Jaga Situasi Harkamtibmas, Polres Sijunjung Gelar FGD Bersama KAHMI dan HMI
Kedatangan Majelis Daerah KAHMI dan perwakilan pengurus HMI tersebut disambut langsung oleh Kapolres Sijunjung Willian Harbensyah, S.I.K, M.H beserta pejabat utama Polres Sijunjung, bertempat di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Polres Sijunjung, Rabu 29 Juli 2026.
Kegiatan yang dimulai pukul 10.15 Wib sampai pukul 11.30 Wib ini adalah dalam bentuk menyampaikan FGD sebagai forum silaturahmi, penyampaian aspirasi, evaluasi, serta penguatan sinergitas antara KAHMI, HMI, dan Polres Sijunjung dalam menjaga situasi Harkamtibmas di Kabupaten Sijunjung
Dalam diskusi tersebut, KAHMI menyampaikan perhatian terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sijunjung serta meminta peningkatan langkah pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika, serta isu yang berkembang di tengah masyarakat mengenai dugaan penyimpangan perilaku seksual (LGBT) yang disebut melibatkan seorang aparatur pemerintah.
KAHMI meminta penjelasan mengenai tindak lanjut yang telah dilakukan serta koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing.
Terkait sikap masyarakat Nagari Muaro terhadap persoalan LGBT di Kabupaten Sijunjung, menurut KAHMI mayoritas masyarakat Muaro marah dalam menyikapi persoalan tersebut, secara adat dapat memberikan sanksi berupa sanksi norma atau sanksi adat.
"Dalam adat Minangkabau, bentuk sanksi tersebut dapat berupa pengucilan dari kehidupan sosial masyarakat, bahkan dalam kondisi tertentu dapat berupa pengusiran dari nagari, apabila melalui musyawarah adat dinilai bahwa perbuatan yang bersangkutan telah melanggar norma dan ketentuan adat yang berlaku, "ujarnya.
Kapolres Sijunjung AKBP Willian Harbensyah, S.I.K, M.H sebelum menanggapi apa yang disampaikan KAHMI, tidak lupa memperkenalkan para Pejabat Utama Polres Sijunjung yang hadir beserta tugas dan fungsi masing-masing sesuai bidangnya.
Kapolres Sijunjung juga menjelaskan tugas pokok dan fungsi Polri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum, serta pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu dijelaskan pula mekanisme penanganan tindak pidana melalui proses penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Polres Sijunjung mengatakan bahwa telah mengambil kebijakan agar seluruh Polsek jajaran meningkatkan pengungkapan tindak pidana narkotika secara berkelanjutan sesuai hasil penyelidikan, informasi masyarakat, dan ketentuan hukum yang berlaku, disertai kegiatan pencegahan, penyuluhan, dan pembinaan kepada masyarakat.
Sementara terkait tindak lanjut Isu yang berkembang di tengah masyarakat mengenai dugaan penyimpangan perilaku seksual (LGBT), Kapolres Sijunjung menjelaskan bahwa setiap persoalan harus ditangani sesuai dengan ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku.
"Apabila terdapat dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik oleh aparatur pemerintah, penanganannya dilakukan oleh instansi yang berwenang, sedangkan Polri melaksanakan tugas sesuai kewenangan yang dimiliki dan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sijunjung serta pihak terkait, "ujar Kapolres.
Diakhir sambutannya, Kapolres Sijunjung menyampaikan bahwa Polres Sijunjung terbuka menerima kritik, saran, masukan, dan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan kepolisian serta mengapresiasi dukungan KAHMI, HMI, dan organisasi kepemudaan yang selama ini telah bersinergi dalam menjaga situasi kamtibmas.
"Mari berkomitmen untuk terus memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergitas antara Polres Sijunjung, Pemerintah Kabupaten Sijunjung, KAHMI, HMI, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kabupaten Sijunjung, "ajak Kapolres AKBP Willian Harbensyah, S.I.K, M.H. (Andri)
About Andri Kampai
