Sentra IKM Gambir Bukit Taratak Tak Berproduksi, Petani Masih Bertahan dengan Cara Tradisional

PESISIR SELATAN (SUMBARKINI.COM) – Bangunannya berdiri, fasilitas industri telah disiapkan, tetapi aktivitas produksi yang diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi gambir masyarakat justru tidak terlihat.

Itulah kondisi Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pengolahan Gambir di Bukit Taratak, Nagari Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, ketika ditelusuri tim investigasi wartawan ASANTARA, Kamis (29/10/2026).

Di lokasi, tidak terlihat pekerja maupun kegiatan pengolahan gambir. Mesin produksi juga tidak terdengar beroperasi. Sementara itu, rumput liar mulai tumbuh di halaman dan sejumlah bagian lingkungan bangunan.

Pemandangan tersebut memunculkan pertanyaan penting mengenai keberlanjutan fasilitas yang dibangun dengan tujuan meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan masyarakat tersebut.

Sebab, pembangunan sentra industri semestinya tidak berhenti pada tersedianya bangunan dan peralatan. Fasilitas itu harus mampu menggerakkan produksi, membuka peluang usaha, memperkuat posisi petani, serta memberikan dampak ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat.

Akses Sulit, Sentra Justru Tanpa Aktivitas

Perjalanan menuju lokasi sentra IKM menggambarkan tantangan lain yang dihadapi kawasan tersebut.

Tim wartawan harus melewati jalan tanah sepanjang kurang lebih satu kilometer. Kondisinya berlubang, berbatu, berlumpur, menanjak, serta terdapat sejumlah titik longsor di sisi jalan.

Inet, warga setempat, menyampaikan bahwa akses menuju lokasi cukup sulit dilalui kendaraan, terutama sepeda motor matik dan mobil ketika hujan.

Dengan bantuan Icung, warga setempat, tim akhirnya mencapai lokasi menggunakan sepeda motor bertransmisi manual setelah menempuh perjalanan sekitar 15 menit.

Namun, setelah melewati akses yang tidak mudah, tim justru mendapati fasilitas industri tanpa aktivitas produksi.

Menurut Icung, kondisi tanpa kegiatan tersebut telah berlangsung cukup lama. Pengolahan gambir yang masih berjalan di sekitar kawasan justru dilakukan masyarakat secara manual di pondok-pondok pengolahan milik mereka.

Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara tujuan pembangunan fasilitas dengan praktik pengolahan yang masih berlangsung di tingkat petani.

Padahal, keberadaan sentra IKM diharapkan dapat membantu masyarakat meningkatkan kualitas pengolahan, efisiensi produksi, dan nilai jual gambir.

Bangunan Selesai, Keberlanjutan Pengelolaan Dipertanyakan

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun tim, pembangunan Sentra IKM Pengolahan Gambir Bukit Taratak diperkirakan berlangsung pada 2024–2025 melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.

Informasi yang berkembang menyebutkan fasilitas tersebut pernah diserahkan kepada koperasi untuk dikelola dan sempat menjalankan kegiatan dalam waktu singkat sebelum akhirnya berhenti beroperasi.

Informasi mengenai proses penyerahan, masa operasional, dan penyebab penghentian kegiatan tersebut masih membutuhkan konfirmasi dari pemerintah daerah maupun pihak pengelola.

Namun, persoalan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan fasilitas industri tidak cukup diukur dari selesainya pekerjaan konstruksi.

Ada sejumlah aspek yang harus dipastikan, mulai dari kesiapan mesin, ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi, sumber daya manusia, kelembagaan pengelola, hingga kepastian pasar hasil pengolahan.

Tanpa keseluruhan unsur tersebut, bangunan dan peralatan berisiko tidak memberikan manfaat sebagaimana tujuan awal pembangunan.

Informasi Persoalan Pengadaan Mesin Perlu Ditelusuri

Tim juga memperoleh informasi awal mengenai persoalan pengadaan mesin pengolahan gambir yang disebut sedang dalam proses penanganan Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.

Untuk memperoleh kepastian, hal tersebut dikonfirmasikan kepada Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Benyamin Arsis, SH., MH., Jumat (30/10/2026).

Benyamin menyampaikan belum mengetahui persoalan tersebut karena baru ditunjuk sebagai pelaksana tugas.

"Saya belum tahu, nanti diinformasikan kembali," katanya.

Dengan demikian, informasi mengenai penanganan persoalan pengadaan mesin tersebut belum dapat dipastikan berdasarkan keterangan pihak kejaksaan yang diperoleh tim.

Belum terdapat keterangan resmi yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana, kerugian negara, ataupun keterlibatan pihak tertentu.

Meski demikian, aspek pengadaan mesin tetap perlu mendapatkan penjelasan terbuka, terutama menyangkut nilai anggaran, spesifikasi barang, jumlah dan keberadaan mesin, proses serah terima, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan operasional sentra.

Transparansi mengenai hal tersebut penting agar masyarakat mengetahui apakah fasilitas yang dibangun telah sesuai dengan perencanaan dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Petani Seharusnya Menjadi Penerima Manfaat Utama

Di balik persoalan bangunan yang tidak beroperasi, terdapat kepentingan masyarakat yang tidak boleh diabaikan: nasib petani gambir.

Mereka merupakan kelompok yang semestinya memperoleh manfaat langsung dari kehadiran sentra pengolahan tersebut.

