Leonardy Dukung Masjid Tahfiz dan Tradisi Berbuka Bersama Anak Yatim di Koto Gadang

Koto Gadang - Nagari Koto Gadang punya cara untuk membahagiakan para anak yatim di lingkungan Masjid Nurul Iman Tapi Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam.

Anak yatim disantuni. Mereka pun dibahagiakan dengan cara buka bersama dengan walinagari, niniak mamak, alim ulama, tokoh masyarakat dan para tamu undangan. Lalu shalat Maghrib berjamaah, makan bersama, shalat isya dan tarawih dan mendengarkan tausiyah Ramadan bersama-sama.

"Ini sudah rutin dilakukan di Nagari Koto Gadang pada Bulan Ramadhan. Karena sudah berulang-ulang dilakukan, kegiatan ini sudah bisa dikatakan tradisi di Koto Gadang," ujar Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., M.H, Sabtu 24 April 2021.

Tradisi ini patut didorong untuk dipertahankan pelaksanaannya setiap tahun. Betapa tidak, pada kegiatan ini terlihat sekali upaya memuliakan para yatim itu. 

Di hari penyerahan santunan, mulai berbuka, para yatim seperti dibuat beraktifitas bersama kita para orangtuanya dalam perspektif Islam. Semua berlomba memberikan kebahagiaan kepada para yatim. Mereka juga dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan masjid pada hari itu.

Bukan hanya itu, lewat kegiatan yang di pusatkan di masjid tersebut, memberikan keterikatan semua orang di Koto Gadang terhadap masjid. Banyak kegiatan yang dipusatkan di masjid seperti silat, tambua tasa dan lainnya.

Dalam kesempatan memberikan sambutan pembukaan kegiatan itu, Senator Leonardy ikut memotivasi para yatim beserta anak dan remaja yang hadir terkait hafalan quran mereka. "Anak-anak dan remaja yang hadir, terutama yang akan khatam quran nanti, jika hafal Surat Al baqarah ayat 286 beserta artinya, diberi hadiah Rp500.000," tantangnya.

Tokoh muda Koto Gadang yang menginiasiasi kegiatan ini, Ramlan Gazali sangat berterima kasih atas dukungan Senator Leonardy dan para tokoh Koto Gadang. Dia mengungkapkan kegiatan ini awalnya semata-mata untuk meramaikan Nagari Koto Gadang. Pemikirannya datang dari para tokoh di Koto Gadang. Lalu dibuatlah bazar dan menyingkronkannya dengan kegiatan masjid memberikan santunan kepada para yatim.

Santunan dikumpulkan pengurus sedikit demi sedikit. Dan begitu terkumpul diserahkan kepada anak yatim di Koto Gadang. Perlahan gerakan ini berlanjut hingga sekarang.

Tak lupa diinformasikannya, kini semua kegiatan diambil alih oleh Remaja Masjid Nurul Iman Tapi Koto Gadang. Termasuk melaksanakan khatam qur'an. Khatam quran yang berlansung 16-17 Mei 2021 nanti. Hebatnya,  pelaksanaan khatam tidak membebankan biaya sepeserpun kepada peserta khatam. Sebab hal ini yang sering menjadi kendala ketika akan dilakukan khatam quran.

"Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa membentuk generasi qurani. Remaja Masjid pun semangat untuk melaksanakannya," ungkapnya.

Buat Masjid Tahfiz

Walinagari Koto Gadang Budi Zulfikar, A.Md menyebutkan ini safari Ramadhan anak nagari di perantauan. Kegiatan ini telah rutin dilakukan. 

"Inti dari kegiatan kita hari ini adalah kembali kepada tuntunan quran. Ke depan kita juga dukung anak-anak menjadi hafiz," ujarnya.

Walinagari menyebutkan di Koto Gadang akan dibentuk Rumah Tahfiz. Ini untuk menjawab tantangan dari Engku Datuk Bandaro Basa yang meminta calon peserta khatam membacakan hafalan quran surat Al baqarah ayat 286 tadi. Hadiah Rp500.000 jelas membangkitkan semangat tersendiri bagi anak-anak dan remaja di nagari itu.

Sedikit beda, Buya Masoed Abidin mengusulkan untuk membuat yang beda dari orang. "Mari kita buat masjid tahfiz bukan rumah tahfiz. Masjid Tahfiz pendekatannya social approach sementara

Maso'ed Abidin mengungkapkan sejarah orang yang berani membenarkan bacaan imam di Masjidil Haram adalah putera Koto Gadang. Namanya Ahmad Luthfi Khatib.

"Ahmad Luthfi Khatib ini yang menjadi guru pendiri Muhammadiyah, guru dari pendiri NU, pendiri Persis. Juga guru dari para syekh besar di negeri ini," tegasnya.

Buya Maso'ed mengajak jamaah untuk mengejar keampunan Allah, kejar Jannah (surga). Caranya lakukan kebaikan, mai berinfak di jalan Allah baik saat ada maupun berkekurangan, pandai menahan bangih (marah), suka memaafkan orang. "Semoga nagari yang rancak ini penuh berkah," pungkasnya. 

Leonardy menimpali agar Koto Gadang dijadikan Mas'oed Abidin sebagai yang pertama membuat Masjid Tahfiz. Leonardy Harmainy yang tiga periode menjabat Ketua KAN Koto Gadang mendesak walinagari segera merealisasikannya sehingga walinagari bersedia mulai pekan depan. (*)

Sikucua Barat Minta Leonardy Perjuangkan Fasilitas Pendukung bagi Daerahnya

Sikucua Barat – Nagari Sikucua Barat begitu gembira dengan kedatangan Senator H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH. Banyak harapan yang disampaikan dalam pertemuan dengan Walinagari, Bamus, Sekretaris Nagari, Walikorong, perangkat dan staf nagari, beserta elemen masyarakat di nagari itu Senin, 8 Februari 2021.

“Beginilah nagari kami Pak Leonardy. Nagari kami masih terkategori nagari tertinggal. Jalan utama di nagari kami masih banyak yang berupa jalan tanah. Bahkan ada Korong Aie Sonsang Durian Angik yang kini terisolir sehingga anak sekolah dasar di sana harus berjalan kaki sejauh 4 kilometer ke sekolahnya yang berada di Alahan Tabek,” ungkap Walinagari Sikucua Barat, Rapi’i SE.

Dikatakan nagarinya yang berpenduduk 4000 jiwa dan 900 kepala keluarga (KK) itu butuh sekali pengaspalan jalan dari Korong Alahan Tabek, tepatnya beberapa ratus meter dari Kantor Walinagari ke Korong Marunggai. Panjangnya sekitar 1,6 kilometer. 

Juga jalan ke Koto Panjang sejauh 1,5 kilometer. Diinformasikan walinagari bahwa jalan ke Koto Panjang ini bakal membuat masyarakat Sungai Geringging dan sekitarnya lebih dekat ke Pariaman dibanding melewati Sungai Limau.

Ditegaskan oleh Rapi’i bahwa akses jalan sangat diharapkan oleh masyarakat di nagarinya. Dari tahun ke tahun itu saja harapan yang terlontar dari bibir masyarakat di sana. Jadi begitu mendengar kabar kedatangan Leonardy, masyarakat nagari menumpangkan harapan mereka lewat walinagari untuk disampaikan Leonardy ke pihak-pihak terkait.

Bukan hanya itu, masyarakat Sikucua Barat yang umumnya bertani menumpangkan harapan lebih tinggi. Petani harus merasakan ancaman gagal panen jika bendungan Lubuak Kuning yang tergerus air bah tidak segera diperbaiki. Lebih kurang 40 hektar sawah yang terancam gagal panen. 

“Jika diambil perbandingan, sawah di nagari kami luasnya 70 hektar. Artinya, hampir 60 persen sawah yang terancam gagal panen tersebut. Dampak secara perekonomian sangat berat jika kondisi ini dibiarkan,” ungkap walinagari.

Menurut Walinagari, bendungan tersebut awalnya dibangun dengan APBD Provinsi Sumbar. Mereka mengadu ke PSDA Sumbar dan pihak dinas telah dua kali berkunjung dan menyatakan akan mengusulkannya lewat dana alokasi khusus (DAK).

Kesulitan di bidang pertanian ini juga dikeluhkan Ketua Bamus Sikucua Barat Junaidi Rangkayo Basa dan penyuluh swadaya Sefia. Kondisi diperparah oleh hama serta kelangkaan dan mahalnya harga pupuk. Malah Junaidi lebih tegas lagi. “Hanya 20 persen sawah yang bisa dimanfaatkan saat ini,” ungkapnya.

Camat V Koto Kampung Dalam, Vemi Tulalo, S.Sos membenarkan kondisi yang menimpa nagari pemekaran di wilayah kerjanya itu. Akses jalan memang sangat diharapkan oleh mereka. 

Menurutnya ada beberapa akses jalan yang sangat prioritas. Digambarkannya pula bahwa akses jalan antar korong hanya bisa ditempuh dengan roda dua. Itu pun lebih banyak ruas yang sulit dilalui. “Harapan mereka tertumpang kepada Bang Leonardy karena telah sering diusulkan namun belum ada realisasinya. Dengan bantuan Abang, mudah-mudahan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi lebih memperhatikan hal ini,” ujar Vemi Tulalo.

Anggota Komite I DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH menyebutkan harapan masyarakat Sikucua Barat perlu mendapat perhatian serius. Apalagi mengingat akibat yang dirasakan masyarakat dari sisi pereonomian mereka.

Leonardy menyebutkan bahwa bendungan Lubuak Kuning beserta sejumlah jalan, irigasi dan normalisasi sungai dianggarkan pada masa kepemimpinannya di DPRD Sumbar. Dan sudah tepat jika bendungan itu diusulkan perbaikannya ke Dinas PSDA Sumbar. Usulan itu pun hendaknya dikawal oleh wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Padang Pariaman.

Terkait jalan penghubung kabupaten yang melewati nagari itu, walinagari dan tokoh masyarakat bisa membina komunikasi yang harmonis dengan Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang daerah pemilihannya dari Padang Pariaman 4 yang meliputi Padang Sago, Patamuan, V Koto Timur, V Koto Kampung Dalam dan VII Koto Sungai Sariak.

Leonardy mengingatkan agar tidak mengharapkan dana pokok pikiran dari anggota dewan saja. Melainkan arahkan kepada program dan kegiatan pembangunan yang bisa mereka perjuangkan untuk Sikucua Barat khususnya dan V Koto Kampung Dalam pada umumnya.

Ketua Badan Kehormatan DPD RI itu juga mengajak walinagari, perangkat beserta tokoh masyarakat di sana untuk mengembangkan produk unggulan nagari. Mendirikan Bumnag yang akan mengelola dan memasarkan produk unggulan tersebut. Keuntungan Bumnag bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.

Harapkan Akses Komunikasi

Sikucua Barat pun ternyata mengalami kesulitan dalam hal akses terhadap layanan komunikasi dan informasi. Jangankan untuk internetan, hubungan telpon pun kerap mengalami gangguan.

