Perangkat Nagari Koto Gadang Dimotivasi Jangan Takut Laksanakan Kegiatan Pembangunan
Koto Gadang - Nagari Koto Gadang sempat membukukan sisa lebih penggunaan
anggaran (Silpa) lebih Rp450,22 juta pada 2016. Berkaca dari kejadian itu, walinagari dan perangkatnya meningkatkan komunikasi dengan pihak kabupaten dan tenaga pendamping kecamatan.
Sinergitas ini membuat silpa 2017 berkurang menjadi Rp90,87 juta. Penyerapan dana desa mencapai 98 persen dengan silpa Rp18 lebih. Penyelesaian anggaran pendapatan dan dan belanja nagari (APB Nagari) untuk 2018 sudah berhasil diputuskan Bamus pada November 2017 dan awal Desember diserahkan.
Penyelesaian tepat waktu ini membuat Nagari Koto Gadang mencatatkan diri di urutan ketiga, melebihi target semula sepuluh besar kabupaten. "Alhamdulillah pada 2018 ini kami bisa menyelesaikan APB Nagari pada waktunya. Kita berada di urutan tiga dalam penyelesaian anggaran ini. Semua berkat kerjasama erat Bamus dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunannya. Cukup sekali kami merasakan nyaris paling akhir menyerahkan APB Nagari di 2016," ujar Walinagari Koto Gadang, Budi Zulfikar, Sabtu (13/1).
Budi Zulfikar mengungkapkan keterlambatan tersebut lantaran terlalu berhati-hati dalam penggunaan anggaran. Pemahaman terhadap aturan yang dilkeluarkan Kemendagri, kementerian keuangan dan kementerian PDT kadang mendatangkan keraguan hingga ketakutan dalam menggunakan anggaran tersebut. Belum lagi keterlambatan termen kedua anggaran turunnya pada November. Akibatnya, kegiatan banyak yang tak terlaksana.
Kendala lainnya terdapat pada sistem aplikasi keuangan, baik operasionalisasi maupun jaringan internetnya. Kejadian itu memberikan pengalaman kepada perangkat di nagari. Terlebih ada sanksi administrasi keuangan pada 2017.
"Memang kami dianggap kurang mampu menghabiskan anggaran oleh sebagian masyarakat. Sebenarnya, kami pun tak ingin kegiatan pembangunan bermasalah di kemudian hari. Satu hal kami syukuri, saat ini perangkat nagari makin paham dengan tugas dan fungsinya," tegas Budi.
Untuk 2018, nagari mereka diberikan Anggaran Dana Desa Rp695.529.179.000,- anggaran dana nagari Rp615.104.303.000,-. Totalnya Rp1.310.633.482.000. Kegiatan yang hatus dilaksanakan pada 2018 menjadi 1.401.510.849.000,- karena ada Silpa 2017 sebesar Rp90.877.367.000 yang juga harus dilaksanakan.
Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa yang berkunjung ke nagari itu, menyarankan agar perangkat nagari tak usah takut melaksanakan kegiatan dan menggunakan anggaran. Semua akibatnya akan dirasakan oleh masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fisik dan non fisik di nagari kembali ke negara dan itu berakibat pengurangan anggaran bagi nagari nantinya.
"Saat ini nagari/desa bertambah 204 sementara dana yang dialokasikan pemerintah tetap Rp60 triliun. Artinya, alokasi buat nagari berkurang hampir Rp100 juta tahun ini. Jika silpa tinggi, maka anggaran berlebih ini bisa saja diberikan kepada nagari atau desa yang lebih baik pelaksanaan kegiatan dan penganggarannya," ujar Leonardy yang juga anak nagari Koto Gadang yang dipercaya pula menjadi Ketua KAN Koto Gadang itu.
Mereka diingatkan untuk tak takut-takut melaksanakan kegiatan pembangunan. Hal penting yang perlu diingat, laksanakan kegiatan dengan benar ditunjang pelaporannya yang benar. Jika perlu, menyiasati silpa ini bisa saja dengan bekerjasama dengan toko sehingga kegiatan tetap terlaksana dan begitu anggaran cair tinggal membayar hutang ke toko tersebut.
Walinagari dan perangkatnya diminta untuk memberikan semacam reward kepada TPK di nagari itu sepanjang sesuai aturan yang berlaku. Bisa saja berbentuk peningkatan insentif, hadiah jalan-jalan ataupun peningkatan anggaran kegiatannya.
