Bupati Sijunjung Lantik dan Kukuhkan 68 Pejabat, Tekankan Integritas dan Inovasi Birokrasi
Pelantikan, pengukuhan, dan pengambilan sumpah janji pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrasi, pejabat fungsional, serta pengangkatan CPNS menjadi PNS itu berlangsung di Balairung Lansek Manih, Kantor Bupati Sijunjung.
Kepala BKPSDM Kabupaten Sijunjung, Muhadiris, dalam laporannya menyampaikan bahwa dari total 68 orang tersebut, sebanyak 15 orang menjalani pelantikan dan mutasi jabatan struktural, terdiri atas dua pejabat pimpinan tinggi pratama, delapan administrator, dan lima pengawas.
Selain itu, terdapat pengukuhan 50 pejabat sebagai dampak penyesuaian nomenklatur instansi, tiga pejabat yang diangkat dalam jabatan fungsional, serta satu CPNS yang diangkat menjadi PNS.
Dua pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik yakni Usman Gumanti sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Bobby Roespandi, AP., M.Si., sebagai Asisten II Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Sijunjung.
Sementara itu, delapan pejabat administrator yang dilantik di antaranya Fauziah Asra Assegaff, SH., sebagai Kepala Bagian Hukum Setdakab; Hamdan, S.STP., sebagai Kepala Bagian Pemerintahan; Mukhamis Basyir, SH., sebagai Sekretaris Inspektorat; Fery Yurnalis, S.STP., sebagai Camat Kamang Baru; serta Hendra Syafriono Putra, S.IP., sebagai Camat Sumpur Kudus.
Selanjutnya, Aidil Rara Prawira, SE., ME., dilantik sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah BKAD; Hendra, SP., M.Si., sebagai Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian; serta Joni Yusdavid, SE., sebagai Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah BKAD.
Untuk jabatan pengawas, lima pejabat yang dilantik yakni Masgar Dewantara, S.Tr.IP., sebagai Kepala Subbagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah; Okta Sari Heppy Putri, S.Tr.IP., MM., sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dagperinkop UKM; Amille Cantika Buswir, S.Tr.IP., sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Nakertrans.
Berikutnya, Zuraida Khaidir, S.PI., sebagai Kepala UPTD BBI Lokal Sumpur Kudus pada Dinas Pangan dan Perikanan serta M. Fernanda, S.STP., M.A.P., sebagai Kepala Subbidang Inventarisasi dan Pelaporan pada BKAD.
Adapun pengukuhan akibat penyesuaian nomenklatur jabatan terdiri atas 28 administrator dan 22 pengawas.
Sementara tiga pejabat yang diangkat dalam jabatan fungsional yakni Iqbal Ardian, S.Tr.IP., sebagai Penata Perizinan; Taslim, S.A.P., sebagai Analis Kebencanaan melalui penyesuaian; serta Mery Putria, S.ST., M.K.M., sebagai Administrator Kesehatan.
Dalam arahannya, Bupati Benny Dwifa menegaskan bahwa jabatan bukanlah hadiah ataupun diperoleh karena kedekatan, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja, komitmen, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Jabatan yang diamanahkan kepada saudara bukanlah hadiah ataupun karena kedekatan. Ini merupakan tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan dengan penuh komitmen, integritas, dan profesionalisme,” tegas Benny.
Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik maupun dikukuhkan agar bekerja lebih kreatif dan inovatif serta tidak terjebak dalam pola kerja konvensional.
Menurutnya, tantangan fiskal daerah dan keterbatasan transfer dana dari pemerintah pusat harus dijawab dengan berbagai terobosan dan solusi nyata. Kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik.
“Di tengah kondisi fiskal daerah dan keterbatasan transfer dari pemerintah pusat, kita dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif. Jangan sampai keterbatasan anggaran menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Bupati juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kehadiran ASN generasi baru, termasuk CPNS dan PPPK yang dinilai lebih akrab dengan teknologi digital, diharapkan mampu mendorong percepatan transformasi digital sekaligus meningkatkan efektivitas kinerja setiap perangkat daerah.
Selain itu, Benny menjelaskan bahwa penerapan sistem merit menjadi salah satu instrumen penting dalam penataan birokrasi di Kabupaten Sijunjung. Melalui sistem tersebut, pengisian jabatan harus didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja, bukan faktor subjektivitas maupun kedekatan.
“Melalui penerapan sistem merit, penempatan jabatan harus berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Tidak ada lagi ruang bagi subjektivitas maupun faktor kedekatan,” tegasnya.
Ia memastikan evaluasi terhadap kebutuhan organisasi dan penempatan pejabat akan terus dilakukan agar setiap jabatan diisi oleh aparatur yang tepat sesuai kebutuhan organisasi.
“Mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi. Evaluasi akan terus kita lakukan agar setiap jabatan diisi oleh orang yang tepat dan roda pemerintahan berjalan optimal,” katanya.
Khusus kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, Benny meminta agar koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terus diperkuat. Hal ini penting untuk membuka peluang dan memperoleh dukungan program pembangunan bagi Kabupaten Sijunjung.
“Kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, saya minta perkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Jemput peluang dan program yang dapat mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Sijunjung,” pesannya.
Di akhir arahannya, Bupati mengingatkan seluruh pejabat agar menjadikan jabatan sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat.
“Jadikan amanah ini sebagai ladang pengabdian dan amal ibadah. Masyarakat menunggu komitmen kita untuk bersama-sama memberikan pelayanan terbaik,” tutup Benny.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Kabupaten Sijunjung Ramrel, Sekretaris Daerah Jaheri, Ketua TP PKK Kabupaten Sijunjung Ny. Nedia Fitri Benny Dwifa, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat. (Andri)
About Andri Kampai
