Asril Ajak Mahasiswa Kawal Pembangunan, Akademisi Ingatkan Independensi

PADANG (SUMBARKINI.COM) – Mahasiswa tidak cukup hanya menjadi penonton dinamika politik atau pengkritik kebijakan pemerintah. Lebih dari itu, mahasiswa harus hadir sebagai kekuatan moral, intelektual, dan sosial yang mampu mengawal demokrasi sekaligus menawarkan gagasan bagi pembangunan daerah.

Pesan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk "Sudut Pandang" yang diadakan Liga Mahasiswa di DPW Partai Nasdem, Sabtu 14  November 2026. Diskusi dalam rangka HUT Ke-15 Partai Nasdem itu mempertemukan unsur legislatif, akademisi, dan mahasiswa dalam kegiatan yang diselenggarakan mahasiswa NasDem di Sumatera Barat.

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Asril, S.E., menilai mahasiswa memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi. Kepercayaan masyarakat terhadap suara mahasiswa merupakan modal sosial yang harus dijaga melalui sikap kritis, keberanian, dan tanggung jawab.

Menurutnya, gerakan mahasiswa perlu diarahkan agar tidak hanya terpusat pada persoalan politik nasional, tetapi juga memberikan perhatian lebih besar terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah.

"Jangan sampai kita terlalu sibuk mengikuti kegaduhan politik di Jakarta, sementara persoalan yang terjadi di daerah sendiri justru luput dari perhatian," menjadi salah satu penekanan Asril dalam diskusi yang dihadiri Walikota Padang Fadly Amran, BBA dan Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria, S.IP., Anggota DPRD Kota Padang Argi Putra Finalo, Anggota DPRD Kota Bukittinggi Neni Anita, S.H.

Ia menilai Sumatera Barat membutuhkan kontribusi nyata dari kalangan mahasiswa, terutama dalam mengawal kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.Salah s atu ruang yang dapat dimanfaatkan adalah melakukan kajian kritis terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat.

Bagi Asril, RPJMD bukan semata-mata dokumen perencanaan pemerintah. Pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, hingga mahasiswa.

Ia mengajak mahasiswa membangun kolaborasi agar berbagai program pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga mendapatkan dukungan, pengawasan, dan kontribusi pemikiran masyarakat.

"Tidak mungkin Sumatera Barat berhasil dan maju apabila pelaksanaan RPJMD hanya diperjuangkan oleh pemerintah sendiri," demikian substansi pandangan pria yang akrab  disapa Angku Andaleh itu.

Mahasiswa Jangan Kehilangan Independensi

Namun, ajakan kolaborasi tersebut juga menghadirkan perspektif penting mengenai batas antara kerja sama dan independensi gerakan mahasiswa.

Perwakilan mahasiswa, Presiden Mahasiswa Universitas Baiturrahmah Nova Rahmadani, mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa saat ini masih menghadapi tantangan intervensi dan kepentingan kelompok tertentu.

Menurutnya, mahasiswa harus tetap memiliki kebebasan menentukan arah gerakan dan tidak terjebak dalam kepentingan politik maupun kelompok tertentu.

Ia melihat independensi sebagian gerakan mahasiswa mulai menghadapi tantangan. Karena itu, fungsi mahasiswa sebagai kontrol sosial harus terus dijaga dengan berlandaskan fakta, data, dan kondisi nyata di tengah masyarakat.

Nova menegaskan, kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya selalu dipandang sebagai bentuk permusuhan. Demonstrasi maupun penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi sepanjang dilakukan secara bertanggung jawab.

Ia juga mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa harus berangkat dari persoalan konkret masyarakat.

Sejumlah persoalan yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian antara lain kesulitan petani memperoleh pupuk bersubsidi, ketimpangan akses pendidikan di wilayah pelosok, serta belum optimalnya pemanfaatan fasilitas pendidikan yang telah tersedia.

Terkait program Sekolah Rakyat, ia tidak bermaksud menolak program tersebut. Namun, ia menilai pembenahan dan optimalisasi sekolah yang sudah ada juga perlu menjadi perhatian agar persoalan pendidikan dapat diselesaikan secara menyeluruh.

"Mahasiswa harus tetap tegak lurus dalam menyuarakan kepentingan rakyat," menjadi pesan penting dari pandangan Nova.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga gerakan mahasiswa agar tidak mudah terprovokasi, tetap mengikuti aturan organisasi, serta menghindari tindakan vandalisme dan tindakan yang merugikan masyarakat.

Akademisi: Kebebasan Harus Disertai Tanggung Jawab

Sementara itu, akademisi Dr. Indah Adi Putri, M.IP., memberikan perspektif mengenai hubungan antara sejarah gerakan mahasiswa, kebebasan politik, dan dinamika demokrasi Indonesia.

Dalam pandangannya, pembahasan mengenai gerakan mahasiswa tidak dapat dilepaskan dari pengalaman sejarah, termasuk kebijakan pada masa Orde Baru yang pernah membatasi aktivitas politik mahasiswa di lingkungan kampus.

