Libatkan Seluruh Potensi Masyarakat Sumbar

Padang (sumbarkini.com) – Kebijakan-kebijakan yang telah diambil Pemerintah Provinsi Sumbar harus dikoreksi. Sejauhmana pemerintah provinsi melibatkan stakeholder terkait. Pelibatan yang bukan sekadar SK, tapi benar-benar terlibat penuh dalam penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19.

“Kami percaya, berapapun anggaran yang tersedia bagi penanganan bencana Covid-19 selagi bertumpu pada keuangan daerah, maka pasti kita akan kedodoran. Apakah di provinsi, kabupaten maupun kota saya bisa pastikan bakal kedodoran jika tidak melibatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat Sumbar,” tegas Ketua DPRD Sumbar, Supardi, kepada Jadwal Djalal dan Idris Rambe dari Radio Padang FM, Kamis 7 Mei 2020.

Supardi mengajak untuk melibatkan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Potensi-potensi itu kekuatannya pada sumberdaya manusia dan sifat kegotongryongan kita. Saatnya melibatkan niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan ormas-ormas yang ada di Sumbar. Mereka jangan hanya dilibatkan dalam konteks pesta, dilibatkan secara normatif. Melainkan harus dilibatkan penuh secara aktif.

Ormas seperti Muhammadiyah, NU, Tarbiyah Perti dan lainnya harus dirangkul dalam penanganan covid-19 ini. Begitu juga dengan  organisasi kepemudaan, organisasi profesi. 

“Mereka punya massa dan kekuatan tersendiri, maka berikan kesempatan kepada mereka untuk mengedukasi keluarga dan massanya masing-masing. Tak mungkin pemerintah sendirian dalam menangani pandemi covid-19 ini,” bebernya.

Supardi mencontohkan, saat PSBB orang disuruh di rumah begitu juga bagi yang OPD atau PDP disuruh isolasi mandiri. Ditawarkanlah penawarnya pemberian Bantuan Lansung Tunai (BLT) sebesar Rp600.000 per bulan. Tapi pemberian BLT ini per KepalaKeluarga, tidak peduli berapa pun anggota keluarganya.

“Pertanyaannya, sampai sejauh mana kajian ekonomis yang menyatakan sampai sejauh mana keluarga itu bertahan? Paling bertahan seminggu, tiga minggu lagi mereka makan apa? Harusnya ada kebijakan untuk memberikan perkuatan kelembagaan di masyarakat baik yang di rantau maupun di kelurahan atau nagari untuk turut serta memberikan pemberdayaan sekaligus solusi terhadap permasalahan masyarakat,” tegasnya lagi

Oleh karena itu, Supardi mengingatkan pemerintah daerah tidak perlu terpaku kepada target pemerintah pusat. Harus ada inovasi dan kreatifitas dalam mengambil kebijakan. Atur sesuai karakter masyarakat Minang dengan suku atau ras lainnya. Dalam hal ini perlu menonjolkan kearifan lokal. (zul)