IWAPI Sumbar Bidik Penguatan Ekonomi Perempuan dan Regenerasi Pengusaha
PADANG, SUMBARKINI.COM – Memperkuat kemandirian ekonomi perempuan tidak cukup hanya dengan mendorong lahirnya pelaku usaha baru. Dibutuhkan pembinaan berkelanjutan, akses permodalan, penguasaan teknologi digital, serta jejaring usaha yang mampu membawa UMKM berkembang dan naik kelas.
Komitmen tersebut menjadi salah satu arah yang disiapkan Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Sumatera Barat terpilih, Hj. Nurmidalmi, SE, dalam membangun organisasi yang lebih terbuka, produktif, dan berdampak bagi masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam dialog bersama Pengurus Asantara di Hotel Rangkayo Basa, Jalan Hang Tuah, Kota Padang, Selasa (10/11/2026). Turut hadir pengurus IWAPI: Ermawati, Harmita, Sisilia dan Rilianti Basril.
Dalam pertemuan tersebut, Nurmidalmi memaparkan sejumlah agenda kepengurusan baru, mulai dari pendataan anggota, pengembangan kapasitas pengusaha perempuan, digitalisasi usaha, fasilitasi permodalan, hingga memperluas kolaborasi dengan pemerintah dan media.
Menurutnya, salah satu langkah awal yang perlu dilakukan adalah memperbarui dan memetakan data anggota berdasarkan bidang usaha masing-masing.
Berdasarkan pendataan awal yang disampaikan dalam dialog, jumlah anggota IWAPI Sumbar berada di kisaran 458 orang. Pendataan ulang diperlukan untuk mengetahui potensi, kebutuhan, serta persoalan yang dihadapi setiap pelaku usaha.
"Kami sedang mengumpulkan data anggota berdasarkan bidang usahanya. Dari sana, kami bisa menentukan program dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing," ungkap perempuan yang akrab disapa Buk Del ini.
Dorong Digitalisasi dan UMKM Naik Kelas
Nurmidalmi menempatkan peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai salah satu prioritas kepengurusannya. Satu diantara banyak langkah yang disiapkan adalah memberikan pelatihan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan usaha.
Menurutnya, perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi pengusaha perempuan untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan daya saing. Namun, kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi masih beragam.
Karena itu, IWAPI Sumbar akan terlebih dahulu melakukan pemetaan kebutuhan anggota sebelum menyelenggarakan pelatihan.
Program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membantu pelaku usaha menerapkan teknologi dalam aktivitas bisnis sehari-hari.
Selain peningkatan keterampilan, akses permodalan menjadi perhatian berikutnya.
Nurmidalmi menyampaikan rencana menjajaki komunikasi dengan sejumlah perbankan untuk memfasilitasi anggota IWAPI, khususnya pelaku UMKM, agar memperoleh akses pembiayaan sesuai kebutuhan usahanya.
"Salah satu skema yang akan dijajaki adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR)," ujarnya.
Ia juga menyebut adanya program fasilitasi pembiayaan dari DPP IWAPI yang direncanakan diteruskan hingga tingkat daerah, dengan skema bunga nol persen dan plafon yang disebut berkisar Rp5 juta hingga Rp100 juta.
Program tersebut masih memerlukan koordinasi lebih lanjut terkait persyaratan, mekanisme, dan kepastian pelaksanaannya.
Membuka Ruang bagi Pengusaha Perempuan Muda
Persoalan regenerasi juga menjadi perhatian Nurmidalmi.
Ia melihat perempuan muda, termasuk mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi, memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai pengusaha.
IWAPI Sumbar berencana membuka ruang lebih luas bagi kelompok tersebut untuk bergabung dan memperoleh pembinaan melalui program kewirausahaan.
Menurutnya, penguatan generasi muda penting agar organisasi tidak hanya menjadi wadah bagi pengusaha yang telah mapan, tetapi juga tempat bertumbuh bagi mereka yang baru memulai perjalanan bisnis.
Dalam dialog tersebut, Ketua DPN Asantara Drs. H. Marlis, MM, C.Med mengusulkan program IWAPI Goes to Campus sebagai upaya memperkenalkan kewirausahaan kepada mahasiswa perempuan.
Disampaikannya juga gagasan agar IWAPI membuka stan informasi di kawasan Car Free Day Kota Padang setiap akhir pekan. Langkah ini dinilai dapat menjadi sarana menjaring anggota baru sekaligus memperkenalkan organisasi kepada perempuan yang telah menjalankan usaha secara mandiri.
Gagasan tersebut menjadi bagian dari masukan yang dapat dipertimbangkan dalam penyusunan program kerja kepengurusan baru.
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Menyentuh Ketahanan Keluarga
Dialog bersama Pengurus Asantara juga berkembang pada persoalan sosial yang berkaitan dengan kemandirian ekonomi perempuan.
