KBPII Sumbar Usulkan Muzani dan Dasco Dampingi Prabowo
BUKITTINGGI (SUMBARKINI.COM) – Aspirasi mengenai figur yang dinilai layak mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mulai disuarakan sejumlah elemen masyarakat. Dari Sumatera Barat, Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) menyampaikan dua nama tokoh nasional, yakni Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad.
Ketua KBPII Sumbar, dr. Harma Zaldi, menyatakan dukungan agar kedua tokoh tersebut dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden. Menurutnya, pengalaman di lembaga negara, kemampuan membangun komunikasi politik, serta pemahaman terhadap persoalan kebangsaan menjadi modal penting bagi seorang pemimpin nasional.
Aspirasi tersebut disampaikan KBPII Sumbar di Bukittinggi, 17 November 2026, menyusul klaim dalam pernyataan organisasi mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026.
"Kami melihat Muzani dan Dasco sebagai dua figur yang telah teruji. Keduanya memahami konstitusi, berpengalaman panjang di lembaga negara, dan memiliki komitmen menjaga persatuan bangsa. Inilah saatnya Presiden didampingi figur yang kuat, tenang, dan mampu bekerja untuk seluruh rakyat," ujar dr. Harma Zaldi.
Dua Figur dengan Pengalaman Kenegaraan
KBPII Sumbar menilai Ahmad Muzani dan Sufmi Dasco Ahmad memiliki pengalaman serta karakter kepemimpinan yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan figur pendamping Presiden.
Ahmad Muzani yang menjabat Ketua MPR RI sekaligus Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra dinilai memiliki pengalaman dalam komunikasi politik dan dinamika ketatanegaraan. Sementara itu, Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, dipandang memiliki pengalaman dalam proses legislasi, koordinasi politik, dan pengambilan keputusan.
Bagi KBPII Sumbar, keduanya juga memiliki latar belakang kaderisasi Pelajar Islam Indonesia (PII), yang menurut organisasi tersebut turut membentuk karakter kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta tanggung jawab sosial.
Dr. Harma Zaldi menegaskan, posisi Wakil Presiden tidak semestinya dipandang hanya sebagai pendamping kepala negara. Jabatan tersebut memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga kesinambungan agenda pembangunan.
"Wakil Presiden bukan sekadar pendamping. Ia harus mampu membangun koordinasi antarlembaga, menjaga stabilitas, membantu Presiden memastikan agenda pembangunan berjalan, dan menjadi pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Kanda Muzani dan Kanda Dasco memiliki modal itu," katanya.
Aspirasi Politik Harus Tetap Berada dalam Koridor Konstitusi
Di tengah berkembangnya aspirasi mengenai figur Wakil Presiden, KBPII Sumbar mengingatkan pentingnya menghormati mekanisme ketatanegaraan.
Organisasi tersebut menyatakan dukungannya merupakan bagian dari partisipasi masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Namun, keputusan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden tetap harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Atas dasar itu, KBPII Sumbar mengajak kader dan alumni PII di berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi secara santun, mengedepankan etika demokrasi, serta tidak menjadikan perbedaan pandangan politik sebagai alasan untuk memperuncing perpecahan.
Menurut dr. Harma Zaldi, kepentingan menjaga persatuan dan keberlangsungan pemerintahan harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun dukungan terhadap figur tertentu.
"Keputusan akhir berada dalam mekanisme konstitusional dan kewenangan Presiden Prabowo untuk mengajukan calon kepada MPR. Apa pun keputusannya nanti, kami berharap proses berjalan sesuai aturan, mengutamakan kepentingan bangsa, dan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tuturnya.
Aspirasi KBPII Sumbar tersebut menambah dinamika pandangan masyarakat mengenai kepemimpinan nasional. Pada akhirnya, setiap usulan figur perlu ditempatkan dalam ruang demokrasi yang sehat, dengan konstitusi sebagai pijakan dan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama. (Zul)
