Mirip dengan Kasus Aceh, Guru PPPK di Padang Diduga Telantarkan Istri

Padang (sumbarkini.com) — Kasus Aceh berulang di Padang. Belum beberapa lama menikmati status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dia tega meninggalkan istri yang dinikahi secara siri. Bahkan orang tua istrinya sampai meninggal gara-gara menahan kesedihan mendalam atas nasib anaknya yang sudah berbadan dua dan akan melahirkan. Suami tak pulang, tak memberi nafkah bahkan ditelp tidak dijawab. Dikirimi pesan tidak dibalas.

Begitu benarlah perlakuan seorang tenaga pendidik di Kota Padang yang berinisial ES. Sementara kepada orang lain dia gembar-gembor sangat memperhatikan istrinya yang bakal melahirkan anaknya itu.

ES dilaporkan istrinya yang berinisial W atas dugaan penelantaran rumah tangga. W mengaku ditinggalkan oleh ES sejak suaminya itu menerima surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai PPPK (P3K) di salah satu SMP negeri, yakni SMP Negeri 32 Padang.

W, yang sedang hamil sembilan bulan itu menyampaikan bahwa ia telah berbulan-bulan hidup tanpa nafkah dan perhatian dari suaminya. Sementara dalam kondisinya saat ini sangat butuh dukungan moral dan finansial. “Semenjak dia menerima SK P3K, dia pergi begitu saja. Tidak ada nafkah, tidak ada kabar, padahal saya sedang hamil tua,” ujar W, Rabu (19/11).

W menuturkan bahwa ia pun telah berupaya datang ke tempat ES bekerja untuk meminta pertanggung jawaban. Hailnya, didapat surat perjanjian dengan saksi kepala sekolah. Dalam surat itu ES bertanggung jawab atas bayi di dalam perut W.

Namun apa yang tertuang dalam surat perjanjian tersebut, seperti jauh panggang dari api. W tetap saja tidak mendapatkan kejelasan hingga hari ini.

“Saya hanya ingin dia bertanggung jawab sebagai suami. Tidak ada niat saya mempermalukan, saya hanya ingin hak saya dan anak yang sedang saya kandung,” lanjutnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak ES mengakui memang benar dia telah menikah siri dengan W dan surat perjanjian itu memang benar adanya. Hanya saja dia kepada wartawan menyatakan salahnya dimana? (*)

​Basril Basyar Pimpin Transformasi KJI di Usia Dua Tahun: Pra-UKW Jadi Kado HUT di Ranah Minang

PADANG (sumbarkini.com)– Organisasi Pers Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) bersiap merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 pada 13 Desember 2025. Peringatan ini tidak hanya menjadi penanda usia, tetapi juga momen penegasan komitmen KJI terhadap profesionalisme pers, yang akan diwujudkan melalui agenda krusial. Pra-Uji Kompetensi Wartawan (Pra-UKW) eksklusif untuk anggota.

Uniknya, KJI, dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang berkedudukan di Sumatera Barat, secara heroik menempatkan Ranah Minang sebagai pusat pergerakan pers nasional, sebuah capaian historis yang dibanggakan oleh para tokoh pers setempat.

Motor penggerak di balik visi kematangan ini adalah Dr. Ir. Basril Basyar M.M., Ketua Dewan Pembina DPP-KJI. Basril Basyar adalah figur multidimensi yang dikenal luas di Sumatera Barat:

* Akademisi: Beliau adalah dosen dan pakar Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan di Program Pascasarjana Universitas Andalas.

* Wartawan Senior: Jejaknya di dunia pers sangat panjang, termasuk pernah menjabat sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat selama beberapa periode.

* Pengakuan Nasional: Basril Basyar merupakan salah satu ahli pers nasional dan penerima penghargaan prestisius Pers Card Number One pada tahun 2017, sebuah pengakuan tertinggi atas integritas dan dedikasi di profesi jurnalis.

Dengan latar belakang yang kuat, pernyataan Basril Basyar bahwa tantangan adalah hal yang wajar dalam organisasi pers memberikan suntikan semangat bagi KJI. "Dengan bertambahnya usia ini, kami meyakini KJI akan semakin matang dalam menakhodai pergerakan pers ke depan," tegas beliau.

Rencana Pra-UKW yang akan digelar KJI pada Desember 2025 mendatang diperkenalkan sebagai "kawah candradimuka" yang dirancang khusus untuk memperkokoh fondasi setiap jurnalis sebelum mereka menghadapi medan uji kompetensi yang sesungguhnya.

