Atasi Keterbatasan Fiskal via CSR, Jalan Poros Koto Gadang Akhirnya Diaspal Setelah 15 Tahun
Langkah konkrit ini terealisasi di bawah kepemimpinan Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, melalui skema pendanaan inovatif (innovative financing). Mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berhasil membangun kolaborasi strategis dengan menggalang dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari enam perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah tersebut.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Dharmasraya, Yefrinaldi, yang mewakili Bupati dalam peresmian tersebut menjelaskan bahwa proyek ini merupakan satu dari lima titik perbaikan infrastruktur jalan di Dharmasraya yang didanai lewat skema non-APBD.
"Gagasan ini lahir dari inisiatif Ibu Bupati yang menyadari keterbatasan fiskal daerah di tengah tingginya kebutuhan infrastruktur. Pemerintah daerah kemudian mengambil langkah persuasif untuk meyakinkan dunia usaha bahwa infrastruktur yang baik tidak hanya menguntungkan masyarakat, tetapi juga menunjang efisiensi logistik operasional perusahaan itu sendiri," ujar Yefrinaldi.
Sesuai dengan Nota Kesepahaman (MoU) yang disepakati, total jalan poros yang akan diperbaiki mencapai 6 kilometer. Proses pengerjaan dilakukan langsung oleh pihak perusahaan dengan kendali teknis dan pengawasan ketat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Dharmasraya guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan mutu aspal.
Dukungan Konsorsium Enam Perusahaan
Realisasi proyek ini didukung penuh oleh konsorsium enam perusahaan dan kemitraan lokal. Humas PT Incasi Raya, Monofri, didampingi General Affairs PT TKA, Syaiful R., menjabarkan bahwa konsorsium ini terdiri dari PT Incasi Raya Grup (termasuk Incasi Unit Pangian, PT Bina Pratama Sakato Jaya, dan PT SMP), PT TKA, PT KSI, serta KUD Sinamar Sakato Jaya.
"Pengerjaan akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, fokus penyelesaian ditargetkan sepanjang 3 kilometer awal, lalu disusul sisa target sesuai dengan manajemen arus kas konsorsium," kata Monofri. Ia juga menambahkan bahwa skema ini bersifat saling menguntungkan (win-win solution) karena jalur tersebut merupakan rute utama distribusi hasil perkebunan perusahaan.
Dampak Ekonomi bagi Masyarakat
Jalan Poros Koto Gadang pertama kali diaspal pada tahun 1996 dan belum pernah mendapatkan perbaikan menyeluruh sejak mengalami kerusakan parah belasan tahun lalu. Padahal, jalur ini merupakan urat nadi perekonomian warga untuk mendistribusikan komoditas pertanian dan kebun ke luar daerah.
Wali Nagari Koto Gadang, Mesra Weni, mengungkapkan apresiasi mendalam dari masyarakat setempat atas ketegasan dan komitmen Bupati dalam menjembatani kepentingan warga dengan pihak korporasi.
"Ibu Bupati selalu menekankan bahwa perusahaan yang beroperasi di sini harus memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Kehadiran aspal baru ini jelas akan memotong biaya logistik petani dan menghidupkan kembali denyut ekonomi nagari kami yang sempat terhambat akibat akses jalan yang rusak," pungkas Mesra Weni.
Acara peletakan batu pertama dan mulainya operasi alat berat di lapangan turut disaksikan oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Imam Mahfuri, Kepala DPMPTSP Naldi, Kepala Dinas PUPR Zakirman, Ketua Bamus Azwir, serta tokoh masyarakat dan jajaran Bhabinkamtibmas setempat. Sinergi ini diharapkan menjadi percontohan (role model) bagi daerah lain di Sumatra Barat dalam mengatasi kebuntuan pembangunan infrastruktur lewat optimalisasi kemitraan sektor publik dan swasta. (Febri Rajomudo)
About ilmu
