Perdana, Bupati Benny Dwifa Launching Posyandu 6 SPM di Kabupaten Sijunjung.

SIJUNJUNG (Sumbarkini.com) - Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, S. STP, M. Si Sutan Gumilang melaunching Perdana Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Sijunjung, tepatnya di Posyandu Anyelir, Nagari Tanjung Lolo, Kecamatan Tanjung Gadang, pada Selasa 18 November 2025.

Launching ini ditandai dengan pemukulan gong, dilanjutkan dengan pengguntingan pita, dan penandatanganan prasasti oleh Bupati Sijunjung, Benny Dwifa disaksikan Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM, Ir. Nizam Ul Muluk beserta Kepala OPD Provinsi Sumbar.

Hadir juga pada kegiatan tersebut, Unsur Forkopimda Sijunjung, Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sijunjung, Ny. Nedia Fitri Benny Dwifa, Kepala OPD se Kabupaten Sijunjung, Pimpinan BUMN/BUMD, Pimpinan Puskesmas, Camat, dan Wali Nagari se Kabupaten Sijunjung.

Dalam sambutannya, Bupati Benny Dwifa mengatakan bahwa Posyandu adalah salah satu pilar utama dalam sistem pelayanan kesehatan dasar di Indonesia.

Dengan lahirnya regulasi baru yaitu Permendagri Nomor 13 tahun 2024, menjadikan posyandu sebagai sebuah lembaga Kemasyarakatan desa (LKD) dengan cakupan layanan diperluas melalui 6 SPM yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, Tratibumlinmas dan sosial serta mengharuskan seluruh posyandu tersebut untuk diregistrasi di Kemendagri.

"Di Kabupaten Sijunjung telah dilakukan transportasi posyandu melalui penata kelolaan kelembagaan posyandu menjadi posyandu 6 SPM sebanyak 294 posyandu dengan jumlah kader sebanyak 4.247 orang dan kesemua posyandu yang telah diusulkan untuk diregistrasi, alhamdulillah telah keluar nomor registrasi nya dari Kemendagri, sehingga seluruh posyandu kita sudah terdata dan diakui keberadaannya ditingkat pusat, "ujar Bupati.

Di Kabupaten Sijunjung lanjutnya, juga telah dibentuk serta ditetapkannya tim pembina posyandu diseluruh jenjang mulai ditingkat Kabupaten, kecamatan dan nagari sebagai komitmen dan dukungan dari kita bersama dalam pelaksanaan posyandu 6 SPM.

Sehingga pada tanggal 15 Oktober 2025 yang lalu, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sijunjung mendapat kan penghargaan dari ketua TP Posyandu Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu kabupaten yang telah membentuk dan menetapkan ketua dan pembina posyandu di Kabupaten Sijunjung.

Bupati Benny berharap kepada seluruh OPD terkait untuk memastikan bahwa keberadaan Poyandu 6 SPM ini bukan hanya seremoni launching, tetapi benar benar menjadi gerakan bersama yang mampu meningkatkan kualitas layanan masyarakat di Nagari.

Kepada kader posyandu, Bupati Benny juga memberikan penghargaan dan rasa bangga, karena ibu ibu kader adalah ujung tombak di posyandu dalam membantu persoalan daerah.

Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM, Ir. Nizam Ul Muluk di kesempatan tersebut menyampaikan sambutan Gubernur Sumbar yang menyampaikan bahwa adanya undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no 3 tahun 2024 dan permendagri no 18 tahun 2018 tentang LKD dan LAD secara signifikan berdampak pada perubahan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat terdahulu, sehingga perubahan ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan penyesuaian mendasar dalam perumusan kebijan maupun teknis operasional yang berkaitan dengan kelembagaan posyandu.

Salah satu transformasi tersebut, lanjut Nizam yakni adanya pengakuan bahwa posyandu yang sebelumnya hanya sebatas bentuk kegiatan layanan berbasis masyarakat, kini diakui sebagai lembaga kemasyarakatan desa (LKD), yang merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa.

