Tim Pelayanan Publik Kabupaten Sijunjung Nilai Puskesmas Padang Laweh dan Dinas Dukcapil.

Sijunjung (Sumbarkini.com) - Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai KPP & IPP Tahun 2024 terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) telah di tetapkan 20 besar UKPP, termasuk didalamnya adalah Puskesmas Padang Laweh dan Dinas Dukcapil Sijunjung.

Nah, untuk itupula, Pemkab Sijunjung melalui Asisten 3 Setdakab, dr. Edwin Suprayogi, M.Kes bersama Kabag Organisasi Setdakab, Agus Sunarto, S.E.,M.Si, menyerahkan nama-nama UKPP yang masuk 20 besar tersebut, untuk dilakukan penilaian oleh Tim Independen Inovasi Pelayanan Publik (IPP).

TIM Penilai Pelayanan Publik itu langsung diketuai Forum Pelayanan Publik (F.Yanlik), Saptarius dengan anggota Fajar Septrian (Sekretaris), Khairuddin dan Zikri Alhadi (Anggota).

Usai penilaian pada UKPP DPM PTSP dan RSUD ASM Sijunjung pada Rabu (20/11/2024), pada Kamis (21/11/2024) tim yang didampingi Asisten 3 Setdakab Sijunjung, Edwin Suprayogi itu melakukan penilaian di Puskesmas Padang Laweh, Kecamatan Koto VII.

Di Puskesmas tersebut, rombongan disambut Kepala Puskesmas Padang Laweh, NS. Rika Susanti., S.Kep., MARS dan stafnya.

Dihadapan Tim Penilai Pelayanan Publik Kabupaten Sijunjung, Kapus Padang Laweh itu menyampaikan tentang pelayanan kesehatan yang telah dilakukan Puskesmas Padang Laweh ditengah masyarakat.

Tanyajawab antara Tim Penilai dengan pihak Puskesmas pun dilakukan terkait pelayanan kesehatan yang diberikan pada masyarakat setempat.

"Penilaian ini guna mencek kebenaran data, observasi lapangan, wawancara dan penilaian.

Inovasi Pelayanan Publik, apa sesuai dengan laporan LKE yang dilakukan UKPP secara mendiri itu,"kata Saptarius, Ketua Tim Penilai dari F.Yanlik Kabupaten Sijunjung. 

Siang harinya, Tim Penilai IPP mengunjungi Dinas Dukcapil Sijunjung. Disana Tim Penilai Pelayanan Publik disambut Kadis Dukcapil Sijunjung, Febrizal Ansori bersama sekretaris dan stafnya.

Assisten 3 Setdakab Sijunjung, Edwin Suprayogi, menyebutkan tujuan dilaksanakannya penilaian dalam upaya meningkatkan kepuasan masyarakat dalam menerima layanan.

Asisten 3 Setdakab Sijunjung,  Edwin Suprayogi menambahkan, penilaian itu juga memberikan apresiasi dan penghargaan bagi penyelenggara pelayanan publik terbaik.

"Penilaian meliputi profesionalisme SDM yang terdiri dari tiga indikator dengan bobot 25 persen. Sarana dan prasarana yang terdiri dari 3 indikator dengan bobot 18 persen. Serta Sistem Informasi Pelayanan Publik yang terdiri dari 1 indikator dengan bobot 11 persen. Konsultasi dan pengaduan yang terdiri dari 3 indikator dengan bobot 10 persen. Dan inovasi yang terdiri dari 2 indikator dengan bobot 12 persen,"terangnya.

Penilaian tersebut dilaksanakan pada Rabu (20/11/2024-red) ini sampai selesai. "Juga ada penilan melalui zoom inovasi yang dilakukan Dr. Zikri Alhadi pada Rabu - Kamis,"tambah Edwin Suprayogi.

"Bukan itu saja, juga untuk meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan dengan memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan inovasi dan profesionalisme,"kata Saptarius Ketua Forum Pelayanan Publik Kabupaten Sijunjung.

"Penilaian itu dilakukan terhadap enam aspek yaitu kebijakan pelayanan publik yang terdiri dari 9 indikator penilaian dengan bobot 24 persen," ucap Ketua F. Yanlik Kabupaten Sijunjung Saptarius.