Anak-anak nagari memanfaatkan wifi nagari untuk kebutuhan belajar online mereka. Namun kondisi ini umumnya lebih banyak dimanfaatkan oleh pelajar yang dekat dengan kantor nagari. 

Walinagari sangat berharap agar warganya lebih dapat menikmati akses telpon dan internet. Dia pun sangat gembira mendengar uraian Leonardy tentang program digitalisasi desa yang dicanangkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).

Dia optimis untuk turut menikmati Digitalisasi Desa sesegeranya. Pasti sangat bermanfaat bagi kemajuan nagarinya. Dia menyatakan siap memenuhi persyaratan yang diminta.

Leonardy mengungkapkan, program digitalisasi desa ditujukan untuk 7.904 desa yang belum terlayani oleh komunikasi telpon dan internet.  Juga untuk mempercepat layanan internet pada 12.548 desa/kelurahan dari 83.218 desa/kelurahan di Indonesia.

Biasanya, penyedia layanan internet membeli tanah untuk tempat tower, membangun tower dan menyiapkan layanannya. Dan mereka tentu berhitung untung rugi. Untuk itu, Kemendes PDTT dan Kemkominfo melakukan percepatan layanan. Desa/nagari menyiapkan lokasi pembangunan tower, Kemendes membangun tower dan infrastruktur penunjang. Adapun Kemkominfo lewat Badan Akses Komunikasi dan Telekomunikasi Indonesia yang memberikan layanan beserta dukungan teknologinya.

“Melihat antusiasme walinagari, bamus dan tokoh masyarakat yang hadir dalam pertemuan ini, kita optimis Sikucua Barat bisa melewati validasi lapangan terkait lokasi, jumlah penduduk, kondisi geografis, ketersediaan listrik dan lainnya agar teknologi digital desa bisa mereka nikmati,” ungkap pria yang akrab dipanggil Bang Leo ini.

Leonardy menghimbau agar walinagari mempersiapkan perangkat nagari yang mampu memanfaatkan perangkat digital tersebut. Perangkat nagari yang mampu mentransfer ilmu, wawasan dan keahlian digitalnya secara terintegrasi dan berkesinambungan kepada masyarakat Sikucua Barat. Semua demi memberikan dampak positif bagi berbagai sektor kehidupan anak nagari, apakah di sektor pendidikan, layanan masyarakat, layanan kesehatan, perekonomian, pertanian dan sebagainya. (*)

Bustanul Yaqin Kian Berkembang, Pengajarnya pun bertitel Doktor dan Magister

Lubuk Alung – Pondok Pesantren Bustanul Yakin yang berlokasi di Nagari Punggung Kasiak Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH dan pejabat lainnya yang menghadiri pemberian ijazah, pengalungan selempang serta medali kepada 12 lulusan tingkat wustha (setingkat tsanawiyah) dan pemberian piagam 25 orang hafiz quran.

“Tidak salah para santri dan orang tua memilih tempat pendidikan. Pimpinannya seorang doktor dan ada tiga pengajarnya yang bergelar doktor dan 7 bergelar magister. Ini satu-satunya pondok pesantren di Padang Pariaman yang dipimpin dan diajar doktor. Bahkan di Sumbar,” ujar Leonardy.

Pengajarnya DR. Rahmat Tuanku Sulaiman juga Ketua Baznas Padang Pariaman. Katanya, tidak mungkin menjadi Ketua Baznas jika dia bukan orang yang amanah, jujur dan visioner. Visioner adalah orang-orang yang memiliki jiwa kepemimpinan dengan pandangan jauh ke depan melebihi yang lainnya.

“Untuk itu, kita harapkan para santri Bustanul Yakin bercita-cita menjadi ulama besar, tuanku yang mampu kuliah di kampus ternama dan menjadi jaksa, hakim dan bekerja di lembaga negara atau menjadi pimpinan lembaga di negara ini. Dan yakinlah mereka yang memiliki kekuatan iman dan ilmu yang kuat bakal terjauh dari perilaku korupsi,” tegasnya.

Kepada santri, orang tua, ulama, tuanku, tokoh masyarakat dan pejabat pemerintahan yang hadir di acara itu, Leonardy mengungkapkan bahwa dirinya adalah Pembina Pondok Pesantren Nurul Yaqin Ringan-ringan yang didirikan Syekh H Ali Imran Hasan dan Pondok Pesantren Bustanul Yakin. Karena sudah ada 22 cabang dari pondok yang memakai kata yakin ini, maka bertambah pula tugasnya untuk melakukan pembinaan.

Leonardy juga memberikan penegasan saat ini santri sudah mendapatkan pengakuan dengan lahirnya undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pondok Pesantren. Dalam peringatan hari santri pada 22 Oktober 2020 mengambil tema Santri Sehat Indonesia Kuat. Artinya agar negara kita kuat, maka santrinya harus sehat. Dan pada hari ini, 23 Desember 2020 kita menyaksikan 12 santri tingkat Wustha dan 25 santri yang hafal quran.

Dengan undang-undang itu, pondok sama kedudukannya dengan lembaga pendidikan umum. Bisa mendapat bantuan biaya operasional dan lainnya dari APBN dan APBD. Jadi bukan hanya dari Kementerian Agama seperti selama ini. “Pejabat pemerintah kabupaten Padang Pariaman, Anggota DPRD Padang Pariaman diharapkan dapat mengalokasikan anggaran buat pesantren di daerah ini,” pesannya pada staf ahli bupati dan anggota DPRD Padang Pariaman.

Sebelumnya, Pimpinan Pondok Bustanul Yakin, Dr. H. Zainal Tuanku Mudo memaparkan kemajuan yang dicapai oleh pondoknya. "Alhamdulillah di pondok pesantren kita memiliki pengajar setingkat S3 tiga orang, magister 7 orang. Dengan potensi ini, kita berharap lecutan ilmu para santri kita lebih baik," harapnya.

Dia menyatakan doktor dan magister ada yang tamatan pesantren dan umum. Kolaborasi  ini diharapkan memberikan warna kepada keilmuan santri. 

Zainal menginformasikan pondok telah menggalang kerjasama dengan UNP. Rektor UNP, Prof. Dr. Ganefri dalam kunjungannya  ke Bustanul Yakin memberikan kesempatan kepada 10 santri yang hapal quran diterima di UNP pada tahun 2021 nanti.

“Pondok telah lama memotivasi yang sudah melewati kelas empat, bisa mendapat peluang lompat ke kelas tujuh dalam hal pelajaran pondok jika sudah hafal Alquran 4 juz. Memenuhi standar kemampuan kitab kuning, memiliki akhlak dan budi pekerti, punya jiwa kepemimpinan dan lulus pengabdian. Makanya santri yang sudah hapal 5 juz dan 8 juz, berkesempatan melompat ke kelas tujuh,” ujarnya menyemangati santrinya untuk giat menghapal quran.

Namun Zainal juga tak menampik kekurangan fasilitas penunjang seperti ruang lokal dan asrama. Diungkapkannya, pada tahun pelajaran 2021 ini pondok tidak bisa menerima semua calon santri. Dari 56 orang yang mendaftar, hanya 30 orang yang diterima. Itu pun termasuk santri yang harus diterima lantaran melihat kesungguhannya untuk menjadi santri.

Kakan Kemenag Sumbar yang diwakili Drs. H. Refrison, M.Ag juga menyebutkan lulusan pesantren sudah memiliki kesempatan yang sama. Dikatakannya dengan adany UU No. 18 tahun 2019 tentang Pondok Pesantren, berarti pondok sudah duduk sama rendah tegak sama tinggi dengan lembaga pendidikan umum. “Santri hendaknya bisa menjadi agen perubahan sosial di masyarakatnya. Untuk itu, kepada orang tua hendaknya selalu memotivasi, selalu doakan anak kita setelah shalat untuk kesuksesannya,” ujarnya.

Refrison juga menyebutkan, Kantor Kemenag Sumbar tengah mendata potensi pondok pesantren di Sumbar. Kini Sumbar memiliki 226 pondok pesantren dan santriwan/santriwati berjumlah sekitar 8.000 orang.

Bupati Padang Pariaman yang diwakili staf ahli, Drs. Anwar, M.Si mengapresiasi Pondok Bustanul Yakin yang satu-satunya pondok yang dipimpin oleh Tuanku yang sudah bergelar doktor. Pengajarnya pun juga menjabat Ketua BAZNAS Padang Pariaman yakni Dr. Rahmat Tuanku Sulaiman. Sejarah juga bahwa BAZNAS Padang Pariaman dipimpin oleh seorang tuanku yang juga bergelar doktor.

Dalam kesempatan tersebut, Anwar menyebutkan pesan-pesan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman kepada hadirin. Termasuk mengingatkan akan bahayanya virus corona dan bagaimana mencegah penularannya lewat gerakan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Acara itu dihadiri Anggota DPRD Padang Pariaman Hasan Basri, S.PdI, Ketua Baznas Padang Pariaman Dr. Rahmat, Tk Sulaiman, MM, Kasi Pontren Padang Pariaman Drs.H. Petrison Efendi, Pimpinan Pesantren se Kab. Padang Pariaman Drs. Syarbaini. Di hadapan mereka Jefriyanto, menampilkan kebolehannya berpidato berbahasa arab. Sementara Asadatil Abadiyah Rahmah menampilkan pidato berbahasa Inggris. Juga ada penampilan tari indang yang dimainkan santriwati Bustanul Yakin. (*)

20 Tahun LPJK Sumbar, Siapkan Kondisi Transisi

Padang - Lembaga Penyelenggara Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumbar belum berhasil menjadikan pengusaha konstruksi di daerah ini menjadi tuan rumah dalam proyek konstruksi di daerah ini. Namun lembaga yang telah berumur dua puluh tahun tidak ada lagi sesuai amanah Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Hal itu diungkapkan dalam kilas balik yang disampaikan Ketua LPJK Sumbar Periode 2000-2004 H. Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, Sekum LPJK Sumbar Periode 2008-2012 Ir. Hendri Warman MT, Ketua LPJK Sumbar Periode 2012-2016 Prof. Dr. Insannul Kamil, IPM pada Pengakhiran LPJK Provinsi Sumbar periode 2016-2020 dan Pengakhiran Pengurus LPJK Provinsi Sumbar Periode 2016-2020 di Pangeran Beach Hotel Padang, 22 Desember 2020.

“Kala itu dengan semangat demokrasi, masyarakat konstruksi menginginkan pengembangan usaha jasa konstruksi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan diserahkan kepada masyarakat konsturksi itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat konstruksi membentuk LPJK Nasional dan LPJK Provinsi,” ujar Leonardy yang kini menjabat sebagai Anggota DPD RI.

Leonardy menyatakan sudah 20 tahun keberadaan LPJK Sumbar dalam mendukung pengusaha jasa konstruksi di Sumbar dalam memberikan layanan jasa konstruksi. LPJK ini hadir lantaran amanah Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Sebagai pengemban amanat, dibawalah organisasi ini ke Sumbar dan menginisiasi pembentukannya.