"Semoga dengan adanya posyandu 6 SPM, dapat mendekatkan layanan pemerintah sehingga seluruh program dapat dirasakan oleh masyarakat, " harap Nizam.

Sementara itu, Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sijunjung, Ny. Nedia Fitri Benny Dwifa dalam sambutannya mengatakan, bahwa Peluncuran Posyandu 6 SPM hari ini merupakan langkah penting bagi peningkatan mutu pelayanan posyandu di masyarakat. Transformasi posyandu ini tidak hanya mengubah bentuk pelayanan, tetapi juga cara kita bekerja, cara kita berkoordinasi, dan cara kita memastikan standar pelayanan terpenuhi di seluruh tingkat nagari dan jorong.

Transformasi ini lanjut Nedia merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat. Pelayanan di Posyandu saat ini tidak hanya semata Kesehatan Ibu dan Anak, namun lebih luas dan lebih kompleks lagi dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

Di sinilah peran Tim Pembina Posyandu menjadi
sangat penting sekali. Tim Pembina bukan hanya sekedar pembinaan administratif saja, tetapi benar- benar menjadi motor penggerak agar Posyandu 6 SPM berjalan dengan standar, konsisten, dan berkelanjutan.

Dalam menyikapi Transformasi Posyandu
menjadi posyandu 6 SPM ini tambah Nedia, Kabupaten Sijunjung telah melakukan Langkah konkret melalui sosialisasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Pemetaan posyandu dan kader, penataan kelembagaan posyandu 6 SPM melalui SK Wali Nagari, melaksanakan rapat koordinasi tingkat Kabupaten, pengukuhan dan pelantikan Ketua dan Tim Pembina Posyandu diseluruh jenjang, serta proses registrasi di
Kemendagri.

"Launching hari ini bukan tujuan akhir, tetapi
awal komitmen kita. Awal kerja besar untuk
memastikan layanan kesehatan masyarakat Sijunjung semakin baik, semakin terukur, dan berkualitas serta terpenuhinya kebutuhan dasar melalui penerapan layanan 6 standar pelayanan minimal. Mari kita jadikan momentum ini sebagai awal penguatan Posyandu, bukan hanya untuk pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai pusat informasi, edukasi keluarga dan penyediaan data serta pemberdayaan masyarakat,"ajak Nedia Fitri.
(Andri)

Raih Juara Umum III, Firdaus Ilyas Banggakan Prestasi Atlet Lemkari

Padang - Dukungan moral kepada para atlet  Lembaga Karate-Do Indonesia (Lemkari) oleh karateka senior Drs. Firdaus Ilyas pada iven karate Piala Walikota Padang yang dilaksanakan baru-baru ini berbuah prestasi yang membanggakan.

“Bersyukur kita, menjelang pelantikan Lemkari Pengprov Lemkari Sumbar 2025-2030, yang dipimpin Pak Nanda Satria, Karateka Lemkari yang turun atas tim Mabes Lemkari Sumbar meraih juara umum 3,” ujar Firdaus Ilyas, Karateka DAN VII Lemkari kepada wartawan, Senin (17/11/2025).

 

Firdaus mengungkapkan iven karate Piala Walikota Padang itu berlangsung selama 3 hari yakni 14 hingga 16 November lalu di Lapangan Tenis Indoor UNP. Pada kejuaraan yang diikuti 1.946 Atlit dari 72 Team memperebutkan 70 Medali Emas, 70 Perak dan 140 Perunggu, serta uang pembinaan total Rp30 Juta.

 

Firdaus menambahkan, pencapaian Lemkari Sumbar dalam iven ini membuktikan pembinaan yang dilakukan Pengprov. Atlet pun tambah semangat dengan dukungan penuh yang diperlihatkan Ketua Pengprov Lemkari Sumbar Terpilih Nanda Satria terhadap organisasi dan prestasi atlet.

