Anjungan Sumbar di TMII Harus Jadi Etalase Ranah Minang, Ketua DPRD Sumbar Muhidi Tekankan Peningkatan Fasilitas dan Pelayanan

Jakarta- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi mendorong Anjungan Sumatera Barat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menjadi pusat promosi budaya yang mampu menarik lebih banyak wisatawan dan memperkuat perekonomian masyarakat.

Menurut Muhidi, anjungan tersebut harus tampil sebagai etalase kebanggaan Ranah Minang yang menampilkan kekayaan budaya, adat, dan tradisi Minangkabau kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Peningkatan sarana, prasarana, dan promosi daerah harus diprioritaskan agar budaya Minangkabau semakin dikenal luas secara nasional dan internasional,” ujar Muhidi saat meninjau langsung Anjungan Sumatera Barat di TMII, Jakarta, Sabtu (8/11/25).

Dalam kunjungannya, Muhidi juga menegaskan pentingnya peran aktif pengelola anjungan dalam memberikan pelayanan profesional. Ia menjelaskan bahwa kualitas pelayanan menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan minat kunjungan.

Selain itu, ia mengimbau Badan Penghubung Sumatera Barat untuk memastikan seluruh karyawan Anjungan Sumbar berperan sebagai duta budaya yang siap melayani dengan ramah, informatif, dan cepat.

“Setiap petugas harus bisa menjadi duta budaya Minangkabau yang memberikan kesan positif bagi wisatawan. Sikap ramah dan informasi yang lengkap adalah bentuk promosi terbaik,” tegasnya.

Muhidi juga meminta Badan Penghubung Sumbar terus meningkatkan fasilitas di Anjungan Sumatera Barat agar kenyamanan wisatawan semakin optimal.

Kepala Seksi Promosi Daerah, Sari Anggraini, menuturkan bahwa masih ada fasilitas yang perlu ditingkatkan, seperti pengadaan mobil dan motor listrik serta pembangunan toilet tambahan untuk pengunjung.

Ia menyampaikan bahwa Anjungan Sumatera Barat termasuk lima anjungan teramai di TMII, dikunjungi wisatawan lokal hingga mancanegara.(*)

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Serahkan Berkas Usul Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih 2024 ke Kemendagri

Jakarta(Sumbarkini.com)- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi provinsi ke-4 yang menyerahkan berkas Usul Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 kepada Kementerian Dalam Negeri.

Berkas ini diterima langsung oleh PLh. Direktur FKDH Kemendagri RI, Herny Ika Hutauruk, di Jakarta, Kamis (16/1/2025). Sebelumnya, provinsi lainnya yang telah menyerahkan berkas termasuk Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Nanggro Aceh Darussalam.

Ketua DPRD Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, MM, menyampaikan bahwa berkas Usul Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih 2024 diserahkan setelah DPRD Sumatera Barat menerima berkas dari KPU pada Jumat (10/1/2025).

Sesuai dengan Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.4.3/4378/SJ, DPRD harus mengumumkan Usul Pengangkatan dalam rapat paripurna setelah menerima Surat Penyampaian dari KPU. Rapat paripurna tersebut telah dilaksanakan pada Selasa (14/1/2025).

Muhidi menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu tugas DPRD adalah mengusulkan calon gubernur dan wakil gubernur kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

“Kami hadir untuk memastikan tanggung jawab kami dalam menyerahkan berkas ini langsung ke Kemendagri,” ujarnya.

Selain itu, Muhidi juga mengajak semua pihak untuk bekerja sama membangun Indonesia, khususnya Sumatera Barat, setelah tahapan Pilkada 2024 selesai. Ia berharap pelantikan gubernur dan wakil gubernur dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Herny Ika Hutauruk menegaskan bahwa pelantikan gubernur dan wakil gubernur akan dilaksanakan pada 7 Februari 2025, berdasarkan Perpres Nomor 80 Tahun 2024.

Untuk bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, pelantikan dijadwalkan pada 10 Februari 2025. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap percepatan penyerahan berkas oleh Sumatera Barat, yang diharapkan akan memperlancar proses pelantikan.

Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Sumatera Barat didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, Sekretaris DPRD, Drs. Maifrizon, MM, serta pejabat terkait lainnya.(*)

Editor: Hary Putra Ramadhan

Dihadiri Gubernur Anies Baswedan, Satgas Lawan Covid-19 SEMMI Jakarta Raya Gelar Vaksinasi di SMKN 24 Jakarta

JAKARTA, (Sumbarkini.com) - Dalam upaya membantu pemerintah melawan Covid-19, Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Jakarta Raya menyelenggarakan vaksinasi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 24 Jakarta, Bambu Apus, Jakarta Timur, Kamis (12/8).

"Saya berharap dengan adanya vaksin ini sebagai ikhtiar kita dalam mencoba keluar dari pandemi yang telah lama mewabah di negara kita," ujar Ketua Satgas Lawan Covid-19 SEMMI Jakarta Raya, Febriansyah Putra, dalam sambutannya dihadapan lebih dari 250 peserta vaksin.

