Uji Nyali Kepala Daerah di Sumbar Terhadap Tambang Ilegal

Maraknya pemberitaan di media mengenai tambang ilegal, membuat Sumatera Barat hari ini seolah bertransformasi menjadi "Tanah Tak Bertuan". Narasi kemakmuran alam yang selama ini diagungkan lewat keelokan bukit barisan dan aliran sungainya, kini tercoreng oleh luka menganga akibat maraknya aktivitas pertambangan ilegal. Di balik deru alat berat yang merobek jantung hutan di berbagai kabupaten dan kota, tersimpan sebuah ironi besar, ke mana perginya wibawa para pemimpin daerah yang dipilih langsung oleh rakyat?

Gubernur, Bupati, hingga Walikota bukan sekadar simbol administratif. Mereka adalah pemegang mandat konstitusi untuk menjaga ruang hidup warganya. Namun, ketika merkuri mulai mengalir di nadi sungai, ketika tanah yang dulu subur kini berubah menjadi kubangan beracun, dan ketika bencana erosi serta tanah longsor menjadi teror rutin, kita patut bertanya, apakah para penguasa daerah ini sedang menutup mata, atau memang tak berdaya di hadapan jejaring mafia tambang?

Kerusakan yang ditimbulkan oleh tambang ilegal bukan sekadar urusan estetika alam yang rusak. Ini adalah ancaman eksistensial. Pencemaran merkuri bukan hanya soal air yang keruh, melainkan tentang cacat lahir dan penyakit pernapasan yang menghantui generasi mendatang. Secara ekonomi, negara pun dipaksa menelan kerugian hingga ratusan triliun rupiah, sebuah angka fantastis yang hilang begitu saja dari potensi pajak dan royalti yang seharusnya bisa membiayai sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur publik.

Dampak sosialnya pun tak kalah ngeri. Konflik lahan antarwarga dan hilangnya rasa aman menjadi pemandangan sehari-hari di wilayah lingkar tambang. Sumatera Barat kini tengah menggadaikan masa depannya demi keuntungan segelintir orang yang rakus.

Memberantas tambang ilegal tidak bisa dilakukan dengan retorika di balik meja kerja yang nyaman. Dibutuhkan sosok kepala daerah yang memiliki "tangan besi" dalam penegakan hukum namun memiliki "hati" untuk lingkungan. Kita membutuhkan pemimpin yang berani mengambil risiko politik, yang siap pasang badan melawan tekanan para pemodal gelap (cukong) yang kerap merasa lebih berkuasa daripada aturan negara.

Kepala daerah harus menjadi dirigen yang mampu menyelaraskan instrumen kekuasaan. Sinergi seluruh unsur Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) adalah harga mati. Polisi, TNI, Kejaksaan, hingga pengadilan harus berdiri dalam satu barisan yang solid, tanpa ada oknum yang menjadi "pagar makan tanaman". Tim terpadu ini harus bergerak secara taktis, memutus rantai pasok alat berat, menghentikan jalur distribusi bahan kimia, hingga menyeret aktor intelektual ke meja hijau.

Rakyat Sumatera Barat tidak butuh pemimpin yang hanya pandai bersolek di media sosial sementara hutannya dijarah dan sungainya diracun. Jika para pemangku kebijakan terus berdiam diri, maka sejarah akan mencatat mereka sebagai pemimpin yang membiarkan negerinya menjadi rampasan perang para penambang liar.

Waktunya telah tiba bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk menunjukkan taji. Bentuk tim lintas sektoral yang kuat, bersihkan oknum di internal, dan kembalikan martabat Sumatera Barat sebagai negeri yang berdaulat atas tanah dan airnya sendiri. Sebelum alam kembali bicara seperti di penghujung tahun 2025 dengan caranya sendiri melalui bencana yang tak bisa kita bendung. Bersambung... 

Padang, 8 April 2026

Oleh: Andarizal