Keharusan Hibah Tanah Ganggu Masyarakat Nagari Terindah

SIMABUR (sumbarkini.com) - Nagari Tuo Pariangan sudah dinobatkan jadi yang terindah di dunia. Namun Walinagari Pariangan menyebutkan kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi warga seiring desakan pemerintah provinsi untuk meminta status tanah itu dijadikan hibah.

"Mendapat kehormatan jadi nagari terindah sangat membanggakan kami. Nagari kami dikunjungi pula oleh presiden dan dijanjikan beberapa hal untuk mendukung keindahan Pariangan bisa lebih dinikmati banyak orang," ujar Walinagari Pariangan, Sabtu 12 Mei 2018.

Walinagari mengungkapkan, masyarakatnya mau menyerahkan tanah di lokasi-lokasi dimana Presiden akan membangun infrastruktur pendukung. Sudah ada 25 surat pernyataan menyerahkan tanah dari warga.

Belakangan, desakan provinsi yang meminta warga menghibahkan tanah itu mendatangkan keresahan. Pihak Satker PUPR menyebutkan semua sudah oke, sementara pihak provinsi bersikeras soal hibah tanah. 

Jika dibiarkan, masyarakat dapat bersikap apatis. Dia minta Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa untuk bisa menjembataninya. 

Menyikapi ini, Leonardy menjelaskan bahwa apa yang dilakukan pihak provinsi ada benarnya. Penggunaan uang negara untuk membangun infrastruktur tertentu harus jelas status tanahnya. Tanah harus berstatus hibah. DPD pun mengalami hal ini, terkendala pembangunan kantor perwakilan karena belum selesai status tanahnya. Baru Desember lalu pemerintah provinsi menghibahkannya.

"Berkah ini harus disyukuri karena akan banyak yang berkunjung ke sana. Akan banyak manfaat bagi daerah kita. Menghibahkan tanah bisa mempercepat pembangunannya," ujarnya.

Buktinya presiden telah berjanji akan membangun sarana dan prasarana penunjang di Pariangan. Lantaran anggarannya berasal dari anggaran kepresidenan, Leonardy mengatakan pasti ada jalan keluarnya. "Kita coba nanti dan mohon doanya," harapnya.

Pendidikan dan Pasar

Pendidikan di Tanah Datar menjadi perhatian Wakil Ketua BPRN Sungai Jambu, Uberman. Dia memandang tidak adanya pengangkatan guru honor menjadi PNS akan menyulitkan pengembangan pendidikan di Luhak Nan Tuo. Bisa-bisa sekolah kekurangan guru.

"Jika tidak ada pendidikan, Tanah Datar akan ramai. Saat ini lengang karena banyak di luar menuntut ilmu pengetahuan," ujarnya.

Sementara, Walinagari Simabur Zulbahri mengharapkan ada jalan untuk memperoleh bantuan kontainer sampah. Sampah di Pasar Simabur terbatas, pengangkatannya pun lama. Bau busuk menyengat, retribusinya lebih menyengat lagi. Nagari kewalahan memungutnya lantaran kondisi ini.

Menanggapi keluhan ini, Leonardy menyatakan masalah guru honor dialami semua daerah. Namun katanya, DPD RI sudah menyuarakan moratorium pengangkatan PNS khususnya guru.

Terkait kontainer, Leonardy coba berkoordinasi dengan bupati dan dinas terkait di provinsi. Jika perlu, walinagari membuat surat ke BUMN yang ada, nanti dia akan memberi dorongan yang diperlukan. (*)