Menerima plakat dan kenang-kenangan dari Ketua LPJK-P Sumbar.

Leonardy menceritakan bagaimana dia mengawali pembentukan LPJK Provinsi Sumbar. Di tengah keterbatasan membentuk organisasi tanpa dana awal dan tanpa kantor hingga rapat-rapat dilakukan berpindah-pindah. 

“Untung Gapensi memberikan hibah kepada LPJK dan setelah saya menjadi lKetua Partai Golkar, bisa diupayakan oleh Gubernur Zainal Bakar kantor di bekas gudang PU di Jalan Taman Siswa,” bebernya.

Bekas gudang itulah yang diubah menjadi kantor. Pimpinan proyeknya ketika itu H.M Nurnas yang menjadi Ketua LPJK Sumbar periode kedua (2004-2008). Anggota dilayani juga. Dan begitu kantor siap, peralatan penunjang pula yang belum ada.

"Berkat dukungan semua pihak, LPJK bisa berkembang, hutang-hutang ketika bangun kantor dan beli peralatan dibayarkan,” ungkapnya.

Menurut Leonardy, kini keberadaan LPJK daerah yang ditiadakan sesuai amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi perlu disikapi secara arif dan bijaksana. Asosiasi yang ada di Sumbar, pelaku usaha dan stakeholder terkait harus jeli dalam masa transisi. 

Apalagi dengan berakhirnya kepengurusan LPJK Provinsi Sumbar, otomatis organisasi ini tak ada lagi. Harus dipikirkan bagaimana pelaku usaha konstruksi mengurus sertifikasi badan usaha agar ikut dalam berbagai proyek pada tahun 2021. Pengurus periode 2016-2020 dingatkan untuk berhati-hati memberikan sertifikasi dimasa transisi guna menghindari bermasalah dengan hukum nantinya.

Sekum LPJK Sumbar periode 2008 – 2012, Hendri Warman menyebutkan pengurus periode mereka juga melanjutkan kepengurusan sebelumnya. Dia juga menyebutkan Leonardy adalah pelaku sejarah dalam perjalanan LPJK di Sumbar. Dia pun mengakui bagaimana rasanya menjalankan roda organisasi tanpa mempunyai dana tetap dan hanya mengandalkan partisipasi dari asosiasi dan stakeholder terkait.

Pengurus di periode sudah tiga orang yang meninggal dunia. “Termasuk Pak Ketua Lukman Gindo. Mari kita ucapkan alfatihah kepada pengurus LPJK yang telah meninggal dunia,” ajaknya.

Prof. Dr.Ir.  Insannul Kamil, M.Eng, IPM menyampaikan apresiasi terhadap pengurus LPJK periode-periode sebelumnya. Terutama kepada Bang Leo yang telah mengawali pembentukan LPJK Sumbar, tanpa dana dan harus pindah-pindah melakukan rapat-rapat persiapan pembentukannya. 

“Kami pengurus LPJK Periode 2012-2016 hanya melanjutkan perjuangan kepengurusan sebelumnya. Namun dalam kepengurusan kami pula LPJK terpaksa pindah dari Jalan Taman Siswa No.1 lantaran Kantor PUPR dibangun,” ujar Wakil Rektor II Universitas Andalas itu.

Insannul Kamil menegaskan untung pada periode itu ada aturan yang memungkinkan LPJK bisa menumpuk modal lewat USBU dan USTK. Karena itu, LPJK Sumbar dapat membeli kantor baru di Jalan Belitung Ulak Karang Utara. 

Insannul juga mengharapkan agar badan pelaksana hati-hati dalam memberikan sertifikasi per tanggal 22 Desember 2020 atau setelahnya. Untuk menghindari konsekwensi hukum.

Ketua LPJK Provinsi Sumbar Periode 2016-2020 Prof. Dr. Zaidir IPU mengatakan, “Terimakasih kami ucapkan atas kehadiran Bang Leonardy yang telah menyempatkan diri hadir dalam kegiatan ini. Juga kepada Ketua LPJK Sumbar periode 2004-2008, Ketua LPJK Sumbar periode 2008-2012 dan Ketua LPJK Sumbar periode 2012-2016 atau yang mewakili.”

Kepada semua yang  hadir dalam acara itu dia menginformasikan bahwa LPJK Nasional sudah dikukuhkan pagi 22 Desember 2020 di Jakarta. Dan berdasarkan aturan UU No.2 Tahun 2017, PP Nomor 22 Tahun 2020 dan Permen No.14 Tahun 2020, maka LPJK menjadi lembaga non struktural. Bukan lagi lembaga seperti UU No. 18 Tahun 1999 dan hanya ada di tingkat nasional.

Kementerian tengah mempersiapkan aturan guna menyikapi masa transisi ini. “Pelayanan terhadap badan usaha tidak terhenti, tidak terpengaruh. Insya Allah,” tegasnya.

Kepala Dinas PUPR Sumbar, Ir Fathol Bari, M.Sc. En menyebutkan sangat menghargai para senior yang telah banyak berbuat untuk LPJK. “Dengan adanya LPJK, teman-teman di asosiasi sanggat terbantu,” pungkasnya. 

Tampak hadir dalam kegiatan itu, Kepala Dinas PSDA Sumbar, Ir. Rifda Suryani, Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Heri Nofiardi,  Rektor ITP Ir. Hendri Nofrianto, MT, Perwakilan dari Universitas Bung Hatta, Prof Dr. Nasfryzal Carlo, Perwakilan dari UNP Prof. Dr. Giatman, MSIE, Ketua Gapensi Ir.Damizon Wahid, Ketua INKINDO Sumbar Ir. Martios Alius, pelaku usaha konstruksi, perwakilan asosiasi serta jajaran pengurus LPJK Sumbar. (*)

KPU Ketuk Palu, Saatnya Semua Bersatu Demi Kemajuan Sumbar

Padang – Akhirnya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar nomor urut 4 Mahyeldi - Audy Joinaldy ditetapkan sebagai pemenang pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 di provinsi itu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat menetapkannya setelah Mahyeldi - Audy Joinaldy meraih suara terbanyak dengan 726.853 suara (32,43 persen).

“Penetapan pemenang pilkada oleh KPU ini harus kita hormati. Dan demi kemajuan Sumbar ke depan, alangkah baiknya semua calon dan pendukungnya menyatu lagi. Para calon mengajak relawan dan pemilihnya di pilkada untuk melakukan rekonsiliasi politik sambil menunggu penetapan calon terpilih,” ujar Anggota Komite I DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP.,MH, Senin 21 Desember 2020.

Raihan pasangan nomor urut 4 ini mengalahkan pasangan nomor urut 1 Mulyadi - Ali Mukhni yang memperoleh 614.477 suara. Mengalahkan pasangan nomor urut 2 Nasrul Abit - Indra Catri mendapat 679.069 suara,  dan pasangan nomor urut 3 Fakhrizal - Genius Umar yang memperoleh 220.893 suara,

Menurut Leonardy, bersatunya seluruh calon, relawan dan pemilihnya ini sangat diharapkan. Dia mengharapkan jangan ada lagi pertentangan seusai pilkada. “Pilkada telah usai,” tegasnya.

Leonardy berharap, dukungan semua pihak kepada kepala daerah terpilih dapat menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia. “Pasca pilkada nanti, kita harapkan masyarakat Sumbar agar mendukung siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah nantinya. Bersatulah kembali, abaikan kepentingan kelompok saat pencalonan. Rapatkan barisan  untuk kemajuan daerah kita ini,” ujarnya.

Terkait ada atau tidaknya sengketa pilkada, Leonardy meminta semua pihak menunggu pengumuman mahkamah konstitusi apakah ada pengaduan terkait sengketa pada pemilihan Gubernur Sumbar. Dan setelah ada penetapan yang terpilih sebagai calon kepala daerah, diharapkan semua telah cair, semua mendukung calon terpilih.

Leonardy yang merupakan representasi masyarakat dan daerah Sumbar menyampaikan harapan ini lantaran menginginkan Sumbar yang lebih baik ke depannya. Calon kepala daerah yang kalah diharapkan ikut menyumbangkan tenaga dan pikirannya. Begitu juga dengan pendukungnya.

Sebaliknya, kepala daerah yang terpilih juga menggandeng lawan politiknya saat pencalonan. Ajak mereka untuk turut berperan aktif dalam program dan kegiatan guna memajukan Sumbar. Semua calon punya kapasitas dan kapabilitas yang pasti bermanfaat untuk Sumbar. Penting diingat, kepala daerah pemenang pilkada jangan lebih mementingkan aspirasi kelompok pendukungnya. 

“Kepala daerah pemenang pilkada adalah pemimpin bagi daerahnya lima tahun ke depan. Dia milik daerahnya dan wajib memenuhi sumpah jabatannya dengan baik untuk masyarakat dan daerahnya,” tegas Leonardy.

Menanggapi total pemilih pada pilkada Sumbar hanya 2.313 278 orang atau sekitar 61,68 persen dari total pemilih di daerah ini. Leonardy menilai partisipasi pemilih memang jauh dari target nasional sebesar 77,5 persen.

KPU Sumbar didukung stakeholder terkait lainnya telah berusaha melakukan sosialisasi di tengah keterbatasan yang ada. Kendati demikian, kendala yang dihadapi dalam mencapai target partisipasi pemilih menjadi perhatian semua pihak. Terutama penyelenggara pemilihan.

“Lakukan evaluasi menyeluruh terkait hal ini demi perbaikan ke depannya,” pungkas Ketua Badan Kehormatan DPD RI tersebut. (*)

Nagari Kuranji Hulu Minta Leonardy Perhatikan Guru TPA dan PAUD

Walinagari Kuranji Hulu, Maswardi mengharapkan Anggota DPD RI H Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, S.IP, MH untuk memberikan perhatian terhadap imam masjid, garin, guru TPA dan guru PAUD. Harapan ini didasarkan kenyataan, mereka yang berjasa dalam pembentukan akhlak dan karakter generasi muda ini seolah kurang terperhatikan oleh pemerintah.

Walinagari Maswardi menyebutkan, "Sebelumnya kami di nagari bisa memberikan insentif terhadap guru TPA, guru PAUD serta imam masjid dan garin di nagari kami. Kini dibatasi. Kami berharap aspirasi kami disuarakan di pusat sana."

Maswardi menjelaskan sebelumnya nagari bisa memberikan insentif bagi  semua. Kini hanya dua per nagari yang diberikan insentif itu. Dua untuk imam, dua Garin. Padahal di Kuranji Hulu ada 7 masjid. Untuk itu, dia minta keleluasaan bagi Walinagari untuk mengatur agar tidak menimbulkan permasalahan baru.

"Ketujuh masjid tersebut sedapat mungkin dapat perhatian. Kami harap Bang Leo untuk menyuarakan harapan masyarakat kami di tingkat pusat," ujarnya.

