Erry Gusman Kembali Terpilih Jadi Ketua LPA Sumbar

Padang - Musyawarah Daerah (Musda) ke-V Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada Sabtu 30 Janaurti 2021, secara aklamasi menetapkan Erry Gusman,SH,MH sebagai Ketua Periode 2021-2026.

Musda yang diselenggarakan di Gedung LKKS Sumatera Barat, secara offline dan online, dihadiri via daring oleh Ketua LPAI Pusat Seto Mulyadi, pengurus LPA kabupaten/kota se-Sumatera Barat, dan mengundang berbagai lembaga sosial, di antaranya Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Sumbar.

Ketua Panitia Musda ke-V LPA, Edi Suandi mengatakan kegiatan suksesi lembaga sosial yang fokus terhadap anak-anak ini berjalan dengan baik.

“Alhamdulillah kita bisa mengangkatkan Musda LPA Sumbar ini dengan lancar secara offline dan online bersamaan, di mulai dengan rangkaian webinar dan dilanjutkan dengan pemilihan ketua,” katanya.
  
Ketua LPAI Pusat, Seto Mulyadi mengatakan banyak tantangan dunia anak saat ini, terutama dampak pandemi dan perubahan politik.

“Kita tetap harus fokus memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia, dan tidak terpengaruhi dengan berbagai perubahan apalagi faktor politik. Selain itu juga dampak pandemi covid-19 ini adalah tantangan besar kita bersama,” katanya.

Ia mengharapkan LPA Sumbar ke depannya terus memberikan kontribusi nyata terutama terhadap berbagai isu tentang anak.

“Siapapun yang terpilih dalam Musda ke-V LPA Sumbar ini, pesan saya teruslah berbuat nyata untuk anak-anak di Ranah Minang, membangun sinergisitas dengan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam menjalankan berbagai program,” harap Kak Seto.
 
Dalam Musda ini telah ditetapkan beberapa keputusan yaitu memilih kembali secara aklamasi Erry Gusman sebagai Ketua LPA Sumatera Barat Periode 2021-2026, menyerahkan sepenuhnya kepada ketua terpilih untuk menyusun struktur personalia kepengurusannya, menugaskan untuk berkoordinasi dengan LPAI yang dipimpin Seto Mulyadi melegalkan hasil MUSDA ke-V atau FORDA ke-V LPA Sumbar dan meminta surat penetapan atau SK kepengurusan.

Erry Gusman, ketua terpilih mengatakan akan menjadikan LPA Sumbar ke depan terus berbuat nyata menyikapi berbagai isu dan masalah terkait anak.

“Amanah ini merupakan periode kedua saya memimpin LPA Sumbar. Ke depan saya dan pengurus baru akan terus bekerja keras membuat dan menjalankan berbagai program, tentu kami tidak bisa berjalan sendiri, butuh dukungan pemerintah daerah dan berbagai stakeholder,” katanya.

Erry menambahkan pada periode sebelumnya kepengurusannya telah menjalankan berbagai program kerja.

“Di antara program kerja yang kami laksanakan periode sebelumnya adalah pelatihan advokasi bagi advokat muda untuk penanganan dan pendampingan isu hukum anak, kerjasama dengan berbagai pihak terutama perguruan tinggi, melakukan konsultansi pra persidangan perceraian di pengadilan tentang hak asuh anak, advokasi pelaksanaan sekolah daring di masa pandemi, memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga,” katanya.

Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Sumbar yang diwakili oleh Musfi Yendra hadir dalam acara tersebut mengatakan siap bersinergi dan mendukung berbagai program kerja LPA Sumbar.

“LKKS Sumbar sebagai lembaga yang menaungi berbagai organisasi sosial mengapresiasi terlaksananya Musda ke-V LPA Sumbar. Kita akan terus mendukung dan bekerjasama terutama isu dan program terkait perlindungan anak,” ungkapnya. (*)

Wabah COVID-19, Kak Seto dan Aktifis Ingatkan Untuk Jangan lupakan Hak Anak

JAKARTA (sumbarkini.com) - Pemerintah melakukan beragam upaya untuk segera memutus mata rantai dalam mengatasi wabah COVID-19 yang membuat resah seluruh negeri. Presiden Joko Widodo bahkan telah memerintahkan pembatasan sosial dalam skala besar (PSSB). Menteri dan jajarannya hingga pemerintah daerah juga diminta untuk melakukan perubahan prioritas program kerja termasuk anggaran.

Di tengah keadaan ini, pemerhati dan aktivis anak Seto Mulyadi yang akrab disapa dengan Kak Seto mengingatkan pemerintah dan masyarakat untuk tetap memperhatikan pemenuhan hak anak termasuk melindungi mereka dari penyakit serta gizi buruk agar tak terpapar COVID 19.

"Saya berharap perubahan anggaran ini digunakan secara tepat sasaran, tidak bocor dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Pemerintah melakukan ini demi kepentingan terbaik masyarakat Indonesia, tapi jangan sampai hak anak-anak dilupakan. Kalau sampai anak-anak mendapatkan gizi buruk tentu akan berakibat fisiknya menjadi lemah, dan akhirnya mudah terpapar virus corona," kata Kak Seto di Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) itu menambahkan, hak anak untuk bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik tetap harus dilindungi dan diperhatikan. Jangan sampai dukungan untuk tumbuh kembang mereka terabaikan. "Kita semua juga berdo’a agar Wabah COVID segera berlalu," ungkapnya.

Anak-anak menunjukkan kebolehannya.

