Ditreskrimsus Dihantam Fitnah, Akibat Gencar Tindak PETI dan Penyalahgunaan BBM Subsidi?
Apapun itu, Kombes Andry Kurniawan, Direktur Reskrimsus Polda Sumbar harus didukung penuh, Tampak jelas bagaimana sepak terjang dia dan tim dalam beberapa waktu terakhir. Gencar memberantas aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih marak di sejumlah wilayah di Sumbar. Bahkan berani membidik praktik penimbunan dan penyalahgunaan solar subsidi yang selama ini seperti kentut. Terasa akibatnya namun susah dicari penyebabnya. Begitulah kelangkaan BBM di berbagai daerah mendatangkan penderitaan tersendiri bagi masyarakarat namun sepertinya susah melacak.
Komitmen Kombes Andry Kurniawan terlihat jelas dari penegasan yang diberikannya. “Kami tegaskan, Ditreskrimsus Polda Sumbar tetap konsisten dan tidak akan mundur dalam melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk kejahatan sumber daya alam maupun kejahatan ekonomi, termasuk aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) serta penyalahgunaan dan penimbunan BBM subsidi," ujarnya.
Sungguh suatu keberanian yang tinggi. Bahkan Andri mengungkapkan saat ini jajaran Polda Sumbar terus bergerak melakukan upaya pencegahan, penindakan dan penyelidikan di berbagai wilayah yang terindikasi terjadi aktivitas ilegal.
"Tidak ada toleransi bagi pihak-pihak yang merusak lingkungan, merugikan negara dan menyengsarakan masyarakat demi keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu," ujarnya dengan nada tinggi.
Sepertinya dia tidak terusik dengan berbagai isu liar, opini maupun tudingan yang berkembang di media sosial. Dia yakin dan bisa memastikan bahwa seluruh personel bekerja sesuai prosedur dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. "Kami juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum tentu benar. Apalagi yang sengaja dipelintir untuk membentuk opini negatif terhadap institusi kepolisian," harapnya.
Sebagai intel tentu Andry dan jajarannya bisa mengendus ada pihak-pihak tertentu yang bermain. Modusnya menguat lantaran merasa terganggu dengan langkah penegakan hukum yang sedang dilakukan, sehingga mencoba melakukan serangan opini maupun fitnah guna melemahkan konsentrasi aparat.
Dia pun memastikan, semua itu tidak akan mengganggu komitmen aparat dalam memberantas praktik ilegal di Sumatera Barat. Ditreskrimsus Polda Sumbar akan terus bekerja secara profesional, transparan dan tegas. Siapa pun yang terlibat dalam aktivitas ilegal, baik pelaku lapangan, pemodal maupun pihak yang membekingi, akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.
Langkah penegakan hukum tersebut dinilai mulai menyentuh jaringan-jaringan yang selama ini diduga menikmati keuntungan besar dari praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.
Namun di saat aparat bergerak melakukan penertiban, muncul berbagai narasi liar, tudingan tanpa dasar hingga serangan opini di media sosial yang diarahkan kepada personel maupun pimpinan Ditreskrimsus Polda Sumbar.
Situasi itu memunculkan dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja memainkan isu untuk melemahkan konsentrasi aparat serta membangun persepsi negatif terhadap institusi penegak hukum.
Padahal, dalam beberapa bulan terakhir, jajaran Ditreskrimsus Polda Sumbar diketahui aktif melakukan operasi penertiban tambang ilegal di berbagai titik rawan. Aktivitas PETI yang selama ini merusak lingkungan, mencemari sungai dan merugikan negara menjadi salah satu fokus utama penindakan.
Tidak hanya menyasar pekerja lapangan, aparat juga disebut mulai menelusuri dugaan keterlibatan cukong, pemodal hingga jalur distribusi hasil tambang ilegal.
Selain sektor tambang, praktik penimbunan solar subsidi juga menjadi perhatian serius. Selama ini, kelangkaan BBM subsidi di sejumlah daerah kerap dikeluhkan masyarakat, sementara di sisi lain muncul dugaan adanya permainan distribusi oleh oknum tertentu untuk kepentingan industri ilegal maupun keuntungan pribadi.
Polda Sumbar menegaskan aparat tidak lagi mentolerir segala bentuk kejahatan yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam maupun penyalahgunaan barang subsidi negara.
Langkah keras tersebut diyakini menjadi alasan munculnya berbagai upaya serangan balik melalui penyebaran isu, fitnah hingga informasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Sama halnya dengan Ditreskrimsus, sejumlah pengamat, pakar hukum dan kebijakan publik pun menilai, pola yang berkembang saat ini kerap muncul ketika aparat mulai menyentuh kepentingan kelompok tertentu. Dimana kelompok tersebut selama ini aman dan merasa nyaman menikmati keuntungan dari aktivitas ilegal yang mereka lakukan. (*)
About sumbarkini
