Usung Lima Program Strategis, Bidik UMKM Naik Kelas

Jakarta (sumbarkini.com) - Dalam periode kedua, pemerintahan Presiden Jokowi akan fokus untuk penguatan ekonomi rakyat, UMKM dan koperasi, serta Sumber Daya Manusia. “Ini perintah Presiden Jokowi kepada kami. Jadi, kami harus segera merumuskan kira-kira harapan Presiden seperti apa. Di tengah situasi ekonomi dunia yang tidak mudah itu bagaimana UMKM bisa tumbuh dan bisa menyerap lapangan kerja lebih banyak. Situasi seperti ini, ada kebutuhan untuk devisa. Karena itu, ini akan menjadi kebijakan kami bagaimana masalah kebutuhan devisa dapat di selesaikan lewat dua hal. Yaitu, bagaimana produk-produk UMKM bisa masuk global value chain dan bagaimana bisa mensubsitusi barang-barang impor”, kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dalam jumpa pers sekaligus acara perkenalan dengan wartawan di kantor Kemenkop dan UKM, Jakarta, Selasa (5/11).

Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM bertekad akan membawa produk-produk koperasi dan UKM memiliki daya saing tinggi supaya bisa masuk dalam global value chain. Untuk itu, Kemenkop dan UKM menyusun dan menetapkan lima program unggulan. “Lima program ini sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan koperasi dan UMKM yang jumlahnya lebih dari 60 juta itu sebagai andalan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penyerapan tenaga kerja, terutama di tengah situasi perekonomian global yang kurang baik saat ini,” kata Teten.

Program strategis pertama yang akan dilakukan adalah memperbesar akses pasar baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga tercipta peluang dan permintaan terhadap produk-produk koperasi dan UMKM. “Ke depan, pelaku koperasi dan UMKM dapat bekerja maksimal tanpa perlu takut produknya tidak bisa dipasarkan. Salah satu cara adalah dengan mendukung dan membantu penjualan secara online, dengan membuat regulasi agar perusahaan aplikasi dari luar negeri turut mempromosikan dan menjual produk koperasi dan UMKM kita,” ujar Teten.

Program strategis kedua adalah peningkatan kualitas produksi dan inovasi untuk meningkatkan daya saing produk dan jasa yang dihasilkan. “Kita bantu menyediakan teknologi dan sarana pendukung, untuk memperbaiki kualitas dan kapasitas produksi yang bisa digunakan secara kolektif,” jelas Teten seraya menambahkan bahwa Kemenkop dan UKM juga akan membantu sertifikasi produk-produk baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri, sehingga dapat bersaing di pasar global.

Program strategis ketiga menyangkut agregasi pembiayaan yang akan menjadi solusi untuk meningkatkan pertumbuhan koperasi dan UMKM. ”Kami sudah mengadakan pembicaraan dengan instansi dan lembaga terkait untuk mencari skema pembiayaan yang tepat, dengan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar, untuk menjadi off-taker produk UMKM dan avalis untuk pembiayaan,” jelas Teten.

Selain itu, ditekankan pula pentingnya kelancaran dan efisiensi transaksi bagi UMKM seperti digital payment, dan juga kelancaran logistik sehingga memperkuat daya saing.

Program strategis keempat adalah pengembangan kapasitas manajemen dan usaha koperasi dan UMKM yang diwujudkan antara lain melalui pemberian konsultasi, pelatihan dan pendampingan oleh para ahli. Selain untuk memperbaiki kualitas layanan, program ini diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk memasarkan produk ke luar negeri.

Program strategis kelima adalah memberikan kemudahan dan kesempatan mengembangkan usaha bagi Koperasi dan UMKM. “Dengan langkah ini produk-produk lokal memiliki kesempatan yang sama untuk ditempatkan sejajar dengan produk-produk impor di mal-mal besar di Indonesia maupun negara sahabat,” ujar Teten.

Kemenkop dan UKM juga menargetkan untuk menumbuhkan usaha dan startup-startup baru di kalangan anak muda dengan melibatkan universitas dan pusat-pusat UKM sehingga pengusaha muda tumbuh dengan signifikan. Menurut Teten, sangat perlu menyediakan playing field atau ladang usaha yang sama bagi koperasi dan UMKM dengan importir. Karena itu perlu didukung dengan insentif seperti pajak. Selain itu, akan ada pendampingan dan mitigasi hukum bagi pelaku koperasi dan UKM dari berbagai ancaman masalah, termasuk melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang mereka miliki dan juga perlindungan dari resiko fraud.

“Ke depannya, koperasi dan UMKM Indonesia yang memiliki potensi di sektor unggulan seperti perkebunan, pertanian, perikanan, fashion, makanan dan minuman, home decor, kerajinan dan pariwisata dapat benar-benar menjadi andalan dalam menggerakkan pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan devisa,” tukas Teten.

Bagi Teten, bila produk UMKM mau masuk dalam Value Global Chain, maka harus terintegrasi dengan cara produksi dunia. Dimana UMKM harus bekerjasama dan melakukan bisnis dengan mitra bisnis di luar negeri. “Yang paling penting, jika kita mau masuk pasar luar negeri, selain kita harus memperbaiki kualitas produk, kita juga harus memiliki sertifikasi dan harus memiliki kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar. Dan itu merupakan suatu keniscayaan," ujar Teten.


Modernisasi Koperasi

Di samping itu, Teten pun berkeinginan untuk terus memodernisasi koperasi di seluruh Indonesia. “Kalau di lihat dari skala bisnisnya, itu ada di UMKM. Koperasi adalah wadahnya saja. Jadi, saya kira, modernisasi koperasi itu termasuk di kelembagaan dan penggunaan teknologi. Misalnya, Koperasi Simpan Pinjam bila tidak segera menggunakan teknologi, maka akan kalah dengan Fintech," kata Teten.

