LKKS Sumbar Lakukan Penguatan Jaringan Kerja, 50 Lansia Mendapat Bantuan Sembako
Kepala Dinas Sosial Sumbar, H. Syaifullah Salim, S.Pd, MM menegaskan penguatan jaringan kerja yang dilakukan LKKS Sumbar ini sangat relevan dengan pencapaian program unggulan Sumatera Barat. LKKS Sumbar berperan besar dalam mengorganisir LKKS dan LKS yang ada di Sumbar.
“Pemberian paket Sembako kepada para lansia di acara ini sangat bagus. Karena pemerintah baru bisa memberikan bantuan kepada para lansia yang ada di panti. Sementara lansia yang di luar panti belum mendapatkan sentuhan sehingga adanya perhatian dari lembaga maupun dunia usaha sangat diharapkan,” ujarnya.
Dia berharap LKKS terus memainkan perannya dalam menggerakkan LKKS kabupaten/kota, LKS dan organisasi sosial yang ada di Sumbar sehingga terjadi peningkatan yang signifikan dalam pengentasan masalah kesejahteraan sosial di daerah ini. Dia pun mengharapkan dunia usaha, lembaga yang bisa menjadi potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) semakin meningkatkan kepeduliannya. “Seperti yang ditunjukkan pada pembukaan kegiatan ini oleh Yayasan Anak Saleh,” ungkapnya lagi.
Ketua Harian LKKS Sumbar Erry Gusman SH, MH Penguatan jaringan kerja ini diikuti oleh 17 LKKS Kabupaten/Kota, 56 lembaga panti asuhan/panti sosial asuhan anak, dan 7 organisasi sosial. Diharapkan pihak-pihak ini terus melakukan sinergi dan kolaborasi untuk memberikan dampak positif yang lebih besar, baik itu pada Masyarakat sasaran program dan kesejahteraan anak-anak yang tinggal di panti sosial.
Sebagai narasumber pada hari pertama kegiatan itu, Ketua Umum LKKS Sumbar, Hj. Harnelli Mahyeldi mengatakan LKKS Sumbar berperan sebagai pihak yang mengordinasikan berbagai lembaga sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga di Provinsi Sumatera Barat. Keberadaannya sangat penting dalam terutama banyaknya fenomena sosial yang mengakibatkan kenaikan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di Sumbar.
“Saat ini angka kemiskinan di Sumbar mencapai 370.670 orang, angka perceraian di Sumbar pada tahun 2023 berjumlah 4.175 kasus dan terjadinya peningkatan angka kekerasan. Dimana sebanyak 36 kasus dari 1.992 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebanyak 31 kasus kekerasan itu korbannya adalah anak-anak,” tegas isteri Gubernur H. Mahyeldi, Dt. Marajo tersebut saat menjadi narasumber dalam kegiatan penguatan lembaga koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumbar.
Dana untuk kesejahteraan sosial saat ini cenderung turun. Beberapa tahun lalu APBD Sumbar direfocussing karena pandemi covid-19. Tahun ini direfocussing lagi karena Pemilu 2024.
Harnelli mengingatkan bahwa LKKS di Kabupaten/Kota amat berperan dalam membina kelembagaan sosial di kabupaten/kota. LKKS Provinsi Sumbar diharapkan terus mendorong LKS Kabupaten/Kota untuk menggiatkan kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan sosial ini. Sehingga efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan program dan kegiatan sosial di lembaga masing-masing semakin meningkat.
”Pekerja sosial pasti adalah orang-orang yang tidak cari uang, orang-orang yang Ikhlas. Namun patut diperhatikan transparansi dan akuntabilitas bantuan yang diterima supaya tidak bermasalah dengan hukum nantinya,” ungkap Perempuan yang akrab dipanggil uwo oleh kesembiulan cucunya.
Harnelli mewanti-wanti agar lembaga kesejahteraan sosial yang mengelola panti asuhan tidak menerapkan strategi yang merugikan anak-anak demi menarik simpati dari para donatur/ para dermawan. Jangan sampai mengeksploitasi anak-anak panti mereka. (Nel)
About sumbarkini
Tidak ada komentar
Masukan dan informasinya sangat penting bagi pengembangan situs kita ini...