Demi Gengsi Sekolah Perpisahan Harus di Gedung Mewah, Dinas Pendidikan Kemana?

PADANG (Sumbarkini.com)  - Dunia pendidikan di Kota Padang kembali riuh oleh aroma komersialisasi yang dibalut label "perpisahan". Keluhan wali murid yang viral di media online terkait iuran ini mendapat kritikan tajam dari Ketua Umum Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI), Andarizal.

"Iuran kegiatan di sebuah SMP Negeri hingga menyentuh angka ratusan ribu rupiah di tengah bayang-bayang inflasi dan lesunya daya beli masyarakat, adalah sebuah ironi yang memprihatinkan," ungkapnya tegas, Jumat (9.5.2026).

Menurut Andarizal, persoalan sesungguhnya bukan sekadar angka Rp350.000 yang tertera dalam pesan WhatsApp grup parenting. Persoalan mendasarnya adalah di mana posisi Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Padang dalam mengawasi kebijakan-kebijakan yang mencekik ini? 

"Belum beberapa hari kita memperingati Hari Pendidikan, Bung?" ungkapnya.

Dia menilai munculnya rencana anggaran yang bombastis untuk menyewa auditorium mewah menunjukkan adanya "pembiaran" yang sistematis. Sekolah seolah dibiarkan menjadi entitas yang bebas berkreasi dalam hal pungutan. Sementara Disdik hanya berdiri sebagai penonton di garis pinggir. 

"Jika pengawasan berjalan efektif, instruksi mengenai kesederhanaan dan larangan pungutan yang memberatkan seharusnya sudah menjadi pagar pembatas sejak awal, bukan baru dicari-cari keterangannya saat gejolak sudah pecah di akar rumput," ulasnya.

Andarizal mewanti-wanti, seharusnya kita jujur bertanya apakah esensi pendidikan telah bergeser dari penguatan nilai edukatif menjadi ajang seremonial yang pamer kemewahan? Memaksakan acara di gedung mewah demi gengsi sekolah?

Sialnya, sekolah membebankan semua biayanya kepada wali murid adalah bentuk kegagalan empati. Sekolah negeri seharusnya menjadi ruang inklusif, bukan institusi yang memaksa orang tua siswa harus "mengencangkan ikat pinggang" lebih dalam demi sebuah seremoni beberapa jam.

Dia juga menyoroti Lemahnya pengawasan Disdik Kota Padang ini hingga menciptakan celah bagi "kebijakan abu-abu" yang seringkali berlindung di balik kesepakatan komite atau pengurus parenting. Padahal, legitimasi komite tidak boleh menabrak realitas ekonomi masyarakat.

Disdik Kota Padang tidak boleh lagi hanya mengeluarkan imbauan normatif di atas kertas yang tumpul di lapangan. "Harus ada langkah konkret, audit terhadap rencana biaya perpisahan di seluruh sekolah negeri dan sanksi tegas bagi pihak yang memaksakan pungutan di luar nalar," ujarnya tegas.

Bahkan Andarizal tak segan menyatakan ketegasan Dinas Pendidikan sejatinya merupakan cerminan dari visi besar kepemimpinan daerah. Dalam konteks ini, publik kini menanti sikap nyata dari Fadly Amran sebagai Wali Kota Padang dan Maigus Nasir sebagai Wakil Wali Kota Padang. 

"Sebagai nakhoda kebijakan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota memiliki otoritas penuh untuk menginstruksikan jajarannya agar lebih sensitif terhadap jeritan ekonomi warga. Jangan sampai narasi "Padang Kota Pendidikan" tercoreng oleh stigma mahalnya biaya seremoni yang tidak berdampak pada substansi kualitas siswa," kata Andarizal dengan nada tinggi.

Untuk itu dia sangat mengharapkan Wali Kota harus berani mengambil langkah diskresi, misalnya dengan menerbitkan surat edaran yang melarang keras pelaksanaan perpisahan sekolah di gedung mewah jika membebani orang tua. Kebijakan yang pro-rakyat bukan sekadar retorika di panggung politik, melainkan keberanian untuk memangkas ego institusi pendidikan yang gemar bermewah-mewah di atas penderitaan ekonomi walimurid. 

Ingat, perpisahan di gedung pertemuan, convention centre dan sebagainya ada karena wali kota atau pejabat terkait bangga di undang datang. Parahnya lagi menyampaikan puja-puji buat kepala sekolah, guru, komite atas kerja "cerdasnya". (*/zul)