Walinagari juga mengharapkan dukungan Anggota Komite I DPD RI terhadap pembangunan pesantren di nagarinya. Pesantren itu nantinya akan batagak kudo-kudo pada 9 Maret 2021 nanti.

Ketua Bamus Nagari Kuranji Hulu, Dul Amri Dt Majonando menyatakan sangat besar manfaat dana desa bagi nagarinya. Dia berharap agar dana desa berlanjut dan pemanfaatannya makin luas.

Kepada Leonardy yang datang berkunjung ke nagarinya, Ketua Bamus menyampaikan pentingnya pembangunan pesantren bagi nagari itu. Selain tempat mendidik anak nagari di bidang agama, pesantren juga menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar. 

Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, SIP., MH menyambut baik aspirasi Walinagari dan masyarakatnya. Perhatian yang diberikan Walinagari terhadap imam, Garin, guru TPA, guru PAUD perlu disambut baik.

Kebijakan terhadap  imam, Garin, guru TPA, guru PAUD ini bisa berlaku nasional nantinya. "Mari bersama-sama kita suarakan agar orang-orang ikhlas mendidik generasi dan kaumnya ini mendapatkan perhatian yang seharusnya. Ini cara kita menghargai keikhlasannya," ujar pria yang akrab disapa Bang Leo.

Untuk menghargai keikhlasan perangkat nagari/desa atau sebutan lain yang sejenis adalah dengan cara meningkatkan status mereka. Apakah sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Andaipun tidak bisa juga, harus diupayakan mekanisme yang membuat mereka bisa menikmati pesangon di akhir pengabdiannya pada umur 60 tahun nanti. Mereka pun hendaknya tercatat dalam database pemerintah daerah agar tidak mudah diganti Walinagari terpilih.

Pembangunan pesantren pun didukung penuh oleh Leonardy. Apalagi Burhanuddin Tuanku Imam yang mendirikan pesantren itu menegaskan pesantrennya nantinya tidak hanya untuk mengajar kitab kuning. Tapi juga untuk hafiz, pengajaran adat Minangkabau dan olahraga beladiri silat.

Ketua Badan Kehormatan DPD RI itu. mengharapkan tuanku untuk menggandeng walinagari dalam pembangunan pesantren. Libatkan Bamus, KAN, dan unsur-unsur di Nagari Kuranji Hulu dalam yayasan yang bakal didirikan. Jangan lupa berkoordinasi dengan kantor kementerian agama.

Leonardy juga mengingatkan bahwa tanah haruslah menjadi milik yayasan agar mudah mendapat bantuan dari lembaga atau badan usaha lainnya. "Pesantren dengan adanya Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, pendanaan pesantren bukan hanya dari kementerian agama. Tapi bisa juga dari Kemendikbud dan APBD kabupaten maupun provinsi," urainya.

Turut hadir Ketua KAN Aner Rangkayo Dt. Bungsu, alim ulama, dan tokoh masyarakat Kuranji Hulu. (*)

Leonardy Dorong Pengembangan Batik Limau Purut

Limpur - Nagari Limau Purut telah mengembangkan batik dengan motif khas Limau Purut. Leonardy mendorong agar Walinagari mengembangkannya lewat Bumnag.

"Pengembangan batik khas Limau Purut bagus dilaksanakan. Batik produksi masyarakat dibeli oleh Bumnag, lalu dipasarkan oleh Bumnag," ujar Leonardy.

Menurut Leonardy, Bumnag dapat memasarkan batik sebagai pakaian seragam perangkat nagari. Lalu budayakan pemakaiannya secara luas di nagari. 

Walinagari melalui Forum Walinagari Padang Pariaman bisa pula merintis penggunaan batik ini oleh 103 Walinagari di Padang Pariaman.

Bahkan tak tertutup kemungkinan untuk penggunaannya oleh pegawai kabupaten. "Semua itu tergantung bagaimana upaya walinagari mendapatkan aturan yang melandasinya. Jika sudah seperti ini, makin banyak keuntungan Bumnag yang bisa dinikmati oleh nagari nantinya," ulas Ketua Badan Kehormatan DPD RI itu.

Dengan dukungan penuh walinagari dan Bumnag, perajin batik yang telah dilatih ISi Padang Panjang dengan dibiayai nagari, akan mendapat perbaikan ekonomi. "Sangat bagus upaya nagari untuk memberdayakan ekonomi anak nagarinya. Ini harus didukung. Didorong dan difasilitasi agar terus berkembang," ujarnya.

Tak hanya itu, kebijakan Walinagari dengan mengambil jenis usaha pangkalan gas 3 kilogram sebagai usaha utama Bumnag sangat membantu masyarakat Limau Purut. Masyarakat merasakan dampaknya dengan harga merata di level Rp22.000. 

Padahal sebelumnya bisa mencapai harga Rp27.000, hingga Rp30.000. Selain harga yang tinggi, gas pun seringkali langka.

Leonardy juga menyarankan agar Walinagari mengembangkan usaha Bumnag ke pertashop. Jajaki kemungkinan-kemungkinan bisa dijadikan usaha Bumnag pula.

Walinagari Limau Purut Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Agusriadi memang mengharapkan dorongan dari Leonardy terhadap pengembangan batik khas Limau Purut. 

Diungkapkannya, pernah digagas bersama Camat V Koto Timur untuk menggunakan batik ini sebagai pakaian seragam di kecamatan. Pak Camat menyetujui, namun dia keburu diganti. "Hingga kini, rencana kebijakan ini terhenti begitu saja. Tak bisa ditindaklanjuti bersama Camat yang baru," bebernya.

Untuk itu dia berharap dorongan dari Leonardy agar batik ini jadi seragam kecamatan, kabupaten bahkan provinsi. 

Walinagari menjelaskan pula bahwa Bumnag direncanakan pada 2018. Baru terealisasi pada 2019. Untuk Bumnag, nagari melakukan penyertaan modal sebesar Rp112.000.000.

Normalisasi Batang Sumbu

Walinagari bersama berharap agar Leonardy turut memfasilitasi pembangunan nagari. Agusriadi mengharapkan dukungan pembangunan normalisasi Batang Sumbu.

Batang Sumbu ini berhulu di Padang Alai dan bermuara di Manggung. Sungai yang melewati nagari itu sering banjir. Banjir selain menggenangi sejumlah kawasan di Limau Purut juga menimbulkan bencana.

"Beberapa waktu lalu, banjir menghanyutkan rumah dan padi-padi masyarakat yang baru saja di panen. Sangat memilukan, masyarakat kami hanya bisa memandangi padi mereka dihanyutkan banjir," ungkap Agusriadi yang didukung penjelasan lain dari tokoh masyarakat setempat.

Menanggapi harapan Walinagari dan masyarakatnya, Leonardy menerima aspirasi tersebut dan dalam waktu dekat akan berupaya melihat ke lapangan dengan Dinas PSDA Sumbar. (*)

Leonardy Harapkan Masyarakat Dukung Kepala Daerah Terpilih

Padang – Senator asal Sumbar, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH mengajak masyarakat Sumatera Barat untuk mendukung siapa pun yang terpilih sebagai kepala daerah, baik sebagai gubernur, bupati  maupun walikota. Usai pemilihan dan hasilnya ditetapkan oleh KPU, maka masyarakat hendaknya bersatu untuk kemajuan Sumbar. Hal ini diungkapkan Leonardy usai menggunakan hak piilhnya di TPS 005 Kelurahan Ulak Karang Utara, Rabu 9 Desember 2020.

Leonardy berharap, dukungan semua pihak kepada kepala daerah terpilih dapat menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia. “Pasca pilkada nanti, kita harapkan masyarakat Sumbar agar mendukung siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah nantinya. Bersatulah kembali, abaikan kepentingan kelompok saat pencalonan. Rapatkan barisan  untuk kemajuan daerah kita ini,” ujarnya.

Leonardy yang merupakan representasi masyarakat dan daerah Sumbar menyampaikan harapan ini lantaran menginginkan Sumbar yang lebih baik ke depannya. Calon kepala daerah yang kalah diharapkan ikut menyumbangkan tenaga dan pikirannya. Begitu juga dengan pendukungnya.

Sebaliknya, kepala daerah yang terpilih juga menggandeng lawan politiknya saat pencalonan. Ajak mereka untuk turut berperan aktif dalam program dan kegiatan guna memajukan Sumbar. Semua calon punya kapasitas dan kapabilitas yang pasti bermanfaat untuk Sumbar. Penting diingat, kepala daerah pemenang pilkada jangan lebih mementingkan aspirasi kelompok pendukungnya. 

“Kepala daerah pemenang pilkada adalah pemimpin bagi daerahnya lima tahun ke depan. Dia milik daerahnya dan wajib memenuhi sumpah jabatannya dengan baik untuk masyarakat dan daerahnya,” tegas Leonardy.

Ketua Badan Kehormatan DPD RI ini berkepentingan menyampaikan hal ini karena kepala daerah harus menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas daerahnya, bukan kelompoknya. Dan jika kepala-kepala daerah di Sumbar bisa melakukan hal ini, maka ini adalah sejarah besar bagi negeri ini. Sumbar bisa menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia.

Terkait pelaksanaan pilkada, Leonardy menilai protokol kesehatan covid-19 berjalan dengan baik di TPS-TPS. 

“Di TPS 005 Kelurahan Ulak Karang Utara ini sangat bagus penerapan protokol kesehatannya, sesuai dengan yang ditetapkan KPU. Waktu pemberian suara sesuai dengan pemberitahuan kepada pemilih,”  ujar Leonardy.

Leonardy menyatakan demikian karena memang di TPS tersebut disediakan perlengkapan cuci tangan di pintu masuk dan keluar TPS, dilakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk TPS. Lalu jika pemilih dinyatakan boleh memasuki TPS, yang bersangkutan diberikan sarung tangan plastik. 

Setelah mencoblos dan memasukkan kertas suara ke kotak suara, maka pemilh diminta menanggalkan sarung tangan plastik tadi dan membuang ke tempat yang disediakan. Sebagai tanda telah memilih, tangan ditetesi dengan tinta.

Pelaksanaan protokol kesehatan yang baik ini mendatangkan harapan agar Pilkada Serentak pada tahun 2020 ini tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. “Itu harapan kita semua. Kita telah berupaya melakukan sosialisasi agar semua pihak turut menyukseskan pilkada ini dan mau menerapkan protokol kesehatan dengan ketat,” jelasnya.

Leonardy mengungkapkan, dari TPS-TPS lainnya juga didapatkan informasi bahwa pelaksanaan protokol kesehatan yang sesuai dengan ketetapan KPU. KPU telah melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan telah menyiapkan alat pelindung diri bagi KPPS dengan baik. Menurutnya hal ini sangat pantas diapresiasi. (*)

Leonardy Semangati KPU Payakumbuh Capai Target Partisipasi 88 Persen

Payakumbuh - KPU kota Payakumbuh hanya menangani pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar pada pilkada serentak 23 September 2020 nanti. Namun persiapan mereka tak mau kalah dengan KPU yang melaksanakan pemilihan bupati dan walikota.