Apalagi, lanjut Teten, sekarang ini model pembiayaan dan modernisasi, orang lebih tertarik menanamkan investasinya di perusahaan-perusahaan Fintech itu. “Jadi, kalau koperasi tidak segera memperbaiki kelembagaannya dan tidak menggunakan teknologi, serta tidak memiliki kemampuan membaca selera pasar, tidak mampu membaca perkembangan perubahan-perubahan ekonomi dunia, saya rasa koperasi akan ketinggalan," tandas Teten.

Problemnya, koperasi adalah kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Ada beberapa fakta, koperasi tidak bisa selincah swasta. “Ini bisa diatasi dengan modernisasi kelembagaannya. Koperasi sebagai anggota pemilik modalnya. Tetapi, untuk bisnisnya, dalam bentuk korporasi. Dan saya sekarang akan lebih fokus bagaimana produknya," tegas Teten.

Terobosan konkrit untuk koperasi, Teten mengungkapkan, harus ada transformasi dari koperasi dan pemanfaatan teknologi, supaya koperasi juga tidak kalah dengan perusahaan aplikasi. “Secara produksi koperasi agar lebih efisien, dan itu juga tantangan untuk jumlah keanggotaan yang lebih besar," pungkas Teten lagi.

Leonardy Dorong Pengembangan UMKM Sumbar dalam Kunjungan ke Dinas Koperasi dan UMKM

Padang (sumbarkini.com) - Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar Endrizal S.Sos menceritakan bagaimana upayanya memajukan UMKM Sumbar dan Koperasi di Sumbar kepada Anggota DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP.,  MH. Dia juga menyampaikan harapan terhadap dukungan dan dan fasilitasi dari Senator asal Sumbar itu agar perkembangan UMKM dan koperasi di Sumbar lebih baik lagi ke depannya.

 "Saya optimis Bang Leonardy terhadap UMKM dan Koperasi di Sumbar bisa menyumbang terhadap kemajuan ekonomi Sumatera Barat. UMKM dan koperasi maju, maka akan terjadi penyerapan tenaga kerja yang makin banyak dan selanjutnya akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat," ujarnya.

Endrizal mengatakan peningkatan peran UMKM dan Koperasi tersebut terjadi jika semua stakeholder terkait ikut aktif dalam memajukannya, memberikan akses pasar, membantu publikasi mereka. 

Dia mengharapkan Leonardy untuk turut mendorong pemerintah daerah di Sumbar dan pemerintah pusat agar lebih memperhatikan UMKM dan koperasi. Menurutnya, alokasi anggaran untuk penumbuhan, pembinaan dan pendampingan, dan penguatan UMKM di Indoensia umumnya dan Sumbar khususnya harus ditingkatkan lagi. 

Harapan itu disampikan Erizal karena saat ini ketersediaan anggaran untuk UMKM menurun. Akibatnya dinas yang dia pimpin kesulitan dalam memfasilitasi UMKM untuk ikut pameran, bazar, expo. Jangankan kegiatan di luar Sumbar, untuk kegiatan promosi di daerah Sumbar pun terbatas.  

Ratna dan Yanti, pelaku UMKM yang hadir mengharapkan agar mereka bisa makin mudah mengakses perbankan. Kebijakan bebas agunan untuk kredit usaha rakyat diharapkannya benar-benar diawasi sehingga tidak ada lagi bank yang menjadikan agunan sebagai salah satu prasyarat pengajuan kredit.

Mereka pun menyampaikan agar pemerintah juga memperhatikan jaminan ketersediaan BBM karena akan berpengaruh terhadap harga pokok bahan-bahan yang mereka butuhkan untuk membuat produk makanan olahan.

Anggota Komite IV DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH mengatakan DPD RI khususnya Komite IV DPD RI menilai keberadaan UKM ini memberikan kontribusi besar  terhadap perekonomian negara kita. Sektor ini juga banyak menyerap tenaga kerja.

Untuk itu, kata Leonardy, DPD RI menilai pemerintah harus hadir dalam melakukan pembinaan, pendampingan dan penguatan-penguatan terhadap pelaku UMKM agar mereka naik kelas. Pelaku usaha mikro menjadi usaha kecil, kecil jadi menengah dan usaha menengah naik kelas menjadi usaha besar yang akan menopang pelaku usaha di bawahnya. 

Menanggapi penyampaian Kepala Dinas Koperasi, Leonardy menegaskan kehadiran Pemerintah dalam mengupayakan agar pelaku UKM naik kelas bahkan bisa ekspor ini adalah dengan menambah alokasi anggaran untuk Kementerian Koperasi dan UKM dan dinas koperasi dan UKM di daerah-daerah. Juga dibarengi dengan regulasi-regulasi yang mendukung.

Leonardy mengatakan, "DPD RI akan mendorong pemerintah untuk lebih mempertegas agar lembaga perbankan  yang menyalurkan KUR tidak memberlakukan jaminan tambahan untuk pinjaman hingga Rp100 juta."

Leonardy pun tak lupa menyarankan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat untuk mengupayakan Bank Nagari dan BRI juga memberlakukan kebijakan KUR tanpa agunan ini, karena kantornya ada hingga tingkat kecamatan. Ditegaskannya, selagi layak serta mendapat rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UKM Sumbar maupun kabupaten/kota, Bank Nagari dan BRI setempat dapat memberikan KUR tanpa agunan. Mungkin dimulai untuk pinjaman kecil hingga Rp10 juta. Leonardy juga akan ikut mendorongnya. 