Pemberian tahuan penilaian, biasanya disampaikan dua jam sebelum tim turun. "Namun ada juga tim secara diam-diam akan turun kelapangan,"tambahnya.

DPMPTSP dan RSUD ASM Dinilai Tim Penilai Pelayanan Publik Kabupaten Sijunjung

Sijunjung (Sumbarkini.com) - Tim Penilai Independent Pelayanan Publik Kabupaten Sijunjung,  Sumatera Barat, melakukan penilaian terhadap Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) DPM PTSP dan RSUD ASM Sijunjung pada Rabu (20/11/2024).

Penilaian itu terkait kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik (KPP dan IPP) tahun 2024.

Di hari pertama penilaian, Tim yang diketuai Forum Pelayanan Publik (F.Yanlik), Saptarius, Sekretaris Fajar Septrian dan Khairuddin Anggota F.Yanlik itu didampingi Asisten 3 Setdakab Sijunjung Edwin Suprayogi selaku pembina UKPP Pemkab Sijunjung.

Dihadapan tim, Kepala DPM PTSP Sijunjung, Jaheri, S.Sos, M.Si, memaparkan seluruh kegiatan yang ditangani DPM PTSP.

Secara gamblang mantan Asisten 1 Setdakab dan mantan Kepala BAPPPEDA Sijunjung itu menjabarkan semua kegiatan yang ada di DPM PTSP tersebut.

Usai melakukan penilaian, Tim Penilai Pelayanan Publik melanjutkan penilaian ke RSUD ASM Sijunjung yang berada di Jalan Lintas Sumatera di Tanah Badantung. 

Di RSUD ASM Sijunjung, tim disambut Direktur, dr. Riyanti Capanay, didampingi Kabid Pelayanan, KTU, Kabid Sarana Prasarana dan sejumlah pejabat RSUD ASM lainnya juga hadir.

Masuknya DPM PTSP dan RSUD ASM dinominasi 20 besar UKPP itu setelah menggeser 57 UKPP yang ada di daerah tersebut.

Assisten 3 Setdakab Sijunjung, Edwin Suprayogi, menyebutkan tujuan dilaksanakannya penilaian dalam upaya meningkatkan kepuasan masyarakat dalam menerima layanan.

Asisten 3 Setdakab Sijunjung,  Edwin Suprayogi menambahkan, penilaian itu juga memberikan apresiasi dan penghargaan bagi penyelenggara pelayanan publik terbaik.

"Penilaian meliputi profesionalisme SDM yang terdiri dari tiga indikator dengan bobot 25 persen. Sarana dan prasarana yang terdiri dari 3 indikator dengan bobot 18 persen. Serta Sistem Informasi Pelayanan Publik yang terdiri dari 1 indikator dengan bobot 11 persen. Konsultasi dan pengaduan yang terdiri dari 3 indikator dengan bobot 10 persen. Dan inovasi yang terdiri dari 2 indikator dengan bobot 12 persen,"terangnya.

Penilaian tersebut dilaksanakan pada Rabu (20/11/2024-red) ini sampai selesai. "Juga ada penilan melalui zoom inovasi yang dilakukan Dr. Zikri Alhadi pada Rabu - Kamis,"tambah Edwin Suprayogi.

"Bukan itu saja, juga untuk meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan dengan memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan inovasi dan profesionalisme,"kata Saptarius Ketua Forum Pelayanan Publik Kabupaten Sijunjung.

"Penilaian itu dilakukan terhadap enam aspek yaitu kebijakan pelayanan publik yang terdiri dari 9 indikator penilaian dengan bobot 24 persen," tambah Ketua F. Yanlik Kabupaten Sijunjung Saptarius.

Pemberian tahuan penilaian, biasanya disampaikan dua jam sebelum tim turun. "Namun ada juga tim secara diam-diam akan turun kelapangan,"tambah Pemred Jurnalsumbar.Com itu.*

Respon Cepat, Hendri Septa Bantu Fasilitasi Pasien Kurang Mampu

PADANG - Dengan langkah tergopoh-gopoh dibawah rintik-rintik hujan, Hendri Septa Calon Walikota Padang Nomor Urut 3 menuju kediaman Febri, di Jalan Batusangkar II, Nomor 799, Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo, Sabtu (16/11/2024). 