Ternyata mereka mematok target partisipasi pemilih 88 persen. Hal ini diungkap Komisioner KPU Payakumbuh dalam pertemuan dengan Anggota DPD RI  H. Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, S.IP., MH, Rabu 11 Maret 2020.

"Semangat KPU Kota Payakumbuh untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada Serentak Tahun 2020 harus kita dukung. Terlebih mereka mematok target punya acuan capaian pemilihan sebelumnya," tegas Leonardy usai pertemuan di ruang Ketua KPU Kota Payakumbuh.

Ditegaskannya, target 88 persen itu jauh melebihi target partisipasi pemilih secara nasional yang hanya 77,5 persen. Bahkan lebih tinggi dari target KPU Provinsi Sumbar yang 79 persen.

Hanya saja, Komisioner KPU Payakumbuh mendasarkan targetnya itu pada partisipasi pemilih pada pilkada 2017, pilpres dan pileg 2019. KPU berhasil meningkatkan partisipasi pemilih menjadi 84 persen.

Dukungannya sebagai Anggota DPD RI sangat beralasan. Leonardy yang tergabung di Komite I DPD RI mengungkapkan Komite I semangatnya adalah menyukseskan Pilkada Serentak. Makanya anggota komite yang satu orang per provinsi diminta untuk mengawasi pelaksanaan pilkada, mendorong agar pelaksanaannya sukses.

Kesuksesan pilkada itu salah satu diantarnya partisipasi pemilih tinggi. Guna meningkatkan partisipasi ini tak lain dengan menggencarkan sosialisasi oleh penyelenggara pemilu. Makanya Leonardy melakukan kunjungan kerja ke KPU Kota Payakumbuh dan lainnya.

Leonardy yang ingin mendengarkan tahapan pilkada yang telah dilaksanakan, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, upaya menjaga netralitas dan upaya menyelenggarakan pesta demokrasi ini secara lansung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan bebas dari sengketa. Ini dimulai dengan penyeleksian PPS (penyelenggara ad hoc) yang sehat, muda dan punya kapasitas.

Leonardy juga mengharapkan pandangan KPU terkait upaya revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang kini tengah berproses. Sebagai penyelenggara, KPU tentu perlu didengar aspirasinya untuk pemilihan yang lebih baik ke depannya. Terutama adilkah secara demokrasi jika ada calon yang harus mundur dari pekerjaannya jika mencalon sementara petahana bisa cuti selama kampanye.

Ketua KPU Kota Payakumbuh, Haidi Mursal, SP menyebutkan KPU Payakumbuh hanya mendapatkan hibah dari KPU Provinsi Sumbar sebesar Rp9,8 miliar. Karena hanya melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar.

"Meski tidak ada hibah dari pemerintah daerah, KPU Kota Payakumbuh tetap mendapat fasilitasi tenaga dan tempat untuk sekretariat PPS," ujar Haidi didampingi komisioner Ade Juniarto Marlina, S.IP, Nofal Ardi, Nina Trisna, S.HI serta Sekretaris Dipa Surya Persada, SSTP, MM.

Disampaikan Haidi, mulai 10 Maret ini mereka tengah menyeleksi PPS. Dari yang mendaftar 341 orang, akan diterima 141 orang.

PPS ini tidak boleh lebih dua kali, dan tidak boleh terdaftar sebagai anggota atau pengurus partai pada lima tahun terakhir. Jika tidak, KPU terpaksa menyatakannya tidak memenuhi syarat.

Adapun verifikasi faktual bacalon gubernur dari independen bakal dilakukan pada 26 Maret nanti. Mereka siap melakukannya. Hanya saja KPU bakal kerepotan dengan mobilitas penduduk Payakumbuh yang tinggi. Pengalaman sebelumnya, saat melakukan verifikasi ke lapangan pemberi dukungan tidak ditemui dan penghubung (LO) dari bacalon tidak ada di kelurahan.

KPU bakal kesulitan menyurati agar pemberi dukungan didatangkan ke kantor PPS maksimal tiga hari  dari saat tidak ditemukan. "Kami berharap tidak ada aturan yang dilanggar dan berharap LO dari calon independen ada di tiap kelurahan," ungkapnya.

Ditambahkan Nina Trisna, sosialisasi akan menyasar parpol, ASN, NGO, OKP, ormas, tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan yang banyak pemilih pemula. Dalam sosialisasi, KPU bekerjasama dengan dinas atau lembaga terkait lainnya. Soal netralitas ini juga akan disosialisasikan.

KPU Payakumbuh juga akan membentuk kelurahan sadar pemilu. Akan dibentuk di 47 kelurahan di Payakumbuh. "Jumat depan akan dilakukan sosialisasi ke parpol. Ini kegiatan perdana kami dan kami harap Bapak Leonardy bisa hadir juga," kata Nina.

Jumlah pemilih, kata Nofal, di TPS yang ditetapkan maksimal 800 orang pasti akan berdampak pada partisipasi pemilih. Atas pertimbangan geografis, jarak rumah pemilih ke TPS dan SDM yang dimiliki KPU maka ditetapkan jumlah TPS sebanyak 231 buah.

"Demi partisipasi pemilih kami tetapkan satu TPS sebanyak 385 pemilih. Padahal untuk jumlah DPT sebanyak 84.830 orang jika memakai pedoman itu hanya ada 101 TPS di Payakumbuh. Ini bisa jadi masukan nantinya Pak Datuk," pungkasnya. (*)

FKPPI Kota Payakumbuh Diminta Leonardy Kawal Pilkada Serentak

Payakumbuh - Suksesnya pilkada serentak tahun 2020 menjadi bukti demokrasi berjalan dengan baik. Warga negara terjamin haknya dalam memberikan hak pilihnya.
Untuk itu semua stakeholder terkait diharapkan mengawal pilkada ini, termasuk FKPPI.

"Sebagai bagian dari FKPPI, kita harus bangga menjaga keutuhan bangsa dan negara, menjaga.pelaksanaan Pancasila.dan Undang-undang 1945. Pilkada adalah bagian dari perwujudan kehidupan berdemokrasi di negara kita. Mari berperan aktif dan kawal pilkada serentak ini," ujar Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, S.IP, MH, di Payakumbuh, Rabu 11 Maret 2020.

Leonardy menjelaskan suksesnya pilkada terlihat dari naiknya partisipasi pemilih. Orang-orang berduyun-duyun ke TPS untuk.mengginakan hak pilihnya. Dan menurut informasi dari KPU Kota Payakumbuh, telah dipatok target 88 persen. Di sini FKPPI memainkan perannya.

Bisa juga anggota FKPPI terlibat lansung dengan menjadi penyelenggara adhoc, jadi panitia pemungutan suara (PPS). Payakumbuh butuh 141 orang PPS yang punya kapasitas yang bagus. Dan uniknya, KPU kerepotan mendapatkan calon yang mendaftar sebagai PPS.

"Sebagusnya FKPPI menjalin kemitraan dengan KPU. Dengan demikian informasi cepat didapat dan banyak anggota FKPPI yang bisa berperan aktif secara lansung di Pilkada," ulasnya.

Namun Leonardy menginginkan, jika belum dapat berperan lansung, anggota FKPPI masih bisa proaktif dalam mensosialisasikan pilkada serentak. Tak kalah pentingnya adalah mensosialisasikan soal penggunaan hak pilih  dan netralitas bagi ASN, TNI, Polri, anggota legislatif, karyawan BUMN dan penyelenggara pemilu.

Sanksinya bisa dicopot dari jabatan dan pekerjaannya jika terbukti tidak netral. Jika tidak samapai diproses Bawaslu pun, ketidaknetralan bisa berdampak lain. Ada sanksi moral dari kepala daerah pemenang pilkada.

"Ini momentum kita untuk berperan agar pemilu terlaksana secara lansung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan minim sengketa. Juga momentum membangkitkan semangat berorganisasi di FKPPI," tegasnya.

Lebih jauh Leonardy menyebutkan Komite I DPD RI yang dia tergabung di dalamnya saat ini semangatnya adalah menyukseskan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang dilaksanakan di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota se-Indonesia. Anggota Komite I yang satu orang per provinsi itu diminta mengawasi pelaksanaan pilkada serentak di daerah pemilihan masing-masing.

Bahkan tidak tertutup kemungkinan secara kelembagaan,  Komite I sebagai alat kelengkapan DPD RI melakukan pengawasan ke provinsi tertentu. Contohnya pada November lalu, saat naskah perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan KPU Provinsi Sumatera Barat belum juga ditandatangani, maka Komite I melakukan kunjungan kerja ke Sumbar.

Ketua Pimpinan Cabang FKPPI Kota Payakumbuh, Indra Syofyan menyatakan kegembiraan dia dan teman-temannya atas pertemuan itu. Dikatakannya, pertemuan ini penting artinya untuk menyemangati anggota FKPPI di Payakumbuh.

"Alhamdulillah, terimakasih kami ucapkan atas kepedulian Pak Leonardy terhadap organisasi kita ini. Semoga bisa membangkitkan semangat kawan-kawan untuk berbuat yang terbaik bagi ormas ini," ungkapnya.

Terkait netralitas, penasehat FKPPI Payakumbuh Asmadi Taher yang akrab dipanggil Bujang Harimau menyatakan perihal netralitas ini sangat menarik diperhatikan. Sebab seringkali ASN menganggap setelah jam kerja, mereka bisa saja ikut kampanye salah satu calon.

"Mereka memakai baju kaos dan menyatakan tidak membawa embel-embel kantor atau dinas dimana bekerja. Kami membawa nama pribadi. Begitu kata mereka ketua," ujar Bujang Harimau.

Bujang berharap pihak terkait memperhatikan ini dan Leonardy bisa menjadikannya sebagai masukan untuk perbaikan aturan pilkada. Terlebih sebagai mana informasi yang disampaikan Leonardy, tengah berproses revisi undang-undang pilkada ini. (*)

Kadin Bukittinggi Diminta Leonardy Proaktif Kawal Cakada Bervisi Ekonomi

Bukittinggi - Pertumbuhan ekonomi Bukittinggi harus menjadi prioritas bakal calon kepala daerah di Bukittinggi. Kadin diminta untuk proaktif mengawal calon kepala daerah (Cakada) yang punya berkualitas dan visi ekonomi. 

Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan Kadin Kota Bukittinggi di Istana Bung Hatta, Selasa 10 Maret 2020. "Jika ingin ekonomi Bukittinggi tumbuh dan berkembang, harus mengawalinya saat pilkada ini. Teliti dan pilih calon yang dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kadin hendaknya proaktif mengawalnya," harap Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, S.IP.,MH.

Leonardy perlu menyampaikan ini karena Kadin Bukittinggi merupakan wadah bagi para pelaku ekonomi di kota wisata itu. Mereka pasti punya pemikiran dan konsep bagaimana membangun perekonomian. Dengan konsep itu mereka bisa menilai calon punya visi ekonomi bagi Bukittinggi atau tidak.