Sesuai dengan harapan pelaku UMKM yang hadir pada saat itu, Leonardy juga menyamppaikan  bahwa ia akan mendorong DPD RI untuk mendesak pemerintah agar memperhatikan sektor-sektor yang memicu kenaikan harga. Termasuk kelancaran arus transportasi dan distribusi barang. (*)

Leonardy Harmainy Dorong Penguatan UMKM Sumbar dalam Kunjungan ke Dinas Koperasi dan UMKM

Padang (sumbarkini.com) - Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar Endrizal S.Sos menceritakan bagaimana upayanya memajukan UMKM Sumbar dan Koperasi di Sumbar kepada Anggota DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP.,  MH. Dia juga menyampaikan harapan terhadap dukungan dan dan fasilitasi dari Senator asal Sumbar itu agar perkembangan UMKM dan koperasi di Sumbar lebih baik lagi ke depannya.

 "Saya optimis Bang Leonardy terhadap UMKM dan Koperasi di Sumbar bisa menyumbang terhadap kemajuan ekonomi Sumatera Barat. UMKM dan koperasi maju, maka akan terjadi penyerapan tenaga kerja yang makin banyak dan selanjutnya akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat," ujarnya.

Endrizal mengatakan peningkatan peran UMKM dan Koperasi tersebut terjadi jika semua stakeholder terkait ikut aktif dalam memajukannya, memberikan akses pasar, membantu publikasi mereka. 

Dia mengharapkan Leonardy untuk turut mendorong pemerintah daerah di Sumbar dan pemerintah pusat agar lebih memperhatikan UMKM dan koperasi. Menurutnya, alokasi anggaran untuk penumbuhan, pembinaan dan pendampingan, dan penguatan UMKM di Indoensia umumnya dan Sumbar khususnya harus ditingkatkan lagi. 

Harapan itu disampikan Erizal karena saat ini ketersediaan anggaran untuk UMKM menurun. Akibatnya dinas yang dia pimpin kesulitan dalam memfasilitasi UMKM untuk ikut pameran, bazar, expo. Jangankan kegiatan di luar Sumbar, untuk kegiatan promosi di daerah Sumbar pun terbatas.  

Ratna dan Yanti, pelaku UMKM yang hadir mengharapkan agar mereka bisa makin mudah mengakses perbankan. Kebijakan bebas agunan untuk kredit usaha rakyat diharapkannya benar-benar diawasi sehingga tidak ada lagi bank yang menjadikan agunan sebagai salah satu prasyarat pengajuan kredit.

Mereka pun menyampaikan agar pemerintah juga memperhatikan jaminan ketersediaan BBM karena akan berpengaruh terhadap harga pokok bahan-bahan yang mereka butuhkan untuk membuat produk makanan olahan.

Anggota Komite IV DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH mengatakan DPD RI khususnya Komite IV DPD RI menilai keberadaan UKM ini memberikan kontribusi besar  terhadap perekonomian negara kita. Sektor ini juga banyak menyerap tenaga kerja.

Untuk itu, kata Leonardy, DPD RI menilai pemerintah harus hadir dalam melakukan pembinaan, pendampingan dan penguatan-penguatan terhadap pelaku UMKM agar mereka naik kelas. Pelaku usaha mikro menjadi usaha kecil, kecil jadi menengah dan usaha menengah naik kelas menjadi usaha besar yang akan menopang pelaku usaha di bawahnya. 

Menanggapi penyampaian Kepala Dinas Koperasi, Leonardy menegaskan kehadiran Pemerintah dalam mengupayakan agar pelaku UKM naik kelas bahkan bisa ekspor ini adalah dengan menambah alokasi anggaran untuk Kementerian Koperasi dan UKM dan dinas koperasi dan UKM di daerah-daerah. Juga dibarengi dengan regulasi-regulasi yang mendukung.

Leonardy mengatakan, "DPD RI akan mendorong pemerintah untuk lebih mempertegas agar lembaga perbankan  yang menyalurkan KUR tidak memberlakukan jaminan tambahan untuk pinjaman hingga Rp100 juta."

Leonardy pun tak lupa menyarankan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat untuk mengupayakan Bank Nagari dan BRI juga memberlakukan kebijakan KUR tanpa agunan ini, karena kantornya ada hingga tingkat kecamatan. Ditegaskannya, selagi layak serta mendapat rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UKM Sumbar maupun kabupaten/kota, Bank Nagari dan BRI setempat dapat memberikan KUR tanpa agunan. Mungkin dimulai untuk pinjaman kecil hingga Rp10 juta. Leonardy juga akan ikut mendorongnya. 

Sesuai dengan harapan pelaku UMKM yang hadir pada saat itu, Leonardy juga menyamppaikan  bahwa ia akan mendorong DPD RI untuk mendesak pemerintah agar memperhatikan sektor-sektor yang memicu kenaikan harga. Termasuk kelancaran arus transportasi dan distribusi barang. (*)

Jadikan Harkop ke-73 Sebagai Momentum Membangkitkan Ekonomi Rakyat di Masa Pandemi

PADANG (sumbarkinicom)
 - Di tengah tantangan pandemik Covid-19 gerakkan Koperasi harus terus bergerak secara kreatif dan produktif dalam tataran normal baru. Salah satunya, kita harus tetap memperingati dan merayakan Hari Koperasi ke-73 tahun 2020 di Sumatera Barat.

Pemerintah Provinsi Sumbar menggelar peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 secara virtual yang diikuti oleh Gubernur, Bupati dan Walikota se Sumbar serta dihadiri sebanyak 500 orang peserta yang berasal dari unsur Pemerhati Koperasi, Gerakan Koperasi, Stakeholder terkait.

Dalam acara HUT Koperasi ke-73 tersebut Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno selain membuka acara, sekaligus melaunching Kota Padang Panjang sebagai Kota Koperasi Syariah, di Aula Kantor gubernur, Rabu 22 Juli 2020.

Dalam sambutannya gubernur Sumbar membacakan pidato Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia menyebutkan, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi ujian ditengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dimana pertumbuhan ekonomi nasional sedang mengalami tantangan cukup serius, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Dunia usaha, terutama Koperasi dan UMKM mengalami dampak dari sisi produksi, pemasaran dan pembiayaan.

