Banjir hingga Setinggi Dada Menghantui Kampuang Ladang, Bakri Bakar Dorong Solusi Drainase

PESISIR SELATAN (SUMBARKINI.COM) — Bagi warga Kampuang Ladang, Nagari IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, hujan bukan hanya soal basahnya jalan dan pekarangan. Ketika hujan datang, ancaman banjir kembali membayangi permukiman mereka. Air bahkan dilaporkan dapat mencapai setinggi dada orang dewasa.

Persoalan yang telah lama dirasakan masyarakat itu kembali mengemuka ketika anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bakri Bakar, SH, mengunjungi kampung tersebut pada Sabtu (17/10/2026), seusai melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana.

Kunjungan tersebut dilakukan bersama Wali Nagari IV Koto Hilie, Batang Kapas. Dalam kesempatan itu, Bakri diajak melihat langsung kondisi Kampuang Ladang, sekaligus mendengarkan kebutuhan warga yang selama ini menghadapi persoalan banjir ketika hujan turun.

"Kita berupaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, kunjungan ini menyoroti kebutuhan mendasar: penanganan lingkungan dan infrastruktur yang dapat membantu mengurangi risiko banjir di kawasan tersebut," ujar Ketua Badan Kehormatan DPRD Sumbar itu.

Pria yang akrab disapai Pak Bek itu mengungkapkan bahwa warga Kampuang Ladang membutuhkan pembangunan drainase dan polongan untuk membantu memperlancar aliran air serta mengurangi genangan yang berulang saat hujan.

Disebutkannya, kondisi banjir yang dilaporkan mencapai setinggi dada orang dewasa menunjukkan bahwa persoalan ini perlu mendapat perhatian serius. Genangan dengan ketinggian seperti itu berpotensi mengganggu aktivitas harian, membatasi mobilitas warga, serta meningkatkan risiko keselamatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

"Penanganan yang tepat membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan fisik. Kondisi saluran air, kapasitas drainase, jalur aliran, serta titik-titik yang berpotensi menahan air perlu diperiksa agar solusi yang dirancang sesuai dengan persoalan di lapangan," tegasnya.

Anggota DPRD Sumbar dari Partai Nasdem itu menyampaikan tekad untuk mendorong jawaban atas kebutuhan warga melalui program pembangunan drainase di kampung tersebut.

Komitmen itu menjadi harapan bagi masyarakat yang telah lama berhadapan dengan banjir. Meski demikian, realisasinya tetap memerlukan tindak lanjut berupa kajian teknis, penentuan prioritas, dukungan anggaran, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait.

Dengan perencanaan yang tepat, pembangunan drainase dan polongan diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko banjir, bukan sekadar menangani genangan setelah hujan terjadi.

Sosialisasi perda bukan sekadar menyampaikan aturan

Sebelum meninjau kondisi Kampuang Ladang, Bakri Bakar melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana selama dua hari berturut-turut, yakni 17 dan 18 Oktober 2026.

Pada hari pertama, kegiatan berlangsung di Kampuang Ladang, Nagari IV Koto Hilie, serta Ampang Tareh, Lumpo. Kegiatan ini melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat sebagai narasumber.

Sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran dan tanggung jawab dalam menghadapi bencana di lingkungan masing-masing.

Pesan yang ingin ditekankan adalah bahwa penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas ketika keadaan darurat terjadi. Kesiapsiagaan perlu dibangun sejak sebelum bencana, dilanjutkan dengan tindakan yang tepat saat bencana berlangsung, hingga pemulihan setelah kejadian.

Pemahaman terhadap risiko di lingkungan sendiri menjadi salah satu modal penting. Masyarakat perlu mengetahui jalur evakuasi, memahami informasi peringatan, menjaga saluran air, mengenali tempat yang relatif aman, serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila situasi membahayakan keselamatan.

Di wilayah yang berulang kali mengalami banjir, pengetahuan tersebut semakin penting karena warga perlu mampu mengenali perubahan kondisi lingkungan dan mengambil tindakan lebih awal.

Dibawa ke lapangan oleh Wali Nagari IV Koto Hilie.

Wali nagari, tokoh masyarakat, dan pemuda diharapkan menjadi penggerak

Kegiatan sosialisasi ini melibatkan unsur masyarakat dari Kecamatan Batang Kapas dan IV Jurai, termasuk wali nagari, Badan Musyawarah (Bamus), tokoh agama, pemuda, ninik mamak, serta Bundo Kanduang.

"Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan memperluas jangkauan edukasi kebencanaan hingga ke lingkungan masyarakat yang lebih dekat dengan warga," tegasnya.

Bakri berharap para peserta dapat menjadi duta edukasi di lingkungannya masing-masing. Dengan begitu, pemahaman mengenai kesiapsiagaan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi dapat diteruskan melalui komunikasi sehari-hari, pertemuan warga, kegiatan nagari, dan berbagai aktivitas kemasyarakatan.

Peran tokoh lokal menjadi penting karena mereka mengenal karakter wilayah, kebiasaan masyarakat, serta kondisi yang berpotensi menimbulkan risiko. Mereka juga dapat membantu mengidentifikasi kelompok warga yang membutuhkan dukungan khusus ketika bencana terjadi.

Upaya ini sejalan dengan kebutuhan membangun budaya siaga bencana yang melibatkan masyarakat secara aktif, bukan hanya mengandalkan respons setelah kejadian.

Dari edukasi menuju tindakan nyata

Bencana tidak selalu dapat dicegah, tetapi dampaknya dapat diupayakan agar tidak semakin besar melalui kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanganan yang terencana.

Pengalaman warga Kampuang Ladang memperlihatkan bahwa edukasi kebencanaan perlu berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan konkret di lapangan. Masyarakat membutuhkan pengetahuan untuk menghadapi keadaan darurat, sekaligus perhatian terhadap infrastruktur dan kondisi lingkungan yang berkontribusi terhadap risiko banjir.

Karena itu, aspirasi pembangunan drainase dan polongan perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan teknis serta koordinasi lintas pihak. Penanganan juga perlu mempertimbangkan kondisi saluran dari hulu hingga hilir agar aliran air tidak sekadar berpindah dan menimbulkan persoalan baru di lokasi lain.

Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan sosialisasi bukan hanya tersampaikannya materi peraturan daerah, tetapi juga meningkatnya kesiapsiagaan serta adanya langkah nyata terhadap persoalan yang mereka hadapi.

Sementara itu, komitmen pembangunan perlu diikuti kejelasan tahapan, sumber pendanaan, dan pelaksanaan agar harapan warga tidak berhenti sebagai wacana.

"Dari Kampuang Ladang kita mendapatkan fakta menghadapi bencana membutuhkan masyarakat yang siap, pemerintah yang tanggap, serta pembangunan yang memperhatikan risiko di lingkungan warga," ujarnya.

Sebab, ketika hujan datang, keselamatan masyarakat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat bantuan tiba, tetapi juga oleh seberapa baik upaya pencegahan dan kesiapsiagaan telah dipersiapkan sebelumnya. (Zul)