window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-2BWP9LK8PX'); Kalaksa BPBD Sumbar: 14 Daerah Berstatus Siaga Bencana Hidrometeorologi, Masyarakat Diminta Waspada - Sumbarkini
  • Breaking News

    Kalaksa BPBD Sumbar: 14 Daerah Berstatus Siaga Bencana Hidrometeorologi, Masyarakat Diminta Waspada


    PADANG (SUMBARKINI.COM) – Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Hidrometeorologi di Sumatera Barat selama 60 hari, mulai 16 November 2026 hingga 18 Januari 2027.

    Penetapan status tersebut dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 360-693-2026 sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana akibat peningkatan aktivitas cuaca ekstrem.

    Peringatan dini BMKG menyebutkan adanya pengaruh bibit siklon tropis dan aktivitas gelombang atmosfer di Samudra Hindia yang berpotensi meningkatkan intensitas hujan di sejumlah wilayah Sumatera Barat.

    Kondisi tersebut perlu diantisipasi karena dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, serta cuaca ekstrem.

    Berdasarkan pemetaan peringatan dini BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Minangkabau untuk periode hingga 19 November 2026, terdapat 14 kabupaten dan kota yang masuk kategori Siaga.

    Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Agam, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Kota Padang, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Payakumbuh, Pesisir Selatan, Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Solok Selatan.

    Sementara itu, lima daerah masuk kategori Waspada, yakni Kota Bukittinggi, Padang Panjang, Sawahlunto, Kota Solok, dan Tanah Datar.

    Kalaksa BPBD Sumbar Dr.Ir. Era Sukma Munaf, S.T, M.M., M.T mengingatkan bahwa pemetaan tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir, bantaran sungai, daerah perbukitan, serta wilayah yang memiliki riwayat kejadian tanah longsor.

    Dikatakannya, menghadapi potensi cuaca ekstrem, kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petugas kebencanaan. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengenali ancaman serta melakukan langkah pencegahan sejak dini.

    "Warga diimbau menghindari bantaran sungai dan lereng perbukitan yang rawan longsor, terutama ketika hujan deras berlangsung dalam waktu lama," ujarnya.

    Selain itu, masyarakat diminta memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, termasuk memastikan saluran drainase tidak tersumbat sampah yang dapat menyebabkan genangan maupun luapan air.

    Pemantauan kondisi sungai juga perlu dilakukan secara berkala. Apabila terjadi peningkatan debit air secara tiba-tiba, masyarakat yang berada di kawasan berisiko diharapkan segera melakukan evakuasi menuju lokasi yang lebih aman dan tinggi.

    Ancaman pohon tumbang maupun baliho roboh saat hujan lebat disertai angin kencang juga perlu diwaspadai. Masyarakat sebaiknya menghindari berteduh di bawah pohon besar atau berada di sekitar papan reklame yang berpotensi roboh.

    Koordinasi dan Informasi Cepat Sangat Penting

    Selain langkah pencegahan di lingkungan masyarakat, kesiapan sarana dan prasarana operasional pelayanan publik juga menjadi perhatian selama masa siaga darurat.

    Sistem komunikasi dan koordinasi antarpihak perlu dipastikan berjalan baik agar informasi mengenai potensi bencana, ancaman keselamatan, maupun kondisi darurat dapat segera diteruskan kepada pihak yang berwenang.

    Aktivasi sistem komunikasi berjenjang atau call tree menjadi salah satu langkah untuk mempercepat penyampaian informasi ketika terjadi bencana maupun situasi krisis lainnya.

    Kecepatan memperoleh informasi menjadi faktor penting agar masyarakat dapat mengambil keputusan penyelamatan secara tepat dan tidak terlambat melakukan evakuasi.

    BPBD Sumbar juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Informasi perkembangan cuaca dan kebencanaan hendaknya merujuk pada sumber resmi BMKG serta pemerintah daerah.

    Penetapan status siaga darurat selama 60 hari ini menjadi momentum untuk memperkuat kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.

    Kesadaran masyarakat, kesiapan pemerintah, koordinasi petugas, dan kecepatan informasi diharapkan dapat berjalan beriringan untuk mengurangi risiko bencana serta melindungi keselamatan warga Sumatera Barat.

    Sebab, dalam menghadapi bencana, setiap langkah antisipasi memiliki arti penting. Kewaspadaan sejak dini bukan hanya upaya melindungi diri sendiri, tetapi juga menjaga keselamatan keluarga dan masyarakat di lingkungan sekitar. (Zul))

    SUMBARKINI

    Website yang menampilkan informasi dan perkembangan terkini di Sumatera Barat dan mereka yang mau berjuang untuk kebangkitan ranah minang.

    Post Bottom Ad