Kadin juga diharapkan untuk memainkan perannya dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan memilih calon yang punya visi ekonomi tadi.

Selain itu, Leonardy yang tengah melakukan tugas pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berharap pula ada masukan bagi revisi undang-undang tersebut agar pelaksanaan pilkada serentak lebih baik ke depannya. Juga memberikan keadilan dalam berdemokrasi bagi seluruh anak bangsa. 

Juga diingatkannya soal netralitas bagi yang punya keluarga ASN, anggota TNI/Polri dan penyelenggara pemilu. Mohon diingatkan perihal sanksi terhadap yang melanggar netralitas. Ancamannya hingga pemberhentian dari jabatan bahkan pekerjaannya. Jangankan itu, jika tidak terkena sanksi oleh Bawaslu, bisa saja mengalami sanksi dari kepala daerah pemenang pilkada.

Disadari Sekretaris Kadin, Kumar Z. Chan, menyatakan ASN, TNI, Polri sebaiknya bisa cuti mulai dari saat mencalonkan diri. Kumar melihat bagaimana kader partai tidak nampak ke permukaan karena tingginya cost politik dan syarat yang berat untuk maju. Mereka harus mundur jika mencalonkan diri. Harusnya jika calon masih berstatus ASN, atau menjadi anggota TNI atau Polri yang sedang aktif maupun anggota legislatif boleh mencalonkan diri dengan catatan hanya perlu cuti sebagaimana petahana.

"Kita berharap agar calon yang muncul benar-benar berkualitas. Bukan hanya petahana yang punya fasilitas untuk meningkatkan elektabilitasnya. Atau calon yang punya kemampuan finansial," ulasnya.

Padahal kita yakin banyak calon berkualitas yang terimbas oleh kewajiban mundur dari jabatan atau pekerjaannya. Diyakini pula banyak calon bermunculan jika tidak harus mundur dari pekerjaannya.

Anggota Kadin lainnya, Young Happy menegaskan perlunya sanksi hukum jika larangan-larangan di UU Nomor 10 Tahun 2016 dilanggar oleh calon petahana.

Dalam pertemuan itu, anggota Kadin yang berdagang di Pasar Aur Kuning dan Pasar Atas berupaya menyampaikan aspirasinya terkait permasalahan kepemilikan kios di Pasar Atas dan Pasar Aur Kuning serta kenaikan retribusi yang mencapai 600 persen.

H. Acin, Ketua Pedagang Pasar Aur Kuning menyampaikan bahwa saat ini kartu kuning yang menjadi bukti kepemilikan kios di Pasar tidak bisa seperti dulu lagi. Tidak bisa digunakan untuk agunan pinjaman ke bank. Kios tidak bisa pula dipindahtangankan karena tidak bakal mendapat rekomendasi dari Walikota.

"Dengan kondisi saat ini sulit bagi kami membayar retribusi yang naik 600 persen itu. Saya dengan kios 3x4 meter biasanya bayar retribusi Rp125.000 kini harus bayar retribusi Rp728.000. Fasilitasnya pun minim," ungkap Acin.

Sejak 1992, kartu kuning berlaku sebagai bukti kepemilikan. Bisa diagunkan dan bisa dijual atau dibaliknamakan. Sekarang tidak bisa lagi seperti itu. "Kami harapkan kartu kuning ini bisa diagunkan lagi dan retribusi ini mohon diterapkan yang wajar," tegasnya.

Ketua Perhimpunan Pemilik Toko Korban Kebakaran Pasar Atas Bukittinggi, Yulius Rustam, menyatakan pihaknya adalah perwakilan pedagang pemilik toko di Pasar Atas untuk bernegosiasi dengan pihak terkait.

Awalnya pedagang gembira belakangan pemko bertindak otoriter dan memaksakan kehendak kepada pedagang. Awalnya adalah kesewenangan dalam menetapkan titik penampungan sementara bagi pedagang korban kebakaran.

Korban kebakaran 30 Oktober 2017 kini dinyatakan pula harus menyewa. Padahal Pasar Atas ini punya status istimewa. Sejak awal pendiriannya bukan dibangun pemerintah. Pasca kebakaran 1972, karena kebersamaan diperintahkanlah oleh pemerintah agar BNI membangun pasar. Dan pedagang membeli dengan cara mencicilnya hingga sepuluh tahun, tergantung kemampuan pedagang.

Pedagang baru dikenakan retribusi pada.1989. Pedagang punya kartu kuning yang bisa diagunkan ke bank dengan persetujuan Pemko. Pada kebakaran 1995 dan 1997 dibantu APBN dan pedagang dapat kunci tanpa membayar. "Artinya kios milik pedagang. Itulah makanya ada riak usai pengumuman pemko pada 11 Oktober 2019, karena kami sangat kecewa sekali," tegasnya sembari menyampaikan harapan indahnya terhadap penyelesaian Pasar Atas dan bagaimana mengupayakan Pasar Atas berdampak positif bagi semua pedagang di lantai manapun dia berada.

Dia pun mengungkapkan panjang lebar tentang dasar penetapan retribusi yang dinilainya sarat masalah.

Hal unik lainnya terkait Pasar Atas  diungkap Sekretaris Pasar Serikat 40  Nagari di  Luak Agam, Asraferi Sabri. Dia memberikan informasi rinci bagaimana status Pasar Atas. Dia ceritakan bagaimana pasar itu diawali pada tahun 1785 dan dikelola Pasar Serikat Agam Tuo Pasar dibangun di Bukit Kubangan Kabau yang belakangan diubah menjadi Bukik Nan Tinggi dan disingkat lagi menjadi Bukittinggi.

Belanda setelah Perang Paderi mengelola pasar dengan meminta izin pengelolaan dari Komite Pasar yang merupakan wakil Serikat 40 Nagari di Agam Tuo. Belanda membagi hasilnya dengan Serikat 40 nagari.

Tapi anehnya, ada Januari 2018 tanah pasar atas yang tidak pernah tercatat sebagai tanah negara, bisa diubah seorang pejabat di Pemko Bukittinggi menjadi tanah negara. Tanah seluas 18.700 itu kini jadi milik negara.

"Kita telah bersikap, mengajukan surat ke BPN untuk tidak melayani pihak-pihak yang ingin mensertifikatkan tanah Pasar Atas. Karena sertifikat terbit juga kami akan menempuh jalur hukum," ujar Feri.

Akhir dari pertemuan itu, para pihak perlu memperjuangkan hak atas tanah pasar atas ini terlebih dahulu. Leonardy pun bakal terus mengikuti perkembangannya termasuk berkoordinasi dengan pihak terkait. Terutama yang jadi mitra Komite I DPD RI. (*)

Tiga Calon Independen, Leonardy Optimis KPU Bukittinggi Sukses

Bukittinggi - Munculnya tiga calon independen di Bukittinggi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, tentu menambah berat kerja KPU Kota Bukittinggi. Hanya saja pengalaman pilkada 2015 lalu bisa jadi tolak ukur kesuksesan mereka pada tanggal 23 September 2020 nantinya.

"Kita optimis KPU Bukittinggi bisa melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 ini. Meski ada bakal calon independen, sebab pada 2015 lalu sudah mengalaminya," ujar Anggota DPD RI H Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, S.IP., MH usai pertemuannya dengan Komisioner dan Sekretaris  KPU Kota Bukittinggi, Selasa, 10 Maret 2020.

Optimisme Leonardy didasarkan KPU Bukittinggi satu-satunya KPU di Sumbar yang pernah menangani calon independen di 2015. Dan tiga dari lima komisionernya adalah tokoh yang terlibat saat itu. Jadi mereka dapat menggunakan pengalamannya tersebut pada pilkada serentak di tahun 2020 ini.

"Kita datang ke KPU Bukittinggi ini karena KPU ini yang paling banyak bakal calon (bacalon) independennya. Belum lagi bacalon gubernur, pasti menambah berat kerja KPU Bukittinggi juga untuk verifikasi faktualnya," ujarnya.

Ditegaskan Ketua Badan Kehormatan DPD RI periode 2019-2024 ini bahwa kedatangannya dalam rangka tugas pengawasan pelaksanaan UU No.10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, pengawasan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Untuk itu, sebagai anggota Komite I, Leonardy perlu mendengar kesiapan KPU Bukittinggi, apa saja tahapan yang telah dilakukan. Apa upaya agar pilkada sukses, yang ditandai partisipasi pemilih tinggi dan minim sengketa.

Bahkan KPU Bukittinggi diharapkan dapat memberikan masukan terhadap UU Pilkada yang tengah direvisi. Komisioner KPU juga dimintai pandangannya terkait perlu tidaknya PNS/ASN, TNI, Polri dan anggota legislatif mundur begitu mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Lalu bagaimana perlakuan yang adil terhadap semua calon kepala daerah.

Semua itu didasarkan keinginan untuk mendapatkan calon kepala daerah yang visioner dan memahami seluk beluk administrasi dan potensi daerahnya. Bahkan partai pun kehilangan kader terbaiknya untuk membangun daerah telah duduk pula di legislatif.

Tak kalah pentingnya, Leonardy ingin mendengar upaya KPU dalam mengingatkan netralitas ASN, TNI, Polri dan  penyelenggara pemilu. Terutama ASN dimana incumbent ikut bertarung di Pilkada.

Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Bukittinggi Heldo Aura. S.Si., M.AP (Divisi Keuangan, Umum dan Logistik), Drs. Yasrul, MM (Divisi Teknis) serta Sekretaris KPU Ir. Kasdanil SH mengharapkan pengalaman di pilkada terdahulu makin memudahkan mereka dalam menangani calon independen. Tapi diakui mereka juga bahwa verifikasi calon independen memberikan tingkat kesulitan tersendiri dimana sistem sensus yang dipakai mewajibkan tiap dukungan harus diverifikasi faktual.

"Kami berupaya melayani ketiga calon independen dengan baik. Perlakuan kami sama meski ada incumbent," tegas Heldo.

Pihak KPU kata Heldo juga berupaya keras agar pilkada sukses. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPU Bukittinggi yakin bisa memenuhi target KPU RI sebesar 77,5 persen dan KPU Sumbar 80 persen. Sebab KPU pernah mencatatkan partisipasi sebesar 77,9 persen pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif lalu.

Pihaknya juga mewaspadai faktor jumlah pemilih di tiap TPS. Sebab pernah dilaksanakan pemilihan dengan jumlah pemilih 800 pemilih di satu TPS. Jarak yang jauh dari TPS membuat pemilih enggan datang memberikan hak pilihnya.

"Untuk itu kami berupaya menggencarkan sosialisasi persuasif, pemutakhiran data pemilih dimaksimalkan. Artinya saat DPT ditetapkan semua warga Bukittinggi yang punya hak pilih terdaftar di dalamnya," tegas Heldo.

Untuk itu kiranya Heldo mengharapkan Leonardy dapat memperjuangkan agar jumlah pemilih per TPS ditetapkan dalam kisaran 300-500. Jika TPS banyak, maka pemilih gampang ke TPS, penghitungannya pun lebih mudah. Lebih-lebih jika pemilihan presiden dan legislatif serta kepala daerah dilakukan secara serentak.

