19 DPC PKB dan DPW Perempuan Bangsa Dikukuhkan, PKB Sumbar Bidik Kekuatan Baru: Bukan Sekadar Kursi, tetapi Perjuangan untuk Rakyat

PADANG (SUMBARKINI.COM) — Pengukuhan kepengurusan 19 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa se-Sumatera Barat dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perempuan Bangsa di ZHM Premier, Selasa 13 Oktober 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus memperluas peran perempuan dalam kehidupan politik daerah.

Di balik seremoni pengukuhan, tersimpan pekerjaan besar: membangun organisasi yang solid, menyiapkan kader perempuan yang berkualitas, memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan perjuangan politik tidak berhenti ketika pemilihan umum usai.

Pesan itu mengemuka dalam kegiatan pengukuhan yang dihadiri perwakilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, jajaran pengurus PKB Sumbar, serta kader Perempuan Bangsa.

Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Cempaka Tanjung, menegaskan bahwa pengukuhan kepengurusan bukan sekadar agenda organisasi. Lebih dari itu, momentum ini merupakan peneguhan komitmen perempuan Sumatera Barat untuk mengambil bagian dalam perjuangan politik yang terarah, terukur, dan berdampak bagi masyarakat.

Menurutnya, penguatan struktur organisasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas kader. Perempuan tidak cukup hanya hadir untuk memenuhi keterwakilan dalam politik, tetapi juga harus memiliki kemampuan, integritas, serta keberanian untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

"Kuota 30 persen benar-benar harus diisi oleh mereka yang mampu dan mau berjuang bersama Ketua Umum DPP PKB," tegas Ketua DPW Perempuan Kebangkitan Bangsa Sumatera Barat, Cempaka Tanjung saat orasi setelah dikukuhkan.

Ia menilai kolaborasi menjadi salah satu kekuatan penting untuk melahirkan perempuan yang berdaya, berintegritas, dan mampu menghasilkan karya nyata.

Karena itu, ia mengajak seluruh pengurus Perempuan Bangsa Sumatera Barat untuk terus meningkatkan wawasan, memperkuat kapasitas, dan membangun kerja sama yang produktif.

Bagi Cempaka, pengukuhan bukanlah garis akhir, melainkan titik awal untuk membuktikan bahwa perempuan mampu menjadi bagian penting dalam menentukan arah perjuangan politik dan pembangunan daerah.

Suasana acara pengukuhan.

 

Perempuan Bukan Sekadar Pelengkap, tetapi Kekuatan Politik

Penguatan peran perempuan juga menjadi perhatian Ketua DPW PKB Sumatera Barat, Firdaus, S.H.I.

Ia menyampaikan apresiasi terhadap perjuangan Sekretaris Jenderal DPP Perempuan Bangsa, Nur Nadlifah, S.Ag, M.M., yang akrab disapa Mbak Nan, dalam mendorong pembentukan dan penguatan organisasi Perempuan Bangsa.

Firdaus menilai keberadaan Perempuan Bangsa menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat gerakan PKB, terutama dalam membangun komunikasi dan kedekatan dengan kelompok perempuan di tengah masyarakat.

Ia juga menyinggung dukungan program Makanan Pengganti Air Susu Ibu MPASI yang disebutnya membantu perjuangan kader PKB di Sumatera Barat.

"Kita tidak bisa bagi-bagi uang, sembako dan lainnya. Namun, dengan adanya (MPASI) dari Mbak Nan, sangat membantu perjuangan kader PKB di Sumbar," ujar Firdaus.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penguatan partai membutuhkan strategi yang lebih berkelanjutan. Kerja politik tidak semata-mata bertumpu pada pendekatan menjelang pemilu, tetapi juga memerlukan program, jaringan, dan gerakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, tantangan Perempuan Bangsa tidak ringan. Organisasi ini dituntut melahirkan kader yang bukan hanya aktif secara struktural, melainkan juga siap berkompetisi secara sehat, memiliki kapasitas kepemimpinan, dan mampu memperjuangkan aspirasi publik.

Dengan demikian, keterwakilan perempuan di dunia politik tidak berhenti sebagai angka dalam regulasi, tetapi benar-benar tercermin dalam kualitas kepemimpinan dan kontribusi nyata.