Vaknisasi, lanjut Febriansyah, penting untuk meningkatkan herd imunity atau kekebalan komunal sehingga penyebaran Covid-19 bisa ditekan.

"Alhamdulillah kegiatan ini diselenggarakan oleh Satgas Lawan COVID-19 SEMMI, Mabes Polri dan BEM STMIK Mercusuar," katanya.

Selain itu, tambah Febriansyah, kegiatan vaksinasi Satgas Lawan Covid-19 SEMMI Jakarta Raya ini juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Ketua Komite 3 DPD RI, Sylviana Murni, Walikota Jakarta Timur, Kapolres Jakarta Timur, Dandim Jakarta Timur, dan tamu undangan lainnya.

"Terima kasih atas kehadiran pejabat pemerintahan provinsi DKI Jakarta, Anggota DPD dari dapil DKI Jakarta serta dari Mabes Polri," katanya.

Ditempat yang sama, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengapresiasi langkah Polri untuk bersinergi dengan Satgas Lawan Covid-19 SEMMI dalam upaya percepatan vaksinasi.

"Semoga dengan sinergi antara Polri dan Satgas Lawan Covid-19 SEMMI Jakarta Raya ini dapat terus dipertahankan, karena untuk melawan Covid-19 kita harus selalu bersinergi dan bergandengan tangan," tutup Anies. (Zak/red)

Tangani Virus Korona dengan Maksimalkan APBN

H. Refrizal.

Jakarta, Sumbarkini.com-Mantan anggota DPR-RI, H. Refrizal menyatakan penolakan upaya penanganan virus korona atau covid-19 dengan menambah utang negara. Politisi senior PKS itu mendesak pemerintah memaksimalkan APBN dan APBD dalam menangani wabah virus asal Wuhan itu.

Demikian ditegaskan H. Refrizal kepada Sumbarkini.com, Kamis (2/4). Menurut bakal calon bupati Padang Pariaman ini, menumpuk utang negara adalah sesuatu yang tak bijak. Utang akan selalu menjadi beban, bahkan hingga beberapa generasi ke depan.

Dalam menangani virus korona, H. Refrizal menyarankan untuk memaksimalkan pengguaan APBN. "Pemerintah bisa mengarahkan APBN untuk menangani virus korona. Jangan dengan menambah utang," ujar H. Refrizal.

Di daerah, pemerintah daerah juga bisa memaksimalkan penggunaan APBD untuk menangani virus korona. Alokasi anggarah di APBD mesti diarahkan untuk menangani virus korona. Dengan demikian, virus tersebut bisa ditekan penyebarannya. Dan juga, dampak sosial dan ekonomi dari wabah tersebut bisa diselesaikan.

H. Refrizal juga tak bosan-bosan untuk mengingatkan masyarakat agar disiplin dalam melaksanakan imbauan pemerintah. Misalnya dengan menjaga jarak sosial, selalu mencuci tangan, beraktivitas di rumah dan selalu menjaga diri. "Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah SWT," tambah H. Refrizal. (arr)

H. Refrizal: Rumah Sakit Kekurangan APD, Masyarakat Butuh Masker

H. Refrizal. ist

Jakarta, Sumbarkini.com-Dalam kondisi mengisolasi diri di rumah sesuai imbauan pemerintah dalam menyikapi merebaknya virus korona, H. Refrizal terus menyuarakan kepentingan masyarakat Padang Pariaman dan Sumbar pada umumnya. Wakil Ketua Umum IKM itu menyerukan kepada pemerintah untuk memperhatikan rumah sakit, tenaga medis, dan masyarakat Sumbar.

H. Refrizal kepada Sumbarkini.com, Kamis (26/3) menyebutkan, dirinya mendapat laporan rumah sakit di Sumbar memiliki keterbatasan sarana dan prasarana mengatasi virus korona. Terutama terkait APD atau alat pelindung diri untuk dokter dan tenaga medis.

Rumah sakit, dokter, dan tenaga medis merupakan garda terdepan dalam menghadapi virus korona. "Kita mendapat kabar rumah sakit kekurangan APD. Mohon pemerintah memperhatikan hal ini," ujar H. Refrizal.

Ketua Umum PKDP ini mengharapkan pemerintah juga memperhatikan alat pelindung diri untuk masyarakat. Menurut H. Refrizal, masyarakat Sumbar sangat kesulitan untuk mendapatkan masker, handa sanitizer, hingga disenfektan. H. Refrizal berharap pemerintah memperhatikan kebutuhan masyarakat ini.

Menyikapi merebaknya virus korona, H. Refrizal terus mengimbau masyarakat untuk terus menjaga diri, waspada dan disiplin mengikuti imbauan pemerintah. (Zal)

Cepat Tanggap Atasi Virus Korona bisa Selamatkan Ekonomi

Handi R. Idris.