Ketua Umum KJI, Andarizal (berdasarkan sumber internal KJI), menekankan bahwa Pra-UKW ini adalah respons terhadap tantangan jurnalisme di era digital yang semakin kompleks. Program pembekalan dirancang komprehensif, mencakup empat pilar utama:

 1. Pendalaman Materi dan Standar Penilaian UKW.

 2. Simulasi Intensif untuk melatih kesiapan mental dan teknis.

 3. Etika Jurnalistik dan tanggung jawab moral profesi.

 4. Hukum Pers untuk memperkuat pengetahuan anggota mengenai batasan dan hak-hak pers.

"Ini bukan hanya tentang meluluskan UKW, melainkan tentang meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja wartawan secara keseluruhan," ujar Andarizal, menegaskan bahwa dampaknya akan positif bagi kualitas informasi yang diterima publik.

Basril Basyar kembali menggarisbawahi perlunya dukungan kolaboratif untuk kesuksesan Pra-UKW ini. Organisasi ini secara spesifik mengajak BUMN, BUND, BUMS, dan Pemerintah setempat untuk berperan aktif dalam upaya meningkatkan kompetensi wartawan. Dukungan dari para pihak ini dianggap vital, sekaligus menjadi bukti kepedulian terhadap ekosistem pers yang sehat dan profesional di daerah.

Keberadaan DPP KJI di Sumatera Barat bukan hanya kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab untuk memimpin perubahan. Dengan program Pra-UKW yang terstruktur dan didukung oleh tokoh sekaliber Basril Basyar, KJI siap merayakan HUT ke-2 sebagai tonggak menuju era baru jurnalisme yang lebih kompeten dan berintegritas. (**)

Sekwan DPRD Sumbar Sambut Hangat 89 Anggota Pramuka Kwarda 03 dalam Kunjungan Edukatif ke Gedung Parlemen

Padang(Sumbarkini.com)– Sebanyak 89 anggota Gerakan Pramuka dari 19 kabupaten/kota di bawah Kwartir Daerah (Kwarda) 03 Sumatera Barat melakukan kunjungan edukatif ke Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Rabu (19/11/25) diruang Rapat khusus I DPRD Sumbar.

Kunjungan ini menjadi ajang pembelajaran langsung bagi para peserta mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPRD sebagai lembaga legislatif daerah.

Rombongan diterima langsung oleh Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, yang tampil sebagai narasumber utama dalam memberikan pemahaman seputar mekanisme kerja wakil rakyat. Ia turut didampingi Kasubag Humas dan Protokol, Dahrul Idris.

Dalam sambutannya, Maifrizon menyampaikan apresiasi tinggi atas semangat para anggota pramuka yang ingin mengenal lebih dekat proses kerja lembaga legislatif.

“Saya bangga melihat antusiasme adik-adik pramuka yang ingin memperluas wawasan tentang DPRD. Ini menunjukkan karakter generasi muda yang ingin belajar dan peduli terhadap kehidupan berdemokrasi,” ujar Sekwan.

Tidak hanya memberikan penjelasan terkait tupoksi DPRD, Maifrizon juga menyampaikan pesan motivatif agar para peserta terus mengasah kepribadian positif dalam kehidupan sehari-hari.

“Jadilah diri sendiri, tetap disiplin, dan berusahalah untuk bisa membanggakan orang tua,” pesannya.

Lebih jauh Sekwan menjelaskan, kunjungan ini diharapkan dapat membuka cakrawala generasi muda tentang pentingnya peran DPRD dalam merumuskan kebijakan publik, menyerap aspirasi masyarakat, hingga melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

“Kegiatan ini juga menjadi sarana menumbuhkan kesadaran berorganisasi dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berdemokrasi,” tutup Maifrizon, yang mendapat apresiasi hangat dari seluruh peserta.

Kunjungan edukatif ini menjadi salah satu bentuk nyata komitmen Sekretariat DPRD Sumbar dalam mendukung pembinaan generasi muda dan memperkuat pendidikan politik sejak usia dini.(putra)

Almudazir Terima Penghargaan AMP dari KI Sumbar, Komitmen Keterbukaan Informasi Diapresiasi

Padang- Ketua Perkumpulan Jurnalistik Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumatera Barat (Sumbar), Almudazir, menerima penghargaan Achievement Motivation Person (AMP) pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar Komisi Informasi (KI) Sumbar, di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Selasa (18/11/2025).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kiprah Almudazir dalam mendorong praktik jurnalisme yang transparan dan memperkuat literasi publik mengenai pentingnya keterbukaan informasi di Sumbar.

Dalam kesempatan itu, Almudazir menyebut penghargaan AMP bukan hanya pencapaian pribadi, tetapi cerminan kerja bersama para jurnalis yang memegang teguh prinsip keterbukaan informasi.