Sementara Yasrul menyebutkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah bagi KPU Kota Bukittinggi Rp12,8 miliar. Adapun DPT berjumlah 81.000 pemilih yang tersebar di tiga kecamatan dan 24 kelurahan. NPHD ini mencukupi kebutuhan untuk menyelenggarakan pemilihan walikota/wakil walikota pada 23 September 2020.

Suhu politik yang dipastikan tinggi karena calon partai politik pun bakal meramaikan pencalonan kepala daerah ini. Untuk itu kata Yasrul, pihaknya bekerjasama dengan Polri dan TNI. Dalam hal sosialisasi dibina kerjasama yang harmonis bersama Bawaslu Kota Bukittinggi dan Kesbangpol.

Terkait prinsip keadilan bagi calon, Yasrul menilai agar semua yang visioner, berpotensi dan berkualitas menjadi kepala daerah sebaiknya bisa mencalonkan diri. Jika disyaratkan mundur dari jabatannya atau pekerjaannya maka tentu kekurangan calon. 

ASN, TNI, Polri dan anggota legislatif aktif tentu berfikir untuk maju sebagai kepala daerah. Partai juga bakal kekurangan calon yang punya ketokohan dan punya kualitas. Sebab kadernya sudah duduk di legislatif.

"Menurut pendapat saya sebagai pribadi, sebagusnya syarat mengundurkan diri itu sebagusnya setelah dinyatakan terpilih sebagai kepala daerah. Atau dalam kata lain mereka hanya perlu cuti jika ingin mencalon seperti kepala daerah incumbent," ungkapnya. (*)

Kadin Bukittinggi Diminta Leonardy Proaktif Kawal Cakada Bervisi Ekonomi

Bukittinggi (sumbarkini.com) - Pertumbuhan ekonomi Bukittinggi harus menjadi prioritas bakal calon kepala daerah di Bukittinggi. Kadin diminta untuk proaktif mengawal calon kepala daerah (Cakada) yang punya berkualitas dan visi ekonomi.

Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan Kadin Kota Bukittinggi di Istana Bung Hatta, Selasa 10 Maret 2020. "Jika ingin ekonomi Bukittinggi tumbuh dan berkembang, harus mengawalinya saat pilkada ini. Teliti dan pilih calon yang dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kadin hendaknya proaktif mengawalnya," harap Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, S.IP.,MH.

Leonardy perlu menyampaikan ini karena Kadin Bukittinggi merupakan wadah bagi para pelaku ekonomi di kota wisata itu. Mereka pasti punya pemikiran dan konsep bagaimana membangun perekonomian. Dengan konsep itu mereka bisa menilai calon punya visi ekonomi bagi Bukittinggi atau tidak.

Kadin juga diharapkan untuk memainkan perannya dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan memilih calon yang punya visi ekonomi tadi.

Selain itu, Leonardy yang tengah melakukan tugas pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berharap pula ada masukan bagi revisi undang-undang tersebut agar pelaksanaan pilkada serentak lebih baik ke depannya. Juga memberikan keadilan dalam berdemokrasi bagi seluruh anak bangsa.

Juga diingatkannya soal netralitas bagi yang punya keluarga ASN, anggota TNI/Polri dan penyelenggara pemilu. Mohon diingatkan perihal sanksi terhadap yang melanggar netralitas. Ancamannya hingga pemberhentian dari jabatan bahkan pekerjaannya. Jangankan itu, jika tidak terkena sanksi oleh Bawaslu, bisa saja mengalami sanksi dari kepala daerah pemenang pilkada.

Disadari Sekretaris Kadin, Kumar Z. Chan, menyatakan ASN, TNI, Polri sebaiknya bisa cuti mulai dari saat mencalonkan diri. Kumar melihat bagaimana kader partai tidak nampak ke permukaan karena tingginya cost politik dan syarat yang berat untuk maju. Mereka harus mundur jika mencalonkan diri. Harusnya jika calon masih berstatus ASN, atau menjadi anggota TNI atau Polri yang sedang aktif maupun anggota legislatif boleh mencalonkan diri dengan catatan hanya perlu cuti sebagaimana petahana.

Foto bersama usai pertemuan dengan Kadin Bukittinggi.

"Kita berharap agar calon yang muncul benar-benar berkualitas. Bukan hanya petahana yang punya fasilitas untuk meningkatkan elektabilitasnya.  Atau calon yang punya kemampuan finansial," ulasnya.

Padahal kita yakin banyak calon berkualitas yang terimbas oleh kewajiban mundur dari jabatan atau pekerjaannya. Diyakini pula banyak calon bermunculan jika tidak harus mundur dari pekerjaannya.

Anggota Kadin lainnya, Young Happy menegaskan perlunya sanksi hukum jika larangan-larangan di UU Nomor 10 Tahun 2016 dilanggar oleh calon petahana.

Dalam pertemuan itu, anggota Kadin yang berdagang di Pasar Aur Kuning dan Pasar Atas berupaya menyampaikan aspirasinya terkait permasalahan kepemilikan kios di Pasar Atas dan Pasar Aur Kuning serta kenaikan retribusi yang mencapai 600 persen.

H. Acin, Ketua Pedagang Pasar Aur Kuning menyampaikan bahwa saat ini kartu kuning yang menjadi bukti kepemilikan kios di Pasar tidak bisa seperti dulu lagi. Tidak bisa digunakan untuk agunan pinjaman ke bank. Kios tidak bisa pula dipindahtangankan karena tidak bakal mendapat rekomendasi dari Walikota.

"Dengan kondisi saat ini sulit bagi kami membayar retribusi yang naik 600 persen itu. Saya dengan kios 3x4 meter biasanya bayar retribusi Rp125.000 kini harus bayar retribusi Rp728.000. Fasilitasnya pun minim," ungkap Acin.

Sejak 1992, kartu kuning berlaku sebagai bukti kepemilikan. Bisa diagunkan dan bisa dijual atau dibaliknamakan. Sekarang tidak bisa lagi seperti itu. "Kami harapkan kartu kuning ini bisa diagunkan lagi dan retribusi ini mohon diterapkan yang wajar," tegasnya.

Ketua Perhimpunan Pemilik Toko Korban Kebakaran Pasar Atas Bukittinggi, Yulius Rustam, menyatakan pihaknya adalah perwakilan pedagang pemilik toko di Pasar Atas untuk bernegosiasi dengan pihak terkait.

Awalnya pedagang gembira belakangan pemko bertindak otoriter dan memaksakan kehendak kepada pedagang. Awalnya adalah kesewenangan dalam menetapkan titik penampungan sementara bagi pedagang korban kebakaran.

Korban kebakaran 30 Oktober 2017 kini dinyatakan pula harus menyewa. Padahal Pasar Atas ini punya status istimewa. Sejak awal pendiriannya bukan dibangun pemerintah. Pasca kebakaran 1972, karena kebersamaan diperintahkanlah oleh pemerintah agar BNI membangun pasar. Dan pedagang membeli dengan cara mencicilnya hingga sepuluh tahun, tergantung kemampuan pedagang.

Pedagang baru dikenakan retribusi pada.1989. Pedagang punya kartu kuning yang bisa diagunkan ke bank dengan persetujuan Pemko. Pada kebakaran 1995 dan 1997 dibantu APBN dan pedagang dapat kunci tanpa membayar. "Artinya kios milik pedagang. Itulah makanya ada riak usai pengumuman pemko pada 11 Oktober 2019, karena kami sangat kecewa sekali," tegasnya sembari menyampaikan harapan indahnya terhadap penyelesaian Pasar Atas dan bagaimana mengupayakan Pasar Atas berdampak positif bagi semua pedagang di lantai manapun dia berada.

Dia pun mengungkapkan panjang lebar tentang dasar penetapan retribusi yang dinilainya sarat masalah.

Hal unik lainnya terkait Pasar Atas  diungkap Sekretaris Pasar Serikat 40  Nagari di  Luak Agam, Asraferi Sabri. Dia memberikan informasi rinci bagaimana status Pasar Atas. Dia ceritakan bagaimana pasar itu diawali pada tahun 1785 dan dikelola Pasar Serikat Agam Tuo Pasar dibangun di Bukit Kubangan Kabau yang belakangan diubah menjadi Bukik Nan Tinggi dan disingkat lagi menjadi Bukittinggi.

Belanda setelah Perang Paderi mengelola pasar dengan meminta izin pengelolaan dari Komite Pasar yang merupakan wakil Serikat 40 Nagari di Agam Tuo. Belanda membagi hasilnya dengan Serikat 40 nagari.

Tapi anehnya, ada Januari 2018 tanah pasar atas yang tidak pernah tercatat sebagai tanah negara, bisa diubah seorang pejabat di Pemko Bukittinggi menjadi tanah negara. Tanah seluas 18.700 itu kini jadi milik negara.

"Kita telah bersikap, mengajukan surat ke BPN untuk tidak melayani pihak-pihak yang ingin mensertifikatkan tanah Pasar Atas. Karena sertifikat terbit juga kami akan menempuh jalur hukum," ujar Feri.

Akhir dari pertemuan itu, para pihak perlu memperjuangkan hak atas tanah pasar atas ini terlebih dahulu. Leonardy pun bakal terus mengikuti perkembangannya termasuk berkoordinasi dengan pihak terkait. Terutama yang jadi mitra Komite I DPD RI. (*)

Masyarakat Bungus Minta Leonardy Dorong Percepatan Normalisasi Batang Timbalun

Bungus (sumbarkini.com) - Permasalahan normalisasi sungai dan penanganan abrasi pantai mengemuka dalam pertemuan antara Ketua Badan Kehormatan DPD RI periode 2019-2024, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH dengan Camat, Ketua LPM, Ketua KAN, Ketua MUI, Bundo Kandung, Kepala Sekolah dan Ketua Karang Taruna se-Kecamatan Bungus Teluk Kabung, di kantor camat setempat.

"Ini program Pak Camat yang baru dan putra asli Bungus Teluk Kabung. Saya tinggal mendorongnya. Tugas kita bersama merealisasikannya, apalagi sudah dimulai dengan program penanggulangan bencana di hulu Batang Timbalun. Tinggal melanjutkannya," ujar Leonardy, Senin 9 Maret 2020.

Untuk itu, kata Leonardy perlu disiapkan Detailed Engineering Design (DED) untuk proyek normalisasi Batang Timbalun ini. Jika DED sudah ada, maka makin mudah untuk mendorongnya ke Dinas PSDA Provinsi Sumbar atau Balai Wilayah Sungai Sumatera V dan Kementerian jika APBD Kota Padang tidak mampu membiayainya.

"DED dan pembebasan lahan sekeliling proyek mempercepat pelaksanaan kegiatan normalisasi Batang Timbalun nantinya. Di sekitar normalisasi itu bisa jadi lokasi wisata juga," ungkap Leonardy.

