargon atau slogan belaka. Tetapi menjadi aksi nyata dan akan dikupas hingga ke internal Pemko Padang. 

"Tentunya agar lebih baik ke depannya, kita butuh masukan dari Komisi Informasi," kata wali kota. 

Kunjungan KI Sumbar tidak saja melihat ruang pelayanan PPID di Lantai II Balai Kota. Akan tetapi juga melihat langsung dashboard Padang Command Center (PCC) di Balai Kota. Di sini, Tim KI Sumbar banyak mendapat informasi tentang aplikasi "Lapor Padang", "Padang Mobile" dan lainnya. Semua itu merupakan layanan pengaduan bagi warga kepada Pemko Padang.

Diketahui, saat ini tiga daerah masuk ke dalam tiga besar penilaian keterbukaan informasi tahun 2025. Ketiga daerah itu yakni Padang, Pesisir Selatan dan Solok Selatan. (***)