Dr. Linda Hayati, S.Ag., S.Pd., M.M., salah seorang peserta dialog, mengingatkan bahwa organisasi perempuan harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, pemberdayaan tidak seharusnya hanya menyasar perempuan yang telah berhasil atau memiliki usaha mapan. Perempuan yang sedang merintis usaha dan membutuhkan pendampingan justru perlu mendapatkan perhatian lebih besar.
Ia menilai penguatan ekonomi perempuan memiliki keterkaitan dengan ketahanan keluarga. Kemampuan perempuan menghasilkan pendapatan dan mengelola usaha dapat menjadi salah satu penopang kesejahteraan rumah tangga.
Linda juga menyinggung persoalan jeratan pinjaman bermasalah dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tantangan sosial yang membutuhkan perhatian bersama.
Masukan tersebut mendapat respons dari Nurmidalmi. Ia menyampaikan bahwa IWAPI Sumbar berencana mengadakan pelatihan bagi perempuan pelaku usaha kecil agar kemampuan dan hasil usahanya meningkat.
Dengan demikian, pemberdayaan tidak berhenti pada pemberian motivasi, tetapi diarahkan pada peningkatan keterampilan dan kapasitas ekonomi.
Perkuat Kemitraan dengan Pemerintah dan Media
Dalam dialog tersebut, Pengurus Asantara juga mempertanyakan sejauh mana IWAPI dapat mengambil peran dalam memengaruhi kebijakan ekonomi daerah serta membangun kemitraan konkret dengan pemerintah, BUMD, perbankan, dan perusahaan besar.
Pertanyaan itu menjadi penting mengingat organisasi pengusaha perempuan memiliki potensi untuk memperjuangkan kepentingan pelaku usaha, khususnya UMKM yang membutuhkan dukungan kebijakan dan akses pasar.
Salah satu peserta mengusulkan agar kepengurusan baru segera melakukan audiensi dengan gubernur, DPRD, dinas teknis, perbankan, perguruan tinggi, Kadin, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Tujuannya adalah membuka ruang kerja sama yang lebih luas dan memastikan program pemberdayaan perempuan memiliki dukungan lintas sektor.
Kolaborasi dengan media juga menjadi perhatian Nurmidalmi.
Ia berharap media dapat membantu memperkenalkan IWAPI kepada masyarakat sekaligus memberikan ruang promosi bagi produk-produk anggota.
Menurutnya, pengenalan organisasi secara lebih luas dapat menarik minat perempuan muda untuk bergabung dan mengembangkan usaha bersama IWAPI.
Ia juga membuka ruang bagi media untuk memberikan kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi dalam membangun organisasi.
IWAPI Award 2027 Jadi Gagasan Apresiasi Perempuan Tangguh
Satu lagi gagasan strategis yang mengemuka dalam dialog adalah penyelenggaraan IWAPI Award pada 2027.
Usulan tersebut disampaikan sebagai bentuk apresiasi terhadap perempuan pengusaha yang mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menjadi inspirasi bagi perempuan lainnya.
Penjaringan penerima penghargaan diusulkan melibatkan 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Selain memberikan penghargaan kepada pengusaha perempuan, muncul pula gagasan memberikan apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai memiliki perhatian terhadap pengembangan usaha perempuan.
Meski demikian, gagasan tersebut masih berupa usulan peserta dialog dan memerlukan pembahasan lebih lanjut oleh kepengurusan IWAPI Sumbar.
Berbagai masukan lainnya juga mengarah pada pentingnya memperkuat struktur organisasi, memperluas basis keanggotaan, serta membangun hubungan yang lebih intensif dengan pemerintah dan dunia usaha.
Mengubah Potensi Menjadi Kekuatan Ekonomi
Dialog antara IWAPI Sumbar dan Pengurus Asantara memperlihatkan bahwa tantangan organisasi ke depan tidak hanya berkaitan dengan konsolidasi kepengurusan.
Lebih dari itu, IWAPI dituntut mampu membuktikan kontribusinya dalam memperkuat ekonomi perempuan melalui program yang terukur dan berkelanjutan.
Pendataan anggota, pelatihan digitalisasi, akses permodalan, regenerasi pengusaha muda, serta kemitraan lintas sektor menjadi sejumlah agenda yang perlu diterjemahkan ke dalam kerja nyata.
Sebab, keberhasilan organisasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya anggota atau kegiatan yang diselenggarakan, melainkan dari seberapa jauh kehadirannya mampu membantu perempuan mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Bagi IWAPI Sumbar, inilah momentum untuk menjadikan organisasi bukan hanya tempat berhimpun para pengusaha perempuan, tetapi juga ruang tumbuh bagi perempuan yang ingin mandiri, berdaya, dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Sumatera Barat. (Zul)
