Kesenjangan Pembangunan dan Tunjangan Diadukan ke Leonardy

RAMBATAN (sumbarkini.com) - Kesenjangan pembangunan dan belum memadainya tunjangan walinagari di Kecamatan Rambatan diungkapkan walinagari yang hadir di aula Kantor Camat Rambatan. Apalagi pembangunan banyak tersedot untuk program pokok pikiran anggota dewan.

"Rambatan hanya menjadi pusat pemerintahan kecamatan. Pembangunannya lebih lambat dibandingkan nagari Simawang dan Tiga Koto yang anak nagarinya duduk menjadi anggota DPRD Tanah Datar," ujar Ketua Forum Walinagari Rambatan, Edi Kurnia, Jumat (11/5).

Edi Kurnia berharap anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa mau memperhatikan hal ini. Begitu juga dengan aspirasi yang berkembang dalam pertemuan mereka.

Leonardy mengakui pembangunan makin lancar jika ada yang memperjuangkannya di saat pembahasan anggaran di DPRD. Pembangunan terkait kemampuan keuangan pemerintah tentu ada skala prioritasnya, semua berebut.

"Jadi perlu dorongan agar program pembangunan bisa dilaksanakan. Mulai dari tahap Musrenbang harus mampu melahirkan program yang benar-benar diprioritaskan," ungkapnya.

Saat pembahasan di DPRD harus ada yang mampu mengawalnya. Maka dari itu perlu nagari mengupayakan agar anak nagari mereka yang berpotensi bisa duduk di dewan. Dana-dana pokok pikiran anggota dewan bisa diarahkan ke nagarinya.

Untuk permasalahan dana pokok pikiran yang begitu besar hingga dana pembangunan daerah tersedot ke sana, lewat forum walinagari bisa menyuarakan hal ini.

Walingari diingatkan  tidak perlu takut melaksanakan pembangunan di nagari mereka. Prinsip keuangan pemerintah adalah benar dalam pelaksanaan dan benar dalam administrasinya.

Terkait tunjangan BPRN yang kecil dibanding gaji walinagari, Leonardy telah meminta gubernur untuk membuat edaran agar tunjangan BPRN dibuat setara dengan walinagari. Jika bisa, sama besarnya di seluruh daerah di Sumbar.

"Aspirasi para walinagari beserta perangkatnya ini akan menjadi masukan. DPD RI akan membahasnya dengan kementerian terkait," pungkasnya. (*)