Hybrid Legitimacy: Zakat Kaum jadi Solusi Mustahik Kaum
Pertemuan krusial ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I Baznas Sijunjung, Lindo Karsyah. Langkah strategis ini menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Berbagai pilar penting daerah hadir dan duduk bersama demi menyatukan pemikiran. Mereka berasal dari Kemenag Kabupaten Sijunjung, DPMN, Dinas Pendidikan, hingga Bagian Kesra Pemkab Sijunjung. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Sijunjung juga turut mengawal momentum ini.
Sebuah terobosan besar lahir dari ruang rapat yang sarat akan semangat pengabdian tersebut. Konsep Hybrid Legitimacy resmi dimatangkan untuk menghadapi tantangan zaman. Gagasan ini memosisikan Baznas Sijunjung sebagai Episentrum Pengelolaan ZIS Berbasis Kaum.
Agenda besar ini mengusung sub-judul "Harmonisasi Regulasi Negara, Hukum Adat, dan Syariat Islam dalam Pengentasan Kemiskinan di Ranah Lansek Manih". Gerakan tersebut berupaya menyatukan tiga legalitas formal dan kultural menjadi kekuatan utuh. Semua pihak sepakat bergerak demi satu tujuan mulia, yaitu mengangkat derajat hidup umat.
Lindo Karsyah menyatakan bahwa pendekatan hibrida ini akan mengintegrasikan sistem formal negara dengan struktur komunal adat. Sistem pengelolaan ZIS kini sengaja diturunkan agar lebih menyentuh basis kaum, persukuan, dan kekerabatan. Alur kerja yang kokoh dirancang dari hulu ke hilir untuk memastikan keberhasilan program.
Pada bagian hulu, Malin Kaum bergerak mengumpulkan ZIS langsung dari persukuan mereka. Dana yang terkumpul kemudian diserahkan ke UPZ Nagari untuk diteruskan ke rekening BAZNAS Kabupaten Sijunjung. Proses penghimpunan ini dinilai sangat kuat karena sah secara hukum negara sekaligus syariat agama.
Pada bagian tengah, musyawarah kaum yang dipimpin oleh Datuak memegang peranan penting untuk memetakan masalah nyata anak kemenakan. Data hasil musyawarah tersebut disinkronkan dengan data kemiskinan milik Wali Nagari sebelum diajukan ke BAZNAS.
Pada bagian hilir, BAZNAS mencairkan bantuan produktif seperti beasiswa, modal usaha, hingga premi BPJS Ketenagakerjaan. Dana tersebut diserahkan secara bersama-sama oleh UPZ, Datuak, dan Malin Kaum langsung kepada anak kemenakan yang membutuhkan.
Konsep hibrida ini sengaja dilahirkan untuk mengubah wajah penyaluran zakat di lapangan.
Selama ini penyaluran zakat sering kali bersifat sporadis dan habis untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek saja.
Melalui ZIS Berbasis Kaum, pendayagunaan zakat diklaim akan menjadi jauh lebih terarah pada program produktif. Tujuan utamanya adalah memutus rantai kemustahikan anak kemenakan secara tuntas dan berkelanjutan.
Struktur adat Minangkabau kini dihidupkan kembali sebagai perisai ekonomi bagi kaumnya sendiri. Ninik mamak memegang tanggung jawab moral untuk memastikan tidak ada anak kemenakan yang terlantar, putus sekolah, atau kelaparan. Intervensi BAZNAS bersama UPZ hadir untuk menyelesaikan masalah ekonomi keluarga ini secara tuntas. Target jangka panjangnya adalah mengubah mustahik atau penerima zakat menjadi muzakki atau pemberi zakat di masa depan.
Dalam arsitektur Hybrid Legitimacy ini, Datuak atau Penghulu Kaum dikukuhkan sebagai jangkar utama sekaligus poros kebijakan. Negara diakui memiliki keterbatasan data administrasi dan agama memiliki aturan asnaf yang bersifat makro. Namun, Datuak-lah yang memegang kunci kenyataan di lapangan karena memiliki ikatan darah dengan warganya.
Datuak tahu persis isi dapur dan kondisi ekonomi anak kemenakannya masing-masing. Rekomendasi dari Datuak menjadi filter pertama dan penentu kebijakan utama berbasis persukuan. Datuak juga yang akan menentukan pekerja rentan di sawah atau ladang untuk menerima jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
Jika Datuak adalah jangkar kebijakan adatnya, maka Malin Kaum bertindak sebagai motor penggerak keagamaan di hulu. Melalui konsep hibrida ini, Malin Kaum dikukuhkan sebagai mitra resmi BAZNAS di tingkat internal suku. Peran baru ini diyakini mampu mengunci kepatuhan total umat dalam menunaikan kewajiban agamanya. Langkah ini juga menghapus keraguan masyarakat atau perantau yang khawatir zakat mereka tidak mengalir ke kaum sendiri. Kini harta dihimpun oleh tangan adat yang sah secara agama lalu dialirkan ke dalam sistem legal BAZNAS yang akuntabel.
Keberhasilan gerakan ini disokong penuh oleh para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten. Mereka bertindak bersama-sama sebagai pengarah episentrum pengelolaan dana umat tersebut. BAZNAS Sijunjung bertindak sebagai pusat kendali data, pengelolaan dana, audit syariah, serta penyedia program pemberdayaan. Kemenag Sijunjung berperan sebagai pengawas syariah formal untuk memastikan penyaluran tetap berada dalam koridor hukum Islam. Bagian Kesra Pemkab Sijunjung bertugas mengawinkan data kemiskinan daerah dengan data mustahik milik BAZNAS agar tidak terjadi tumpang tindih.
Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan bertindak sebagai fasilitator edukasi untuk menghidupkan kembali fungsi surau dan nilai manisnya berbagi.
Ketua LKAAM Sijunjung menjadi pemberi legitimasi adat tertinggi untuk menggerakkan kepatuhan Ninik Mamak di tingkat bawah. Rapat pematangan ini akhirnya berhasil merumuskan prinsip yaitu, zakat mesti menyelesaikan persoalan kemustahikan anak kemanakan dan bukan lagi membantu untuk membahagiakan sehari tiga hari anak kemanakan yang menerimanya.
Output kedua adalah komitmen kuat dari LKAAM dan KAN untuk menggerakkan kepatuhan pimpinan suku di tingkat nagari. Sebagai langkah keberlanjutan, selanjutnya akan diadakan FGD Tingkat Kecamatan dalam waktu dekat. FGD tersebut akan melibatkan Wali Nagari, pengurus UPZ Nagari, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
Langkah ini memastikan kapal besar pengentasan kemiskinan di Sijunjung berlayar dengan jangkar adat yang sangat kuat. Sinergi ini berjalan harmonis tanpa kehilangan ruh asli daerah, yaitu “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. ***
About Andri Kampai