"Pengalaman masa lalu tersebut menjadi pelajaran penting mengenai bagaimana kekuasaan dapat memengaruhi ruang kebebasan dan independensi mahasiswa," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa dalam sistem demokrasi terdapat prinsip kebebasan, kesetaraan, dan penegakan hukum yang harus berjalan secara seimbang.

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting demokrasi. Namun, kebebasan juga harus disertai tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak orang lain.

Menurutnya, kritik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah justru merupakan bagian dari fungsi intelektual dan tanggung jawab sosial. Mahasiswa memiliki peran sebagai agen perubahan atau agent of change.

Namun, perubahan yang diperjuangkan harus memiliki arah yang jelas dan berlandaskan kepentingan bangsa.

Ia juga mengingatkan bahaya ketika seseorang hanya menerima informasi dari satu sudut pandang, terutama di tengah perkembangan media sosial dan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Fenomena ruang gema atau echo chamber dapat membuat seseorang terus-menerus menerima informasi yang memperkuat pandangan sendiri, tanpa membuka ruang terhadap perspektif berbeda.

Karena itu, mahasiswa perlu membangun tradisi berpikir kritis, memperluas sumber informasi, memeriksa fakta, dan memahami dampak kebijakan dari berbagai sudut pandang.

Indah juga menekankan bahwa tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 harus menjadi pijakan dalam menilai dan mengkritisi kebijakan publik.

"Dengan memahami tujuan negara, gerakan mahasiswa diharapkan tidak berhenti pada penolakan terhadap suatu kebijakan, tetapi juga mampu menawarkan alternatif dan solusi," imbuhnya.

Kebebasan Mahasiswa Tanggung Jawab Bersama

Diskusi juga mengangkat pertanyaan mendasar mengenai siapa yang paling bertanggung jawab menjaga kebebasan dan independensi mahasiswa.

Apakah tanggung jawab tersebut berada pada pemerintah melalui regulasi, perguruan tinggi melalui kebijakan akademik, atau mahasiswa sendiri melalui konsistensi gerakannya?

Perspektif yang berkembang dalam diskusi menunjukkan bahwa tanggung jawab menjaga kebebasan mahasiswa tidak dapat dibebankan kepada satu pihak saja.

Pemerintah, perguruan tinggi, organisasi mahasiswa, dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menciptakan ruang demokrasi yang sehat.

Dalam perspektif pembangunan, akademisi juga mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemimpin atau lembaga legislatif. Dukungan birokrasi, partisipasi masyarakat, serta keterlibatan kelompok penerima manfaat menjadi bagian penting dari proses tersebut.

Karena itu, mahasiswa harus mampu memahami proses politik secara utuh, mulai dari penyampaian aspirasi sebagai masukan, proses perumusan kebijakan, hingga pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Membangun Ruang Dialog, Bukan Sekadar Kedekatan Politik

Sebelumnya, Ketua Panitia, Budi, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dimaksudkan untuk membuka ruang diskusi antara mahasiswa dan berbagai elemen, termasuk partai politik.

Ia menegaskan bahwa ajakan kepada mahasiswa bukan semata-mata untuk bergabung dengan Partai NasDem. Hal yang lebih penting adalah membangun komunikasi, mendengarkan aspirasi, dan memahami persoalan yang berkembang di lingkungan mahasiswa.

Partai NasDem melalui anggota DPRD di kabupaten dan kota di Sumatera Barat diharapkan dapat menjadi salah satu saluran untuk menjembatani aspirasi dan gagasan mahasiswa.

Asril pun mengakui bahwa selama ini kampus, pemerintah, dan mahasiswa kerap berjalan sendiri-sendiri.

Menurutnya, potensi besar yang dimiliki masing-masing elemen tidak akan menghasilkan kekuatan maksimal apabila tidak dibangun melalui komunikasi dan kerja sama.

Ia berharap organisasi mahasiswa, perguruan tinggi, partai politik, serta anggota legislatif dapat membangun hubungan yang lebih terbuka.

Pada akhirnya, diskusi tersebut menghadirkan satu pesan penting bagi masa depan demokrasi di Sumatera Barat: kolaborasi diperlukan untuk memperkuat pembangunan, tetapi independensi tetap harus menjadi fondasi gerakan mahasiswa.

Mahasiswa tidak harus selalu berada di luar ruang dialog untuk membuktikan sikap kritisnya. Sebaliknya, keterlibatan dalam dialog juga tidak boleh membuat mahasiswa kehilangan keberanian untuk menyampaikan kebenaran.

Sebab, kekuatan mahasiswa bukan hanya terletak pada kemampuannya menyuarakan kritik, melainkan juga pada keberanian menjaga integritas, menghadirkan gagasan, dan memperjuan Digkan kepentingan masyarakat tanpa kehilangan independensinya. 

Sudut Pandang Vol.5 ini semakin hidup lantaran moderatornya, Friska Akbar, A.Md bisa memicu interaksi antara narasumber dan audiensnya.  (Zul/Arneldi)