Mario Syah Johan Ajak Masyarakat Perkuat Pemerintahan Nagari: Pembangunan Tak Cukup Hanya Mengandalkan Pemerintah

Mario memaparkan pentingnya sosialisasi. 

SOLOK SELATAN (SUMBARKINI.COM) – Kekuatan sebuah nagari tidak semata-mata diukur dari banyaknya pembangunan fisik atau program pemerintah yang dilaksanakan. Lebih dari itu, kemajuan nagari sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakatnya untuk berpartisipasi, mengembangkan potensi lokal, serta ikut menentukan arah pembangunan.

Pesan tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari yang digelar anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Mario Syah Johan, di Ombak Sangir Manggau, Nagari Lubuk Gadang Utara, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Minggu (8/11/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 16.00 WIB itu menjadi ruang untuk mendekatkan regulasi daerah kepada masyarakat sekaligus mendorong pemahaman tentang pentingnya keterlibatan warga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nagari.

Mario menegaskan, Perda Nomor 8 Tahun 2022 merupakan salah satu landasan penting dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat dan tata kelola pemerintahan nagari.

Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut perlu dipahami masyarakat agar tidak berhenti sebagai aturan tertulis, tetapi dapat menjadi pedoman dalam membangun kehidupan nagari yang lebih partisipatif dan mandiri.

"Melalui sosialisasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami substansi peraturan daerah, ruang lingkup pemberdayaan, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan nagari," ujarnya.

Mantan Ketua KONI Solok Selatan periode 2013–2017 dan 2017–2021 itu juga mengingatkan bahwa nagari bukan sekadar unit pemerintahan yang menjalankan urusan administrasi dan pelayanan publik.

Nagari, menurutnya, merupakan ruang kehidupan masyarakat yang memiliki kekayaan potensi sosial, ekonomi, budaya, serta kearifan lokal. Seluruh potensi tersebut perlu dikelola dan dikembangkan agar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga.

Karena itu, pemberdayaan masyarakat tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah nagari. Dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari tokoh masyarakat, generasi muda, kelompok perempuan hingga pelaku usaha dan ekonomi lokal.

Partisipasi masyarakat juga penting agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga, bukan sekadar memenuhi agenda administratif pemerintahan.

Sosialisasi dihadiri ratusan masyarakat.

Dari Penerima Manfaat Menjadi Pelaku Pembangunan

Salah satu hal penting yang perlu dibangun melalui pemahaman terhadap Perda tersebut adalah perubahan posisi masyarakat dalam proses pembangunan.

Masyarakat tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat dari program pemerintah. "Warga juga perlu memiliki kesempatan menyampaikan aspirasi, mengidentifikasi persoalan, mengusulkan kebutuhan prioritas, serta ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan," ujar Mario mengingatkan.

Dengan demikian, pembangunan nagari dapat berlangsung lebih terbuka, sesuai kebutuhan masyarakat, dan memiliki dukungan sosial yang kuat.

Keterlibatan pemuda, misalnya, dapat membuka peluang pengembangan kreativitas, inovasi dan kegiatan ekonomi produktif. Sementara kelompok perempuan memiliki peran strategis dalam penguatan keluarga, pendidikan, kegiatan sosial, serta pengembangan usaha masyarakat.

Begitu pula tokoh adat, tokoh agama dan pelaku ekonomi lokal yang memiliki pengetahuan serta pengalaman dalam menjaga nilai-nilai sosial dan menggerakkan potensi nagari.

Sosialisasi Perda ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak cukup diukur dari terlaksananya kegiatan penyuluhan. Pemahaman masyarakat perlu diterjemahkan menjadi partisipasi nyata dalam kehidupan pemerintahan dan pembangunan.

Pada akhirnya, nagari yang kuat bukan hanya nagari yang memiliki program pembangunan, melainkan nagari yang masyarakatnya mampu mengenali potensi, mengelola sumber daya, menjaga kebersamaan, serta mengambil bagian dalam menentukan masa depannya.

Semangat itulah yang perlu terus diperkuat agar pemberdayaan masyarakat tidak berhenti sebagai amanat regulasi, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sumatera Barat. (Zul)