"Tentunya tantangan baru harus dihadapi koperasi, dengan mengubah cara berbisnis pemanfaatan teknologi digital dan inovasi produk," kata gubernur Irwan Prayitno.

Inisiatif dan inovasi ini dilakukan untuk penguatan dan modernisasi koperasi, ada tiga  yang perlu dilakukan oleh UMKM, yaitu.

Pertama, melakukan perbaikan ekosistem kemudahan usaha yang memungkinkan koperasi bisa mengakses pasar yang luas, pembiayaan serta pengembangan kapasitas usaha seluas-luasnya.

Koperasi harus masuk ke sektor-sektor ekonomi unggulan nasional seperti pangan, komoditi, maritim, pariwisata dan industri pengolahan.

"Masa depan Indonesia berada pada generasi milenial, koperasi harus masuk pada sektor ekonomi kreatif, dimana anak-anak muda harus bisa terlibat pada sektor tersebut," ucap Irwan.

Kedua, saat ini Kementerian Koperasi dan UKM sedang menyusun strategi nasional UMKM dan Koperasi. Dalam pelatihan, pendidikan dan pendamping koperasi memanfaatkan ekosistem digital. Penyediaan infrastruktur dasar digital dapat di inisiasi oleh pemerintah, pemerintah daerah atau konsorsium usaha baik swasta maupun BUMN.

Ketiga, turbulensi ekonomi masa pandemi Covid-19 memberi pembelajaran berharga bahwa koperasi sektor keuangan atau simpan pinjam sangat rentan dan mudah terkontraksi oleh eskalasi tersebut.

Perlu disiapkan sistem pengawas dan penjamin simpanan di koperasi, agar bisa memberi rasa aman bagi mereka yang menaruj simpanan atau investasi di koperasi.

Selain itu gubernur Sumbar dip HUT Koperasi ke -73 secara virtual di tingkat daerah ini menegaskan, agar koperasi memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pandemi Covid-19 tidak boleh menghilangkan sejarah yaitu peringatan Hari Koperasi.

"Saya minta dalam pandemi Covid-19 ini pada peringatan Harkop 2020 akan memberikan energi positif baru bagi Gerakan Koperasi. Jangan berhenti, jadilah mesin penggerak UMKM, petani, peternak, petambak, pengrajin, pedagang kecil, dan nelayan di daerah-daerah untuk bangkit dan terus bergerak maju," semangat Irwan.

Irwan juga mengatakan, momentum hari koperasi ini diharapkan dapat meningkatkan peran koperasi di tengah-tengah masyarakat, sehingga spirit kekeluargaan dan gotong royong dalam membangun kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. (zrd)

CCAI Ikut Berkolaborasi Membangun Toko Bersama

Jakarta (sumbarkini.com) – Pandemi Covid-19 ini memberikan guncangan (shock) mendalam bagi UMKM tidak terkecuali para pelaku usaha toko dan warung kelontong. Berbeda dengan krisis Asia 1998 maupun krisis keuangan 2008, mereka kini turut merasakan dampak terhadap penurunan omzet/pendapatan yang disebabkan oleh pembatasan aktivitas masyarakat serta perubahan perilaku konsumen terkait dengan persepsi terhadap praktik kebersihan dan higienitas tempat berbelanja.

Pemerintah sendiri telah mengumumkan lima skema untuk melindungi dan memulihkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada saat pandemi COVID-19 ini. Kelima skema oleh pemerintah tersebut mencangkup pemberian bantuan sosial (bansos) untuk UMKM kategori miskin dan rentan terdampak COVID-19, insentif pajak, restrukturisasi dan relaksasi kredit, perluasan modal kerja baru, sampai  dengan pemerintah melalui kementerian/lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah bertindak sebagai penyangga dalam Ekosistem UMKM.

Selain skema-skema tersebut, dalam rangka percepatan pemulihan usaha UMKM khususnya sektor ritel tradisional, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) Republik Indonesia berkolaborasi dengan UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UKM Center FEB-UI), Coca-Cola (PT Coca-Cola Indonesia dan Coca-Cola Amatil Indonesia), dan QASA pada hari ini (29/6) mengumumkan dimulainya inisiatif “Gerakan Toko BERSAMA (BERsih, SehAt, MAju)”.

“Gerakan Toko BERSAMA (BERsih, SehAt, MAju)” merupakan upaya membantu toko dan warung tradisional agar dapat bertahan di saat krisis dan terus berkembang setelahnya. Gerakan Toko BERSAMA akan menjadi konsorsium sosial dari perusahaan-perusahaan swasta yang dikelola secara independen yang saat ini sedang diupayakan/ dibentuk bersama QASA sebagai bentuk partisipasi dan kolaborasi stakeholders dalam percepatan perlindungan dan pemulihan usaha UMKM terdampak COVID--19.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Call Center Kemenkop UKM terdapat 236.980 UMKM terdampak, permasalahan utama yang dihadapi adalah penjualan/permintaan menurun, permodalan dan distribusi terhambat, dan sulitnya bahan baku, dimana pedagang eceran merupakan sektor terdampak terbesar kedua sebesar 25,33%.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengungkapkan “Kami memberikan apresiasi kepada Coca-Cola, UKM Center FEB UI, dan QASA atas inisiasi “Gerakan Toko BERSAMA (BERsih, SehAt, MAju)” sebagai salah satu solusi untuk selain bertahan di saat krisis, juga meningkatkan penghasilan dan kapasitas usaha dari pemilik toko/warung tradisional untuk bersiap memasuki kenormalan baru (new normal) diawali dengan menerapkan SOP yang bersih, sehat dan aman.”