Dikatakan Firdaus, dalam acara penutupan  Walikota Padang Fadli Amran yang menyampaikan terima kasih atas terlaksananya iven tersebut. “Gelaran event Ini bukti cabor di bawah koordinasi KONI Kota Padang, berbuat untuk kemajuan prestasi atlet Kota Padang,” ujarnya.

 

Pada kesempatan itu, Firdaus Ilyas selaku Staf Khusus Forki Sumbar dipersilahkan Wako Padang Fadly Amran menyerahkan Piala juara Umum III, ke Tim Mabes Lemkari Sumbar, plus Uang Pembinaan Rp6 Juta. (*)

Kabupaten Sijunjung Raih Penghargaan Paritrana Award Tahun 2025 Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

PADANG (Sumbarkini.com) - Kabupaten Sijunjung tahun ini kembali meraih penghargaan Paritrana Award 2025 Tingkat Provinsi Sumatera Barat untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penghargaan ini diserahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sumbar Ahmad Zakri  bersama Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbar–Riau, Henky Rhosidie dan diterima Wakil Bupati Sijunjung, H. Iraddatillah, S. Pt , pada malam penganugerahan di Auditorium Gubernuran Sumbar, Senin 17 November 2025 malam.

Asisten I Bidang Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Ahmad Zakri mewakili Gubernur menyampaikan, perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, terutama pekerja rentan, merupakan kebutuhan yang sangat penting. Pekerja rentan bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah dan risiko kerja tinggi sehingga membutuhkan jaring pengaman.

“Jaminan sosial memberikan rasa aman bagi pekerja, serta memastikan keberlangsungan ekonomi keluarganya ketika terjadi risiko yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, jaminan sosial ketenagakerjaan kini tidak hanya menjadi identitas bagi pekerja formal. Pemerintah Daerah bersama dunia usaha terus memperluas perlindungan hingga ke sektor informal. Karena itu, ia mengajak seluruh kabupaten/kota untuk meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Henky Rhosidie menjelaskan, Paritrana Award merupakan apresiasi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan pelaku usaha yang mendukung implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Penghargaan diberikan kepada berbagai kategori, mulai dari pemerintah kabupaten/kota hingga perusahaan skala mikro, menengah, besar, dan sektor jasa.

“Tujuan dari Paritrana Award adalah mendorong percepatan Universal Coverage Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya,” paparnya.

Wakil Bupati Sijunjung, Iraddatillah menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih Kabupaten Sijunjung. Ia menegaskan, apresiasi ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten untuk terus memperluas cakupan perlindungan ketenagakerjaan.

“Ini bukan soal menjadi juara, tapi bagaimana kita bisa semakin meningkatkan kepesertaan dan memastikan seluruh pekerja, khususnya pekerja rentan, mendapatkan perlindungan,”ujarnya Wabup Iraddatillah setelah penyerahan tersebut dengan didampingi Kakan Kesbangpol, Sukardi dan Kabid Ketenagakerjaan Dinas Nakertrans Kabupaten Sijunjung, Anisa.
(Andri)

Wabup Iraddatillah Buka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Pengelola Keuangan Puskesmas Melalui Penerapan E-BLUD.

PADANG (Sumbarkini.com) - Dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui Dinas Kesahatan bersama dengan Asosiasi Puskesmas Indonesia (APKESMI) Kabupaten Sijunjung menggelar latihan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan puskesmas melalui penerapan e-BLUD.

Pelatihan yang diadakan di Hotel Truntum Padang ini dibuka Wakil Bupati Sijunjung, H. Iraddatillah, S. Pt pada Senin 17 November 2025 malam.

Pelatihan yang dilaksanakan selama tiga hari, yaitu dari Senin hingga Rabu, 17 sampai dengan 19 November ini diikuti oleh 85 orang yang terdiri dari Dinas Kesehatan, RSUD Kamang Baru, 13 utusan Puskesmas se Kabupaten Sijunjung, Labkesda, Inspektorat Daerah, BKAD, serta Bagian Perekonomian dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sijunjung.