Jakarta, Sumbarkini.com-Terus memburuknya kondisi perekonomian nasional dalam beberapa hari terakhir ini, berbanding lurus dengan cara Pemerintah dalam penanganan penyebaran Virus Covid-19. Semenjak diumumkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, praktis kondisi ekonomi nasional terus memburuk.

Demikian disampaikan oleh Handi R. Idris, Juru Bicara PKS kepada media, di Jakarta, Rabu (25/3). Handi mendesak pemerintah responsif mengatasi merebaknya virus korona untuk menyelamatkan perekonomian nasional.

Salah satu indikator ekonomi makro yang terus turun menurut Handi adalah nilai tukar rupiah. Pada Senin (2/3) nilai tukar rupiah terhadap USD masih berada pada level Rp.14.413, hanya dalam waktu kurang lebih tiga minggu, Selasa (24/3) nilai tukar rupiah jatuh pada level Rp 16.486 atau mengalami depresiasi sebesar 14,38 persen. Terburuk sepanjang pasca reformasi 1998.

Politis muda PKS ini menilai, ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah, sehingga terus terpuruk. “Ada indikasi terjadinya sentimen negatif kepada nilai tukar rupiah, akibat kekecewaan pasar dalam melihat lambatnya respon pemerintah dalam menangai penyebaran covid-19, sehingga akhirnya pasar merespon secara negatif”, ujar Handi.

Lambatnya kinerja pemerintah, juga terlihat dalam membuat kebijakan yang penting untuk mengantisipasi penyebaran virus yang makin meluas ini. Sudah sampai hari ke-23, lemerintah baru membuat Kepres Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Sehingga menyebabkan Pemerintah gagal dalam penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), sehingga menjadi bahan spekulasi bagi para oknum dalam mempermainkan harga, akibatnya ketersediaan APD menjadi langka di rumah sakit.

Handi berharap pemerintah cepat tanggap. "Kami berharap Pemerintah cepat dan responsif dengan kondisi yang ada. Seharusnya kecepatan pemerintah dalam mengahadapi penyebaran Covid-19 lebih cepat dari penyebaran virusnya," ujar Handi. (zal)

PKS Desak Pemerintah Bentuk Crisis Centre Tangani Virus Korona

Juru bicara PKS, Handi Risza. ist

Jakarta, Sumbarkini.com-Setelah Presiden Jokowi mengumumkan dua warga negara Indonesia terjangkit virus korona, Partai Keadilan Sejahtera mendesak pemerintah untuk segera membentuk crisis centre untuk menangani virus yang berasal dari Wuhan, China itu. Crisis centre sangat diperlukan untuk menangani korban yang terjangkit virus bernama asli Covid-19 itu sekaligus mengantisipasi agar virus tidak menyebar luas.

Juru bicara DPP PKS, Handi Risza melalui siaran pers yang diterima Sumbarkini.com, Senin (2/3) menyebutkan pihaknya mendesak pemerintah segara membentuk crisis centre. Penyebaran virus korona di Indonesia tak main-main lagi, sehingga mesti ditangani secara serius.

Selama ini, pemerintah menapik masuknya virus korona ke Indonesia. Tapi, fakta tak bisa terbantahkan. Pemerintah telah melansir dua WNI terjangkit virus tersebut yang berdomisi di Kota Depok. "Walaupun terlambat, kita tetap mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi tersebut, mulai hari ini pemerintah harus terbuka dan informatif untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 tersebut," ujar Handi Risza.

PKS menurut Handi akan mendorong pemerintah untuk segera membentuk crisis centre agar bisa fokus dalam menangani penyebaran Covid-19. "Pemerintah harus segera menyusun contigency plan yang melibatkan seluruh sektor dan langsung dipimpin presiden, agar penanganan virus Covid-19 bisa efektif, informatif, transparan, melibatkan seluruh stake holder yang ada, sehingga bisa membuat masyarakat lebih tenang dan ikut aktif dalam melaporkan perkembangan yang ada di tengah masyarakat," jelas Handi.

Politisi muda PKS ini juga berharap masyarakat jangan panik dan tetap tenang. "Masyarakat harus tetap tenang, tidak perlu memborong sembako, justru akan semakin menambah kepanika. Sebaiknya, mulai mengikuti cara sederhana yang mungkin dilakukan untuk menjaga pola hidup sehat, kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi dan panduan praktis dan mudah dilaksanakan di tempat-tempat umum, sekolah, pasar dan tempat-tempat keramaian. Selain itu, Pemerintah harus menyediakan semua peralatan pendeteksi Covid-19 tersebut," ungkap Handi.

Handi menegaskan, keselamatan rakyat Indonesia menjadi prioritas saat ini. "Keselamatan masyarakat diatas segala-galanya, jangan ada lagi dusta diantara kita," tutup Handi. (ARR)