Teten menyebutkan kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai pihak harus terus kita optimalkan untuk mempersiapkan toko tradisional segera bangkit. “Gerakan Toko BERSAMA” diharapkan dapat membangkitkan semangat serta mengembalikan kekuatan pelaku usaha Toko atau Warung di tanah air sebagai tulang punggung perekonomian rakyat.

Untuk mendukung dan memfasilitasi ‘Gerakan Toko BERSAMA’, Ketua UKM Center FEB UI, T.M. Zakir Sjakur Machmud, Ph.D menjelaskan, “Kami menyambut baik kolaborasi ini sebagai bukti nyata sinergi antara dunia usaha, pemerintah dan universitas dalam rangka memberdayakan UMKM, khususnya peritel tradisional. Seperti diketahui, sektor ritel merupakan salah satu kontributor penting terhadap pembentukan PDB nasional dan yang menyerap banyak tenaga kerja cukup banyak. Oleh karena itu, sesuai dengan kapasitas kami, kami siap membantu mensukseskan gerakan ini demi terwujudnya Indonesia yg lebih baik.”

Managing Director QASA, Joko Wiyono, mengatakan “Kami melihat perlunya kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak untuk mengembangkan inisiatif ini menjadi lebih besar sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pemberdayaan toko dan warung kelontong yang merupakan salah satu sektor pendukung perekonomian nasional. Bersama dengan mitra kolaborasi kami akan membentuk peta jalan untuk pengembangan konsorsium sosial gerakan ini, yang pada tahap awal akan menjangkau lebih dari 500.000 toko tradisional di Indonesia terkait persiapan menghadapi periode kehidupan normal baru (new normal).”

Dengan Coca-Cola menjadi bagian dari konsorsium sosial dari ‘Gerakan Toko BERSAMA’, Direktur Public Affairs, Communications and Sustainability PT Coca-Cola Indonesia Triyono Prijosoesilo, menyampaikan, “Di masa krisis pandemi yang penuh tantangan ini, Coca-Cola sebagai bagian dari masyarakat ingin turut mengambil bagian melalui Gerakan Toko BERSAMA yang sejalan dengan kepedulian kami terhadap dampak yang terjadi kepada masyarakat khususnya terhadap usaha ritel tradisional yang merasakan dampak cukup besar agar mereka dapat bangkit kembali, membangun usaha mereka.”

Lucia Karina, Direktur Public Affairs, Communications and Sustainability Coca-Cola Amatil Indonesia sebagai produsen dan distributor resmi produk-produk bermerek dagang Coca-Cola di Indonesia juga menyatakan komitmennya untuk menjadi bagian dari Gerakan Toko BERSAMA ini, “Gerakan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dan dukungan kami kepada pemerintah dan mitra usaha kami agar dapat terus menggerakkan roda perekonomian, khususnya pada sektor mikro yang sangat terdampak oleh COVID-19. Dengan pemahaman dan kesadaran terhadap protokol kesehatan yang benar, kami berharap dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, sehingga pandemi ini segera berakhir dan perekonomian kembali pulih. Sebagai wujud apresiasi kami kepada mitra usaha kami, kami berkomitmen untuk selalu mendukung mitra kami; beberapa waktu lalu kami pun telah memberikan fasilitas pengaman berupa tirai plastik untuk kasir kepada 50 ribu toko dan warung kelontong, saat ini kami pun sedang menyiapkan inisiatif lainnya.”

Sebagai langkah awal, “Gerakan Toko BERSAMA” akan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pemilik toko mengenai standar operasional toko yang bersih, sehat dan aman dalam rangka persiapan kehidupan normal baru (new normal) melalui distribusi e-book, video yang bisa disebarkan secara gratis dan diakses di lamanwww.gerakantokobersama.com. Tujuan tahap awal ini adalah untuk memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat untuk berbelanja di toko dan warung kelontong sekaligus membantu upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19.

Pada tahap berikutnya, ‘Gerakan Toko BERSAMA’ akan dilanjutkan dengan implementasi dan aktivasi standar operasional di toko tradisional dan kolaboratif program lainnya dalam mempercepat reaktivasi dan pemulihan UMKM. (yyn)

Empat Tahun Menumbuhkan Wirausaha yang Berdaya Saing

Jakarta (sumbarkini.com) - Empat tahun kinerja pemerintah di sektor koperasi dan UKM mencatatkan sejumlah pencapaian. Salah satu diantaranya adalah peningkatan daya saing UMKM melalui kewirausahaan. 

Kementerian Koperasi dan UKM dalam empat tahun terakhir, menjadikan kewirausahaan sebagai agenda prioritas  untuk mengejar ketertinggalan kewirausahaan Indonesia dari negara lain. Sebab, melalui kewirausahaan sangat penting menumbuhkan budaya ekonomi mandiri bagi masyarakat, bukan pencari kerja tetapi pencipta lapangan kerja.

Sejumlah program yang dijalankan Kemenkop UKM telah berdampak terhadap meningkatnya rasio kewirausahaan. Tahun 2014, rasio kewirausahaan masih 1,4 persen, tahun 2016 naik menjadi 3,1 persen. 

"Adanya sinergi dengan seluruh stakeholder dari kementerian, gubernur, bupati dan walikota, hingga swasta, saya yakin akhir 2018 ini rasio kewirausahaan akan berada di atas 5 persen," kata Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga pada acara paparan 4 Tahun Kerja Pemerintahan Jokowi-JK dengan tema Kebudayaan dan Prestasi Bangsa, Rabu (31/10).

Menteri Puspayoga yakin dan optimis tingkat rasio kewirausahaan Indonesia tahun ini akan setara dan selevel dengan negara-negara tetangga seperti Singapura (7%), Malaysia (5%), dan Thailand (4%). 

Sejumlah program dilakukan, yaitu Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) dan Gerakan Mahasiswa Pengusaha (GMP). Lewat GMP dilaksanakan kerjasama dengan 59 Perguruan Tinggi seluruh Indonesia. 