Informasi awal yang diperoleh tim menyebutkan bahwa sebagian warga merasa belum dilibatkan secara optimal dalam keberadaan dan pengelolaan fasilitas.

Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena keberhasilan industri pengolahan gambir sangat bergantung pada hubungan yang kuat antara pengelola sentra dan petani sebagai pemasok bahan baku.

Petani membutuhkan kepastian mengenai mekanisme pembelian hasil panen, harga yang wajar, standar kualitas, kapasitas penyerapan bahan baku, serta akses terhadap pasar.

Jika sentra industri tidak memiliki skema kemitraan yang jelas, keberadaan fasilitas tersebut belum tentu mampu mengubah kondisi ekonomi petani.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan petani tidak sekadar ditempatkan sebagai pemasok bahan baku, tetapi juga dilibatkan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan usaha.

Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu unsur penting agar fasilitas industri benar-benar tumbuh dari kebutuhan daerah, bukan hanya hadir sebagai proyek pembangunan fisik.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Belum Memberikan Jawaban

Untuk memperoleh keberimbangan pemberitaan, tim wartawan ASANTARA telah meminta klarifikasi kepada Rafna Srimurti, SE., MM., Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, Jumat (30/10/2026).

Sebelumnya, ketika dihubungi, Rafna menyampaikan sedang dalam perjalanan menggunakan kendaraan.

"Oke, nanti ya, soalnya sekarang sedang di jalan bawa mobil," tulisnya.

Tim kemudian mengirimkan konfirmasi tertulis melalui WhatsApp dengan sejumlah pertanyaan terkait pembangunan dan pemanfaatan sentra IKM tersebut.

Beberapa hal yang dimintakan penjelasan meliputi:

1. Berapa nilai anggaran pembangunan dan bagaimana realisasi penggunaannya?

2. Bagaimana kondisi, jumlah, dan keberadaan mesin pengolahan gambir yang diadakan?

3. Siapa pengelola resmi dan bagaimana status aset sentra tersebut?

4. Apa penyebab kegiatan operasional berhenti?

5. Bagaimana perkembangan pengelolaan yang sebelumnya disebut diserahkan kepada koperasi?

6. Apa langkah konkret pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali fasilitas tersebut?

7. Bagaimana bentuk pelibatan petani gambir setempat dalam pengelolaannya?

Hingga berita ini disusun, Sabtu (31/10/2026), jawaban resmi atas konfirmasi tertulis tersebut belum diterima.

Belum adanya jawaban tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan terhadap informasi atau dugaan yang berkembang. Penjelasan dari dinas tetap diperlukan agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi fasilitas tersebut.

Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka untuk pihak-pihak terkait.

Evaluasi Tidak Boleh Berhenti pada Bangunan

Kondisi Sentra IKM Pengolahan Gambir Bukit Taratak perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Evaluasi seharusnya dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melihat kondisi fisik bangunan, tetapi juga menelusuri seluruh tahapan pembangunan dan pemanfaatannya.

Mulai dari dokumen perencanaan, penganggaran, proses pengadaan mesin, pelaksanaan pekerjaan, serah terima aset, penunjukan pengelola, hingga realisasi kegiatan produksi.

Jika ditemukan persoalan administratif, teknis, atau indikasi penyimpangan, penanganannya harus dilakukan melalui mekanisme dan instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu menjelaskan langkah pemulihan yang konkret dan terukur.

Kepastian mengenai kesiapan mesin, perbaikan akses jalan, penetapan pengelola yang memiliki kapasitas, ketersediaan bahan baku, serta pola kemitraan dengan petani menjadi bagian penting dari upaya menghidupkan kembali fasilitas tersebut.

Masyarakat tentu membutuhkan lebih dari sekadar penjelasan bahwa bangunan telah selesai dibangun. Mereka membutuhkan kepastian bahwa fasilitas itu benar-benar dapat digunakan dan menghasilkan manfaat ekonomi.

ASANTARA Akan Melanjutkan Penelusuran

Penelusuran lapangan ini menjadi langkah awal untuk memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai pembangunan, pengadaan, pengelolaan, dan pemanfaatan Sentra IKM Pengolahan Gambir Bukit Taratak.

Tim wartawan ASANTARA akan melanjutkan penelusuran dengan meminta keterangan dari pemerintah daerah, pengelola, petani, serta pihak-pihak lain yang memiliki informasi relevan.

Dokumen perencanaan dan penganggaran, proses pengadaan, status aset, serta riwayat operasional fasilitas menjadi sejumlah aspek yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Persoalan ini bukan semata-mata tentang sebuah bangunan yang tidak beroperasi. Lebih jauh, ini menyangkut bagaimana kebijakan pembangunan daerah diterjemahkan menjadi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Apalagi gambir merupakan komoditas perkebunan yang memiliki arti penting bagi kehidupan petani di Pesisir Selatan.

Uang publik yang digunakan untuk membangun fasilitas industri harus menghasilkan manfaat yang dapat diukur dan dirasakan masyarakat.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan sekadar berapa banyak bangunan yang berdiri, melainkan berapa banyak masyarakat yang terbantu, berapa besar nilai tambah yang dihasilkan, dan seberapa berkelanjutan manfaat yang diberikan.

Pembangunan tidak selesai ketika bangunan diresmikan. Pembangunan baru benar-benar berarti ketika mesin bekerja, produksi berjalan, petani terlibat, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. (Nelvi)