Target Struktur hingga Nagari, Konsolidasi Tidak Boleh Berhenti

Firdaus mengungkapkan bahwa perkembangan organisasi PKB di Sumatera Barat menunjukkan tren yang menggembirakan. Ia menyebut pembentukan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) telah mencapai sekitar 70 persen.

Ia juga menyinggung pencapaian PKB yang berhasil menempati posisi keempat berdasarkan perolehan suara, sebagai salah satu indikator perkembangan partai di Sumatera Barat.

Ke depan, konsolidasi organisasi akan terus diperkuat. Penyelesaian struktur kepengurusan hingga tingkat kecamatan dan nagari menjadi pekerjaan yang harus segera dituntaskan.

Firdaus menargetkan agar pada Desember, setiap nagari telah memiliki kepengurusan PKB.

Target tersebut bukan sekadar upaya memperluas struktur organisasi. Kehadiran pengurus hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat diharapkan membuat partai lebih mudah menyerap aspirasi, memahami persoalan warga, dan mengawal penyelesaiannya.

"PKB tidak hanya soal jabatan dan memenangkan kursi di legislatif. PKB harus menjadi solusi. Jangan berhenti berjuang untuk masyarakat," tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar gerakan partai tidak hanya hidup menjelang pemilu atau terbatas pada kepentingan internal organisasi.

Menurutnya, perjuangan politik harus dibangun sejak sekarang melalui kerja nyata, kedekatan dengan masyarakat, dan konsistensi dalam memperjuangkan kebutuhan publik.

Firdaus turut menyebut sejumlah capaian politik PKB di Sumatera Barat, termasuk keberadaan kader yang menjadi kepala daerah dan pimpinan legislatif di beberapa wilayah.

Namun, capaian tersebut sekaligus menjadi tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Sebab, ukuran keberhasilan partai tidak semata-mata dilihat dari jumlah kursi yang diraih, melainkan juga dari sejauh mana keberadaan kader dan struktur partai memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Restrukturisasi Perempuan Bangsa, Menyiapkan Kader yang Berkualitas

Sementara itu, Nur Nadhifah, S.Ag., M.M., menyambut pengukuhan tersebut sebagai momentum kebangkitan kembali Perempuan Bangsa di Sumatera Barat.

Ia melihat adanya semangat baru dan peluang besar untuk membangun kolaborasi yang lebih erat antara Perempuan Bangsa dan PKB.

Menurutnya, salah satu pencapaian dalam politik memang dapat dilihat dari jumlah kursi yang diperoleh. Namun, untuk mencapai hasil tersebut, partai membutuhkan proses panjang, termasuk penguatan organisasi, pembinaan kader, dan persiapan sumber daya manusia yang berkualitas.

Ia menyampaikan agenda restrukturisasi Perempuan Bangsa di seluruh DPC PKB se-Sumatera Barat.

Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi, mengonsolidasikan potensi pemilih perempuan, serta memperluas gerakan organisasi hingga menyentuh kelompok perempuan di tengah masyarakat.

"Selamat bekerja, selamat berkhidmat. Saya melihat spirit baru, semangat baru. Ini kolaborasi yang indah antara Perempuan Bangsa dengan PKB. Semoga mengantarkan pada kemenangan dalam pemilu nantinya," ungkapnya.

Nur Nadhifah juga mengingatkan pentingnya mempersiapkan calon anggota legislatif perempuan secara serius.

Menurutnya, PKB tidak boleh kekurangan calon legislatif perempuan. Namun, pemenuhan kebutuhan tersebut harus dilakukan melalui proses kaderisasi dan pembinaan yang baik, bukan sekadar mencari nama untuk memenuhi persyaratan pencalonan.

"Ingat, perempuan tidak mengambil kursi, tetapi menambah kursi partai," selorohnya.

Pesan tersebut menggambarkan harapan agar perempuan tidak dipandang sebagai pesaing yang mengurangi ruang politik pihak lain. Sebaliknya, perempuan diharapkan memperluas basis dukungan, memperkaya perspektif dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan kemampuan partai dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Dengan persiapan yang matang, Perempuan Bangsa diharapkan mampu menghadirkan kader yang tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki rekam jejak, kapasitas, integritas, dan keberpihakan kepada kepentingan publik.

Rico Alviano: Pengukuhan Adalah Awal Kerja Besar

Anggota DPR RI Rico Alviano melantik pengurus DPC se-Sumbar.