"TPK ini diberi honor Rp250.000 per kegiatan. Jika kegiatan itu selesai tiga bulan, honor tetap Rp250.00 itu. Mereka tetap menmunjukkan dedikasi dan ini harus diapresiasi. Perlu kebijakan pak wali," ujar Leonardy berseloroh. (z01)
Sinergitas ini membuat silpa 2017 berkurang menjadi Rp90,87 juta. Penyerapan dana desa mencapai 98 persen dengan silpa Rp18 lebih. Penyelesaian anggaran pendapatan dan dan belanja nagari (APB Nagari) untuk 2018 sudah berhasil diputuskan Bamus pada November 2017 dan awal Desember diserahkan.
Penyelesaian tepat waktu ini membuat Nagari Koto Gadang mencatatkan diri di urutan ketiga, melebihi target semula sepuluh besar kabupaten. "Alhamdulillah pada 2018 ini kami bisa menyelesaikan APB Nagari pada waktunya. Kita berada di urutan tiga dalam penyelesaian anggaran ini. Semua berkat kerjasama erat Bamus dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunannya. Cukup sekali kami merasakan nyaris paling akhir menyerahkan APB Nagari di 2016," ujar Walinagari Koto Gadang, Budi Zulfikar, Sabtu (13/1).
Budi Zulfikar mengungkapkan keterlambatan tersebut lantaran terlalu berhati-hati dalam penggunaan anggaran. Pemahaman terhadap aturan yang dilkeluarkan Kemendagri, kementerian keuangan dan kementerian PDT kadang mendatangkan keraguan hingga ketakutan dalam menggunakan anggaran tersebut. Belum lagi keterlambatan termen kedua anggaran turunnya pada November. Akibatnya, kegiatan banyak yang tak terlaksana.
Kendala lainnya terdapat pada sistem aplikasi keuangan, baik operasionalisasi maupun jaringan internetnya. Kejadian itu memberikan pengalaman kepada perangkat di nagari. Terlebih ada sanksi administrasi keuangan pada 2017.
"Memang kami dianggap kurang mampu menghabiskan anggaran oleh sebagian masyarakat. Sebenarnya, kami pun tak ingin kegiatan pembangunan bermasalah di kemudian hari. Satu hal kami syukuri, saat ini perangkat nagari makin paham dengan tugas dan fungsinya," tegas Budi.
Untuk 2018, nagari mereka diberikan Anggaran Dana Desa Rp695.529.179.000,- anggaran dana nagari Rp615.104.303.000,-. Totalnya Rp1.310.633.482.000. Kegiatan yang hatus dilaksanakan pada 2018 menjadi 1.401.510.849.000,- karena ada Silpa 2017 sebesar Rp90.877.367.000 yang juga harus dilaksanakan.
Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa yang berkunjung ke nagari itu, menyarankan agar perangkat nagari tak usah takut melaksanakan kegiatan dan menggunakan anggaran. Semua akibatnya akan dirasakan oleh masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fisik dan non fisik di nagari kembali ke negara dan itu berakibat pengurangan anggaran bagi nagari nantinya.
Mereka diingatkan untuk tak takut-takut melaksanakan kegiatan pembangunan. Hal penting yang perlu diingat, laksanakan kegiatan dengan benar ditunjang pelaporannya yang benar. Jika perlu, menyiasati silpa ini bisa saja dengan bekerjasama dengan toko sehingga kegiatan tetap terlaksana dan begitu anggaran cair tinggal membayar hutang ke toko tersebut.
Walinagari dan perangkatnya diminta untuk memberikan semacam reward kepada TPK di nagari itu sepanjang sesuai aturan yang berlaku. Bisa saja berbentuk peningkatan insentif, hadiah jalan-jalan ataupun peningkatan anggaran kegiatannya.
"TPK ini diberi honor Rp250.000 per kegiatan. Jika kegiatan itu selesai tiga bulan, honor tetap Rp250.00 itu. Mereka tetap menmunjukkan dedikasi dan ini harus diapresiasi. Perlu kebijakan pak wali," ujar Leonardy berseloroh. (z01)
About sumbarkini
Tidak ada komentar
Masukan dan informasinya sangat penting bagi pengembangan situs kita ini...