Safari Ramadan 1447 H, Evi Yandri Gaungkan Rehabilitasi Narkoba dan Zero Pasung di Padang

Padang (sumbarkini.com) - Momentum Safari Ramadan 1447 Hijriah dimanfaatkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Dt Rajo Budiman, untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan penyalahgunaan narkoba dan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Evi Yandri Tampung aspirasi Masyarakat Pauh, Mayoritas Terkait Pasca Bencana

Padang- Pasca terdampak bencana banjir bandang, warga Pauh, Kota Padang diantaranya Lambung Bukit, Batu busuk dan sekitarnya masih membutuhkan banyak hal untuk bisa kembali hidup normal. Diantaranya seperti perbaikan irigasi, aliran sungai, perbaikan/pembangunan  jalan, jembatan, sawah dan ladang. Termasuk pula terkait hunian tetap (huntap). 

Hal terkait penanggulangan pasca bencana tersebut mewarnai sebagian besar aspirasi masyarakat yang disampaikan pada Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, Jumat (6/2) sore di Huntara mandiri Kepalo Koto, Pauh. Ada lebih dari 200 masyarakat hadir. 

Pertemuan dengan masyarakat tersebut merupakan kegiatan masa reses DPRD Sumbar. Evi Yandri membawa serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk ikut memastikan aspirasi masyarakat tersebut tersampaikan. 

"Anak-anak pergi ke sekolah terpaksa jalan menyeberangi batang sungai, Pak. Dulu ada jembatan, tapi sudah hilang terbawa banjir bandang. Kalau belum bisa jembatan seperti dulu, tolong buat jembatan darurat dulu, biar mudah anak anak ke sekolah," ujar salah seorang warga Batu Busuk. 

Kalau tidak menyeberangi sungai, anak-anak terpaksa memutar jalan yang cukup jauh untuk sampai ke sekolah. ada juga jalan yang hilang, yang merupakan akses ke banyak sekolah, seperti  SMA 9, SMP 14, SMP 23, SMP 44. 

Evi Yandri mengatakan jembatan permanen akan dibangun namun tentu butuh waktu.

"Akan kita usahakan secepatnya dibuat jembatan darurat dulu. Setidaknya bisa dilalui jalan kaki atau  motor," kata Evi Yandri. 

Untuk jalan dipastikan akan dibangun, jika tidak dari dana pemerintah pusat maka dana provinsi. 

Sementara itu sejumlah masyarakat lainnya mempertanyakan bantuan untuk sawah yang terdampak banjir. 

Membantu Evi Yandri menjelaskan, perwakilan dari Dinas Pertanian yang hadir dalam reses tersebut mengatakan pemerintah telah menyediakan bantuan untuk sawah yang terdampak. Data Pauh sudah masuk verifikasi bantuan.

Bantuannya ada empat kategori, yakni rusak ringan, sedang, berat dan hilang atau hanyut. 

"Bantuan untuk yang rusak ringan dan sedang sudah tersedia. Silahkan masukan propasal untuk uang belum" ujar perwakilan dinas sembari menjelaskan bentuk dan skema bantuan. 

Untuk masyarakat yang mengeluhkan sawah belum terdata. Di saat pertemuan itu juga Evi meminta lurah mencatatnya. Karena pendataan dimulai dari tingkat bawah, yakni  dari RT/RW, lurah, kecamatan, kota lalu baru data sampai ke provinsi. Begitu pula dengan pendataan huntap. 

Terkait huntap, ada yang mengkhawatirkan rumah mereka tidak akan didata sesuai dampak sebenarnya karena telah diperbaiki masyarakat sedikit demi sedikit. Untuk itu Evi meminta simpan foto rumah sebelum diperbaiki sebagai bukti autentik. 

Untuk huntap ini,  Evi Yandri tegas meminta RT/RW dan lurah mendata dan memverifikasi sebaik mungkin.

"Pendataan ini sangat penting. Jika tidak maka bisa seperti pembangunan huntap di Pasaman yang sampai sekarang masih bermasalah, padahal bencana di sana sudah dari tahun 2022," katanya lagi. 

Ia mengatakan masalah huntap Pasaman bukan tak ada dana. Pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi sudah sediakan dana, tapi dana tak bisa dipakai karena data bermasalah. Alhasil sana balik lagi. 

"Jangan sampai ini terjadi di Padang," katanya. 

Evi mengatakan sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat tersebut ada yang kewenangan pemerintah kota Padang atau pemerintah pusat bukan kewenangan pemerintah provinsi. 

" Tapi itu tidak masalah. Akan saya koordinasikan dengan pemerintah pusat dan kota Padang sampai terlaksana. Yang jelas ibu dan bapak mesti kooperatif, dukung dan bantu pembangunannya, jangan dipersulit apalagi diganggu. Jika selesai kan lingkungan Kita juga yang aman, Kita juga yang untung," tuturnya. 

Selain itu ia ada masyarakat yang sudah mulai berusaha kembali. Petani yang sawahnya hilang telah beternak bebek dan akan dibantu pakan serta benih. Kaum ibu akan diberikan pelatihan memasak kue dan menjajit melalui program Evi Yandri untuk mencari tambahan penghasilan.  

