312 Pengurus LPM Padang Dibekali Kesiapsiagaan Bencana

PADANG, SUMBARKINI.COM — Kesiapsiagaan bencana tidak cukup dibangun melalui infrastruktur fisik. Pengetahuan masyarakat, koordinasi di tingkat kelurahan, dan kemampuan bergerak bersama ketika bencana terjadi juga menjadi bagian penting dalam melindungi keselamatan warga.

Hal itu menjadi salah satu pesan utama dalam penutupan Workshop Kesiapsiagaan Bencana bagi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Padang yang ditutup Wali Kota Padang Fadly Amran di Asrama Haji Padang, Rabu (28/10/2026).

Workshop yang berlangsung selama dua hari, 27–28 Oktober 2026, tersebut diikuti 312 peserta. Mereka terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara LPM dari 104 kelurahan yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Padang.

Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas pengurus LPM sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana.

Infrastruktur dibangun, kesiapan masyarakat diperkuat

Dalam sambutannya, Fadly Amran menyampaikan bahwa pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Kota Padang masih melakukan penanganan dampak banjir yang terjadi pada 28 November 2025.

Selain penanganan dampak bencana, sejumlah infrastruktur pengendalian banjir juga direncanakan untuk dibangun, di antaranya sabo dam dan check dam. Infrastruktur tersebut merupakan bagian dari upaya pengendalian aliran air dan material sedimen, yang pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi sungai serta kajian teknis.

Fadly menyampaikan apresiasi atas dukungan anggaran pemerintah pusat untuk penanganan bencana di Kota Padang.

“Kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan dukungan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk penanganan bencana di Kota Padang, dengan sekitar Rp1 triliun dialokasikan untuk percepatan penanganan sungai,” ujarnya.

Dukungan anggaran dan pembangunan infrastruktur tersebut menjadi bagian dari upaya penanganan bencana. Namun, keberhasilan upaya itu juga memerlukan dukungan masyarakat, terutama dalam menjaga lingkungan, memahami risiko, dan mengikuti langkah-langkah mitigasi yang ditetapkan.

Karena itu, Fadly berharap pengurus LPM dapat ikut mendukung berbagai program pembangunan pengendalian banjir sekaligus mendorong partisipasi warga di lingkungan masing-masing.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah harus bekerja bersama-sama dengan seluruh potensi yang ada agar upaya pembangunan dan penanganan bencana dapat berjalan optimal,” katanya.

LPM menjadi penghubung kesiapsiagaan di tengah masyarakat

Peran LPM dinilai penting karena pengurusnya berada dekat dengan kehidupan masyarakat di tingkat kelurahan. Kedekatan tersebut dapat menjadi modal untuk menyampaikan informasi kebencanaan, menggerakkan partisipasi warga, serta membantu koordinasi antara masyarakat dan pemerintah.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang, Rina Melati, menjelaskan bahwa workshop tersebut diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan pengurus LPM dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Kota Padang.

Menurut Rina, LPM memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai mitigasi bencana.

“Sebagai mitra strategis pemerintah kelurahan, LPM memiliki peran penting dalam menggerakkan, mengedukasi, dan mengoordinasikan masyarakat terkait mitigasi bencana. Kami berharap pengurus LPM berperan aktif dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menghadapi berbagai potensi bencana di lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Peran tersebut dapat diwujudkan melalui penyebaran informasi yang benar, pengenalan potensi bahaya di lingkungan tempat tinggal, penguatan komunikasi antarwarga, serta dukungan terhadap kegiatan edukasi dan latihan kesiapsiagaan.

Di wilayah yang berisiko banjir, misalnya, warga perlu mengetahui jalur evakuasi, lokasi aman, sumber informasi resmi, dan langkah yang harus dilakukan ketika peringatan bencana dikeluarkan. Koordinasi di tingkat lingkungan dapat membantu memastikan kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, tidak terabaikan dalam upaya penyelamatan.

Kesiapsiagaan harus berlanjut setelah workshop

Penutupan workshop bukanlah akhir dari upaya membangun kesiapsiagaan bencana. Tantan