Menko Pangan Turun ke Lubuk Buaya, 74 Ribu Lebih Warga Padang Jadi Sasaran Bantuan Beras

PADANG (SUMBARKINI.COM) - Pemerintah memperpanjang program bantuan pangan beras hingga Desember 2026. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu keluarga berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan pangan di tengah dinamika ekonomi dan perubahan cuaca.

Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat menyerahkan bantuan pangan alokasi Oktober–Desember 2026 kepada masyarakat di Kantor Lurah Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Selasa (3/11/2026).

Penyerahan bantuan itu turut didampingi Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir. Hadir pula Anggota DPR RI Athari Gauthi Ardi, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Anggota DPRD Sumbar Muhayatul dan Indra Dt. Rajo Lelo, serta Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sumbar Maruly Abraham Syah.

Dalam keterangannya, Zulkifli menjelaskan bahwa program bantuan pangan yang sebelumnya direncanakan berakhir pada September kini dilanjutkan hingga penghujung tahun.

Menurut dia, keputusan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat, terutama kelompok rumah tangga yang membutuhkan dukungan perlindungan sosial.

"Perpanjangan penyaluran bantuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat, di tengah dinamika perubahan musim. Bantuan pangan gratis bagi masyarakat yang berada pada kelompok desil 1 hingga 4 disalurkan secara rapel, masing-masing sebanyak 30 kilogram," ujarnya.

74.716 penerima di Kota Padang

Berdasarkan rencana penyaluran, Kota Padang memperoleh alokasi bantuan pangan untuk 74.716 penerima, dengan total beras mencapai 2.241.480 kilogram atau sekitar 2.241,48 ton.

Khusus Kelurahan Lubuk Buaya, bantuan dialokasikan kepada 1.132 penerima dengan total beras sebanyak 33.960 kilogram atau 33,96 ton.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 218 penerima masuk dalam kelompok Desil 1, dengan alokasi beras mencapai 6.540 kilogram atau 6,54 ton.

Secara nasional, program bantuan pangan ini menyasar 33,2 juta keluarga. Setiap keluarga penerima memperoleh 10 kilogram beras per bulan. Dengan mekanisme penyaluran rapel untuk tiga bulan, bantuan yang diterima mencapai 30 kilogram per keluarga.

Penyaluran sekaligus tersebut, menurut Zulkifli, juga dimaksudkan untuk menghemat biaya operasional distribusi sehingga proses penyaluran dapat berjalan lebih efisien.

Di luar program bantuan gratis, pemerintah turut menyediakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak satu juta ton untuk masyarakat umum. Program ini menjadi instrumen tambahan dalam menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga beras.

Perlinsos menjadi instrumen ketepatan sasaran

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan bahwa pemerintah kota berupaya memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.

Salah satu instrumen yang digunakan adalah sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) dari Kementerian Sosial RI sebagai bagian dari upaya memperkuat pendataan dan ketepatan sasaran program bantuan.

Maigus berharap bantuan tersebut dapat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, khususnya keluarga yang berada dalam kelompok rentan.

"Kami berharap bantuan pangan ini dapat meringankan beban perekonomian masyarakat, sekaligus mendukung ketahanan pangan Kota Padang. Kami juga berharap dukungan pengawasan dari Bulog serta DPR RI agar penyaluran bantuan pangan berjalan tertib," katanya.

Ia menilai keberlanjutan bantuan tersebut relevan dengan kondisi masyarakat yang tengah menghadapi perubahan cuaca dan memasuki masa awal pengolahan lahan sawah.

Dalam situasi seperti itu, ketersediaan pangan rumah tangga menjadi salah satu kebutuhan yang perlu dijaga. Bantuan beras diharapkan dapat membantu keluarga penerima mengalokasikan sebagian pengeluaran untuk kebutuhan pokok lainnya.

Peninjauan pembangunan KDMP

Selain menyerahkan bantuan pangan, agenda kunjungan Menko Pangan Zulkifli Hasan di Kota Padang juga diisi dengan peninjauan bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah.

Peninjauan tersebut turut didampingi Maigus Nasir bersama unsur pemerintah dan pihak terkait.

Keberadaan KDMP menjadi bagian dari agenda penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Karena itu, pembangunan fisik perlu diikuti dengan kesiapan pengelolaan, kelembagaan, sumber daya manusia, serta kegiatan usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dua agenda tersebut memperlihatkan pentingnya kebijakan pangan yang tidak hanya berorientasi pada ketersediaan beras, tetapi juga menyentuh perlindungan keluarga dan penguatan ekonomi masyarakat.

Bagi keluarga penerima, 30 kilogram beras bukan sekadar angka dalam program pemerintah. Bantuan tersebut diharapkan dapat mengurangi pengeluaran dapur selama tiga bulan. Sementara bagi masyarakat secara luas, keberadaan program SPHP dan pengembangan koperasi menjadi bagian dari upaya memperkuat akses terhadap pangan dan kegiatan ekonomi.

Namun, keberhasilan program tidak berhenti pada besarnya alokasi. Ketepatan data penerima, kelancaran distribusi, transparansi, dan pengawasan tetap menjadi faktor penting agar manfaat bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. (zul)