"Penghargaan ini saya dedikasikan untuk semua jurnalis yang terus bekerja menjaga transparansi dan menyampaikan informasi yang benar kepada publik. Keterbukaan informasi bukan hanya tugas lembaga publik, tetapi juga tanggung jawab moral insan pers," ujarnya.

Ia menegaskan, PJKIP Sumbar akan terus berperan sebagai mitra strategis bagi berbagai badan publik dalam menciptakan budaya transparansi.

"Kami akan terus berkolaborasi dengan banyak pihak agar keterbukaan informasi di Sumbar semakin maju dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas," ujarnya lagi. 

Sementara itu, Inisiator KI Sumbar sekaligus Pembina PJKIP Sumbar, HM Nurnas, menilai Almudazir sebagai sosok yang tepat menerima penghargaan kategori perorangan tersebut.

"Almudazir sangat pantas menerima penghargaan ini. Setiap langkah dan nafas selalu mendorong keterbukaan informasi. Ia sangat cocok memimpin PJKIP Sumbar. Teruslah menjadi teladan bagi insan pers," ujar Nurnas.

Sebelumnya, Ketua Monitoring dan Evaluasi (Monev) KI Sumbar, Mona Sisca menyampaikan, bahwa jurnalis memiliki peran vital dalam mendorong tata kelola informasi yang terbuka dan menjadi jembatan antara kebijakan publik dan masyarakat.

Kontribusi Almudazir sebagai Ketua PJKIP Sumbar dinilai signifikan dalam memperluas literasi keterbukaan informasi di ranah publik dan memperkuat ekosistem transparansi di Sumbar. (*)

Dibuka Wabup Iraddatillah, Dinas Dikbud Selenggarakan Kampanye Anak Tidak Sekolah.

SIJUNJUNG (Sumbarkini. Com) - Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Kampanye Anak Tidak Sekolah (ATS) bersama Camat, Wali Nagari dan Operator ATS Nagari yang dilaksanakan di Balairung Lansek Manih, Kantor Bupati Sijunjung pada Selasa, 18 November 2025.

Kegiatan ini dibuka Wakil Bupati Sijunjung H.Iraddatillah, S. Pt dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Puji Basuki, SP, M. Ma, Kabid PAUD dan PNF, Delvianti Basri, SE, M. Pd, beserta Jafung Widya Prada, Neng Azmi,  Kom, dan Camat se Kabupaten Sijunjung. 

Dalam sambutannya, Wabup Iraddatillah menyampaikan bahwa salah satu hambatan Anak Tidak Sekolah di Sijunjung adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk melanjutkan pendidikan.

Mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat di nagari dan kecamatan untuk kembali bersekolah memerlukan: Pendekatan komprehensif yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat setempat (seperti Wali Nagari, Wali Jorong, pemuda) yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini dan kesadaran masyarakat.

"Audiensi dan musyawarah dengan mereka dapat membantu menyosialisasikan pentingnya pendidikan. Sinergi Pemerintah Nagari dan Kecamatan Pemerintah setempat dapat mengalokasikan dana desa untuk program-program penunjang pendidikan, seperti pembangunan perpustakaan desa atau pemberian beasiswa lokal. Serta Membangun Komunitas Pecinta Pendidikan Pembentukan kelompok atau komunitas yang secara aktif menyampaikan pentingnya pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang suportif untuk kembali bersekolah, "ujar Wabup. 

Untuk Dinas Pendidikan, Wabup Iraddatillah berpesan untuk terus melakuka Edukasi Melalui Kampanye kesadaran secara terus-menerus mengenai manfaat jangka panjang pendidikan Memberikan Contoh Nyata melalui kisah sukses individu dari latar belakang serupa yang berhasil melalui pendidikan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi masyarakat lain serta Pendekatan Berbasis Budaya Setempat dengan menyampaikan pesan pentingnya pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal akan lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat.

"Hari ini Bapak Ibu menerima Tumbler, Tumbler yang pada dasarnya adalah sebuah wadah air minum yang dapat digunakan kembali, namun Fungsi utamanya dalam konteks Penanganan Anak Tidak Sekolah adalah sebagai media kampanye dan edukasi sosial, melalui Tumbler kami menitipkan link barcode sebagai inisiatif untuk mengembalikan anak-anak ke bangku sekolah, dan informasi lengkapnya juga tertera dalam brosur yang telah dibagikan, "ujar Wabup.

Kepada Wali Nagari, Wabup juga berharap dapat melakukan Kampanye ATS ditingkat nagari dengan memverifikasi data ATS bersama jorong dan tokoh masyarakat lainnya, dan kepada operator ATS yang telah di SK oleh nagari agar dapat memberikan informasi by name by address data ATS yang telah dibuatkan akunnya oleh admin Dinas Pendidikan. (Adek).