Gubernur Tegaskan Pentingnya Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi dalam Pemerintahan

Padang - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menegaskan pentingnya Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi antar instansi dalam pemerintahan. Mahyeldi mengigatkan pada dasarnya pemerintahan adalah kumpulan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saling mendukung satu sama lain agar kinerja dan pelayanan pada masyarakat bisa maksimal.

"Ibarat satu tubuh, kalau ada satu bagian saja yang mati, yang tidak berfungsi maka akan merusak "tubuh" Pemprov Sumbar secara keseluruhan," katanya dalam Rapat Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di aula Kantor Gubernur Sumbar, Rabu 30 Juni 2021.

Gubernur mengatakan ke depan ketiga hal itu harus menjadi menjadi perhatian serius. Seluruh asisten harus mampu meningkatkan koordinasi jajaran yang menjadi tanggung jawabnya serta dengan instansi yang di bawah asisten yang lain termasuk dengan Sekretaris Daerah.

"Dengan lancarnnya komunikasi dan koordinasi berbagai permasalahan yang ada dapat terdeteksi sejak dini, yang telah selesai, yang sedang terjadi, yang terkendala dan bisa dicarikan solusi bersama-sama," tegasnya.

Menurutnya, instansi pemerintahan seperti Sekretariat Daerah itu lengkap, ada biro hukum, biro pembangunan, staf ahli dan banyak pula ahli di Balitbang yang bisa diajak berkoordinasi dan menjadi tempat konsultasi. Dengan demikian ia meminta ke depan tidak boleh lagi ada persoalan yang tidak terselesaikan. Tidak boleh ada masalah yang tidak ada solusi di Pemprov Sumbar.

Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy juga menekankan tentang kesehatan terutama terkait vaksinasi yang capaiannya masih belum maksimal di daerah itu. Beberapa langkah telah diambil diantaranya pembatalan dan penghentian sementara semua perjalanan dinas ke Pulau Jawa.

Ia juga menekankan soal pemanfaatan teknologi untuk berbagai bidang dalam jajaran pemerintahan di Sumbar seperti sistem merit untuk pegawai, e-catalog di perpusatakaan dan arsip.

Ia juga menyinggung soal iven wisata, budaya dan aset daerah baik bergerak maupun tidak bergerak termasuk SDM PNS. (*)