Reses Bukan Sekadar Pertemuan, Iskandar Dorong Aspirasi Warga Jadi Jalan yang Nyata

PADANG (SUMBARKINI.COM) – Reses bukan sekadar agenda pertemuan antara wakil rakyat dan masyarakat. Kegiatan ini menjadi ruang bagi warga menyampaikan kebutuhan, persoalan, serta harapan pembangunan di lingkungan mereka.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kota Padang, H. Iskandar, M.H.I., saat berdialog dengan jemaah Masjid Al Jamaah, Ampang, Padang.

Dalam kesempatan tersebut, Iskandar mengajak masyarakat memahami kembali fungsi reses sebagai bagian dari tugas anggota legislatif dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

“Perlu diperbaiki pengertian reses di tengah masyarakat. Reses itu kegiatan kenegaraan yang harus dilakukan setiap anggota dewan mulai dari pusat hingga kabupaten dan kota. Tiap anggota dewan harus melaksanakannya,” tegas Iskandar.

Pria yang akrab disapa Buya Iskandar itu menjelaskan, reses umumnya dilaksanakan setelah masa sidang. Untuk DPRD Kota Padang, masa sidang berlangsung tiga kali dalam setahun, sehingga kegiatan reses juga dilaksanakan tiga kali.

Melalui reses, anggota DPRD menerima dan menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Aspirasi tersebut kemudian menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui proses perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Namun, Iskandar mengingatkan bahwa tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan. Setiap aspirasi perlu melalui tahapan pembahasan, penyesuaian kebutuhan, serta ketersediaan anggaran.

Karena itu, masyarakat diharapkan menyampaikan usulan secara jelas dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Perencanaan Jalan Perlu Diperhatikan

Salah satu hal yang disoroti Iskandar adalah perencanaan pembangunan jalan lingkungan.

Menurutnya, kesalahan dalam memperkirakan panjang jalan yang akan diperbaiki dapat memengaruhi hasil pekerjaan. Ketidaksesuaian antara usulan, perencanaan, dan anggaran bisa menyebabkan panjang jalan yang dibeton atau diaspal tidak seluruhnya sesuai dengan harapan awal masyarakat.

“Kesalahan dalam menentukan, misalnya pada panjang jalan yang diperbaiki, mungkin karena diperkirakan saja lalu biaya-biaya pun tidak sesuai. Maka berakibat jalan yang dibeton atau diaspal tentu lebih pendek dari permintaan masyarakat,” ungkapnya.

Meski demikian, Iskandar meminta masyarakat tidak terburu-buru menyikapi keterbatasan pembangunan dengan prasangka negatif.

Ia menjelaskan, keterbatasan dalam satu tahap pekerjaan tidak selalu berarti aspirasi masyarakat diabaikan. Apabila masih terdapat bagian jalan yang belum tertangani, penyelesaiannya dapat diusulkan kembali melalui proses perencanaan pada tahun berikutnya.

“Terima berapa panjang jalan yang dibeton atau diaspal pada kesempatan itu, tahun depan kita lanjutkan, insya Allah,” ujarnya.

Aspal atau Beton, Perlu Disesuaikan dengan Kondisi

Dalam dialog tersebut, Iskandar juga menyampaikan pandangannya mengenai pilihan material untuk perbaikan jalan lingkungan.

Ia menilai, pengaspalan dapat menjadi salah satu pilihan untuk jalan lingkungan, terutama pada ruas jalan yang sebelumnya telah memiliki lapisan aspal atau beton. Namun, keputusan teknis tetap perlu mempertimbangkan kondisi jalan, kebutuhan warga, serta hasil kajian pelaksana teknis.

Menurutnya, jalan yang dibeton membutuhkan waktu tunggu sebelum dapat digunakan. Ia menyebut, pada pekerjaan beton dengan ketebalan sekitar 12 sentimeter, waktu tunggu yang diperkirakan bisa mencapai 21 hari.

Kondisi tersebut, kata Iskandar, dapat menyulitkan warga apabila tidak tersedia jalan alternatif, khususnya bagi masyarakat yang hendak menuju rumah atau menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Jadi untuk permintaan jalan di sini, kita minta diaspal saja. Tingginya hanya 4 sampai 6 sentimeter dan bisa lebih cepat dilalui kendaraan,” tegasnya.

Iskandar juga menyampaikan harapan agar pekerjaan pengaspalan memperhatikan ketebalan lapisan dan mutu pekerjaan. Ia menyebut ketebalan sekitar 4 sentimeter sebagai pertimbangan untuk pekerjaan yang diusulkan di lokasi tersebut, dengan harapan jangkauan perbaikan dapat lebih luas.

Namun, ketebalan dan spesifikasi akhir pekerjaan tetap perlu disesuaikan dengan perencanaan teknis serta standar yang berlaku.

Jalan Menuju Masjid Jadi Perhatian

Iskandar menyebut, petugas Dinas Pekerjaan Umum telah meninjau sejumlah ruas jalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Di antaranya jalan menuju Masjid Al Jamaah, Jalan Jambak I, dan Jalan Jambak II. “Ini yang akan kita bereskan dulu,” pungkasnya.

Bagi masyarakat, perbaikan jalan lingkungan bukan sekadar pembangunan fisik. Jalan yang lebih layak dapat mendukung mobilitas warga, akses menuju tempat ibadah, aktivitas ekonomi, serta kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, penyampaian aspirasi melalui reses perlu diikuti dengan komunikasi yang baik, perencanaan yang terukur, dan pengawalan bersama agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.(Zul/DaAn/Anto)