Hal senada diungkapkan oleh Dr Rachmat Sentika SpA, mantan Deputi Kemenko PMK yang juga seorang aktivis kesehatan anak. Rachmat mengatakan bahwa 25 juta anak balita harus dilindungi pada masa pandemi ini. Kesehatan mereka harus terjaga, imunisasi harus terus dilakukan hingga lengkap. Selain itu walau dalam keadaan pembatasan sosial (social distancing) kesehatan dan status gizi mereka harus tetap diperhatikan dan dipantau.

“Pandemi adalah peristiwa jangka pendek yang akan berlalu, namun kesehatan dan kecukupan gizi anak akan berdampak besar dalam jangka panjang karena merekalah yang akan menjadi generasi penerus bangsa,” kata Rachmat.

Bahkan ditegaskannya walau saat ini konsentrasi tenaga medis dan otoritas kesehatan dikerahkan untuk mengatasi wabah COVID-19, namun anak anak harus tetap mendapat perhatian.

Menurutnya, anggaran untuk mengatasi prevalensi stunting pada anak yang sudah dialokasikan, jangan sampai tergerus untuk kepentingan lain. "Realokasi anggaran untuk atas COVID 19 bisa diambil dari pos lain," ujarnya.


Sebagaimana diketahui, prevalensi stunting pada anak di Indonesia masih berada di angka 28,6 persen. Pemerintah mentargetkan untuk menurunkan prevalensi stunting pada anak hingga 14 persen di tahun 2030.

"Ini bukan pekerjaan mudah dan harus terus dikawal bersama. Untuk mengatasi stunting pada anak bisa dilakukan melalui pendekatan sensitif dan  spesifik termasuk intervensi gizi melalui Pangan Khusus untuk Kebutuhan Medis Khusus (PKMK)," jelas Rachmat. (hrw)

Presiden Jokowi Kembali Tegaskan Pentingnya Turunkan Angka Stunting

JAKARTA (sumbarkini.com)  - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di depan sidang bersama DPR RI dan DPR RI menegaskan untuk mencetak SDM yang pintar dan berbudi pekerti luhur harus didahului oleh SDM sehat dan kuat salah satunya dengan menurunkan angka stunting.

"Kita turunkan angka stunting sehingga anak-anak kita bisa tumbuh menjadi generasi yang premium," tegas Jokowi di kompleks parlemen Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia dua tahun.

Pada masa pemerintahannya yang kedua bersama KH Ma'ruf Amin, Jokowi mengusung SDM Unggul, Indonesia Maju dengan meningkatkan kualitas kesehatan dengan pengembangan inovasi dan budaya hidup sehat.

Pengamat kebijakan Agus Pambagio mengatakan bahwa pidato presiden menunjukkan komitmen presiden yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia salah satunya melalui upaya penurunan angka stunting.

“Presiden berulangkali memerintahkan upaya mengatasi stunting pada anak Indonesia dan pidato kemarin menunjukkan masalah ini kembali menjadi fokus presiden dan kabinet mendatang,” jelas Agus.

Presidenpun berkali kali mendorong dilakukannya inovasi, terobosan dan kerjasama antar lembaga untuk mengatasi permasalah bangsa dan tidak menggunakan cara-cara lama, tambah Agus.

Pemerintahan Jokowi periode pertama telah berhasil menurunkan angka stunting dari 37,2 persen di tahun 2013 menjadi 30,6 persen di tahun 2018. Namun angka ini masih di atas angka 20 persen berdasarkan standar WHO.

Berbagai upaya dilakukan untuk menurunkan angka stunting baik melalui upaya pencegahan (preventif) maupun melalui intervensi.

Salah satu catatan penting dalam upaya mengatasi stunting adalah terobosan yang dilakukan oleh Tim Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang dipimpin oleh Prof DR dr Damayanti Rusli di daerah Pandeglang melalui dukungan Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT).

Awal 2018 lalu, Tim yang dipimpin oleh Prof Dr Damayanti menangani sekaligus mengamati kasus stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang, Banten. Metode mereka ternyata berhasil menurunkan angka stunting sampai 8 persen hanya selama enam bulan. Tim ini bersama Kemendes telah membagikan pengalaman mereka ke berbagai instansi serta pemerintah daerah termasuk Jawa Timur.

Di Jawa Timur, tim Prof Damayanti telah berbagi dan menawarkan agar sejumlah kabupaten di provinsi ini mau menjadi pilot project pelaksanaan metode mengatasi stunting pada anak yang telah terbukti di Pandeglang.

Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak sangat mendukung kerjasama lintas instansi dan mendorong kepala desa, di daerah yang menjadi lokus penanganan nasional, mengalokasikan dana desa untuk mencegah stunting. Hal ini dikemukakan oleh Wagub Jatim bulan lalu dalam acara
Forum sosialisasi Aksi Cegah Stunting ini digagas oleh Samsul Widodo Direktur Jenderal Pembangunan Desa Tertinggal (PDT), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diikuti kepala dinas dari 18 kabupaten dengan prevalensi stunting tinggi di Jatim.

"Dalam diskusi Aksi Cegah Stunting disebut 75 persen dari yang stunting kemunginan IQ-nya di bawah rata-rata. Bayangkan kalau ini terjadi di Jatim. Bagaimana kami bisa mengentas kemiskinan? Ini pekerjaan rumah yang urgent, sangat urgent," ujar Emil.

Langkah terobosan dan kerjasama yang dilakukan oleh Tim RSCM, Kemendes dan PDT dan Pemda Jawa Timur ini patut didukung oleh Pemerintah Pusat termasuk Kementerian Kesehatan dan didorong untuk diterapkan di daerah lain, kata Agus Pambagio.

“Tanpa keberanian untuk melakukan inovasi dan terobosan kebijakan dan kerjasama lintas Kementerian dan Instansi, harapan Presiden untuk menurunkan angka stunting di Indonesia bakal sulit terwujud,” tegas Agus. (wan)