Sungai Tarab Harapkan Reward untuk Pelaksana Tercepat

SUNGAI TARAB (sumbarkini.com) - Walinagari di Kecamatan Sungai Tarab relatif baru. Kedatangan Anggota DPD RI H Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa ke daerah mereka mendapat sambutan hangat.

"Kami, walinagari di Sungai Tarab ini boleh dikata masih baru. Jadi pertemuan seperti ini sangat kami harapkan untuk menambah wawasan," ujar Walinagari Gurun Hanispen.

Dikatakannya, sebagai orang baru, dia butuh pengetahuan. Butuh pelatihan untuk melaksanakan program yang banyak dan pelaporan yang rumit. Apalagi aturan sering berubah. Mereka jadi takut-takut untuk melaksanakan kegiatan.

Tak kalah pentingnya, Hanispen menyoroti sistem pencairan dana desa. Dana desa tahap pertama sebesar 20 persen harus menyelesaikan kegiatan sebesar 70% baru bisa mengajukan tahap berikutnya.

Mereka pun diberatkan oleh aturan yang mengharuskan menunggu dulu nagari-nagari yang terlambat menyelesaikan tahap pertama. Celakanya, hanya gara-gara satu nagari, 74 nagari lainnya di Tanah Datar harus terkena getah keterlambabatan pencairan dana desa tahap berikutnya.

Hanispen mengajukan usulan agar nagari yang lebih cepat menyelesaikan kegiatan dan pelaporannya  diberi keleluasaan untuk lebih cepat pula menerima pencairan dana tahap berikutnya. Jika tidak, bisa dipikirkan reward lainnya bagi nagari bersangkutan agar semua tetap berupaya cepat menyelesaikan program.

Selain itu, Hanispen mengharapkan agar tim pelaksana kegiatan (TPK) diberi perhatian lebih. Selama ini mereka diberi upah berdasarkan paket pekerjaan. Paket pekerjaan itu bisa saja siap beberapa dua atau tiga bulan sehingga TPK hanya mendapat upah Rp350.000 untuk baktinya selama dua atau tiga bulan.

Menanggapi hal ini, Anggota DPD RI H Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa mengingatkan walinagari untuk tidak terpengaruh oleh kinerja walinagari dan perangkatnya yang lamban. Diakuinya hal ini berpengaruh terhadap nagari yang mampu dengan cepat melaksanakan program nagarinya.

“Pertahankan kinerja baik pak wali. Jangan terpengaruh. Kita harus pahami belum semua perangkat nagari yang bisa melaksanakannya dengan cepat. Namun kendati demikian, para walinagari yang bisa dengan cepat melaksanakan kegiatannya perlu kita respon. Ini akan diusulkan dalam rapat di DPD dan rapat dengan kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi,” ujar Leonardy.

Adapun pola pencairan dana selama ini, aturan banyak dan rumit yang dimohonkan untuk dibenahi, Leonardy bakal menindaklanjutinya. Sebagaimana yang dilakukan dalam rapat paripurna November 2017, telah diusulkan untuk perbaikan berdasar aspirasi masyarakat kepadanya.

Aspirasi walinagari beserta ketua/anggota badan permusyawaratan rakyat nagari BPRN di Kecamatan Sungai Tarab dan kecamatan lima kecamatan terdahulu yang dikunjungi akan dibawa pula ke rapat paripurna Mei ini.

“Semua masukan, keluhan dan hambatan yang pak wali rasakan dan sampaikan ke saya, insya allah akan saya perjuangkan dalam rapat-rapat DPD nantinya. Yang penting pak wali jangan takut untuk melaksanakan kegiatan. Benar pelaksanaannya, betul administrasinya. Upayakan serapannya 100 persen,” pungkasnya. (*)