Melalui dua gerakan ini, diberikan pelatihan bagi 117.864 mahasiswa, sarjana, dan generasi muda serta kelompok masyarakat strategis lainnya. Selain itu memberikan fasilitasi modal bagi 9.687 wirausaha pemula.

Sejalan dengan itu, Puspayoga menambahkan, mendukung penguatan UMKM agar berdaya saing, KUR menjadi salah satu prioritas untuk memudahkan UMKM mengakses kredit secara berkeadilan. 

Dari target penyaluran KUR sebesar Rp123,6 triliun tahun 2018, per September 2018 sudah tersalurkan sebesar Rp100,1 triliun kepada 3.797.547 orang. Koperasi sebagai penyalur KUR juga akan ditingkatkan jumlahnya, setelah Kospin Jasa (Pekalongan) dan Kopdit Obor Mas (NTT). 

"Ada satu lagi KSP asal Badung, Bali, yang juga telah siap menjadi penyalur KUR bagi ratusan ribu anggotanya yang banyak bergerak di sektor usaha pariwisata," kata  Menkop.

Selain KUR, lanjut Menkop, pihaknya juga sudah berhasil mengakomodir keluhan pelaku KUMKM di seluruh Indonesia, dengan  penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% bagi pelaku koperasi dan UMKM yang memiliki omzet bruto maksimal sebesar Rp 4,8 miliar pertahun. (ali)

Sosialisasi Perda UMKM di Kecamatan Pauh, Wakil Ketua DPRD Sumbar Muhammad Iqra Chissa Dorong Peningkatan Ekonomi

Padang(Sumbarkini.com)– Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Iqra Chissa Putra, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi serta UMKM, di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Minggu (26/10/2025).

Dalam sambutannya, Iqra Chissa menjelaskan bahwa kegiatan Sosper merupakan agenda resmi DPRD Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh seluruh anggota dewan untuk menyampaikan isi dan tujuan Peraturan Daerah kepada masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami peran dan manfaat regulasi yang telah dibuat DPRD bersama pemerintah daerah.

“Seluruh anggota DPRD Sumbar saat ini sedang melaksanakan Sosper. Ini bagian dari tanggung jawab kami untuk menyampaikan langsung kepada masyarakat tentang Perda yang telah ditetapkan,” ujar Iqra.

Pada kesempatan tersebut, Iqra memaparkan pentingnya Perda Nomor 16 Tahun 2019 sebagai dasar hukum dalam pemberdayaan dan perlindungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatera Barat. Ia menilai, sebagian besar masyarakat Kota Padang merupakan pelaku UMKM yang berperan besar dalam menggerakkan ekonomi daerah.

“Kita berharap dengan Sosper ini, masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara mendapatkan bantuan modal, pengembangan usaha, serta akses perbankan. Dengan begitu, pelaku UMKM bisa naik kelas dan meningkatkan perekonomian keluarga,” tutur politisi muda tersebut.

Selain memberikan penjelasan, Iqra juga berdialog langsung dengan para peserta Sosper untuk mendengar aspirasi dan kendala yang dihadapi pelaku usaha. Sebagai bentuk kepedulian, ia turut menyalurkan bantuan modal usaha dan perlengkapan penunjang kepada beberapa peserta yang hadir.

Untuk memperkaya materi kegiatan, Iqra menghadirkan narasumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat. Narasumber menjelaskan mekanisme pembentukan koperasi, pengelolaan usaha, serta prosedur pengajuan bantuan dan pinjaman dana bagi pelaku UMKM.

“Kita ingin masyarakat mendapat pemahaman langsung dari pihak terkait, sehingga mereka bisa memanfaatkan berbagai program pemerintah untuk mengembangkan usahanya,” tambah Iqra.

Kegiatan Sosper ini disambut antusias oleh masyarakat Kecamatan Pauh. Banyak peserta mengaku mendapatkan pengetahuan baru tentang pentingnya legalitas usaha dan peluang bantuan pemerintah bagi pelaku UMKM di Sumatera Barat.(putra)

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria Dorong Bantuan UMKM Naik Dua Kali Lipat, Targetkan Rp4 Juta per Pelaku Usaha

Padang- Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria, berkomitmen memperjuangkan kenaikan bantuan modal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari Rp2 juta menjadi Rp4 juta per pelaku usaha. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

Hal itu disampaikannya usai melaksanakan kegiatan reses di Pasa Lalang, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Kamis (5/2/26). Dalam pertemuan tersebut, bantuan modal UMKM menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, bantuan permodalan melalui program Dinas Koperasi dan UKM selama ini masih berada di angka Rp2 juta per pelaku usaha. Nilai tersebut dinilai belum mampu menopang kebutuhan operasional usaha.

“Bantuan yang diterima relatif kecil, sehingga belum menutup kebutuhan operasional. Akibatnya, banyak pelaku UMKM masih bergantung pada pinjaman berbunga dari bank maupun lembaga pembiayaan,” ujar Nanda Satria.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius DPRD Sumbar. Ia memastikan akan mengawal peningkatan bantuan permodalan UMKM minimal menjadi Rp4 juta per pelaku usaha.

“Kami akan perjuangkan melalui Dinas Koperasi dan mendorong penerbitan Peraturan Gubernur terkait kenaikan bantuan UMKM pada tahun ini,” tegasnya.

Selain itu, Nanda juga mengajak masyarakat membentuk koperasi sejalan dengan program nasional penguatan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menjelaskan, peluang bantuan permodalan untuk koperasi cukup besar. Nilainya bahkan dapat mencapai lebih dari Rp100 juta dalam bentuk aset pendukung produksi, tergantung jenis usaha yang dijalankan.

“Kita dorong masyarakat membentuk koperasi agar terjadi pemerataan ekonomi dan tercipta ruang bersama untuk memperoleh penghasilan,” tuturnya.

