Libur Imlek, PT KAI Divre II Siapkan 31.168 Tempat Duduk

Padang - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat siapkan sarana transportasi dalam menyambut libur panjang Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir lonjakan mobilitas masyarakat dan PT KAI menyiapkan total 31.168 tempat duduk selama periode 14–17 Februari 2026.


Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab, menyatakan bahwa ketersediaan tempat duduk tersebut setara dengan rata-rata 7.792 kursi per hari. Langkah ini diambil untuk memastikan konektivitas masyarakat dan wisatawan di Sumatera Barat tetap lancar selama long weekend.


KAI menyiagakan tiga layanan kereta api lokal yang menjadi favorit masyarakat untuk bepergian maupun berwisata. KA Pariaman Ekspres yang melayani Pauh Lima – Naras beroperasi 10 perjalanan sehari dengan tarif terjangkau Rp5.000. Kereta ini menjadi andalan wisatawan yang hendak menuju objek wisata Pantai Gandoriah, Pariaman.

KA Minangkabau Ekspres yang melayani rute Pulau Aie – BIM beroperaso 12 perjalanan sehari dengan tarif Rp10.000. Selain akses ke bandara, layanan ini mendukung wisata edukasi melalui program tiket rombongan.

Sementara KA Lembah Anai yang beroperasi pada rute Kayutanam – Padang melayani 6 perjalanan sehari. Untuk rute ini ditawarkan pengalaman perjalanan dengan pemandangan alam asri khas Sumatera Barat.

"Kehadiran ketiga layanan ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan pariwisata dan perekonomian lokal Minangkabau," ujar Reza dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/2).

Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan jauh-jauh hari. Tiket kereta api lokal dapat dipesan secara bertahap mulai H-7 sebelum keberangkatan.

Reza juga menekankan agar calon penumpang hanya melakukan transaksi melalui aplikasi resmi Access by KAI. Hal ini penting untuk menjamin keamanan transaksi dan menghindari potensi penipuan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

"Kami berkomitmen terus meningkatkan layanan, baik dari sisi ketepatan waktu maupun kenyamanan, guna menjawab dinamika kebutuhan mobilitas masyarakat yang tinggi pada momen libur panjang ini," pungkasnya.  (*/nelvi) 

Bukan Sekadar Sawit, Ada 12 Miliar Ton Batu Kapur: Sumbar Serius Garap Percepatan Pembangunan Pasbar

Pasaman Barat - Usai meresmikan jembatan Bungo Tanjung–Teluk Tapang, Air Bangis, Pasaman Barat, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, langsung memimpin Rapat Kerja (Raker) bersama jajaran Pemkab Pasaman Barat (Pasbar) di Auditorium Kantor Bupati Pasbar pada Jumat (13/2). Agenda tunggalnya jelas: mendobrak stagnasi dan menggencarkan "Percepatan Pembangunan Pasbar" melalui optimalisasi potensi logistik dan sumber daya alam yang melimpah. Pelabuhan Teluk Tapang menjadi sorotan utama, diproyeksikan sebagai urat nadi konektivitas baru wilayah utara Sumatera.

 

Raker yang dihadiri perangkat daerah terkait, termasuk Bupati Yulianto dan Wakil Bupati M. Ihpan, ini menjadi momentum strategis. Fokusnya tak hanya pada infrastruktur jalan, tapi juga pada harta karun alam yang selama ini terpendam. Mahyeldi menekankan perlunya tindak lanjut cepat terhadap sejumlah agenda vital.

 

Salah satu bahasan yang paling menarik perhatian adalah Potensi Batu Kapur Gunung Tuleh yang diperkirakan mencapai 12 miliar ton—sebuah angka fantastis yang bisa mengubah peta ekonomi daerah. Selain itu, Raker juga membahas rencana pengembangan Bandara Laban agar statusnya dapat dikelola oleh Kementerian Perhubungan, serta upaya perluasan jaringan kereta api menuju Pasbar. Tak ketinggalan, isu percepatan penurunan status lahan seluas 168,2 hektare dan pengembangan peternakan di lahan ADP Air Runding turut dibahas, termasuk penataan skema distribusi BBM lokal.

Mahyeldi menegaskan bahwa Pasbar menyimpan potensi yang luar biasa. “Potensi Pasbar sangat melimpah, terutama sawit dan air permukaan, kualitas pasir besinya sangat baik,” ujar Gubernur. Ia menambahkan, pembangunan trase baru Jalan Talu Pasbar sangat mendesak. Komitmen pendanaan pusat untuk penanggulangan bencana banjir dan longsor Pasbar beberapa bulan lalu juga menjadi angin segar bagi daerah.