Abrasi pantai pun kata Leonardy patut menjadi perhatian. Terlebih abrasi sudah mengakibatkan kerusakan bagi sejumlah rumah dan berkurangnya keindahan pantai di daerah Bungus. Terputus-putusnya proyek abrasi bisa disebabkan tidak ada yang memperjuangkan dan mengawal program beserta anggarannya saat pembahasan anggaran di DPRD Kota Padang.

Camat Bungus Teluk Kabung, M. Latif, S.Sos menyebutkan normalisasi yang dilaksanakan barulah sebatas menyusun batu-batu di pinggiran Batang Timbalun. Sebab selama ini jika banjir, banyak ekskavator yang masuk tapi hanya merapikan batu-batu besar di pinggir sungai. Saat banjir lagi, batu-batu itu mengumpul kembali ke tengah sungai.

"Kami berharap normalisasi yang permanen dan di proyek normalisasi pada kiri kanannya dibuat jalan karena ada rumah-rumah penduduk," ujar M. Latif.

Ditegaskannya jika sudah ada jalan di kiri kanan sungai, kawasan tersebut bisa jadi tempat wisata. Kampung Timbalun kita jadikan destinasi wisata. Buat rumah warna-warni guna mendukung objek wisata alam.

Menurut Latif, dalam rakor kelurahan beberapa waktu lalu sudah diputuskan 12 titik program dan kegiatan yang bisa dilaksanakan. Termasuk normalisasi sungai dan penanganan abrasi pantai.

Lurah Bungus Barat, Rostam Effendi menyatakan ada 2.500 KK yang bakal terdampak oleh meluapnya Batang Timbalun. Banyak aset pemerintah, lapangan bola kaki dan sekolah yang terkena luapan banjir.

"Kami harap dorongan bapak agar ada percepatan pelaksanaan normalisasi Batang Timbalun ini," harapnya.

Foto bersama dengan Camat, Lurah dan tokoh masyarakat Bungus Teluk Kabung.

LPM Teluk Kabung Utara Bulkianur juga menyinggung soal normalisasi sungai. Di tempatnya makin ke hulu semakin lebar. Katanya banyak lahan yang terban karena struktur tanahnya curam. Hanya saja persoalan ini tidak diusulkan ke  Musrenbang lantaran tidak bisa diakomodir.

Abrasi pantai juga dinilai membahayakan rumah-rumah di sepanjang pantai Bungus Teluk Kabung. Di Bungus Selatan, ujarnya, ada 15 rumah yang rusak. Tiga diantaranya hilang ditelan ombak.

"Penahan abrasi ini sudah dimulai, namun terputus-putus. Rumah di sekitar penahan abrasi selamat sementara yang tidak mengalami kerusakan bahkan ada yang hilang dibawa abrasi," katanya.

Lebih jauh dijelaskannya, telah dipasang grip sepanjang 200 meter. Rumah yang terlindung grip aman sementara yang tidak kena hantam abrasi. Perlu 200 meter lagi.



Blangko e-KTP dan Keamanan

Kasi Pemerintahan Kecamatan Bungus Teluk Kabung Miswarni menyebutkan kendala yang dialami terkait persediaan Blangko e-KTP yang sering habis.
Blangko e-KTP hendaknya tersedia sesuai kebutuhan yang wajib. Diharapkan pemerintah pusat dapat merealisasikannya.

Tokoh masyarakat Bungus Teluk Kabung juga mengkhawatirkan seputar keamanan berkendara saat ini. Mereka mengharapkan agar begal ditindak demi memberikan keamanan di tengah masyarakat. (*)

Berpeluang Normalisasi, Masyarakat Sungai Limau Diajak Leonardy Bebaskan Lokasi

Sungai Limau - Telah enam kali Batang Sungai Limau meluap selama 2019. Awal 2020, Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH datang bersama rombongan Dinas PSDA Sumbar yang dikomandoi Kabid Sungai dan Pantai Syafril Daus, ST, MT.

Keduanya datang untuk melihat, lalu berdialog dengan Walinagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau beserta Bamus dan tokoh masyarakat setempat. Mereka mendengarkan aspirasi masyarakat terkait bencana banjir yang sering terjadi di daerah itu akibat luapan Batang Sungai Limau. Rombongan pun mendengarkan tanggapan mereka terkait peluang normalisasi sekaligus lokasi yang perlu dibebaskan. 

"Demi melihat peluang dan kondisi lapangan, harusnya disegerakan agar proyek normalisasi Batang Sungai Limau dapat dilaksanakan. Kita akan berupaya melakukan dorongan agar proyek ini segera terealisasi," ungkapnya, Senin 6 Januari 2020.

Ditegaskan Leonardy, peluang ini harus diraih. Apalagi setelah mendengarkan penjelasan dari pihak PSDA bahwa normalisasi itu penganggarannya tahun tunggal. Artinya, jika DED lengkap, lokasi siap dibangun, maka pada tahun 2020 diharapkan proyek segera dimulai dan dikerjakan hingga selesai.

Kepada Walinagari Kuranji Hilir Janar Byen dan Bamus Kuranji Hilir, Mansyurdin, disebutkan Leonardy bahwa kedatangannya karena sering ditanyai jika berkegiatan di Sungai Limau, ditelpon warga Sungai Limau untuk berkabar tentang banjir dimana Masjid Raya Sungai Limau dan Pasar Sungai Limau terendam air hingga setengah meter.

Diskusi di atas Jembatan Sungai Limau.

Bahkan saat bertemu perantau di Jakarta pun sering ditanyai tentang kemungkinan normalisasi di Batang Sungai Limau. "Jadi isunya marak di rantau juga nih," ujar Leonardy sambil tersenyum.

Jadi, kata Leonardy, isunya bukan di kampung saja. Ternyata jadi pembicaraan orang rantau juga. Makanya, ketika ada peluang seperti ini harus dimanfaatkan segera.

"Untuk itu Wali dan Bamus diharapkan berupaya agar masyarakat gembira menerima kegiatan pembangunan ini. Dan beritahu masyarakat tidak ada ganti rugi," tegasnya.

Untuk dukungan dari pemerintah kabupaten, nanti Bupati Padang Pariaman akan kita dorong pula untuk bertemu Wakil Menteri PUPR. Minimal berkoordinasi dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V).

Leonardy juga menyebutkan agar PSDA Sumbar sedapat mungkin memasukkan pula normalisasi di Batang Kamumuan. Apalagi luapan air di sungai itu telah menelan korban. Soal pembebasan lokasi lebih mudah lagi di daerah itu.

Kabid Sungai dan Pantai Dinas PSDA Sumbar, Syafril Daus menyatakan proyek normalisasi lanjutan di Batang Sungai Limau adalah bagian dari penanganan bencana di Sumbar. Dana berasal dari APBN sebesar Rp2,24 triliun. Kini, ada kesempatan, Batang Sungai Limau juga sering menyebabkan bencana karenanya kesempatan terbuka luas.

"Ada lima sungai di Sumbar yang direncanakan mendapat dana ini, termasuk Batang Sungai Limau. Syaratnya sudah ada DED dan lokasi sudah dibebaskan," tegasnya.

Syafril Daus mengatakan pihaknya telah menghitung untuk normalisasi di Batang Sungai Limau diperlukan biaya senilai Rp40 miliar. Dana itu untuk normalisasi di Batang Sungai Limau lengkap dengan jetty-nya. Diharapkan bisa cair pada tahun 2020 asalkan Pemerintah Kabupaten sigap menyikapinya dan walinagari bersama masyarakatnya mampu memastikan lokasi tersebut siap dibangun.

Syafril Daus berharap dorongan dari Leonardy Harmainy mampu meyakinkan Bupati untuk mendapatkannya dan masyarakat setempat untuk segera menyetujui pembebasan lahan. Dia pun optimis normalisasi di Sungai Limau bisa dituntaskan 2020 karena Syafril telah tau bagaimana Leonardy mengupayakan normalisasi serta irigasi di Padang Pariaman, Agam dan beberapa daerah di Sumbar selama periode 2004-2014 ketika menjadi pimpinan DPRD Sumbar dulu.

"Paling penting adalah ada yang segera meyakinkan  kementerian dan pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera V misalnya Pak Bupati Padang Pariaman. Siapkan segera proposalnya," ungkapnya.

Walinagari Kuranji Hilir, Janar Byen menegaskan lokasi normalisasi Sungai Limau siap dibebaskan. Asalkan sesuai alur sungai. Masyarakat pun telah sering bertanya, proposal pun telah sering diajukan. 

Pihaknya akan segera mengadakan rapat, guna membicarakan hal ini. "Kami sangat berharap peluarng ini kami dapat. Insya Allah Selasa kita adakan pertemuan dengan masyarakat," katanya.

Walinagari dan Bamus bakal mengadakan pendekatan persuasif. "Adanya peluang ini sangat menggembirakan. Kami sangat berterimakasih atas dorongan yang diberikan Bang Leo semoga proyek ini terealisasi," harap Ketua Bamus Mansyurdin.

Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy, Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH bersama Kabid Sungai dan Pantai Syafril Daus, ST, MT, meninjau lokasi rencana normalisasi Batang Sungai Limau bersama Walinagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau, Walinagari Batugadang Kuranji Hulu dan tokoh masyarakat Sungai Limau.

Walinagari Batugadang Kuranji Hulu Jonkenedi yang hadir dalam pertemuan itu pun senang mendengarkan pernyataan Leonardy agar PSDA Sumbar memasukkan Batang Kamumuan ke dalam proyek penanganan bencana alam tersebut. Dia  sangat ingin nagarinya kebagian pula. 

Katanya, Batang Kamumuan yang mengalir hingga Sungai Limau sangat butuh normalisasi karena jika banjir bandang, maka sawah akan ditutupi kerikil. Batang Kamumuan juga sudah merenggut korban jiwa. Korbannya adalah Niko Mayfernandes, siswa kelas V SD di Durian Bukue, Nagari Kuranji Hulu.

Himbau Lewat Masjid

Kunjungan ke Sungai Limau pada Jumat 3 Januari 2020 berlangsung hingga waktu Shalat Jumat tiba. Rombongan Shalat Jumat di Masjid Raya Sungai Limau. 

Di Masjid itu kedatangan Leonardy mendapat sambutan hangat dan diminta  memberikan sambutan. Kepada jemaah Jumat Masjid Raya Sungai Limau, Leonardy pun mengungkapkan rencana untuk normalisasi Batang Sungai Limau. Masyarakat diyakinkan Leonardy, proyek itu hanya diselesaikan dalam satu tahun anggaran, bukan tahun jamak sebagaimana biasanya.

Leonardy tak lupa mengingatkan, proyek dapat dilaksanakan jika lokasinya bebas dan siap bangun. Leonardy pun menegaskan tidak ada ganti rugi.

"Masyarakat nanti bisa membayangkan jalan ke rumahnya bakal terbuka, jalan inspeksi sepanjang bantaran sungai makin memudahkan akses nantinya. Kan rancak tu (kan bagus itu)," ujarnya yang diiyakan oleh jemaah. (*)