 

Mewakili Ketua Umum DPP PKB, Rico Alviano, S.T., anggota DPR RI Komisi XIII, menegaskan bahwa pengukuhan kepengurusan harus dimaknai sebagai awal dari kerja besar, bukan sekadar seremoni organisasi.

Ia menyampaikan bahwa Sumatera Barat memiliki karakter dan nilai budaya yang istimewa bagi PKB.

Falsafah Minangkabau, adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, menurutnya, memiliki semangat yang sejalan dengan perjuangan PKB dalam menjaga tradisi, merawat kehidupan beragama, dan membela masyarakat kecil.

Nilai-nilai tersebut, katanya, perlu diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan berhenti sebagai slogan politik.

Rico mengingatkan bahwa PKB harus hadir di tengah masyarakat dalam berbagai situasi, bukan hanya ketika pemilu semakin dekat.

Partai politik, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk menjadi jembatan aspirasi rakyat, memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, dan memastikan suara warga mendapatkan ruang dalam proses pengambilan keputusan.

Ia juga menyinggung perjuangan PKB dalam mendorong biaya penyelenggaraan ibadah haji yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Selain itu, ia mendorong penguatan kaderisasi agar PKB Sumatera Barat mampu meningkatkan daya saing politik dan mempersiapkan kader-kader terbaik untuk menduduki posisi strategis di pemerintahan maupun lembaga legislatif, termasuk kursi ketua DPRD di kabupaten dan kota.

Namun, peningkatan kekuatan politik tersebut harus berjalan seiring dengan komitmen menjaga etika dan marwah demokrasi.

"Jaga marwah politik santun. Jangan memecah belah. Sesuai pesan Gus Dur, memanusiakan manusia," pesan Rico.

Prinsip tersebut menjadi pengingat bahwa kompetisi politik seharusnya tidak menghilangkan penghormatan terhadap sesama. Perbedaan pilihan dan pandangan merupakan bagian dari demokrasi yang harus dikelola secara dewasa.

Rico juga menegaskan bahwa pintu Fraksi PKB di DPR RI terbuka bagi pengurus DPC PKB maupun Perempuan Bangsa yang ingin menyampaikan aspirasi dari Sumatera Barat.

Ia berharap PKB dapat terus menjadi rumah besar bagi masyarakat, tempat berbagai persoalan disampaikan dan diperjuangkan melalui jalur politik serta kebijakan publik.

Tantangan Sesungguhnya Dimulai Setelah Pengukuhan

Pengukuhan pengurus PKB dan Perempuan Bangsa di Sumatera Barat menghadirkan harapan baru bagi penguatan organisasi dan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik.

Namun, harapan tersebut hanya akan memiliki arti apabila diikuti dengan kerja yang konsisten.

Target penyelesaian struktur hingga tingkat nagari, penguatan DPAC, kaderisasi perempuan, dan persiapan calon legislatif merupakan agenda penting. Akan tetapi, masyarakat juga menunggu bukti yang lebih konkret: seberapa jauh partai mampu mendengar keluhan warga, mengawal persoalan pelayanan publik, memperjuangkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mendorong kebijakan yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Di sinilah tantangan PKB Sumatera Barat sesungguhnya berada.

Kemenangan politik memang penting bagi partai yang ingin memperluas pengaruh dan memperjuangkan programnya. Namun, kepercayaan masyarakat tidak dibangun hanya melalui pengukuhan, target kursi, atau kelengkapan struktur organisasi.

Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat merasakan kehadiran partai, melihat konsistensi kadernya, dan memperoleh manfaat dari perjuangan yang dilakukan.

Bagi Perempuan Bangsa, momentum ini sekaligus menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa perempuan bukan sekadar pelengkap dalam kontestasi politik, melainkan bagian penting dari proses pengambilan keputusan dan pembangunan daerah.

Pada akhirnya, pengukuhan bukanlah akhir sebuah perjalanan. Justru setelah jabatan diterima dan tanggung jawab disematkan, masyarakat mulai menunggu pembuktian.

Mampukah PKB dan Perempuan Bangsa Sumatera Barat menerjemahkan semangat pengukuhan menjadi kerja nyata yang dirasakan masyarakat, jauh sebelum pesta demokrasi kembali digelar?

Jawaban atas pertanyaan itu akan ditentukan oleh konsistensi kerja, kualitas kader, dan keberanian untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok. (Zul/DaAn)