KPK RI Gelar Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Bersama DPRD Dan OPD di Lingkungan Pemprov Sumbar, Apa Yang Dibahas?

PADANG — Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, Rabu (7/10/2026), membawa pesan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah: penguatan integritas tidak cukup berhenti pada aturan, tetapi harus tercermin dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelayanan kepada masyarakat.

KPK RI menggelar rapat koordinasi bersama seluruh anggota DPRD Sumbar dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pertemuan berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sumbar mulai pukul 09.00 WIB.

Agenda tersebut disebut berkaitan dengan penguatan dan peningkatan integritas dalam tata kelola pemerintahan, baik pada dimensi internal maupun eksternal.

Sekretaris DPRD Sumbar, Drs. Maifrizon, M.Si., membenarkan adanya pertemuan tersebut. Menurutnya, kegiatan merupakan bagian dari rapat koordinasi yang secara khusus diarahkan pada upaya memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera Barat.

“Kedatangan tim KPK RI ini berkaitan langsung dengan rapat koordinasi untuk peningkatan integritas tata kelola pemerintahan di Sumbar,” ujar Maifrizon, kepada wartawan.

Bukan Sekadar Pertemuan Seremonial

Komposisi peserta menjadi salah satu hal yang menarik dari pertemuan tersebut.

Forum tidak hanya melibatkan unsur legislatif, tetapi juga menghadirkan para kepala OPD sebagai representasi jajaran eksekutif daerah. Dengan demikian, pembahasan mengenai integritas ditempatkan dalam ruang yang mempertemukan dua unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah: pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan.

Kehadiran KPK dalam forum tersebut juga menempatkan isu integritas sebagai tanggung jawab bersama, bukan semata-mata persoalan satu institusi.

Bagi DPRD, integritas berkaitan dengan bagaimana fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan dijalankan. Sementara bagi OPD, integritas bersinggungan langsung dengan pelaksanaan program, pengelolaan anggaran, pengadaan, pelayanan publik serta pengambilan keputusan administratif.

Karena itu, penguatan integritas pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang bagaimana mencegah tindak pidana korupsi, tetapi juga bagaimana membangun sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sekwan: DPRD Hanya Memfasilitasi

Maifrizon menjelaskan, Sekretariat DPRD Sumbar dalam kegiatan tersebut berperan sebagai fasilitator. Pihaknya menyiapkan tempat serta kebutuhan teknis agar rapat dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

“Kami dari Sekretariat DPRD hanya menyediakan tempat dan memfasilitasi jalannya kegiatan,” katanya.

Ia menyebut peserta rapat berasal dari unsur anggota DPRD Sumbar dan seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Keterangan tersebut sekaligus menegaskan bahwa substansi pembahasan berada pada forum koordinasi antara KPK dengan unsur legislatif dan eksekutif daerah.

Ketika Integritas Menjadi Ujian Tata Kelola

Pertemuan semacam ini memiliki arti penting karena kualitas pemerintahan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari proses di balik setiap keputusan.

Masyarakat tentu berkepentingan mengetahui bahwa kebijakan publik dibuat melalui mekanisme yang transparan, anggaran digunakan sesuai peruntukan, serta kewenangan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Di sinilah penguatan integritas menjadi kebutuhan bersama.

Rapat koordinasi dengan KPK dapat menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman sekaligus mengingatkan kembali seluruh penyelenggara pemerintahan mengenai batas-batas kewenangan, potensi risiko korupsi, konflik kepentingan, serta pentingnya menjaga akuntabilitas dalam setiap proses pemerintahan.

Namun, karena informasi mengenai materi pembahasan secara rinci belum disampaikan secara terbuka dalam keterangan Sekretariat DPRD, berbagai hal yang disebut dibahas dalam forum tersebut tetap perlu ditempatkan secara proporsional dan tidak ditarik menjadi kesimpulan yang belum terkonfirmasi.

Yang jelas, ketika lembaga antirasuah duduk bersama unsur DPRD dan seluruh kepala OPD, pesan yang muncul cukup terang: integritas pemerintahan merupakan pekerjaan bersama dan harus dibuktikan melalui praktik, bukan sekadar slogan.

Bagi masyarakat Sumatera Barat, harapannya sederhana tetapi mendasar—setiap kebijakan publik dapat dijalankan secara transparan, setiap rupiah anggaran dipertanggungjawabkan, dan setiap kewenangan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.

Pertemuan tersebut pun menjadi momentum untuk melihat sejauh mana komitmen penguatan integritas benar-benar diterjemahkan dalam tata kelola pemerintahan Sumbar ke depan. (Tim)