Destinasi Wisata Ramah Lingkungan

Yuni Candra
(Sekretaris Prospektif Riset Indonesia dan Dosen FEB Universitas Tamansiswa Padang)

Sumatera Barat kembali bersiap menghadapi lonjakan wisatawan. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat mencatat 7.674 kunjungan wisatawan mancanegara melalui Bandara Internasional Minangkabau pada Juli 2025, menandai pemulihan pascapandemi sekaligus membuka peluang pertumbuhan pariwisata yang lebih besar. Angka ini patut diapresiasi sebagai sinyal positif bagi ekonomi daerah, namun juga menjadi peringatan dini bahwa tekanan terhadap lingkungan akan meningkat seiring bertambahnya arus kunjungan.

Provinsi ini sudah lama diposisikan sebagai etalase wisata alam Indonesia. Danau Maninjau, Kawasan Mandeh, Bukittinggi, hingga Pantai Air Manis kerap dijual sebagai lanskap eksotis yang merepresentasikan “keindahan Sumatera Barat.” Namun, keindahan semata tidak cukup. Destinasi yang ramai tetapi rapuh berisiko kehilangan daya tarik lebih cepat daripada yang dibayangkan.

Lonjakan wisatawan pada musim libur panjang, termasuk periode Idul Fitri, hampir selalu menjadi momentum ekonomi. Perputaran uang meningkat, okupansi penginapan naik, dan UMKM merasakan efek berantai. Namun, setiap lonjakan juga membawa konsekuensi: volume sampah melonjak, tekanan terhadap ekosistem meningkat, serta kapasitas infrastruktur diuji. Masalahnya, promosi kerap berlari lebih cepat daripada kesiapan pengelolaan.

Ekonomi Tumbuh, Namun Lingkungan Tertekan

Secara makro, pariwisata telah menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat pada 2024 tercatat sekitar Rp6,4 triliun, dengan sektor pariwisata berkontribusi melalui pajak hotel, restoran, hiburan, dan retribusi objek wisata. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi perlindungan ekologis berisiko menciptakan kemakmuran semu keuntungan jangka pendek yang dibayar mahal oleh generasi berikutnya.

Krisis lingkungan di Danau Maninjau menjadi ilustrasi paling konkret tentang rapuhnya daya dukung destinasi wisata alam. Pada akhir 2025, fenomena upwelling yang dipicu penurunan kualitas air dan tekanan aktivitas manusia menyebabkan kematian sekitar 1.428,73 ton ikan, dengan estimasi kerugian ekonomi mencapai Rp. 32,86 miliar. Ini bukan sekadar persoalan sektor perikanan, melainkan alarm ekologis bagi salah satu ikon wisata Sumatera Barat.

Danau yang tercemar tidak hanya kehilangan daya tarik visual. Ia juga kehilangan kepercayaan wisatawan, menurunkan pendapatan masyarakat sekitar, serta merusak reputasi destinasi dalam jangka panjang. Dalam industri pariwisata yang semakin kompetitif, lingkungan yang rusak adalah promosi terburuk.

Infrastruktur, Sampah, dan Tata Kelola

Di banyak destinasi Sumatera Barat, tantangan dasar masih terasa nyata. Akses jalan menuju lokasi wisata belum merata, fasilitas sanitasi terbatas, dan sistem pengelolaan sampah belum terintegrasi. Akibatnya, pengalaman wisata menurun, sementara beban lingkungan meningkat.

Investasi pariwisata seharusnya tidak berhenti pada estetika dan aksesibilitas. Yang lebih mendesak adalah investasi pada ketahanan ekologi, sistem pengelolaan sampah terpadu, serta pengawasan terhadap aktivitas wisata yang berpotensi merusak alam. Tanpa itu, pertumbuhan pariwisata akan berdiri di atas fondasi yang rapuh.

Masyarakat Lokal sebagai Penjaga Keberlanjutan

Pariwisata ramah lingkungan tidak akan berjalan tanpa keterlibatan masyarakat lokal sebagai aktor utama. Pemberdayaan pemandu wisata, pengelola homestay, UMKM berbasis budaya lokal, serta kelompok sadar wisata (pokwardis) bukan sekadar strategi ekonomi, tetapi juga mekanisme perlindungan lingkungan berbasis komunitas.

Dalam konteks Minangkabau, prinsip “alam takambang jadi guru” menawarkan fondasi etis yang kuat: alam bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga ruang hidup yang harus dijaga keseimbangannya. Ketika masyarakat merasakan manfaat yang adil dari pariwisata, insentif untuk menjaga lingkungan akan tumbuh secara alami.

Menuju Destinasi Hijau yang Tahan Lama

Pertanyaannya kini semakin tajam: apakah Sumatera Barat ingin menjadi destinasi populer yang cepat habis, atau destinasi hijau yang tahan lama? Jawabannya terletak pada keberanian mengubah arah kebijakan dari ekspansi simbolik menuju tata kelola substantif.

Pembatasan jumlah kunjungan di kawasan sensitif, audit lingkungan berkala, transparansi penggunaan PAD untuk konservasi, penegakan hukum terhadap aktivitas perusak ekosistem, serta edukasi wisatawan tentang etika berwisata harus menjadi standar baru. Kasus Danau Maninjau seharusnya menjadi pelajaran bahwa mengabaikan lingkungan berarti menunda krisis yang lebih besar.

Sumatera Barat memiliki semua modal untuk menjadi model destinasi wisata ramah lingkungan di Indonesia: bentang alam yang khas, budaya yang kuat, serta masyarakat yang adaptif. Namun, modal itu hanya akan bertahan jika pertumbuhan pariwisata dikawal dengan disiplin ekologis dan keberanian politik.

Destinasi hijau bukan slogan promosi. Ia adalah pilihan kebijakan, ukuran integritas tata kelola, dan tanggung jawab antargenerasi. Jika Sumatera Barat ingin tetap memesona di masa depan, maka menjaga Danau Maninjau, Mandeh, dan seluruh lanskap alamnya bukan lagi pilihan melainkan keharusan. Semoga…