Almanzo: Musda KNPI Sumbar Tertunda karena Konsolidasi Nasional
PADANG (SUMBARKINI.COM )– Penantian panjang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XVI KNPI Sumatera Barat akhirnya terjawab. Sekretaris Jenderal DPP KNPI, Almanzo Bonara, mengungkapkan bahwa mundurnya pelaksanaan Musda bukan semata-mata disebabkan persoalan di tingkat daerah, melainkan berkaitan dengan dinamika konsolidasi organisasi kepemudaan di tingkat nasional.
Penjelasan tersebut disampaikan Almanzo saat memberikan sambutan dalam Musda XVI KNPI Sumatera Barat Tahun 2026. Ia menegaskan, keputusan memperpanjang masa kepengurusan DPD KNPI Sumbar di bawah kepemimpinan Nanda Satria bukan merupakan kebijakan personal Ketua DPD, melainkan bagian dari penyesuaian terhadap agenda organisasi nasional.
Menurut Almanzo, Nanda Satria sebelumnya telah menyampaikan keinginan agar Musda segera dilaksanakan. Namun, DPP KNPI memiliki sejumlah pertimbangan, terutama terkait tanggung jawab menyelesaikan persoalan dualisme organisasi melalui agenda Kongres Penyatuan KNPI.
"Ini bukan karena kebijakan personal atau individu Ketua DPD. Bung Nanda sudah datang kepada kami dan Ketua Umum untuk menyampaikan keinginannya agar Musda segera dilaksanakan. Namun, ada alasan organisasi yang harus kami pertimbangkan," ungkap Almanzo.
Ia menjelaskan, sejak pelaksanaan Rapimpurnas di Kalimantan Tengah pada tahun sebelumnya, rencana Kongres Penyatuan yang semula diharapkan berlangsung pada Desember menghadapi proses konsolidasi yang cukup panjang.
Persoalan tersebut, menurut dia, tidak hanya menyangkut komunikasi antarkelompok organisasi kepemudaan, tetapi juga membutuhkan sinkronisasi dengan pemerintah.
DPP KNPI, kata Almanzo, berupaya mencari titik temu dengan berbagai institusi negara agar proses penyatuan organisasi dapat menghasilkan format yang memiliki kepastian dan tidak kembali melahirkan dualisme.
Ia menyebut koordinasi dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Hukum. Langkah tersebut dinilai penting agar pelaksanaan kongres nantinya memiliki landasan organisasi dan administrasi yang dapat diterima.
Almanzo juga menjelaskan bahwa perubahan kepemimpinan di lingkungan kementerian turut memengaruhi proses komunikasi dan pembahasan kebijakan yang sebelumnya telah berjalan.
Dalam penjelasannya, ia menyampaikan bahwa DPP KNPI telah membentuk kepanitiaan kongres dan menyiapkan tim konsolidasi nasional pemuda sebagai bagian dari persiapan menuju penyatuan organisasi.
"Kita tidak ingin setelah kongres dilaksanakan, persoalan dualisme kembali muncul dan organisasi kembali terpecah," ujarnya.
Dualisme Jangan Terus Mengorbankan Organisasi
Almanzo menggambarkan bahwa dualisme kepengurusan telah membawa konsekuensi terhadap keberlangsungan organisasi, termasuk pemanfaatan fasilitas dan sekretariat KNPI di sejumlah daerah.
Bahkan, menurut keterangannya, persoalan serupa juga terjadi di tingkat pusat. Ia menyinggung kondisi sekretariat DPP KNPI yang pernah menghadapi persoalan pengelolaan dan legalitas.
Ia menyebut telah ada perkembangan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait rencana penataan kembali fasilitas sekretariat tersebut.
Bagi Almanzo, persoalan itu menjadi gambaran bahwa konflik kepengurusan tidak boleh terus dibiarkan karena dapat menghambat pelayanan organisasi kepada pemuda.
Karena itu, ia berharap seluruh elemen KNPI di daerah memahami bahwa dinamika nasional memiliki dampak terhadap pelaksanaan agenda organisasi di tingkat lokal.
Musda Harus Menjadi Ruang Penyatuan
Di tengah dinamika tersebut, Almanzo mengingatkan agar kontestasi dalam Musda KNPI Sumatera Barat tidak berkembang menjadi perpecahan antarkelompok pemuda.
Ia mengapresiasi pelaksanaan debat kandidat yang disiarkan melalui televisi daerah. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa demokrasi organisasi dapat dibangun melalui ruang adu gagasan dan penyampaian visi-misi secara terbuka.
Namun, ia mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh meninggalkan persoalan yang merusak hubungan persaudaraan.
"Berhadapan secara gagasan dan pikiran itu bagus, konstruktif. Tetapi kalau perbedaan pandangan justru membuat kita saling berhadapan dan memisahkan diri, itu tidak menguntungkan bagi pemuda," tegasnya.
Ia berharap Musda XVI KNPI Sumbar tidak hanya menghasilkan pemimpin baru, tetapi juga melahirkan komitmen bersama untuk menjaga persatuan dan memperkuat organisasi.
Menurut Almanzo, siapa pun yang nantinya memperoleh amanah kepemimpinan harus mampu merangkul seluruh elemen kepemudaan, termasuk mereka yang sebelumnya berada dalam kelompok atau pilihan berbeda.
Baginya, keberhasilan Musda tidak semata-mata diukur dari terpilihnya seorang ketua, tetapi juga dari kemampuan organisasi menjaga kebersamaan setelah seluruh proses demokrasi selesai.
Sebab, KNPI merupakan rumah bersama yang membutuhkan kontribusi seluruh organisasi kepemudaan.
Musda, pada akhirnya, harus menjadi titik awal untuk memperkuat kembali persaudaraan pemuda Sumatera Barat sekaligus menyiapkan langkah organisasi yang lebih terarah dalam menghadapi tantangan ke depan. (Zul/Anto)