 

Wakil Bupati Sijunjung, H. Iraddatillah dalam sambutannya mengatakan bahwa, sektor kesehatan merupakan salah satu sektor prioritas yang sangat mempengaruhi berbagai macam hal dalam kehidupan bermasyarakat, penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan dilakukan melalui peningkatan derajat kesehatan. Pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara merata dan inklusif.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan adalah dengan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan BLUD, pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien sangat penting untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan dapat menyediakan layanan yang berkualitas dan memadai.

Di era digitalisasi saat ini, penerapan sistem elektronik atau E-BLUD menjadi sangat krusial. Sistim ini tidak hanya untuk mempercepat proses pengelolaan keuangan, tetapi juga untuk menjamin akuntabilitas dan tranparansi dalam setiap laporan keuangan daerah.

"Pelatihan e-BLUD yang kita laksanakan hari ini adalah wujut komitmen pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam mewujutkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor kesehatan. Saya berharap agar seluruh peserta dapat mengikuti setiap sesi dengan serius dan aktif. Manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk berdiskusi, bertanya, dan mendalami materi, sehingga setelah kembali ke UPTD masing-masing, bapak dan ibu dapat langsung mengimplementasikan sistem ini dengan optimal, "harap Wabup.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Harry Oskar Hidayat, SSTP, M. Si selaku ketua pelaksana dalam laporannya menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Puskesmas, namun masih banyak puskesmas yang mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan, terutama dalam hal pengelolaan dana BLUD.

Pelatihan ini lanjut Harry bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teknis dan operasional dalam penyususnan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta penggunaan aplikasi E-BLUD pada fasilitas layanan kesehatan.

"Pelatihan yang diikuti oleh Rumah Sakit, Puskesmas, Labkesda, dan Perangkat Daerah terkait ini diharapkan dapat mewujutkan tata kelola keuangan BLUD yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, " Harapnya.

Pemateri dalam pelatihan ini tambah Harry adalah Direktur BLUD, BUMD dan BMD Dirjen Bina Keuda Kemendagri, Drs. H. Yudia Ramli, M. Si yang hadir secara daring, dan Kasubdit BLUD Direktorat BLUD, BUMD dan BMD Dirjen Bina Keuada Kemendagri, R. Wisnu Saputro, SE, M. Ap.

Pelatihan ini jelas Harry, dilaksanakan di Padang karena dalam pelaksanaan pelatihan membutuhkan jaringan internet yang lancar, sehingga bisa dengan mudah dalam mempraktekkan nya. (Andri) 

Nagari Koto Tuo Raih Penghargaan Paritrana Award Tingkat Sumatera Barat Tahun 2025.

PADANG (Sumbarkini.com) - Nagari Koto Tuo Kabupaten Sijunjung berhasil meraih penghargaan Paritrana Award Tahun 2025 Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Kategori Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai Terbaik III.

Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sumbar Ahmad Zakri dan diterima oleh Pj. Wali Nagari Koto Tuo, Heries di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Senin 17 November 2025.

Paritrana Award merupakan penghargaan resmi yang digagas oleh Pemerintah Republik Indonesia bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk mengapresiasi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan institusi yang berhasil menghadirkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal.

Untuk tingkat Sumatera Barat, penilaian meliputi komitmen, inovasi, cakupan kepesertaan, serta konsistensi pemerintah desa dalam menjalankan regulasi perlindungan tenaga kerja.

Pj. Wali Nagari Koto Tuo, Heries menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah nagari, perangkat, serta dukungan masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi bukti keseriusan Nagari Koto Tuo dalam memastikan bahwa seluruh pekerja, termasuk pekerja rentan dan informal, mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kami akan terus memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas layanan,” ujarnya.

(Andri).