Optimalkan PAD, Pasaman Barat Bidik Pajak Air Permukaan Sawit hingga Rp161 Miliar

Pasaman Barat(sumbarkini.com) – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, mulai menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak air permukaan (PAP) dari sektor perkebunan kelapa sawit. Langkah ini dinilai strategis mengingat besarnya potensi penerimaan yang bisa mencapai ratusan miliar rupiah.

Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pasaman Barat, Zulfi Agus, menegaskan bahwa meskipun kewenangan pemungutan pajak air permukaan berada di tingkat provinsi, pihaknya tetap mengambil peran aktif dalam proses optimalisasi.

“Kewenangan untuk memungut pajak air permukaan merupakan kewenangan provinsi, namun kita akan mendampingi penuh dalam rangka optimalisasi pendapatan dari sektor itu,” ujar Zulfi Agus di Simpang Empat, Selas, seperti dilansir dari berita Antara-Sumbar.com

Zulfi menjelaskan, potensi pajak air permukaan di Pasaman Barat sangat besar. Berdasarkan kajian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, nilai potensi tersebut diperkirakan mencapai Rp332 miliar.

Besarnya potensi ini tidak lepas dari kondisi geografis daerah yang memiliki banyak aliran sungai yang dimanfaatkan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Menurutnya, semakin banyak air sungai yang mengalir dan dimanfaatkan oleh perkebunan, maka semakin besar pula potensi pajak yang dapat dipungut.

“Semakin banyak intake atau air sungai yang masuk ke dalam kebun, tentu potensi pajak yang diterima juga semakin besar,” jelasnya.

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak air permukaan, Pemkab Pasaman Barat bersama Pemprov Sumbar saat ini tengah melakukan berbagai langkah strategis, salah satunya melalui sosialisasi intensif kepada perusahaan perkebunan.

Selain sosialisasi, pemerintah juga melakukan inventarisasi potensi pajak dari seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

“Saat ini kita bersama Pemprov Sumbar sedang menginventaris potensi pendapatan dari pajak air permukaan. Mudah-mudahan pendapatan daerah bisa bertambah ke depannya melalui dana bagi hasil,” kata Zulfi.

Saat ini, Pasaman Barat memiliki setidaknya 14 pabrik dan 17 perusahaan kelapa sawit yang menjadi target utama dalam pengenaan pajak air permukaan.

Keberadaan perusahaan-perusahaan ini menjadi peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan PAD, terutama jika kepatuhan wajib pajak dapat terus ditingkatkan.

Meski pajak air permukaan merupakan kewenangan provinsi, Pasaman Barat tetap berpeluang mendapatkan bagian dari penerimaan tersebut melalui mekanisme dana bagi hasil (DBH).

Zulfi berharap ke depan pembagian pendapatan bisa dilakukan secara proporsional antara provinsi dan kabupaten.

“Kita berharap ke depannya pembagian 50 persen untuk provinsi dan 50 persen untuk kabupaten melalui dana bagi hasil,” sebutnya.

Dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah, Pemkab Pasaman Barat menargetkan PAD tahun 2026 mencapai Rp161,64 miliar.

Target tersebut akan dicapai melalui berbagai strategi, termasuk optimalisasi pajak air permukaan serta peningkatan kesadaran wajib pajak.

Pemerintah menilai bahwa keberhasilan optimalisasi PAD tidak hanya bergantung pada potensi, tetapi juga pada tingkat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dengan sosialisasi yang terus digencarkan, diharapkan seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat berkontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.

Optimalisasi pajak air permukaan dari sektor perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu strategi unggulan Pasaman Barat dalam meningkatkan PAD. Dengan potensi mencapai Rp161 miliar, sektor ini berpeluang menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan.

Kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi, didukung oleh kepatuhan perusahaan, diharapkan mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan.(Jimi)