Pengembangan akses menuju Teluk Tapang, menurut Gubernur, adalah langkah mutlak yang akan memperkuat konektivitas dan menunjang pertumbuhan ekonomi Pasbar. Pelabuhan tersebut diproyeksikan menjadi jalur alternatif strategis untuk distribusi komoditas dari wilayah utara, termasuk Kepulauan Mentawai, menuju Pasbar dan Sumatera Utara. “Distribusi hasil perkebunan, pertambangan, dan perikanan pun diharapkan menjadi lebih efisien,” tambahnya, melukiskan visi efisiensi logistik.

Menyambut dukungan tersebut, Bupati Pasbar Yulianto menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumbar. Ia menegaskan bahwa Percepatan Pembangunan Pasbar sangat membutuhkan sinergi kuat dengan pemerintah provinsi guna mengoptimalkan potensi daerah. Menurut Yulianto, Pelabuhan Teluk Tapang memiliki posisi sentral dalam mendukung konektivitas antarwilayah yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.(Jimi)

Edi Basri Resmi Nakhodai KJI Sulsel, Lawan Tsunami Hoaks dengan Kolaborasi

Sidrap - Pengurus Kolaborasi Jurnalis Indonesia Sulawesi Selatan (KJI Sulsel) masa bakti 2026-2031 resmi dilantik. Acara yang berlangsung di kawasan wisata Puncak Bila, Kabupaten Sidrap, Sabtu (14/2) ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP KJI, Andarizal, Ketua KJI Nasional, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Sidrap, tokoh pers, serta sejumlah jurnalis senior. Mereka hadir menyaksikan  Edi Basri secara resmi menakhodai organisasi ini bersama jajaran pengurus baru.

Ketua Umum DPP KJI, Andarizal, menegaskan bahwa KJI hadir bukan sebagai kelompok eksklusif, melainkan sebagai wadah perjuangan untuk masyarakat. "Hari ini bukan sekadar seremoni pelantikan atau memakai atribut baru. Hari ini adalah Ikrar. Sebuah janji bahwa KJI hadir bukan untuk menjadi 'menara gading' yang eksklusif, melainkan menjadi jembatan informasi yang kokoh bagi masyarakat," tegasnya.

Andarizal juga menyoroti tantangan dunia pers saat ini yang harus berhadapan dengan "tsunami" informasi dan maraknya hoaks. Ia menekankan pentingnya nama "KOLABORASI" dalam organisasi ini sebagai kunci profesionalisme.

Ia menitipkan tiga misi utama bagi pengurus KJI Sulsel. Pertama, mencerdaskan masyarakat. Kedua menyuarakan kebenaran. Ketiga menjaga etika jurnalistik.

"Khusus untuk pengurus yang dilantik, jaga marwah organisasi ini. Ingat, kartu pers yang rekan-rekan pegang adalah amanah besar. Gunakan untuk membuka kebenaran, bukan untuk kepentingan pribadi. Makassar adalah kota pejuang, maka berjuanglah lewat pena dan karya," pesannya dengan tegas.

Andarizal pun erharap agar para pengurus menghormati sumpah dan janji pengurus yang diucapkan saa dilantik. Patuhi kepemimpinan Edi Basri. Pengurus hendaknya komitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, patuh terhadap AD/ART organisasi, serta menjaga marwah profesi dan kode etik jurnalistik.


KJI Sulsel juga dimintanya untuk berkomitmen memperjuangkan kemerdekaan pers dan membangun kolaborasi yang sehat demi kemajuan informasi di Sulawesi Selatan dan Indonesia secara luas. Dengan pelantikan ini, KJI Sulsel diharapkan segera bergerak menjalankan program kerja yang inovatif dan berdampak positif bagi dunia pers di wilayah Sulawesi Selatan. (KJI/Elsi) 

Lisda Hendrajoni Kecam Kemensos dan BPJS Main-main dengan Nyawa Manusia

Padang - Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni geram. Kegeraman Lisda disebabkan penonaktifan 11 juta penerima manfaat BPJS PBI oleh pemerintah pusat pada awal Februari lalu.

“Ini menyangkut nyawa manusia. Kenapa pemerintah mensimulasikan seperti uji coba atau main-main. Berapa banyak masyarakat kita yang terpaksa terhenti berobat, atau tidak mendapatkan pelayanan kesehatan selama masa penonaktifan,” ujar Lisda pada salah satu program televisi.

Lisda menjelaskan PBI bukanlah bantuan biasa, PBI adalah bentuk kehadiran negara dalam memastikan masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai amanah undang-undang.

Ditegaskan Srikandi Partai Nasdem itu, penonaktifan 11 juta yang dinonaktifkan secara tiba-tiba ini bukan hanya sekedar administrasi. Tapi ini mengenai hak dasar warga negara untuk sehat dan juga pelayanan kesehatan, yang tidak tercapai,” jelas Lisda.