Reses tersebut dihadiri lurah, ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta pemuda setempat. Selain persoalan modal UMKM, warga juga menyampaikan aspirasi terkait sektor pertanian, pendidikan, ekonomi, dan keagamaan.

Nanda menegaskan seluruh aspirasi telah dicatat dan akan diperjuangkan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sementara yang menjadi kewenangan pemerintah kota akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Padang.(*)

Pemko Padang Permudah Akses Bagi Sektor Perdagangan

Padang (sumbarkini.com) – Pada masa transisi sekarang ini Pemko Padang melakukan kajian dan menetapkan sektor perdagangan harus diberi prioritas. Pasar, restoran, tempat hiburan  dan objek wisata dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan harus dilaksanakan dan mengacu pada Perwako Nomor 49 tahun 2020. Seluruh kegiatan yang dilakukan di Kota Padang harus menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, serta meningkatkan imunitas.

Di Pasar Raya pedagang dites swab. Ada sekitar 3.000 pedagang yang dites swab untuk menjamin pengunjung dan pedagang dari penyebaran virus Covid-19 tersebut.

“Kita buat komitmen dengan kepala daerah di Sumbar. Dilanjutkan dengan kerjasama Bussiness  to  Bussiness (B to B), kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk menggerakkan usaha perdagangan ini,” ujar Walikota Padang, H. Mahyeldi Ansharullah, SP kepada moderator acara Dinamika Publik Radio Padang FM, Jadwal Djalal dan operator Harry ‘Dhyo’ Febrianto, Selasa 30 Juni 2020.

Mahyeldi mengatakan pentingnya sekktor perdagangan ini digeliatkan lagi karena selain memenuhi kebutuhan orang di Kota Padang juga memenuhi kebutuhan orang-orang yang datang ke Kota Padang. Pada masa pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Pemko Padang memang lebih terfokus untuk pemenuhan kebutuhan warga kota lantaran sektor pariwisata tutup, kampus dan lembaga pendidikan meliburkan diri dan belajar secara virtual. Bahkan aktivitas masyarakat di luar ruang pun lebih terbatas.

“Makanya ketika pariwisata tidak ada, maka perdagangan turut terpengaruh. Sehingga tiga bulan ini, otomatis Padanglah yang paling besar terdampak oleh Covid-19. Kita hitung tak kurang 145.000 keluarga yang terdampak. Mereka bergerak di perdagangan, pariwisata. Umumnya mereka karyawan hotel, pedagang kecil di sekolah-sekolah,” ungkap pria yang akrab dipanggil Buya oleh warga kotanya.

Mahyeldi yang didampingi Kepala Dinas Perdagangan Andre Algamar, SSTP, M.Si dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padang, Dr. Rudy Rinaldi mengajak berhitung, jika satu keluarga ada empat orang. Maka hampir 600.000 orang di Padang merasakan dampak Covid-19. Artinya lebih separo warga Padang yang terdampak Covid-19.

Untuk mengatasi hal inilah, pemerintah memberikan bantuan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kota. Bantuan yang diberikan itu tak kurang dari Rp77 miliar yang sudah dialokasikan untuk Kota Padang. “Inilah yang sedikit menggerakkan perekonomian,” tegasnya.

Setelah PSBB, sektor perdagangan harus digeliatkan lagi. Padang ini kata Mahyeldi, struktur ekonomi masyarakatnya umumnya perdagangan, industri pariwisata, komunikasi dan informasi. Sektor komunikasi dan informasi masih bisa bergerak.

Untuk mempermudah akses distribusi bahan pangan ke Kota Padang, di bagian Timur Kota Padang tepatnya di Taman Hutan Raya Bung Hatta dan bagian selatan Kota Padang ditempatkan ekskavator. Dengan cara ini, ketika ada longsor maka penanganannya lebih cepat.

Pemko Padang juga menyiapkan opsi sesuai ketersediaan anggaran untuk mendukung pedagang. Bisa dengan memberikan bantuan permodalan atau dibentuknya pusat grosir. Namun tentu saja diharapkan dukungan dari BUMN BUMD dan lainnya. Pemko juga sudah membicarakan hal ini dengan  Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar dan pihak-pihak lainnya.

Dengan adanya pusat grosir milik pemerintah ini, diharapkan pedagang tidak memerlukan modal bagi usahanya. Barang kebutuhan bisa diambil pagi dan ketika sudah terjual , dibayar mereka pada sore harinya. Kerjasama juga dikembangkan dengan grosir yang ada di kota ini.

Untuk dukungan permodalan, Pemko mengklaim ada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KJKS tersebar di 104 keluarahan di Kota Padang. “Kita punya lembaga di tingkat kelurahan, yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Seluruh kelurahan ada. Sekarang total modalnya Rp45 miliar rupiah. Itu kita siapkan untuk dukungan permodalan bagi warga kelurahan itu. Bisa diberdayakan,” ujar  Mahyeldi.

Mahyeldi menyebutkan selain KJKS, ada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kota Padang yang bagus dan permodalannya lebih besar yang bisa dimanfaatkan. Tentu harus mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di koperasi tersebut.

KJKS dibuat untuk memudahkan akses bagi masyarakat. Tidak perlu biaya tinggi untuk mengaksesnya. Makanya koperasi itu berkantor di kantor lurah atau masjid-masjid di kelurahan itu.

KJKS ini diharuskan melayani usaha mikro di kelurahan. Bahkan usaha ultra mikro. Di segmen ini ada juga Permodalan Nasional Madani (PNM), salah satu badan usaha milik negara (BUMN).

Lewat Radio Padang FM, Mahyeldi juga mengungkapkan tentang rencana pendirian bank perkreditan rakyat (BPR) Syariah di Kota Padang ini. “Insya Allah dalam waktu dekat ini akan di-clear-kan dan bisa dioperasionalkan. Kita telah men-take over salah satu bank konvensional dan akan dioperasionalkan sebagai BPR Syariah dengan tujuan mendukung UMKM dan membantu urusan-urusan Pemko Padang,” ungkapnya.