"Mari kita atur langkah kita kembali, perbaiki lagi ekonomi masing-masing selagi pemerintah mengupayakan secepatnya perbaikan infrastruktur," kata Evi.(*)

Evi Yandri Ajak Generasi Muda Maknai Peristiwa Situjuah sebagai Pilar Persatuan Bangsa

Limapuluh Kota- Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus menjaga ingatan kolektif terhadap sejarah perjuangan bangsa, khususnya Peristiwa Situjuah, sebagai sumber nilai dan pelajaran bagi pembangunan daerah dan penguatan persatuan nasional.

Ajakan tersebut disampaikan Evi Yandri saat menghadiri upacara peringatan Peristiwa Situjuah ke-77, yang digelar di Lapangan Khatib Sulaiman, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, Kamis (15/1/2026).

Menurutnya, pesan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, tentang Jas Merah—jangan sekali-kali melupakan sejarah—harus terus ditanamkan, terutama kepada generasi muda. Sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan cermin nilai perjuangan, pengorbanan, dan kebersamaan.

“Peristiwa Situjuah merupakan momen bersejarah di daerah kita yang mengandung banyak pelajaran penting. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa setiap cita-cita besar hanya bisa dicapai melalui perjuangan, persatuan, dan kebersamaan,” ujar Evi Yandri.

Ia menegaskan, Peristiwa Situjuah juga mengajarkan dampak besar dari pengkhianatan dalam perjuangan. Akibatnya, sejumlah pejuang gugur dan semangat perjuangan bangsa sempat tercoreng. Hal tersebut, kata Evi, harus menjadi pelajaran berharga agar nilai persatuan senantiasa dijaga demi kepentingan daerah dan bangsa.

Lebih lanjut, Evi Yandri menyebutkan bahwa mengingat sejarah tidak hanya menumbuhkan rasa nasionalisme, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, baik secara pribadi maupun kelembagaan, DPRD Sumbar berkomitmen untuk terus menghargai dan mengenang seluruh peristiwa bersejarah, baik di tingkat daerah maupun nasional.

“Peristiwa Situjuah memiliki kontribusi besar bagi Sumatera Barat dalam menyelamatkan Republik Indonesia, terutama melalui perannya dalam rangkaian terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI),” jelasnya.

Ia menambahkan, peringatan Peristiwa Situjuah juga merupakan bagian dari upaya memperkuat semangat bela negara. Banyaknya korban jiwa dalam peristiwa tersebut menjadi pengingat akan besarnya pengorbanan para pahlawan demi tegaknya kedaulatan bangsa.

“Kita tidak boleh melupakan peristiwa ini. Mengingat jasa para pahlawan adalah bentuk penghormatan atas pengorbanan mereka demi negara,” tegas Evi Yandri.

Evi Yandri pun mengimbau masyarakat menjadikan Peristiwa Situjuah sebagai inspirasi dari rangkaian sejarah terbentuknya PDRI yang berlangsung pada 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949, di tengah Agresi Militer Belanda II.

“Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, pembentukan PDRI—termasuk Peristiwa Situjuah pada 15 Januari 1949—menjadi bukti kuatnya semangat persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai inilah yang harus terus kita gali dan wariskan kepada generasi penerus,” pungkasnya.(*)

Mahasiswa Sumatera Barat Gelar Aksi di DPRD Sumbar, Kritik 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran

Padang(Sumbarkini.com) - Gabungan mahasiswa dari berbagai universitas di Sumatera Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Barat, Selasa(18/2/25).

Aksi ini merupakan bentuk kritik terhadap 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Aksi damai ini ditemui langsung oleh Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, serta Plt Sekretaris DPRD Sumbar, Mefrizon.

Mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi, menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama terkait efisiensi anggaran dan program unggulan pemerintah.

Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP), Prima Yoga, dalam orasinya menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap bertolak belakang dengan efisiensi anggaran. "Katanya efisiensi anggaran, tapi staf khusus terus bertambah," ujar Yoga, yang disambut sorakan keras dari massa aksi.

Selain itu, Yoga juga mengkritisi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak tepat sasaran dan memboroskan anggaran negara. "Katanya efisiensi untuk makan bergizi gratis, tapi kenyataannya program ini justru menghabiskan anggaran dan tidak tepat sasaran. Bahkan, siswa dari keluarga mampu pun ikut mendapat manfaat dari program ini," tambahnya.

Mahasiswa juga mengungkapkan adanya perbedaan signifikan antara dana yang disalurkan dari pusat dengan yang diterima daerah. "Dana untuk MBG disiapkan Rp 15 ribu per orang, namun sampai ke daerah hanya Rp 7 ribu," ujar Yoga, yang kembali mendapat respons dari para peserta aksi.

Menanggapi aksi ini, Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat. "Kami siap menyalurkan aspirasi ini sebagai masukan untuk pemerintah pusat, karena ini merupakan wewenang mereka," ujar Muhidi.

Aksi demonstrasi mahasiswa ini berlangsung tertib hingga selesai, dengan harapan aspirasi yang mereka sampaikan dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat demi kepentingan masyarakat luas.

(Putra)