Lisda juga menegaskan, perihal validasi data yang dilakukan Kemensos dan BPS hingga saat ini masih belum terdapat keakuratan.

“Kalaulah validasi data yang menjadi alasan untuk penonaktifan kemarin, buktinya sampai saat ini masih juga terdapat ketidak akuratan data. Masih ada penerima yang harusnya mendapatkan manfaat tapi malah tidak menerima, begitu juga sebaliknya. Lalu apa urgensifnya penonaktifan tersebut,” ungkap Lisda.

Srikandi Partai Nasdem ini juga menyebut, berdasarkan fakta di lapangan, data DTKS yang dipakai oleh pemerintah untuk penonaktifan BPJS juga dinilai sangat tidak akurat.

Lisda menggambarkan, ada masyarakat yang tinggal di suatu rumah namun dihuni oleh 3-4 keluarga, biasanya ini rumah warisan turun temurun. Ternyata ada diantara mereka yang masih belum memiliki pekerjaan atau dalam keadaan sakit sehingga dapat dikategorikan tidak mampu. 

Linda mencontohkan di daerahnya. Mereka tiba-tiba dinonaktifkan, dengan alasan sudah memiliki rumah sendiri, tentu ini kita pertanyakan keakuratan datanya.

Lisda juga meminta agar ini segera di evaluasi, agar validitasi data itu terpenuhi sesuai dengan amanah undang-undang.

“Validasi data itu merupakan salah satu tugas dari Kementrian Sosial. Saya berharap kedepan ini betul-betul akurat dengan turun langsung ke masyarakat, melihat masyarakat. Petugas jangan mudah percaya dengan kondisi yang dilaporkan tanpa melihat langsung. Bila perlu berikan sanksi kepada petugas yang terbukti bermain-main dengan data,” pungkas Lisda. (*)

Pelantikan KJI Sulsel Melawan Pakem, Menjemput Semangat Jurnalisme dari Daerah

SIDRAP - Ada yang berbeda dengan konstelasi organisasi pers di Sulawesi Selatan tahun ini. Jika biasanya pelantikan pengurus tingkat provinsi selalu identik dengan kemegahan hotel berbintang di Makassar, Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) Sulsel justru memilih jalan "melawan arus".

KJI Sulsel secara resmi menjadwalkan prosesi pelantikan pengurus periode 2026-2029 di Aula Taman Wisata Puncak Bila, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), pada Sabtu siang, 14 Februari 2026.

Keputusan untuk memusatkan acara di Sidrap, daerah yang akrab dijuluki sebagai "Kota Beras" bukan tanpa pertimbangan matang. Ketua KJI Sulsel terpilih, Edy Basri, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bentuk apresiasi terhadap akar sejarah dan upaya mendesentralisasi energi organisasi.

Edy, yang akan memimpin KJI Sulsel bersama Muh Tohir (Sekretaris) dan Ersan (Bendahara), menyebut momen ini sebagai ajang "pulang kampung" untuk menjemput semangat jurnalisme dari daerah.

"Alhamdulillah, Pak Ketum DPP dan Pak Ketua KJI Nasional sudah mendarat. Besok siang keduanya langsung ke Puncak Bila dijemput oleh panitia pelantikan," ujar Edy Basri, Kamis (12/2/2026) malam.

Tak sekadar seremoni ketuk palu, panitia juga telah menyiapkan sesi talkshow sebagai pembuka. Dengan mengusung tema "Jurnalisme Kolaboratif untuk Sulsel yang Transparan dan Berkemajuan", KJI Sulsel ingin menegaskan bahwa di tengah fragmentasi media saat ini, kolaborasi adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Hingga berita ini diturunkan, persiapan di lokasi acara dilaporkan telah mencapai 90 persen. Pilihan lokasi di Puncak Bila Sidrap seolah mengirimkan pesan kuat kepada publik pers di Sulawesi Selatan, bahwa pusat perubahan tidak selalu harus bermuara di ibu kota.

Dengan memilih Sidrap, KJI Sulsel sedang mencoba menanam benih kolaborasi di daerah lumbung pangan, dengan harapan hasil dari pemikiran jurnalisme ini nantinya dapat memberi kontribusi bagi kemajuan seluruh penjuru Sulawesi Selatan.

Acara ini dipastikan berbobot dengan kehadiran pucuk pimpinan pusat. Ketua Umum DPP KJI, Andarizal, dijadwalkan melantik langsung kepengurusan KJI Sulsel. Turut hadir Ketua KJI Nasional, Nurfandri. (*/elsi)