Lebih jauh dikatakannya, gubernur dan bupati/walikota se-Sumatera Barat sudah menyetujui konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah. Hal ini kata Mahyeldi sesuai dengan harapan masyarakat Kota Padang khususnya dan masyarakat Sumbar pada umumnya.

“Sesuai pula dengan misi Radio Padang FM, Radio ABS-SBK. Makanya Walikota menjadwalkan dialog khusus bukan hanya sekali. Tapi beberapa kali. Mudah-mudahan upaya yang tinggal pembahasan di DPRD ini tidak ada kendala. Ini perlu terus didorong,” ujarnya sambil tertawa.


Opsi Pembelajaran
Untuk pendidikan, kata Mahyeldi sekaitan covidid-19 seluruh metoda pembelajaran bisa dipakai, apakah secara tatap muka langsung (klasikal), daring (virtual), kunjungan lapangan ke tempat-tempat sesuai tema pembelajaran serta praktek. Dinas pendidikan dituntut agar mampu mempertahankan prestasi belajar siswa di Kota Padang pada masa Covid-19.

“Ini sedang kita atur, kita kaji. Tatap muka langsung pun ada dua opsi sesuai protokoler covid-19 yaitu perkecil jumlah orang dalam satu lokal dan satu hari sekolah satu hari tidak,” ucapnya.

Diingatkannya, meski tidak ke sekolah siswa ini harus berpakaian sekolah saat belajar di rumah. Suasana belajar di sekolah itu harus mereka dapatkan di rumah. Bisa juga saat tidak ke sekolah, guru mengajak mereka belajar ke tempat yang sesuai dengan pembelajaran siswanya saat itu.
Pengalaman pesantren ramadhan tahun ini bisa diterapkan untuk kegiatan pembelajaran di masa transisi. Ini tantangan bagi kita manusia yang punya akal pikiran. (*)

Leonardy Dukung Diversifikasi Usaha KPN Kapur Warna

Padang - Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy, S.IP, MH mengunjungi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Kapur Warna Nanggalo, koperasi pertama yang mau mendukung program Pemerintah Provinsi Sumbar untuk memajukan usaha ritel koperasi melalui Minang Mart sehingga koperasi tidak melulu bergerak di usaha simpan pinjam. 

Ketertarikan Leonardy berlandaskan pada kenyataan Minang Mart bertujuan untuk memajukan usaha ritel koperasi dan mensupport produk UMKM Sumbar. Minang Mart yang mengalokasikan 30 persen produk UKM ada di jaringannya sudah punya 37 mitra.

Mendengar penjelasan Ketua KPN Kapur Warna Risman D, Sekretaris Nurisma, Bendahara Ernawati dan Pengawas Zaini Zein, Leonardy menangkap sisi untung Minang Mart. "Ada untungnya juga join dengan Minang Mart, kita bisa klaim produk yang expire kepada Minang Mart. Margin keuntungan pun hanya dinikmati koperasi atau usaha perorangan yang menjadi mitra mereka. Tidak mematukan kedai kecil di sekitarnya. Ini sangat menarik," tukas Leonardy. 

Minang Mart membantu dari segi IT. Sumberdaya manusia mereka punya dan mau mendidik jika sumberdaya manusia berasal dari koperasi atau mitra perseorangan mereka. Minang mart membantu pula promosi barang yang kurang laku, dan memantau jalannya usaha ritel mitra.

Menariknya lagi, Minang Mart hanya menarik keuntungan dari selisih harga antara produsen dengan mitra. Hasil usaha yang ikut mereka tangani dipersilakan dinikmati koperasi/mitra.

"Pantas KPN Kapur Warna bisa maju karena mereka mau mengikuti perkembangan. Mereka mau membuka diri terhadap minang mart yang punya kemampuan sumberdaya manusia, teknologi dan jalur distribusi. Kini mereka menikmati hasilnya, punya omset Rp11 juta - Rp14 juta dari ritel. Keuntungan bisa tau langsung," ujar Leonardy setelah diperlihatkan transaksi hingga sore saat Leonardy berkunjung mencapai Rp11 juta dengan total konsumen 336 orang dan margin keuntungan 10,5 persen 

Diversifikasi Usaha

Usaha beragam dari Koperasi Kapur Warna diapresiasi Leonardy. Apalagi Risman dan pengurus yang sama-sama pensiunan guru itu bertekad mengembangkan usaha kopi Arabica. Untuk keperluan itu, Risman dan sejumlah anggota telah studi banding ke  KPSU Solok Radjo di Alahan Panjang. 

Mereka berniat investasi di kebun kopi yang dikelola anak-anak muda di sana. Hanya bermodal Rp45 juta mereka menikmati hasil kebun seluas satu hektar selama belasan hingga puluhan tahun.

Leonardy menyarankan agar diaktifkan juga halaman depan minang mart itu untuk tempat kumpul komunitas atau warga dari berbagai kalangan. Wifi digratiskan agar ramai.

Kepada Leonardy, Risman mengungkapkan koperasi kapur warna kini bisa menggulirkan Rp6,058 miliar kepada 144 anggota. Koperasi bisa membangunkan rumah anggota yang mereka cicil sesuai kesepakatan. Keperluan pergi haji pun mereka talangi agar anggota tak perlu lama menanti daftar tunggu jika harus menabung dulu.

Bukan hanya itu, dengan Minang Mart, koperasi bisa menjaga kedai sekitar tetap hidup dan menjaga kedai sekitar tak seenaknya menaikkan harga jika produk sedang gantung. Caranya, harga dibuat lebih tinggi dari kedai-kedai itu dan ketersediaan produk dijaga. (z02)