Setiba disana, Hendri Septa melihat anak ke-empat, Febri bernama Hafiz tergeletak di atas tempat tidur. Tubuhnya lemah tak berdaya. Infus terpasang dihidungnya. 

"Hafiz baru hari ini di pasang infus. Baru tiga botol infus habis. Sebelumnya, kami memberikan makanan bubur sedikit-dikit melalui mulutnya," ucap Febri. 

Dikatakan Febri, sekali-kali anaknya merespon kehadiran orang sekitarnya dengan mengerdipkan mata dan mengoyangkan jempol kaki. Tubuhnya kaku, mulut tak dapat berbicara. Ia dapat merespon siapapun yang memanggil namanya, cuma ia tidak dapat berintekrasi. 

"Sepulang dari tempat neneknya, anak saya mengalami kecelakaan dengan sepeda motor di Simpang Tinju, Minggu (10/11/2024). Saat itu, anak saya berusaha menghindari orang di kelok patah. Dia terkejut, karena ada orang memepetnya dari belakang, tubuh Hafiz terhempas dari motor ke trotoar," cerita Febri.

Setelah beberapa kali pengobatan di rumah sakit dan akhirnya  di rawat di rumah.  Mendengar cerita Febri, dengan cepat Hendri Septa segera memfasilitasi, untuk membawa Hafiz segera ke rumah sakit terdekat

"Hafiz harus segera butuh perawatan," tegas Hendri Septa. 

Tak berapa lama, ambulans lengkap dengan perawatnya datang dan langsung membawa Hafiz ke rumah sakit daerah perawatan lebih lanjut. 

Febri merupakan salah satu warga Kota Padang yang belum memiliki asuransi kesehatan. Asuransi itu dirasakan penting, ketika warga membutuhkan layanan kesehatan.

Hendri Septa, menyebutkan asuransi kesehatan sangat penting bagi seluruh warga. "Saya bersama pak Hidayat berkomitmen bahwa seluruh warga Padang akan mendapat layanan BPJS Kesehatan," ucap Hendri Septa. 

Program Hendri Septa bersama Hidayat adalah mensubsidi iuran BPJS bagi yang tidak mampu. Program itu akan bekerjasama dengan BPJS menyisir kepesertaan BPJS, baik secara swasta, mandiri dan bantuan Pemerintah selama ini.

Seperti diketahui, 99,2 persen warga Kota Padang terdaftar di BPJS Kesehatan. Atas ketercapaian Hendri Septa yang memimpin Kota Padang berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award dari BPJS Kesehatan. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen tinggi Kota Padang dalam menyediakan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemerintah Kota Padang karena telah berhasil memastikan bahwa 99,2 persen warga Kota Padang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang telah mencapai cakupan kepesertaan minimal 95 persen dari jumlah penduduk dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta yang telah melakukan integrasi Jamkesda dengan mendaftarkan pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (PBPU dan BP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.

Penghargaan kedua ini adalah bukti nyata kehadiran Pemerintah Kota Padang dalam memastikan jaminan kesehatan bagi seluruh warganya. Alhamdulillah, per 1 Agustus, sebanyak 99,2 persen warga Kota Padang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Program selanjutnya, pasangan Hebat, Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Nomor Urut 3 pastikan semua warga Kota Padang bisa mengakses layanan kesehatan yang layak. (*)

Peduli Sesama, PemNag Muaro Salurkan Bantuan Sembako Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Banjir Bandang di Sumpur Kudus.

SIJUNJUNG (Sumbarkini.com) - Akibat curah hujan yang cukup tinggi di Kecamatan Sumpur Kudus pada Senin 11 November 2024 malam, mengakibatkan terjadinya banjir bandang yang membuat beberapa rumah warga dan fasilitas umum rusak.

Kejadian ini membuat para instansi dan beberapa donatur untuk memberikan bantuan kepada korban bencana alam yang terjadi, salah satunya dari Pemerintah Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung yang ikut melakukan penggalangan dana dalam membantu korban bencana banjir.

