Mahasiswa Sumatera Barat Gelar Aksi di DPRD Sumbar, Kritik 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran

Padang(Sumbarkini.com) - Gabungan mahasiswa dari berbagai universitas di Sumatera Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Barat, Selasa(18/2/25).

Aksi ini merupakan bentuk kritik terhadap 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Aksi damai ini ditemui langsung oleh Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, serta Plt Sekretaris DPRD Sumbar, Mefrizon.

Mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi, menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama terkait efisiensi anggaran dan program unggulan pemerintah.

Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP), Prima Yoga, dalam orasinya menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap bertolak belakang dengan efisiensi anggaran. "Katanya efisiensi anggaran, tapi staf khusus terus bertambah," ujar Yoga, yang disambut sorakan keras dari massa aksi.

Selain itu, Yoga juga mengkritisi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak tepat sasaran dan memboroskan anggaran negara. "Katanya efisiensi untuk makan bergizi gratis, tapi kenyataannya program ini justru menghabiskan anggaran dan tidak tepat sasaran. Bahkan, siswa dari keluarga mampu pun ikut mendapat manfaat dari program ini," tambahnya.

Mahasiswa juga mengungkapkan adanya perbedaan signifikan antara dana yang disalurkan dari pusat dengan yang diterima daerah. "Dana untuk MBG disiapkan Rp 15 ribu per orang, namun sampai ke daerah hanya Rp 7 ribu," ujar Yoga, yang kembali mendapat respons dari para peserta aksi.

Menanggapi aksi ini, Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat. "Kami siap menyalurkan aspirasi ini sebagai masukan untuk pemerintah pusat, karena ini merupakan wewenang mereka," ujar Muhidi.

Aksi demonstrasi mahasiswa ini berlangsung tertib hingga selesai, dengan harapan aspirasi yang mereka sampaikan dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat demi kepentingan masyarakat luas.

(Putra)