Bantuan tersebut di serahkan langsung Wali Nagari Muaro, Hafizun bersama Ketua BPN, Firdaus dan perangkat nagari lainnya pada Sabtu 16 November 2024.

Bantuan sebanyak 102 paket sembako yang diserahkan ini berupa Beras 2.5 Kg, Minyak goreng 1 bks, Sarden 1 bh, Teh 1 kotak, Mie 6 bgks, Telur 1/2 lapiek, dan Gula serta pakaian untuk anak anak.

“Hari ini kita berikan bantuan sembako dan kebutuhan pokok bagi masyarakat di Nagari Unggan, Kecamatan Sumpur Kudus dimana banyak rumah warga yang terdampak banjir. Bantuan ini merupakan sumbangan dan donasi dari masyarakat Nagari Muaro sebagai bentuk kepedulian antar sesama. Semoga apa yang kita berikan ini bermanfaat bagi masyarakat hendaknya,” ujar Wali Nagari, Hafizun didampingi Ketua BPN, Firdaus. (Andri)

KPU Sijunjung Sukses Selenggarakan Debat Kedua Pilkada 2024

SIJUNJUNG (Sumbarkini.com) - KPU Sijunjung sukses selenggarakan debat publik ke dua antar Pasangan Calon (Paslon) bupati dan wakil bupati pada Jum'at, 15 November 2024 malam di Muaro Sijunjung. 

Dalam sambutannya, Ketua KPU Dori Kurniadi mengatakan, "Debat kedua atau debat terakhir ini juga dilaksanakan nonton bareng oleh seluruh PPK, sehingga gagasan Paslon diketahui dan dipahami," ujar Dori dilanjutkan dengan memimpin do'a. 

Debat kedua pada malam ini mengusung tema, "Transformasi Sumberdaya Alam Berkelanjutan dan Berkeadilan Melalui Pembangunan Wilayah Dengan Sarana Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan".

Pada Pemilihan Serentak Nasional (PSN) 2024, KPU memfasilitasi dua kali debat publik yang ditayangkan oleh Padang TV live streaming serta media cetak, online dan radio lokal. 

Debat yang dibagi melalui enam segmen itu, membahas tiga sub tema. 

Sub tema ke-satu adalah, "Penguatan Ekonomi Lokal (Pertanian, Kehutanan dan Pariwisata)". 

Sub tema ke-dua mengulas seputar, "Keamanan Daerah Tangguh dan Demokratis". 

Dan sub tema ke-tiga membicarakan, "Infrastruktur Ramah Lingkungan". 

Kedua Paslon terlihat gesit dan menguasai tema maupun sub tema dihadapan tim, relawan, tamu serta panelis. 

Tema ke-satu, Paslon 02 Hendri-Mukhlis menjawab pertanyaan tentang ekosistem pariwisata berkelanjutan Geopark Silokek dan menjelaskan strategi RIPDA, kearifan lokal serta SDM.  

Paslon 01 Benny-Radi menjawab pertanyaan tentang Sensus Pertanian 2023 perihal tiga komoditas utama serta strategi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.   

Selanjutnya, masing-masing Paslon juga memaparkan strategi pemanfaatan hutan untuk perekonomian masyarakat.

Paslon 01, kemudian menjawab pertanyaan infrastruktur ramah lingkungan (blank spot, akses jalan kecamatan, pembangunan nagari). 

Paslon 02, menjawab pertanyaan keamanan daerah tangguh dan demokratis melalui partisipasi masyarakat melalui organisasi kepemudaan dan perempuan.

Pengelolaan anggaran untuk infrastruktur efektif, efisien dan transparan juga dilahap oleh masing-masing Paslon. 

Panelis yang tampil pada debat publik terakhir yaitu Asrinaldi, Aidil Aulya, Hardi Putra Wirman, Syahro Ali Akbar dan Wirdanengsih, yang semuanya adalah akademisi asal berbagai kampus kenamaan di Sumbar.

Tayangan live streaming debat dikanal Youtube juga mendapat tanggapan beragam melalui chat. (Andri/Rilis)